Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UPAYA HUKUM MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR. UPAYA HUKUM BIASA 1. BANDING Dasar Hukum: 1. Pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). 2. Pasal.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UPAYA HUKUM MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR. UPAYA HUKUM BIASA 1. BANDING Dasar Hukum: 1. Pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). 2. Pasal."— Transcript presentasi:

1 UPAYA HUKUM MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR

2 UPAYA HUKUM BIASA 1. BANDING Dasar Hukum: 1. Pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). 2. Pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam 3. Pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (UU-Darurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.1 ] [1]1 ] [1] Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,cet. 1, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal. 94,

3 Syarat Mengajukan Banding  Pasal 6 UU No 20 Tahun 1947 “perkara yang dapat dimintakan banding adalah apabila besar nilai gugatan yang diputus itu lebih dari 100, (seratus rupiah)

4 PROSEDUR MENGAJUKAN BANDING 1. Diajukan kepada Pengadilan setempat, bisa secara lisan maupun tertulis dalam tenggang waktu 14 hari. Dan 30 hari apabila pemohon banding berdiam di luar daerah Hukum pengadilan negeri yang bersidang 2. Untuk pengadilan Luar jawa Madura tenggang waktunya adalah 6 bulan. 3. Permohonan banding disertai dengan Pembayaran biaya banding yang di taksir oleh penitera pengadilan berdasar jumlah pihak dan jauh dekatnya jarak tempat tinggal para pihak yang bersengketa Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

5 PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING 1. Diajukan di Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. 2. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh ybs maupun kuasanya. 3. Panitera PN akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

6 Lanjutan.. 4. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. 5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari. 6. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975). 7. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

7 Bagaimanakah Proses Pemerikasaan dalam tingkat Banding  Pemeriksaan Ulang terhadap putusan Pengadilan negeri (Judex facti)  Putusan Pengadilan Tinggi berupa:  Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri  Memperbaiki  Membatalkan

8 2.KASASI  ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN KASASI  Diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004 antara lain : 1. Tidak berwenang atau melampaui batas Wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

9 TENGGANG WAKTU KASASI

10 PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI 1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi. 2. Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985) 3. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985 )

11 Lanjutan.. 4. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan- alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985) 5. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985). 6. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasai (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985) 7. Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)

12 Bentuk Putusan Kasasi  Permohonan Kasasi tidak dapat diterima  Permohonan Kasasi Di tolak  Permohonan Kasasi di Kabulkan/ditolak

13 3. VERZET PENGERTIAN  Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang diputus Verstek. PROSEDUR MENGAJUKAN VERZET,pasal 129 HIR/153 Rbg  Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri;  Bila memungkinkan di periksa oleh Majelis Hakim yang sama.  Pembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagai Pelawan bukan sbg Penggugat tapi tetap Terlawan sehingga yang membuktikan dulu adalah Terlawan/Penggugat asal.  [1] Supomo, Prof. Dr., S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta, Pradnjaparamita, 1967) hal 39. [1]

14 UPAYA HUKUM LUAR BIASA 1. PENINJAUN KEMBALI  Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde).  Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).  Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. [1][1]  [ 1] R. Soeroso,Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal.92. [ 1]

15 ALASAN PENINJAUAN KEMBALI ( pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982). 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

16 Lanjutan … 4. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. 5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

17 TENGGANG WAKTU PK Tenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hr-ps.69  Ad.1: semenjak putusan Perdata diberitahukan.  Ad.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsb dimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pihak yang berwenang.  Ad.3,4,5 dan 6 sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak. Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)  30 hari setelah ada pemberitahuan.

18 PROSEDUR PENGAJUAN PK 1. Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. 2. Membayar biaya perkara. 3. Permohonan Pengajuan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. 4. Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985 )

19 5. Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985) 6. Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.

20 Lanjutan Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985) 8. Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat Kontra Memori PK bila lewat maka jawaban tidak akam dipertimbangkan (pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985). 9. Kontra Memori PK diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985). 10. Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985). 11. Pencabutan permohona PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)

21 3.Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)  Mnrt ps KUHPerdata : pts hakim hanya mengikat para pihak yg berperkara.  Ps. 378 Rv: Pihak ke-3 yg merasa dirugikan oleh pts aquo dapat mengajukan perlawanan.  Ps.382 Rv bila perlawanan dikabulkan maka pts tsb. Direvisi sepanjang kerugian pihak ke-3 tsb.  Perlawanan thd CB, RB dan Sita Eksekusi hrs diajukan Pemilik ke Pengadilan Negri yang secara nyata menyita (ps. 195 (6) HIR, ps.206 (6) Rbg).  Perlawanan tidak menunda Eksekusi, namun bila ada alasan yang essensil maka KPN harus menunda.

22 Click to edit subtitle style


Download ppt "UPAYA HUKUM MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR. UPAYA HUKUM BIASA 1. BANDING Dasar Hukum: 1. Pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). 2. Pasal."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google