Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 Memiliki dana siaga bencana Rp. 200 juta ?  Memiliki relawan 200 orang ?  Memiliki peralatan yang canggih ? Mereka mungkin lebih siap menghadapi bencana,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " Memiliki dana siaga bencana Rp. 200 juta ?  Memiliki relawan 200 orang ?  Memiliki peralatan yang canggih ? Mereka mungkin lebih siap menghadapi bencana,"— Transcript presentasi:

1

2  Memiliki dana siaga bencana Rp. 200 juta ?  Memiliki relawan 200 orang ?  Memiliki peralatan yang canggih ? Mereka mungkin lebih siap menghadapi bencana, tetapi belum tentu Tangguh

3  Mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak (ancaman bencana), dengan cara melakukan adaptasi  Mampu mengelola dan menjaga stuktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana  Kalau terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

4

5

6  Legislasi: peraturan di Desa/Kelurahan tentang penanggulangan bencana.  Perencanaan: Rencana Aksi Komunitas, Rencana Kontinjensi dll.  Kelembagaan: tim/kelompok penanggulangan bencana  Pendanaan: APBD, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat, sektor swasta dll.  Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, penyebaran informasi, simulasi dll.  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: pra, saat, dan paska bencana.

7 Pelibatan seluruh lapisan masyarakat Pemanfaatan Sumberdaya lokal Dukungan Pemerintah/ pemerintah daerah Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pengurangan Kerentanan Peningkatan Kapasitas Manajemen Risiko Pembangunan berbasis PRB Pengarusutamaan PRB DESA TANGGUH BENCANA Keberlanjutan : Sinkronisasi program/kegiatan K/L, Lembaga Int’l / Lokal

8 KLH KKP Kerlip Kemsos Kem. PU Kemkes UNDP Kem. ESDM GIZ DESA BINAAN Worldbank Kemdagri KPDT Kemhut Kemkominfo Kemtan Mercy Corps MDMC Oxfam K/L lainnya IOM LSM Lokal /Nasional lainnya INGO/ Lembaga Internasional lainnya DESA TANGGUH BENCANA PMI

9 Tujuan Program: Mendorong terwujudnya masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Strategi Program:  Membangun sinergi dengan program-program perberdayaan yang sudah dan sedang ada di desa/kelurahan.  Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

10 1) Peta ancaman bencana 2) Peta dan analisis kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana 3) Peta dan analisis kapasitas dan potensi sumber daya 4) Draf Rencana Penanggulangan Bencana 5) Draf Rencana Aksi Komunitas

11 Indikator Program : (lanjutan) 6) Relawan Penanggulangan Bencana (termasuk forum PRB) 7) Sistem Peringatan Dini berbasis masyarakat 8) Rencana kontijensi (termasuk evakuasi) 9) Pola Ketahanan Ekonomi

12 TERIMA KASIH

13

14 3 Karakteristik Dasar Desa/Kelurahan Tangguh: 1. Memiliki kemampuan beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana secara mandiri 2. Tetap mempertahankan struktur dan fungsi- fungsi dasarnya bahkan pada saat bencana 3. Mampu memulihkan diri dan melenting balik setelah tertimpa bencana

15 Program desa/keluarahan tangguh bencana dilaksanakan berdasar : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

16 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur;

17 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 20 Mei 2009 Nomor 38 Tahun 2009/E.1).

18 1. Maksud:  Mendorong terwujudnya masyarakat Desa/Kelurahan Tangguh dalam menghadapi Bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu dan terkoordinasi;  Mendorong sinergi untuk saling melengkapi dengan seluruh program yang ada/sudah ada di desa/kelurahan.

19 2. Tujuan :  Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana;  Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam rangka mengurangi risiko bencana;  Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;  Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;  Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB.

20  Semua desa/kelurahan di Jawa Timur yang mempunyai adanya ancaman bencana;  Capaian adalah masyarakat memiliki kesiapan dan ketahanan menghadapi bencana serta kekuatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah terkena dampak bencana.

21 Meliputi komponen-komponen : 1. Legisasi; 2. Perencanaan; 3. Kelembagaan; 4. Pendanaan; 5. Manajemen resiko; 6. Pengembangan kapasitas;dan 7. Pembangunan untuk PRB.

22 1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat; 2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri; 3. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan sumber daya dan bantuan teknis; 4. Meningkatakan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di wilayahnya;

23 5. Pengurangan kerentanan masyarakat; 6. Peningkatan kapasitas masyarakat; 7. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko; 8. Pemaduan PRB ke dalam pembangunan demi berkelanjutan. 9. Pengarusutamaan PRB menjiwai seluruh kegiatan di masyarakat.

24 1. Bencana adalah urusan semua pihak; 2. Berbasis pengurngan Risiko Bencana; 3. Pemenuhan hak masyarakat; 4. Masyarakat menjadi pelaku utama; 5. Partisipatoris; 6. Mobilisasi sumber daya lokal 7. Inklusif; 8. Kemanusiaan;

25 9. Keadilan dan kesetaraan gender 10. Keberpihakan pada kelompok rentan; 11. Transparansi dan akuntabilitas; 12. Kemitraan 13. Multi ancaman; 14. Otonomi dan desentralisasi pemerintahan 15. Pembangunan berkelanjutan 16. Lintas sektor.

26 1. Peta ancaman bencana; 2. Peta dan analisis kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana; 3. Peta dan penilaian kapasitas dan potensi sumber daya; 4. Draf Rencana Penanggulangan Bencana; 5. Draf Rencana Aksi Komunitas ( RAK ) untuk Pengurangan Resiko Bencana;

27 6. Relawan penanggulangan bencana (termasuk Forum Pengurangan Resiko Bencana ); 7. Sistem peringatan dini berbasis masyarakat; 8. Rencana Kontinjensi ( termasuk evakuasi ); 9. Pola ketahanan ekonomi.

28 1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama; 2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya; 3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama.

29 Tingkat awal yang dicirikan dengan : a.Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan b.Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB c.Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat d.Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan e.Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan f.Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

30 a.Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan b.Adanya perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa c.Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil masy, termasuk kelompok perempuan dan rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif d.Adanya tim relawan PB Desa yang terlibat dlm kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif e.Adanya upaya-upaya pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji f.Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis

31 a.Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat b.Adanya perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci dalam RKPDes c.Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, yang berfungsi dengan aktif d.Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya e.Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan- kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan f.Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

32 1. Persiapan / Perencanaan. a. Penetapan Program Desa Tangguh b. Menetapkan Kebijakan dan Strategi c. Target Capaian Program d. Pendanaan Program e. Pelaksana Program f. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha 2. Sosialisasi 3. TOT/ pembekalan fasilitator 4. Pertemuan/FGD di desa

33  RPB Jawa Timur pada Tahun 2017 yang akan dicapai sebagai desa tangguh berjumlah 463 desa/kelurahan;  Jumlah identifikasi jumlah desa/kelurahan rawan di kabupaten/kota;  Jumlah desa/kelurahan yang di kembangkan per tahun;  Untuk tahun 2012 berapa desa/kelurahan tangguh?

34


Download ppt " Memiliki dana siaga bencana Rp. 200 juta ?  Memiliki relawan 200 orang ?  Memiliki peralatan yang canggih ? Mereka mungkin lebih siap menghadapi bencana,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google