Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT."— Transcript presentasi:

1 UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

2 PUTUSAN Macam-macam Putusan: Penetapan: Penetapan: Sifatnya Mengatur / Administratif: Misalnya: KPN menunjuk Majelis, Penetapan Hari Sidang Sifatnya Mengatur / Administratif: Misalnya: KPN menunjuk Majelis, Penetapan Hari Sidang Sifatnya Yudikatif: Misalnya: Putusan sela, penentuan perwalian, atau ahli waris. Sifatnya Yudikatif: Misalnya: Putusan sela, penentuan perwalian, atau ahli waris. Putusan / Vonis: Sifatnya mengakhiri perkara (walaupun masih ada upaya hukum). Putusan / Vonis: Sifatnya mengakhiri perkara (walaupun masih ada upaya hukum).

3 Putusan Macam-macam isi putusan: Menghukum. Menghukum. Dapat mencakup seluruh isi dakwaan, namun dapat juga hanya sebagian. Membebaskan. Membebaskan. Apa yang didakwakan tidak terbukti atau kurang terbukti. Dalam Hukum pidana, kurang terbukti disamakan dengan tidak terbukti. In Dubio Proreo: Bila hakim ragu-ragu, hakim lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Melepaskan : Melepaskan : a. Apa yang didakwakan terbukti, tetapi subyeknya tidak dapat dipertanggungjawabkan jiwanya secara hukum. b. Apa yang dirumuskan dalam dakwaan ternyata telah berubah sifatnya, bukan lagi tindak pidana. c. Terdapat alasan pemaaf (misalnya overmacht), atau pembenar (misalnya seorang pejabat memasuki rumah milik orang lain dalam menjalankan tugas.)

4 Upaya Hukum Berdasarkan Amar Putusan Putusan Menghukum Putusan Menghukum Diajukan oleh Terdakwa Diajukan oleh Terdakwa Diajukan oleh JPU Diajukan oleh JPU Putusan Membebaskan Putusan Membebaskan Diajukan oleh JPU Diajukan oleh JPU Putusan bebas murni (zuiverre vrijspraak) Putusan bebas murni (zuiverre vrijspraak) Putusan bebas tidak murni (niet zuiverre vrijspraak) Putusan bebas tidak murni (niet zuiverre vrijspraak) Putusan Melepaskan Putusan Melepaskan Diajukan oleh JPU Diajukan oleh JPU

5 UPAYA HUKUM Dasar Hukum: Pasal 1 angka 12 jo Bab XVII dan Bab XVIII, Pasal 233-Pasal 269 Dasar Hukum: Pasal 1 angka 12 jo Bab XVII dan Bab XVIII, Pasal 233-Pasal 269 Upaya Hukum Biasa (Pasal 233-Pasal 258) Upaya Hukum Biasa (Pasal 233-Pasal 258) Perlawanan Perlawanan Banding Banding Kasasi Kasasi Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 259-Pasal 269) Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 259-Pasal 269) Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) Peninjauan Kembali (PK) Peninjauan Kembali (PK)

6 PERLAWANAN/VERZET Diajukan terhadap penetapan yang bersifat yudisial. Diajukan terhadap penetapan yang bersifat yudisial. Dasar hukum: Pasal 149, Pasal 156, Pasal 214 Dasar hukum: Pasal 149, Pasal 156, Pasal 214 Dilakukan dalam hal: Dilakukan dalam hal: Kompetensi relatif/absolut Kompetensi relatif/absolut Pemeriksaan Tipiring Pemeriksaan Tipiring

7 BANDING Dasar Hukum Dasar Hukum Pasal 233-Pasal 243 Pasal 233-Pasal 243 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pihak Yang Dapat Mengajukan Terdakwa Terdakwa Penasehat hukum Penasehat hukum Tata cara Tata cara Jangka Waktu 7 hari Jangka Waktu 7 hari Sejak diputus Sejak diputus Sejak diberitahukan kepada terdakwa Sejak diberitahukan kepada terdakwa Dalam 14 hari harus sudah dikirim ke PT Dalam 14 hari harus sudah dikirim ke PT Tidak ada kewajiban membuat memori banding, kontra memori banding wajib Tidak ada kewajiban membuat memori banding, kontra memori banding wajib

8 Memori Banding Tidak wajib diajukan oleh Pemohon Banding, yaitu: Tidak wajib diajukan oleh Pemohon Banding, yaitu: 1. PU, atau 2. Terdakwa Pernyataan permohonan Banding: Pernyataan permohonan Banding: 7 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan banding itu dijatuhkan atau diberitahukan pada terdakwa (Pasal 233 (2) KUHAP). - Isi Memori Banding, al: - Isi Memori Banding, al: 1. Ditujukan pada Pengadilan Tinggi 2. Pernyataan Banding telah dilakukan dlm tenggang waktu yang ditentukan. 3. Kutipan Amar Putusan yang dibanding 4. Rangkuman keberatan atas putusan (Aspek Formil dan Materiil). 5. Kesimpulan dan Pendapat Hukum 6. Permohonan Tata Cara Penyerahan M.Banding: Pasal KUHAP Tata Cara Penyerahan M.Banding: Pasal KUHAP

9 KASASI Dasar Hukum Dasar Hukum Pasal 244-Pasal 258 Pasal 244-Pasal 258 Pihak Yang Mengajukan Pihak Yang Mengajukan Terdakwa/PH Terdakwa/PH Penuntut Umum Penuntut Umum Alasan Kasasi Alasan Kasasi Peraturan diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya Peraturan diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya Cara mengadili tidak dilakukan menurut UU Cara mengadili tidak dilakukan menurut UU Pengadilan melampaui batas kewenangan Pengadilan melampaui batas kewenangan Tata Cara Tata Cara Jangka waktu 14 hari setelah diberitahukan Jangka waktu 14 hari setelah diberitahukan Hanya dapat diajukan 1 kali Hanya dapat diajukan 1 kali

10 Memori Kasasi Pernyataan permohonan Kasasi: Pernyataan permohonan Kasasi: 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan pada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Tenggang waktu Penyerahan MK: Tenggang waktu Penyerahan MK: 14 hari setelah pernyataan permohonan Kasasi Pasal 248 (1) KUHAP - Isi MK, antara lain: (Ps. 248 KUHAP) - Isi MK, antara lain: (Ps. 248 KUHAP) 1. Ditujukan pada MA 2. Pernyataan Kasasi dam penyerahan MK telah dilakukan dlm tenggang waktu yg ditentukan 3. Kutipan Amar Putusan yang dikasasi 4. Alasan Permohonan Kasasi (Ps.253 KUHAP) 5. Alasan tambahan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas tidak murni. (Bila PU mengajukan Kasasi thd Putusan Bebas). 6. Pendapat hukum dan permohonan Tata Cara Penyerahan MK: Pasal 248 KUHAP Tata Cara Penyerahan MK: Pasal 248 KUHAP

11 KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM (KDKH) Dasar Hukum Dasar Hukum Pasal 259-Pasal 262 Pasal 259-Pasal 262 Pihak Yang Mengajukan Pihak Yang Mengajukan Jaksa Agung Jaksa Agung Alasan Alasan Putusan yang dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan kerancuan dalam rangka penegakan hukum Putusan yang dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan kerancuan dalam rangka penegakan hukum Akibat Akibat Tidak ada akibat hukum dalam arti mengubah putusan tetapi putusan tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan atau perbedaan pandangan dalam emnafsirkan hukum Tidak ada akibat hukum dalam arti mengubah putusan tetapi putusan tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan atau perbedaan pandangan dalam emnafsirkan hukum

12 PENINJAUAN KEMBALI Dasar Hukum Dasar Hukum Pasal 263- Pasal 269 Pasal 263- Pasal 269 Pihak Yang Mengajukan Pihak Yang Mengajukan Terpidana atau ahli waris (menurut KUHAP) Terpidana atau ahli waris (menurut KUHAP) Penuntut Umum (UU No. 4/2004 Pasal 23, Praktik) Penuntut Umum (UU No. 4/2004 Pasal 23, Praktik) Alasan Alasan Novum Novum Adanya pertentangan hukum antara satu putusan dengan putusan lain. Adanya pertentangan hukum antara satu putusan dengan putusan lain. Adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim Adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim Putusan bersalah tidak disertai dengan pemidanaan Putusan bersalah tidak disertai dengan pemidanaan Tata Cara Tata Cara Diajukan 1 kali Diajukan 1 kali tidak ada batasan waktu tidak ada batasan waktu Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari putusan sebelumnya Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari putusan sebelumnya Pengajuan PK tidak menghentikan eksekusi, kecuali hukum mati Pengajuan PK tidak menghentikan eksekusi, kecuali hukum mati

13 EKSEKUSI Dasar Hukum Dasar Hukum Pasal 270-Pasal 276 Pasal 270-Pasal 276 Pelaksana Pelaksana Jaksa Jaksa Tata Cara Tata Cara Perampasan barbuk Perampasan barbuk Pidana penjara dilakukan oleh LP Pidana penjara dilakukan oleh LP Pelaksanaan Pidana Mati Pelaksanaan Pidana Mati Dasar hukum PNPS No. Dasar hukum PNPS No.

14 HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT Pengawasan dilakukan selama terpidana menjalani proses pemidanaan Pengawasan dilakukan selama terpidana menjalani proses pemidanaan Pengamatan dilakukan setelah terpidana menjalani masa pemidanaan (bebas) Pengamatan dilakukan setelah terpidana menjalani masa pemidanaan (bebas)


Download ppt "UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google