Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Upaya Hukum Hukum Acara Perdata. Definisi Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Prof. Sudikno.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Upaya Hukum Hukum Acara Perdata. Definisi Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Prof. Sudikno."— Transcript presentasi:

1 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata

2 Definisi Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Prof. Sudikno Mertokusumo) 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL2

3 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL3 Upaya Hukum Terdiri dari: Upaya Hukum Biasa Upaya Hukum Luar Biasa Apa Bedanya?

4 Upaya Hukum  Bahwa pada asasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali terhadap putusan serta merta)  Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL4

5 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL5 Upaya Hukum Upaya hukum biasa, terdiri dari: perlawanan (verzet), banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa (istimewa), terdiri dari: Peninjauan Kembali/ PK (request civil) dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

6 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL6 Verzet Disebut juga Perlawanan Dasar Hukum: 129 HIR Verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (verstek).

7 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL7 Banding  Dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.  Diatur dalam UU 20/ 1947 tentang Peradilan Ulangan dan UU No 4/ 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

8 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL8 Banding Semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh para pihak yg bersangkutan, kecuali UU menentukan lain (Pasal 21 UU No 4/ 2004 dan pasal 9 UU No 20/ 1947).

9 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL9 Banding  Jangka waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 hari sejak para pihak mengetahui putusan PN. (Pasal 11 (1) UU 20/ 1947 )  Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera PN yg menjatuhkan putusan (Pasal 7 (1) UU 20/ 1947)

10 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL10 Banding Pihak yg mengajukan banding (pembanding) boleh mengajukan alasan- alasan permohonan banding dan bukti- bukti baru dalam memori banding, sedangkan terbanding boleh menjawab memori banding ini dengan mengajukan kontra memori banding

11 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL11 Kasasi Terhadap putusan-putusan yg diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan- pengadilan lain daripada MA demikian juga terhadap putusan pengadilan yg dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yg berkepentingan. (Pasal 22 UU No 4/ 2004 dan Pasal 43 UU No 14/ 1985 jo UU No 5/ 2004)

12 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL12 Kasasi Definisi: Pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir (pasal 29 dan pasal 30 UU No 14/ 1985 jo UU No 5/ 2004.

13 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL13 Kasasi  Permohonan kasasi diajukan kepada Panitera dari pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan yg dimohonkan.  Jk waktu permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusan diketahui oleh pemohon.

14 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL14 Kasasi Dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi wajib untuk mengajukan memori kasasi sedangkan pihak termohon kasasi berhak menanggapi memori kasasi dengan mengajukan kontra memori kasasi. (pasal 47 UU No.14/ 1985 jo UU No 5/ 2004)

15 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL15 Kasasi Alasan yg dipergunakan dalam permohonan kasasi yg ditentukan dalam ps 30 UU No.14/ 1985 jo UU No 5/ 2004 adalah : Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; Salah menerapkan atau melanggar hukum yg berlaku; Lalai memenuhi syarat-syarat yg diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yg mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yg bersangkutan.

16 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL16 Peninjauan Kembali Dasar Hukum: Pasal 66 s.d 77 UU No. 14/ 1985 jo UU No 5/ 2004.

17 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL17 Peninjauan Kembali Apabila terdapat hal-hal atau keadaan- keadaan yg ditentukan dengan UU, terhadap putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada MA dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yg berkepentingan. (Ps 23 ayat (1) UU No 4/ 2004 )

18 Peninjauan Kembali Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali (Pasal 23 ayat (2) UU 4/ 2004) Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. (Pasal 66 ayat (1) UU 14/ 1985 jo UU 5/ 2004) 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL18

19 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL19 Peninjauan Kembali Dalam ps 67 UU No 14/ 1985 jo UU No 5/ 2004 alasan-alasan PK adalah sbb: a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yg diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yg kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yg bersifat menentukan yg pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yg tidak diituntut atau lebih daripada yg dituntut; d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; e) Apabila antara pihak-pihak yg sama oleh pengadilan yg sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yg bertentangan satu dengan yg lain; f) Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

20 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL20 Peninjauan Kembali Tenggang Waktu PK yaitu harus diajukan dalam waktu 180 hari untuk : Yg disebut dalam huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yg berperkara; Yg disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yg berwenang; Yg disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yg berperkara. Pasal 69 UU No.14/ 1985 jo UU No 5/ 2004

21 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL21 Peninjauan Kembali  Permohonan PK diajukan oleh pemohon kepada MA melalui KPN yg memutus perkara dalam tk pertama dengan membayar biaya perkara yg diperlukan;  MA memutus permohonan PK pada tingkat pertama dan terakhir Pasal 70 UU No.14/ 1985 jo UU No 5/ 2004

22 12/19/2014HukumAcaraPerdata_dL22 Derden Verzet Disebut juga perlawanan pihak ketiga Dasar hukum: pasal 378 RV Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut


Download ppt "Upaya Hukum Hukum Acara Perdata. Definisi Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Prof. Sudikno."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google