Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hukum Acara Pidana 1. Hak Tersangka dan Terdakwa 2. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 3. Koneksitas 4. Penggabungan Perkara.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hukum Acara Pidana 1. Hak Tersangka dan Terdakwa 2. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 3. Koneksitas 4. Penggabungan Perkara."— Transcript presentasi:

1 Hukum Acara Pidana 1. Hak Tersangka dan Terdakwa 2. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 3. Koneksitas 4. Penggabungan Perkara

2 Hak Tersangka dan Terdakwa KUHAP memberikan perhatian pada Hak Tersangka dan Terdakwa dibandingkan HIR KUHAP memberikan perhatian pada Hak Tersangka dan Terdakwa dibandingkan HIR Hak Tersangka dan Terdakwa secara khusus diatur di dalam Pasal 50- Pasal 68 KUHAP Hak Tersangka dan Terdakwa secara khusus diatur di dalam Pasal 50- Pasal 68 KUHAP Hak untuk diam Hak untuk diam Hak secara bebas untuk: menyangkal, mengakui, tidak diancam atau ditekan; Hak secara bebas untuk: menyangkal, mengakui, tidak diancam atau ditekan; Hak diadili dengan bahasa yang dimengerti Hak diadili dengan bahasa yang dimengerti

3 Salah satu hak yang terpenting adalah bantuan hukum Salah satu hak yang terpenting adalah bantuan hukum Kewajiban bagi APH menunjuk Penasehat Hukum dalam hal: (Pasal 56 KUHAP) Kewajiban bagi APH menunjuk Penasehat Hukum dalam hal: (Pasal 56 KUHAP) 1. Diancam atau didakwa hukuman mati atau penjara 5 tahun atau lebih 2. Mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih 3. Diberikan secara cuma-cuma Miranda rules/act: hak untuk diberitahu hak- haknya sebagai tersangka Miranda rules/act: hak untuk diberitahu hak- haknya sebagai tersangka

4 Bantuan Hukum Diatur dalam Pasal 69-Pasal 74 Diatur dalam Pasal 69-Pasal 74 Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma (Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma (Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) APH dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum APH dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum Tersangka berhak mendapatkan kunjungan PH setiap waktu Tersangka berhak mendapatkan kunjungan PH setiap waktu Setiap waktu: pada jam kerja, jam-jam tertentu, jam kunjungan-  tidak boleh Setiap waktu: pada jam kerja, jam-jam tertentu, jam kunjungan-  tidak boleh APH yang melanggar seharusnya dapat dikenakan sanksi atau berakibat batalnya BAP APH yang melanggar seharusnya dapat dikenakan sanksi atau berakibat batalnya BAP

5 Within Sight But Not Within Hearing (Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2)) Within Sight But Not Within Hearing (Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2)) Dilakukan dalam perkara tindak pidana yang menyangkut keamanan negara Contohnya: kasus terorisme.

6 Within Sight and Within Hearing (Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1)) Within Sight and Within Hearing (Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1)) Dilakukan pada perkara tindak pidana umum biasa

7 Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Ganti Kerugian: adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; (Pasal 1 angka 22 KUHAP) Ganti Kerugian: adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; (Pasal 1 angka 22 KUHAP)

8 Dasar hukum: Dasar hukum: Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 95-Pasal 96 KUHAP Pasal 95-Pasal 96 KUHAP Para pihak: Tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya. Para pihak: Tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya. Gugatan ganti kerugian dapat dilakukan melalui: Gugatan ganti kerugian dapat dilakukan melalui: Gugatan perdata biasa atas dasar PMH (1365 BW) Gugatan perdata biasa atas dasar PMH (1365 BW) Penggabungan perkara pidana dan gugatan perdata Penggabungan perkara pidana dan gugatan perdata

9 Tata cara: Tata cara: Diputus dalam sidang praperadilan bila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Diputus dalam sidang praperadilan bila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan Diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan Pemeriksaan sesuai acara praperadilan Pemeriksaan sesuai acara praperadilan Putusan berbentuk penetapan Putusan berbentuk penetapan Besar ganti kerugian: Besar ganti kerugian: Ganti kerugian atas upaya paksa yang tidak sah Rp Rp Ganti kerugian atas upaya paksa yang tidak sah Rp Rp Berakibat cacat atau meninggal dunia Rp Berakibat cacat atau meninggal dunia Rp

10 Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini; Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini; (Pasal 1 angka 23 KUHAP)

11 Dasar hukum: Pasal 97 Dasar hukum: Pasal 97 Hak seseorang bila pengadilan memutus bebas atau lepas dan telah berkekuatan hukum tetap. Hak seseorang bila pengadilan memutus bebas atau lepas dan telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi atas upaya paksa yang tidak sah diputus oleh hakim praperadilan Rehabilitasi atas upaya paksa yang tidak sah diputus oleh hakim praperadilan

12 Koneksitas Proses pengadilan atas TP yang dilakukan oleh sipil dan anggota TNI Proses pengadilan atas TP yang dilakukan oleh sipil dan anggota TNI Dasar Hukum: Dasar Hukum: UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 22 UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 89-Pasal 94 UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 89-Pasal 94 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 23

13 UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 22 Tindak pidana yang dilakukan bersama- sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Tindak pidana yang dilakukan bersama- sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

14 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 24 Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

15 Terkait dengan adanya penyertaan Terkait dengan adanya penyertaan Dilakukan oleh sipil dan militer Dilakukan oleh sipil dan militer Objeknya: semua tindak pidana yang masuk lingkungan peradilan umum Objeknya: semua tindak pidana yang masuk lingkungan peradilan umum Pemeriksaan: Pemeriksaan: pada prinsipnya dilakukan di pengadilan umum pada prinsipnya dilakukan di pengadilan umum bila yang besar kerugian pada pihak militer maka diperiksa di pengadilan militer bila yang besar kerugian pada pihak militer maka diperiksa di pengadilan militer

16 Proses Peradilan Koneksitas Penyidikan: dilakukan oleh Tim Koneksitas Penyidikan: dilakukan oleh Tim Koneksitas Penuntutan: PU atau Oditur Militer Penuntutan: PU atau Oditur Militer Penahanan: Penahanan: Sipil dilakukan berdasrkan KUHAP Sipil dilakukan berdasrkan KUHAP Militer dilakukan oleh atasan langsung, diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara dan dalam waktu yang tidak terbatas.(UU No. 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan) Militer dilakukan oleh atasan langsung, diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara dan dalam waktu yang tidak terbatas.(UU No. 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan)

17 Praperadilan: dilakukan berdasarkan status pelaku TP (SEMA No. 15 Tahun 1983) Praperadilan: dilakukan berdasarkan status pelaku TP (SEMA No. 15 Tahun 1983) Pemeriksaan persidangan: Pemeriksaan persidangan: Kerugian pada pihak sipil: dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim sipil, anggota hakim sipil dan militer. Kerugian pada pihak sipil: dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim sipil, anggota hakim sipil dan militer. Kerugian pada pihak militer: dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim militer, anggota hakim militer dan sipil. Kerugian pada pihak militer: dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim militer, anggota hakim militer dan sipil.

18 Penggabungan Perkara Dasar Hukum: Pasal 98-Pasal 101 Dasar Hukum: Pasal 98-Pasal 101 Merupakan hak yang diberikan pada pihak ketiga/ korban TP. Merupakan hak yang diberikan pada pihak ketiga/ korban TP. Tata Cara: Tata Cara: Diajukan atas permintaan pihak ketiga Diajukan atas permintaan pihak ketiga Diajukan sebelum requisitor atau sebelum hakim menjatuhkan putusan Diajukan sebelum requisitor atau sebelum hakim menjatuhkan putusan Penggabungan perkara perdata dan pidana dapat dilakukan pada tahap banding Penggabungan perkara perdata dan pidana dapat dilakukan pada tahap banding Hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata Hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata

19 Kelebihan dan Kekurangan Gugatan Perdata Kelebihan: Berdiri sendiri Berdiri sendiri Ganti kerugian materiil dan immateril Ganti kerugian materiil dan immateril Dapat diajukan setiap waktu Dapat diajukan setiap waktuKekurangan: Butuh waktu Lama Butuh waktu Lama Biaya mahal Biaya mahal Proses tidak sederhana Proses tidak sederhana Pembuktiannya sulit Pembuktiannya sulit

20 Kekurangan dan Kelebihan Penggabungan Perkara Kelebihan: Proses cepat; Proses cepat; biaya murah; biaya murah; pembuktiannya sederhana pembuktiannya sederhanaKekurangan: Bergantung pada perkara pokok (accesoir) Bergantung pada perkara pokok (accesoir) Hanya kerugian materiil Hanya kerugian materiil Diajukan paling lambat sebelum requisitor Diajukan paling lambat sebelum requisitor Upaya hukum tergantung pada perkara pokok Upaya hukum tergantung pada perkara pokok Apabila pidana tidak banding maka gugatan juga tidak bisa. Apabila pidana tidak banding maka gugatan juga tidak bisa.


Download ppt "Hukum Acara Pidana 1. Hak Tersangka dan Terdakwa 2. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 3. Koneksitas 4. Penggabungan Perkara."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google