Halal bi Halal dan Konsolidasi KOMPAKS Semarang, 1 September 2012.

Presentasi berjudul: "Halal bi Halal dan Konsolidasi KOMPAKS Semarang, 1 September 2012."— Transcript presentasi:

1 Halal bi Halal dan Konsolidasi KOMPAKS Semarang, 1 September 2012

2 Review Aktivitas Bulan Agustus Buka bersama Komunitas Pongangan 3 Agustus 2012 Buka bersama KOMPAKS, 4 Agustus 2012 Buka bersama Rowosari, 5 Agustus 2012 Lobby dan hearing Banggar DPRD, 6 Agustus 2012 Buka bersama Kemijen, 7 Agustus 2012

3 Review RTL KOMPAKS, 4 Agustus 2012 Kontak anggota dapil terkait untuk usul program dalam KUA PPAS 2013 sebelum Selasa Usulan Banggar : Bosda SMA  20 M (usulkan ke Banggar) Senin, 6 Agustus 2012 Mencari peluang-peluang re-alokasi (Perjalanan dinas, ATK dll) Total coverage  50 M (usulkan ke Banggar) PR perhitungan Senin, 6 Agustus 2012 Intervensi program dan kegiatan di program APBD  perlu diskusi dan dialog dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dll

4 Hasil Kontak Anggota Dapil Terkait Komunitas Kemijen usulan kegiatan dilewatkan Sri Rahayu (Demokrat) Komunitas Candi usulan kegiatan lewat Agung BM (PKS) dan Danur (Demokrat) Komunitas Rowosari usulan kegiatan lewat Agung BM (PKS) dan Anna (Demokrat) Komunitas Pongangan sudah kontak Saryadi tapi baru janjian, belum tatap muka

5 Hasil Lobby DPRD Tanggal 6 Agustus 2012 Dengan Komisi D Ada anggaran Rp 1,000,000,- per siswa dari APBN untuk SMA Diusulkan anggaran Rp 600,000,- per siswa dari APBD atau sekitar 19,6 M untuk SMA Untuk Total Coverage sedang proses pemilihan jasa asuransi (jamsostek, askes dll), anggaran berkisar antara 35 M – 75 M Untuk beasiswa miskin masih alot antara DPRD dengan eksekutif di angka 4 M – 6 M Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Komisi D Terkait BOSDA SMA DPRD belum bisa meganggarkan karena belum ada juklak-juknis dan kepastian dari APBN

6 Daerah Merespon Wajib Belajar 12 Tahun JAKARTA, KOMPAS.com -- Rencana pemerintah menggulirkan wajib belajar 12 tahun yang dirintis lewat program pendidikan menengah universal pada 2013 disambut beragam oleh daerah. Sejumlah daerah ada yang mulai menggulirkan program serupa, sebagian lainnya belum mendapat sinyal adanya tambahan dana pendamping untuk pendidikan menengah dari pemerintah kota/kabupaten. Di DKI Jakarta, pendidikan menengah di jenjang SMA/SMK negeri mulai digratiskan pada tahun ajaran 2012/2013. Sekolah-sekolah milik pemerintah, termasuk sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) ada yang tidak memungut iuran bulanan dari siswa. Program Pemerintah Provinsi DKI yang menggratiskan pendidikan di SMK/SMA membuat masyarakat tidak ragu mendaftar. Di sekolah kami, pendaftaran tahun ini cukup satu gelombang saja, padahal biasanya dua gelombang," kata Kepala SMKN 18 Jakarta, Idawati, Kamis (30/8/2012). Menurut Idawati, untuk program pendidikan menengah gratis ini, Pemprov DKI Jakarta memberi bantuan operasional senilai Rp 400.000 per siswa per bulan. Adapun dana rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat besarnya Rp 10.000 per siswa per bulan. "Sebagai sekolah reguler, bantuan dari Pemprov DKI cukup membantu. Sekolah kami bisa menggratiskan biaya iuran sekolah Rp 110.000 per bulan dan sumbangan pendikan awal tahun senilai Rp 1,5 juta. Bagi sekolah kami yang sekitar 85 persen siswanya dikategorikan tidak mampu, kebijakan Pemprov DKI melegakan," tutur Idawati. Kepala SMAN 12 Bandung Hartono mengatakan, sampai saat ini belum ada dukungan dari Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menambah biaya operasioanal di SMA. Bantuan operasional baru datang dari pemerintah pusat senilai Rp 10.000 per siswa. Menurut Hartono, jika pemerintah pusat pada tahun depan mengalokasikan BOS pendidikan menengah senilai Rp 1 juta, dana tersebut dinilai belum cukup untuk membantu sekolah menggratiskan biaya pendidikan. "Kalau untuk membuat biaya tidak naik atau sedikit berkurang, sekolah masih bisa melaksanakan," kata Hartono. Sutarman, Kepala SMKN 2 Metro Lampung, mengatakan alokasi BOS pendidikan menengah senilai Rp 1 juta/siswa/tahun belum bisa membuat sekolah menggambil langkah untuk menggratiskan biaya sekolah. Iuran bulanan di sekolah ini sebesar Rp 120.000 dan sumbangan siswa baru Rp 1,5 juta. "Sekolah ingin terus meningkatkan layanan dan mutu pendidikan. Jika mengandalkan dana pemerintah, kemajuan jadi lamban. Karena itu, sekolah tetap berupaya bekerjasama dengan ornag tua supaya mau mendukung dalam pembiayan sekolah. Bisa saja, nanti jumlahnya diutunkan dari yang sudah-sudah," kata Sutarman. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan alokasi BOS pendidikan menengah memang masih menanggung sekitar 70 persen biaya operasional setiap siswa. Untuk itu, program ini harus juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memang sudah memiliki program wajib belajar 12 tahun di daerahnya, harus tetap mempertahankan programnya. Tambahan dana dari pemerintah pusat justru membuat pendidikan menengah di sana semakin terjangkau. Sebaliknya, pemerintah daerah yang belum, mesti juga bisa memberi tambahan," kata Nuh. KOMPAS, 30 Agustus 2012

7 Rp 11 Triliun untuk Rintisan Wajar 12 Tahun JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk menyokong program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program tersebut merupakan rintisan dari program wajib belajar (wajar) 12 tahun, yang rencananya akan dimulai pada 2013 mendatang. "Anggarannya ada sekitar Rp 10-11 triliun. Itu pureuntuk mendukung PMU," kata Hamid kepadaKompas.com di gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (31/8/2012). Dijelaskan Hamid, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, Bantuan Operasional Sekolah untuk jenjang SMA (BOSM) dan lainnya. Akan tetapi, kata dia, jumlah anggaran itu belum difinalisasi. Pasalnya, proporsi anggaran yang berasal dari APBN itu masih terus dirancang dan bukan tidak mungkin mengalami perubahan. Masih dirancang dan sangat dinamis, bisa naik dan bisa juga turun. Setangah dari jumlah tersebut akan disalurkan untuk BOSM," tegasnya. Seperti diberitakan, rencana pemerintah untuk menggulirkan wajar 12 tahun terus mengemuka. Dimulai dengan program rintisan wajar 12 tahun yang bernama PMU pada pertengahan 2012, pemerintah telah mulai memberikan Bantuan Operasional Sekolah untuk jenjang SMA BOSM. BOSM tersebut juga masih dirintis, baik dari segi unit cost maupun mekanisme penyalurannya. Saat ini BOSM diberikan sepada semua siswa SMA sebesar Rp 120 ribu per tahun. Pada 2013, jumlah tersebut akan meningkat signifikan menjadi Rp 1 juta per siswa per tahun. KOMPAS, 31 Agustus 2012

8 Diskusi Dinas Kesehatan Rencana  Tanggal 11 September 2012 Isu : Layanan RSUD Jamkesda (Total Coverage) Optimalisasi Forum Kesehatan Kelurahan

9 Diskusi Dengan Dinas Pendidikan Rencana  Tanggal 12 September 2012 Isu : – BOSDA SMA – Beasiswa untuk siswa miskin (SMA dan swasta) – Rehabilitasi Sekolah Rusak – Pemetaan Sekolah Rusak

10 Diskusi Dinas Binamarga/DTKP Rencana  13 September 2012 Isu : Pembangunan daerah pinggiran Sanitasi Pemugaran rumah layak huni

11 Diskusi DPRD Rencana  Akhir September 2012 Isu  Hasil Diskusi Dengan Dinas Terkait