Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Akreditasi PT di Indonesia (Sesuai UU No.12/2012) BAN-PT Malang, 3-5 Mei 2013 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI 1 Universitas Muhammadiyah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Akreditasi PT di Indonesia (Sesuai UU No.12/2012) BAN-PT Malang, 3-5 Mei 2013 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI 1 Universitas Muhammadiyah."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Akreditasi PT di Indonesia (Sesuai UU No.12/2012) BAN-PT Malang, 3-5 Mei 2013 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI 1 Universitas Muhammadiyah Malang BADAN KERJASAMA PTIS INDONESIA REVITALISASI KERJASAMA PTIS SE INDONESIA Prof. Dr. Mansyur Ramly Ketua BAN-PT

2 A G E N D A 1.Amanat Peraturan Perundangan 2.Sistem Penjaminan Mutu PT 3.Peran BAN-PT dlm Akreditasi Prodi dan Institusi; 4.Pengembangan LAM 5.Sinergi BAN-PT dan LAM 6.Standar PT 7.Standar yg perlu diperhatikan utk menjadi Unggul 2

3 AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (1) 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pasal 60 (1 dan 2): 3

4 AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (2) Pasal 61 (2 dan 3): 2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 4

5 AMANAT Per-UU PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 (1 dan 2) dan Pasal 91: Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan Kewenangan akreditasi dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. 5

6 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (1) Pasal 28 (3a dan 4a): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; 6

7 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (2) Pasal 33 (3, 5, 6, dan 7): Prodi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi; Prodi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi; Prodi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan; Prodi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan; Prodi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir; Prodi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir; Prodi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri. Prodi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri. 7

8 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (3) Pasal 42 (1 dan 2): Ijazah diberikan kpd lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sbg pengakuan thdp prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yg diselenggarakan oleh PT; Ijazah diberikan kpd lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sbg pengakuan thdp prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yg diselenggarakan oleh PT; Ijazah diterbitkan oleh PT yg memuat prodi dan gelar yg berhak dipakai oleh lulusan PT. Ijazah diterbitkan oleh PT yg memuat prodi dan gelar yg berhak dipakai oleh lulusan PT. 8

9 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (4) Pasal 44 (2): Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PT bekerjasama dgn organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga setifkasi yg terakreditasi kepada lulusan yg lulus uji kompetensi Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PT bekerjasama dgn organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga setifkasi yg terakreditasi kepada lulusan yg lulus uji kompetensi 9

10 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (5) Pasal 53: SPM terdiri atas: SPM internal yg dikembangkan oleh PT; SPM internal yg dikembangkan oleh PT; SPM eksternal yg dilakukan melalui akreditasi SPM eksternal yg dilakukan melalui akreditasi 10

11 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (6) Pasal 55 (3-7): Pemerintah membentuk BAN PT utk mengembangkan sistem akreditasi; Pemerintah membentuk BAN PT utk mengembangkan sistem akreditasi; Akreditasi PT dilakukan oleh BAN-PT; Akreditasi PT dilakukan oleh BAN-PT; Akreditasi prodi sbg bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri; Akreditasi prodi sbg bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri; lembaga akreditasi mandiri (LAM) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yg diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT; lembaga akreditasi mandiri (LAM) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yg diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT; LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. 11

12 AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (7) Pasal 56 (2a): PDPT berfungsi sbg sumber informasi bagi lembaga akreditasi utk melakukan akreditasi prodi dan PT. 12

13 13 Kebijakan Penetapan Akreditas C bagi Prodi yang Memiliki Izin Penyelenggaraan yang Masih Berlaku (UU No.12/2012) Pasal 33 (3): Prodi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi; Pasal 33 (5): Prodi tsb mendapatkan akreditasi pd saat memperoleh izin penyelenggaraan; Pasal 97 (a): Pd sat UU ini mulai berlaku, izin pendirian PT dan izin Prodi yg sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku; SE Dirjen Dikti No. 160/E/AK/2013 tgl. 1 Maret 2013 menyatakan akreditasi C bagi Prodi yg pernah terbit izin penyelenggaraannya.

14 Sistem Penjaminan Mutu PT (SPM-PT) SPM-PT merupakan kegiatan sistemik utk meningkatkan mutu PT secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 52-(1)); Pemerintah menetapkan dan menyelengarakan SPM-PT melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar utk mendapatkan pendidikan bermutu (Pasal 52 (2)) dan Pasal 51 (2)); SPM-PT terdiri atas internal (PT) dan eksternal (akreditasi) berdasarkan PDPT. 14

15 SPME SPMI PT BANBANPPTTBANBANPPTTPT EVALUASI DIRI AKREDITASI LAMLAMLAMLAM BM Quality Management System Continuous Akreditas Institusi Akreditas Prodi Kelayakan Program Mutu PT SNPT PDPT PARADIGMA SPM-PT Quality Improve KKNI 15

16 PERAN DAN TUGAS BAN-PT KE DEPAN BANPT Akreditasi Institusi PT Akreditasi (SMA) prodi/PT baru Rekomendasi pendirian LAM Monev dan Supervisi LAM Akreditasi Prodi sebelum ada LAM Mengembangkan SAN 16

17 Grand Design Sistem Akreditasi Nasional (SAN) BAN-PT Instrumen AIPT Proses Asesemen AIPT Nilai dan Peringkat Akreditasi Proses Asesemen Akreditasi Prodi L A M Instrumen Lengkap SNPT Asesor PDPTSPT Instrumen Standar Monev, surveilen, supervisi, audit SNP + Peneli- tian + PPM Kecukupan Visitasi (Lap) Kecukupan Visitasi (Lap) 17

18 AKREDITASI PADA PT SNPT SNPT PDPT Mutu; Ijazah & Gelar BAN-PT Akreditasi Institusi Akreditasi Prodi LAM Kelayakan Program Pasal 28 (3a): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tdk sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau Prodi yg tdk terakreditasi Pasal 42 (1): Ijazah diberikan kpd lulusan pendidikan akademik dan pend vokasi sbg pengaku- an thdp prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu prodi terakreditasi yg diselenggarakan oleh PT Pasal 42 (2): Ijazah diterbitkan oleh PT yg memuat prodi dan gelar yg berhak dipakai oleh lulusan PT. Pasal 28 (4a): Gelar profesi dinyatakan tdk sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau Prodi yg tdk terakreditasi 18

19 Syarat Minimum Akreditasi Prodi/PT baru DIKTI BAN-PT Instrumen (Syarat Minimum) PDPT Izin Penye- lenggaraan/ Akreditasi Penye- lengga- ra/PT Usul Prodi baru/PT Usul Akreditasi prodi & PT< 3 thn Penugasan Renstra Sarana fisik Ketenagaan Kurikulum Pendanaan Potensi peminat SNPT AsesmenAsesmenAsesmenAsesmen Dasar untuk mengajukan usul akreditas prodi/AIPT 19

20 Pendirian dan Pengembangan LAM Mendikbud BAN-PT Rekomendasi Kelayakan Proses Asesemen: Kecukupan Kecukupan Visitasi (lap) Visitasi (lap) Instrumen Kepmendikbud Pengakuan LAM Inisiator Pemben- tukan LAM Badan Hukum Renstra Memiliki SPM Inst Akreditasi Ketenagaan asesor Organ Sapras Pendanaan  Menurut: Rumpun ilmu Cabang ilmu dpt Kewilayahan  Berlaku 5 thn  Evaluasi periodik Penugasan Studi K Akte LAM Monev, Surveilen, supervisi Kewenangan melakukan akreditasi prodi 20

21 21 Syarat Pendirian LAM Badan Hukum Rencana Strategis Pengambangan LAM Mempunyai Sistem Penjaminan Mutu Instrumen Akreditasi Ketenagaan Asesor Organ Sarana dan Prasarana Pendanaan

22 22 Proses Pendirian LAM (LAPS) Inisiator Inisiasi LAM Badan Hukum KEMKUMHAM MENDIKBUD Kewenangan Mengakreditasi Rekomendasi BAN-PT Berbadan Hukum Akte Pendirian Studi Kelayakan

23 23 Struktur dan Peran LAM (LAPS)-Masyarakat LAM-Masyarakat Pusat INISIATOR Rumpun Ilmu Cabang Ilmu LAM-Masyarakat Wilayah Ilmu Agama Ilmu Humaniora Ilmu Sosial Ilmu Alam Ilmu Formal Ilmu Terapan Mengembangkan Sistem Akreditasi, perangkat dan instrumen LAM Melaksanakan akreditasi Program Studi Jika sdh ada LAM utk Rumpun/ Cabang ilmu tertentu maka tdk dimungkinkan lagi terbentuknya LAM pd rumpun/ cabang ilmu tsb

24 24 Rumpun Ilmu Agama Rumpun ilpeng yg mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-2 suci agama, antara lain: 1.Ilmu Ushuluddin 2.Ilmu Syariah 3.Ilmu Adab 4.Ilmu Dakwah 5.Ilmu Tarbiyah 6.Filsafat & Pemikiran Islam 7.Ekonomi Islam 8.Ilmu Pend. Agama Hindu 9.Ilmu Penerangan Ag. Hindu 10.Filsafat Agama Hindu 13. Ilmu Pend. Agama Hindu 14. Ilmu Penerangan Agama Budha 15. Filsafat Agama Budha 16. Ilmu Pend Agama Kristen 17. Ilmu Pend Agama Katholik 18. Teologi 19. Misiologi 20. Konseling Pastoral 21. Ilmu Pend Agama Khong Hu Cu

25 25 Rumpun Ilmu Humaniora Rumpun ilmu pengetahuan yg mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain: 1.Filsafat 2.Ilmu sejarah 3.Ilmu bahasa 4.Ilmu sastra 5.Ilmu seni panggung 6.Ilmu seni rupa

26 26 Rumpun Ilmu Sosial Rumpun ilpeng yg mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat, antara lain: 1.Sosiologi 2.Psikologi 3.Antropologi 4.Ilmu Politik 5.Arkeologi 6.Ilmu Wilayah 7.Ilmu Budaya 8.Ilmu Ekonomi 9.Geografi

27 27 Rumpun Ilmu Alam Rumpun Ilmu Pengetahuan yg mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain: 1.Ilmu Angkasa 2.Ilmu Kebumian 3.Biologi 4.Ilmu Kimia 5.Ilmu Fisika

28 28 Rumpun Ilmu Formal 1.Ilmu Komputer 2.Logika 3.Matematika 4.Statistika 5.sistema Rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain:

29 29 Rumpun Ilmu Terapan Rumpun iptek yg mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia, antara lain: 1.Pertanian 2.Arsitektur dan Perencanaan 3.Bisnis (Manajemen dan Akuntansi?) 4.Pendidikan 5.Teknik 6.Kehutanan dan Lingkungan 7.Keluarga dan Konsumen 8.Kesehatan 9.Olah Raga 10. Jurnalistik 11. Media Massa dan Komunikasi 12. Hukum 13. Perpustakaan dan Permuseuman 14. Militer 15. Administrasi publik 16. pekerja sosial 17. transportasi

30 30 LAM Yang Siap Terbentuk 1.LAM PT Kesehatan: Dikti dan HPEQ 2.LAM APTISI (6 Rumpun Ilmu...????) 3.IABEE (Indonesia Acreditation Board for Eng Education): JICA (JABEE) dan BAN-PT 4.LAM Pendidikan: Asosiasi LPTK 5.LAM Ekonomi: IAI, FORDEK, dan ISEI 6.LAM BKS-PTIS....?????????????????

31 Pemerintah BAN PT SISTEM AKREDITASI Badan SNPT LAM PT PERG TINGGI PROG STUDI SNPT ASOSIASI KEILMUAN ASOSIASI PROFESI ASOSIASI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI Sumber: Nizam, DPT Dikti Kemdikbud 31

32 Sinerjitas BAN-PT dan LAM Mendikbud Dikti BAN-PTLAM-PT PDPT SNPT SPTSPT Instrumen Monev Surveilen Supervisi Asesor Akreditasi Prodi Akreditasi Institusi 32

33 APBN BAN-PT LAM-M Akreditasi Prodi Akreditasi Institusi Kemdikbud Balitbang PTSPTN Kemdikbud/Dikti Skim Pendanaan Akreditasi....? LAM-P Kementerian/ LPNK terkait BO-PTN BO-PTIS..? Tanpa pungut biaya akreditasi Biaya akreditasi...? Biaya akreditasi...? Masyarakat 33

34 34 STANDAR NASIONAL P T SPT SNPT (Ditetapkan o/ Menteri atas usul bsnpt) SPT (Ditetapkan o/ PT) Bidang Akademik Bidang Non Akademik SNP (PP 19/2005) Isi Isi Proses Proses KL KL P & TK P & TK Sapras Sapras Kelola Kelola Biaya Biaya Nilai Nilai St. Penelitian St. Pengabdian Kpd Masyarakat Staandar yg lebih tinggi 34

35 35 Peranan Asosiasi Profesi dlm SNPT SNPT Standar Umum Kompetensi Kerja (KK) KK Umum Khusus KK Khusus KKNI Asosiasi Profesi

36 36 Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan Standar 4. Sumber Daya Manusia Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Standar yg Perlu Ditingkatkan utk Menjadi Unggul

37 37 ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ


Download ppt "Kebijakan Akreditasi PT di Indonesia (Sesuai UU No.12/2012) BAN-PT Malang, 3-5 Mei 2013 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI 1 Universitas Muhammadiyah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google