Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN."— Transcript presentasi:

1 PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN

2 Penyerahan Perkara A. Proses Penyerahan Perkara (Ps. 110 jo. Ps. 138 KUHAP) B. Dua Tahapan Penyerahan Perkara (Ps. 8 ayat (3) KUHAP): Tahap 1: BAP Tahap 2: Tanggung Jawab atas BB & TSK

3 C. Syarat kelengkapan berkas: 1. Kelengkapan Formil Pejabat yang berwenang, syarat kepangkatan, Keabsahan tindakan penyidik, Identitas, Delik aduan harus ada pengaduan dari pihak yang berhak melakukan, Berkas pembuktian/alat bukti,misalnya visum, labkrim? Dst. 2. Kelengkapan Materiil PMH (secara formil dan materiil), Adanya kesalahan, Kejelasan, peran dan kualitas pelaku, Apakah TP termasuk TP khusus atau tidak? Splitz/digabung?

4 PRAPENUNTUTAN A.Pengertian: KUHAP tidak menjelaskan (Ps.14 B) B. Alasan Prapenuntutan: • Pembedaan secara fungsional • Sistem Kompartemental C. Kelemahan dalam Prapenuntutan: tidak ada sanksi

5 PENUNTUTAN A. Pengertian: Pasal 1 butir 7 KUHAP B. Kewenangan: 1. KUHAP: Psl. 13 jo. 137 KUHAP a. Pada Dasarnya PU a. Pada Dasarnya PU b. Penyidik atas Kuasa PU: Ps. 205 KUHAP b. Penyidik atas Kuasa PU: Ps. 205 KUHAP 2. UU Luar KUHAP: 2. UU Luar KUHAP: a. HAM berat: PU Ad Hoc a. HAM berat: PU Ad Hoc b. Tipikor: Jaksa pada KPK b. Tipikor: Jaksa pada KPK c. Pengadilan Militer: Oditur c. Pengadilan Militer: Oditur

6 Jaksa  Kejaksaan: lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan UU (Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004)  Jaksa Agung  Jaksa  Jaksa Penuntut Umum

7 C. Tugas dan Kewenangan PU: Ps. 14 KUHAP  Membuat surat dakwaan  Melakukan penuntutan  Menutup perkara  Demi Kepentingan Hukum (Psl 140 (2))  Tidak cukup bukti  Bukan perkara pidana  Ditutup demi hukum  Demi Kepentingan Umum/ asas oportunitas JA (deponeering)  Melaksanakan ketetapan hakim

8 SURAT DAKWAAN Pengertian: suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman (A.Karim Nasution: 1972) SD berisi sekurang-kurangnya meliputi: 1. identitas terdakwa. 1. identitas terdakwa. 2. uraianTP yang meliputi kronologi, tempat, dan waktu TP. 2. uraianTP yang meliputi kronologi, tempat, dan waktu TP. 3. peraturan per-UU yang dilanggar 3. peraturan per-UU yang dilanggar

9  Dasar Hukum  Pasal 1 angka 6  Pasal 14 huruf d  Pasal 140 ayat (1)  Pasal 143 ayat (2)

10 SYARAT S.D A. Syarat formil : Pasal 143 ayat 2 a KUHAP (Identitas). B. Syarat materill : Pasal 143 ayat 2 b KUHAP, mengenai: Uraian ttg: Uraian ttg:  Tempus Delicti dan Locus Delicti  Concursus Idealis dan Concursus Realis - (Dakwaan Tunggal/Dakwaan Alternatif - Dakwaan Subsidiaritas/ Dwn Kombinasi  Inti Delik

11 Akibat Syarat tdk dipenuhi:  Syarat Formil tidak terpenuhi: mengakibatkan SD tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/ NO)  Syarat Materiil tidak terpenuhi: mengakibatkan SD batal demi hukum.

12 Cara Membuat SD  Digabung (Pasal 141 KUHAP). Contoh Kasus: 1 TP, 2/lebih TP, locus sama/beda. (Pasal 141 KUHAP). Contoh Kasus: 1 TP, 2/lebih TP, locus sama/beda.  Dipisahkan /splitzing (Pasal 142 KUHAP). Contoh Kasus:2 Tdw/lebih, 1/lebih TP (Deelneming) (Pasal 142 KUHAP). Contoh Kasus:2 Tdw/lebih, 1/lebih TP (Deelneming)

13 Macam Surat Dakwaan  SD Tunggal  SD Alternatif  SD Primair Subsidair atau SD Subsidairitas SD Subsidairitas  SD Kumulatif  SD Kombinasi

14 S. Dakwaan Tunggal  satu pelaku,  dengan satu perbuatan,  satu tindak Pidana/ 1 pasal yang diancamkan, dan  PU yakin/tidak ada keraguan akan Pasal yang dilakukan oleh Pelaku.  Pembuktian: 1 x

15 S. Dakwaan Alternatif  Jika PU memiliki keraguan mengenai perbuatan terdakwa/ TP nya/Pasal yang diancamkan.  Ciri2: kata “ATAU”  Dakwaan yang satu “mengecualikan dakwaan yang lain”  Pembuktian bisa sekaligus/1-1  Mis: Pencurian (362) atau Penadahan (480)

16 S. Dakwaan Primair Subsidair  Dua/lebih dakwaan yang disusun berurutan (ancaman hukumannya)  Dakwaan yang 1 menggantikan dakwaan berikutnya  Pembuktian: Prioritas  Mis: Primair: 340 KUHP Subsidair: 338 KUHP Lebih subsidair 351 (3)

17 S. Dakwaan Kumulatif  Pasal 141 KUHAP ttg Penggabungan  Satu pelaku melakukan: beberapa TP yang sama/berbeda  Atau beberapa pelaku melakukan beberapa TP  Keuntungan: Biaya Ringan  Pemidanaan:TP Sejenis, TP tidak sejenis, Pelanggaran+kejahatan  Mis: Ke-1: 340 KUHP  Ke-2: 362 KUHP  Ke-3: 285 KUHP

18 S. Dakwaan Kombinasi  Kombinasi antara: SD. Tunggal, SD. Alternatif, SD. Subsidairitas, SD Kumulatif.


Download ppt "PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google