Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PRAPERADILAN. Dasar Pemikiran Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Pengawasan horizontal antar kompartemen sub sistem.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PRAPERADILAN. Dasar Pemikiran Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Pengawasan horizontal antar kompartemen sub sistem."— Transcript presentasi:

1 PRAPERADILAN

2 Dasar Pemikiran Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Pengawasan horizontal antar kompartemen sub sistem SPP Pengawasan horizontal antar kompartemen sub sistem SPP Pengawasan terhadap upaya paksa dan proses penegakan hukum Pengawasan terhadap upaya paksa dan proses penegakan hukum Sumber acuan: Sumber acuan: The Universal Declaration of Human Rights 1948 The Universal Declaration of Human Rights 1948 International convention on Civil and Political Rights (ICCPR)  article 9 and article 14 International convention on Civil and Political Rights (ICCPR)  article 9 and article 14 Habeas Corpus Act Habeas Corpus Act

3 Beberapa Model 1.Dismissal Process: pemeriksaan formil pada pengadilan tata usaha negara 2.Rechter Comissaris (Hakim Komisaris): hakim yang mendapat tugas untuk menerima, memeriksa, dan memberikan persetujuan atas permintaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum 3.Magistrate Judge 4.Judge d’instruction 5.Berbeda dengan Pre Trial dala sistem Common Law

4 Model Praperadilan Pengertian: Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP Pengertian: Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP Dapat diartikan: 1. Tidak masuk ke dalam pokok perkara 2. Pemeriksaan secara administratif 3. Sifat peradilannya adalah quasi judicial 4. Merupakan kewenangan pengadilan negeri 5. Kewenangan terbatas

5 Kewenangan Praperadilan Kewenangan Sah/tidaknya penangkapan dan atau penahanan Tersangka/ keluarganya/ kuasanya Sah/ tidaknya penghentian penyidikdan atau penuntutan Penyidik/ penuntut umum / pihak ke-3 yang berkepentingan Ganti kerugian dan atau rehabilitasi Tersangka/ pihak ke-3 yang berkepentingan

6 Prosedur Praperadilan Diperiksa oleh hakim tunggal Diperiksa oleh hakim tunggal Penetapan hari sidang 3 hari setelah penerimaan Permintaan Penetapan hari sidang 3 hari setelah penerimaan Permintaan Hakim mendengarkan para pihak Hakim mendengarkan para pihak Pemeriksaan paling lambat 7 hari Pemeriksaan paling lambat 7 hari Permintaan gugur apabila pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai Permintaan gugur apabila pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai Tidak ada upaya hukum, kecuali putusan akhir untuk putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan Tidak ada upaya hukum, kecuali putusan akhir untuk putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan

7 Isi Putusan Praperadilan Tersangka harus segera dilepaskan Penetapan ganti kerugian dan rehabilitasi Upaya paksa tidak sah Penyidikan atau penuntutan dilanjutkan Penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah Pencantuman rehabilitasi, bila Tsk tidak ditahan Penghentian penyidikan atau penuntutan yang sah Dikembalikan kepada pemiliknya Dikembalikan pada dari siapa benda itu disita Benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian

8 Praktik Terkait Praperadilan 1. Upaya Hukum Biasa: 1. Upaya Hukum Biasa: a. Banding a. Banding - ttg tidak sahnya Upaya paksa: TIDAK BOLEH - ttg tidak sahnya Upaya paksa: TIDAK BOLEH - ttg tidak sahnya Penghentian Penyidikan/Penuntutan: meminta PUTUSAN AKHIR ke Pengadilan Tinggi (Final & Binding) - ttg tidak sahnya Penghentian Penyidikan/Penuntutan: meminta PUTUSAN AKHIR ke Pengadilan Tinggi (Final & Binding) b. Kasasi b. Kasasi - KUHAP: Tidak mengatur - KUHAP: Tidak mengatur - SEMA thn 1983: Tidak boleh (seblm kasus HR) - SEMA thn 1983: Tidak boleh (seblm kasus HR) - Kasus Hendra Rahardja: Polri Kasasi ke MA & - Kasus Hendra Rahardja: Polri Kasasi ke MA & diterima diterima - Kasus Baasyir: Kasasi PH Baasyir tidak dapat - Kasus Baasyir: Kasasi PH Baasyir tidak dapat diterima diterima - Kasus Newmont: Kasasi diterima - Kasus Newmont: Kasasi diterima - UU 5/2004 Pasal. 45A: Kasasi dibatasi - UU 5/2004 Pasal. 45A: Kasasi dibatasi

9 2. Upaya Hukum Luar Biasa 2. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali - KUHAP: Tidak Mengatur - KUHAP: Tidak Mengatur - Praktek: Diterima - Praktek: Diterima

10 TERIMA KASIH


Download ppt "PRAPERADILAN. Dasar Pemikiran Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Perlindungan atas Hak Asasi Manusia Pengawasan horizontal antar kompartemen sub sistem."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google