Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR, TANAH LONGSOR DAN KEKERINGAN TAHUN 2013 DI WILAYAH BBWS SERAYU OPAK Oleh : Drs. GEMBONG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR, TANAH LONGSOR DAN KEKERINGAN TAHUN 2013 DI WILAYAH BBWS SERAYU OPAK Oleh : Drs. GEMBONG."— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR, TANAH LONGSOR DAN KEKERINGAN TAHUN 2013 DI WILAYAH BBWS SERAYU OPAK Oleh : Drs. GEMBONG P. NUGROHO, MT (Kepala Bidang Penanganan Darurat) Disampaikan dalam acara Sosialisasi Upaya Penanganan Kekeringan, Banjir dan Tanah Longsor Yogyakarta, 18 Juni 2013

2

3

4

5 Kabupaten Jumlah Kejadian Taksiran Kerugian (Rp.) Banjir Tanah Longsor Angin Topan Banjarnegara369284,748,815,000 Banyumas ,257,117,000 Cilacap ,415,505,000 Purbalingga ,246,155,000 Kebumen ,798,680,000 Klaten183921,664,000,000 Magelang ,516,000,000 Purworejo ,500,000 Temanggung675426,258,618,000 Wonosobo ,591,200,000 JUMLAH KEJADIAN BENCANA ANGIN, BANJIR DAN LONGSOR DI 6 KABUPATEN SELAMA KURUN WAKTU

6 DATA DAN FAKTA NASIONAL Kerugian bencana Hidrometeorologi sangat besar dan terjadi secara rutin setiap tahun. Banjir Jakarta 2007 menelan kerugian Rp. 7-8 Trilyun mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Ancaman bencana hidrometeorologi meningkat Berkurangnya lahan pertanian dan perkotaan khususnya di dataran pantai Harga2 kebutuhan meningkat Wabah penyakit dan Hama Tanaman Gagal panen dan kekurangan pangan Masalah kekurangan Gizi dan

7 GAMBARAN UMUM Kondisi Provinsi Jawa Tengah yang rawan bencana, baik secara fisiografis, geografis, geologis, hidrologis dan demografis. Hampir seluruh potensi/ancaman bencana berada di Jawa Tengah dengan tipe dan jenis bencana yang bervariasi dan frekuensi cukup tinggi, Perlunya penanganan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

8 DASAR 1. UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA; 2. PP NO.21 TAHUN 2008 TTG PENANGGULANGAN BENCANA; 3. PERPRES NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG BNPB; 4. PERDA NO. 10 TAHUN 2008 TTG ORTALA LEMBAGA LAIN DAERAH JATENG; 5. PERDA NO. 11 TAHUN 2009 TTG PENYELENGGARAAN PB DI JAWA TENGAH; 6. PERMENDAGRI NO. 46 TAHUN 2008 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD; 7. PERKA BNPB NO. 3 TAHUN 2008 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN BPBD; 8. PERGUB NO. 101 TAHUN 2008 TTG PENJABARAN TUPOKSI DAN TATA KERJA SET. BPBD PROV. JATENG; 9. SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR :360 /19504 TGL. 9 OKTOBER 2012 PERIHAL : ANTISIPASI MUSIM HUJAN TAHUN DI PROVINSI JAWA TENGAH;

9 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) Prabencana Saat terjadi bencana Pascabencana Situasi Tidak Ada Bencana Situasi Terdapat Potensi Bencana 1.Mitigasi 2.Peringatan Dini 3.Kesiapsiagaan 4.Rencana Kontijensi a.Perencanaan PB b.Pengurangan Risiko Bencana c.Pencegahan d.Pemaduan dalam perencanaan pembangunan e.Persyaratan analisis risiko bencana f.Pelaksanaan dan penegakan tata ruang g.Pendidikan dan pelatihan h.Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (UU No. 24 Tahun 2007) Perka BNPB No. 11 /2008 Rehabilitasi Rekonstruksi Penetapan Status Bencana Penyelamatan dan Evakuasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan penduduk rentan Pemulihan segera sarana dan prasarana vital

10 Risiko Bencana merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kemampuan suatu daerah. R = f { H x V / C } R = f { H x V / C } R = Risiko H(azard) = Bahaya V(ulnerability) = kerentanan C(apacity) = kemampuan

11 Bahaya & Kerentanan PENGURANGAN RISIKO BENCANA Kapasitas

12 PENGURANGAN RISIKO BENCANA How to Succeed Disaster Risk Reduction? 1.Identifikasi Bahaya/Ancaman (Hazard) 2.Identifikasi Kerentanan/Kerawanan (Vulnerability) 3.Inventarisasi Kapasitas (Capacity)

13 Metode Umum Pengkajian Risiko bencana

14 IDENTIFIKASI POTENSI ANCAMAN (HAZARD)

15 Identifikasi Potensi Ancaman 1.Banjir 2.Tanah Longsor 3.Kekeringan

16 IDENTIFIKASI KERENTANAN (VULNERABILITY)

17 Identifikasi Kerentanan 1.Geografis wilayah Jawa Tengah yang berisiko banjir dan tanah longsor. 2.Banyaknya sungai-sungai besar di Provinsi Jawa Tengah yang rawan banjir. 3.Jumlah dan kepadatan penduduk di daerah rawan banjir (bantaran sungai) dan di daerah rawan longsor (lereng perbukitan) 4.Kelompok rentan (manula, balita, orang cacat dan hamil) 5.Lemahnya Jejaring koordinasi dan informasi keadaan darurat bencana 6.Keberadaan hutan lindung dan sumberdaya penyangga 7.Cadangan air tanah dan aier permukaan yang sangat kecil pada musim kemarau

18 ANTISIPASI UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS (CAPACITY) ANTISIPASI UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS (CAPACITY)

19 Tindakan Koordinasi Peningkatan Kapasitas KELEMBAGAAN/KEBIJAKAN 1.Perda 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah 2.24 Kabupaten /Kota di Jawa Tengah sudah membentuk BPBD dengan Perda. 3.Anggaran Dana Siap Pakai BNPB dan Dana Tak Terduga Gubernur Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana 4.Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Kepada Bupati / Walikota Se Jawa Tengah, Nomor :360 /19504 Tgl. 9 Oktober 2012 Perihal : Antisipasi Musim Hujan Tahun Di Provinsi Jawa Tengah; 5.Dinas PSDA Provinsi Jateng mengadakan rakor antisipasi musim hujan, pada tanggal 1 Oktober Bpbd Provinsi Jawa Tengah Mengadakan Rapat Koordinasi Mengantisipasi Musim Hujan Dengan SKPD Provinsi, Bakorwil, Bmkg, Dan Bpbd Kabupaten/Kota Se – Jawa Tengah Pada Tanggal 8 Oktober Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah Mengadakan Rapat Koordinasi Menindaklanjuti Edaran Gubernur, Pada Tanggal 15 Oktober 2012

20 Tindakan Koordinasi Peningkatan Kapasitas (lanjutan….) PERINGATAN DINI 1.Tersedianya Peta Risiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah 2.Sedang disusun Peta Risiko Bencana Kekeringan di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pati, Kudus, Boyolali, Klaten dan Sukoharjo. 3.Pemasangan Early Warning System dalam rangka peringatan dini bilamana ada keadaan darurat bencana PENGUATAN KAPASITAS 1.Kegiatan, fsilitasi, simulasi, latihan gabungan, bintek, gladi lapang untuk perkuatan personil dan masyarakat. 2.Sosialisasi perundang-undangan dan pngurangan resiko bencana kepada aparat pemerintah dan masyarakat. 3.Terbentuknya desa tangguh di hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah MITIGASI 1.Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Kota yang berbasis pengurangan risiko bencana 2.Pembangunan prasarana fisik berupa tanggul dan talud oleh BBWS, Dinas PSDA, Dinas ESDM, Pemkab dan warga terancam untuk mengurangi bahaya/ancaman. 3.Aktivasi Posko Bencana di masing-masing instansi Pemerintah Pusat (BMKG, BBWS, BBPD dsb), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (BPBD, PSDA, ESDM, dsb) untuk meningkatkan jejaring informasi antar pemangku kepentingan.

21 Tindakan Koordinasi Peningkatan Kapasitas (lanjutan….) KESIAP SIAGAAN 1.Rencana Kontinjensi yang disusun untuk berbagai macam ancaman bencana 2.Penyiagaan sumberdaya logistik dan peralatan dalam rangka mengurangi risiko. 3.Penyiapan jalur dan tempat evakuasi sementara. 4.Pembentukan Gugus Tugas Tim Reaksi Cepat dan Kaji Cepat yang bertujuan : Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencanapada saat tanggap darurat. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka aktivasi Posko dan sumberdaya. Pelaporan yang cepat tentang cakupan wilayah, jumlah korban dan kerusakan serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi 5.Menyiagakan sarana dan prasarana kesehatan yang berada di daerah. 6.Menyiapkan sumberdaya manusia berupa personil kesehatan (dokter, perawat dsb.) serta lembaga penanggulangan bencana baik pemerintah maupun swadaya masyarakat. 7.Penyiapan bahan banjiran (kawat bronjong dan karung plastik)

22 UPAYA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH Fasilitasi penyusunan Rencana kontinjensi di seluruh Kabupaten/Kota terkait dengan kawasan rawan bencana Fasilitasi Latihan Penanggulangan Bencana di seluruh Kabupaten Pembangunan Pusdalops dan Posko Siaga Darurat Bencana di Lapangan Fasilitasi pembentukan TRC dan sarana prasarana Tanggap Darurat Inventarisasi Relawan Pengerahan sarana dan Prasarana PB di seluruh Kabupaten (peralatan dan logistik) Peningkatan kesiapsiagaan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas PB

23 BANTUAN DANA SIAP PAKAI BNPB di Jawa Tengah Penanganan Darurat Bencana Kekeringan (Cuaca Ekstrim Kering) Tahun 2012 Rp ,- Siaga Darurat Bencana Angin, Banjir dan Tanah Longsor (Cuaca Ekstrim Basah) Tahun Rp ,- Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan

24 PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2012 Pada tahun 2012, laporan terdampak bencana kekeringan/kekurangan air bersi di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17 kabupaten ( KK, 975 desa di 164 kecamatan) BNPB melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan Dana Siap Pakai dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Kekurangan Air Bersih, yang penggunaannya untuk: – Dropping air – pengadaan peralatan penunjang penyediaan air bersih – Eksploitasi Sumber Air (pembuatan sumur bor dan pipanisasi)

25 NoKabupaten/ Instansi Terancam/Terdampak Alokasi DSP (Rp.) Kec.DesaJumlah KK 1 BANJARNEGARA , BANYUMAS 15383, ,700,000 3 BLORA , ,000,000 4 BOYOLALI 63726,413 70,700,000 5 BREBES 565, ,300,000 6 CILACAP , ,500,000 7 DEMAK 74153, ,900,000 8 GROBOGAN , ,000,000 9 KEBUMEN , ,300, KLATEN 53229, ,524, MAGELANG 272,000 26,300, PATI , ,470, PURBALINGGA , ,000, PURWOREJO 7265,257 52,400, REMBANG , ,920, TEMANGGUNG 6186, ,668, WONOGIRI 94421, ,600,000 DAFTAR TERDAMPAK BENCANA KEKERINGAN TAHUN 2012 DAN DISTRIBUSI BANTUAN DSP BNPB

26 NoKabupatenJUMLAH.KET. 1 BREBES 15 titikSumur Pantek 2 WONOGIRI 10 titik Sumur Pantek 3 GROBOGAN 10 titik Sumur Pantek 4 CILACAP 1 titik Sumur Bor BPBD melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah juga telah membangun Sumur Bor (1 titik) dan Sumur Pantek (35 titik), dengan alokasi sebagai berikut Pembangunan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kabupaten Brebes, Wonogiri, Grobogan dan Cilacap

27 NoKabupatenTandon (Unit)Jerigen (Unit) 1Demak Pati Rembang Blora Grobogan Boyolali Klaten Wonogiri-800 9Magelang Purworejo Kebumen Cilacap Temanggung Banjarnegara Purbalingga Banyumas Brebes66370  BPBD juga menyalurkan peralatan penunjang kebutuhan penyediaan air bersih berupa jerigen dan tandon, dengan alokasi sebagai berikut :

28 SIAGA DARURAT BENCANA ANGIN, BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI JAWA TENGAH TAHUN 2013 Pada tahun 2013, sebanyak 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, telah mengajukan permohonan kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tanggap Darurat Bencana di masing- masing kabupaten BNPB melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan Dana Siap Pakai dalam rangka Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana untuk 25 kabupaten kota, yaitu: Tegal, Karanganyar, Pekalongan, Brebes, Sukoharjo, Jepara, Kudus, Cilacap, Banyumas, Kendal, Rembang, Banjarnegara, Kebumen, Semarang, Demak, Purbalingga, Magelang, Blora, Temanggung, Boyolali, Purworejo, Pati, Wonogiri, Klaten dan Grobogan, serta Kodam IV/Diponegoro dan POLDA Jawa Tengah

29 TERIMA KASIH


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR, TANAH LONGSOR DAN KEKERINGAN TAHUN 2013 DI WILAYAH BBWS SERAYU OPAK Oleh : Drs. GEMBONG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google