PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Presentasi berjudul: "PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN"— Transcript presentasi:

1 PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN
Disampaikan oleh: Kepala Badan P2SDMK Pada Dialog Dua Mingguan Kemenhut Bersama Wartawan/21 Juli 2014

2 OUTLINE PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TUJUAN DAN SASARAN PENYULUHAN KEHUTANAN LINGKUNGAN STRATEGIS PENYULUHAN KEHUTANAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN KEHUTANAN RENCANA KERJA, PENDEKATAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN POTRET KEBERHASILAN PENYULUH KEHUTANAN KESIMPULAN DAN HARAPAN

3 I PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT IV HKm HD HTR
Potensi SDH (+) (+) Pemberdayaan Masy. (-) Potensi SDH (-) IV I HKm HD HTR Kemitraan Reboisasi Penghijauan/Hutan Rakyat Koservasi Tanah PHL Produktifitas SDH Kesejahteraan Masy Keuggulan Kompetitif berbasis SDH Kesejahteraan Masy yg berkeadilan II III Perambahan Penebangan Liar Perburuan Satwa liar Pemb. Khtn gagal/Indonesia tertinggal Masy Terbelakang Degradasi/Deforestasi Kesejahteraan Masy

4 KONSEP PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT
PENDAPATAN = KONSUMSI PENYULUH (AGEN PERUBAHAN) KESEMPATAN BERUSAHA PROFIT/ PENDAPATAN PEMUPUKAN MODAL SENDIRI KUNCI SUKSES WELFARE FOR ALL *) PERUBAHAN TEKNOLOGI OUTPUT KEGIATAN INPUT Modal, SDM, SDA KERJA PERUBAHAN CARA (teknologi, manajemen, cara pikir, dll) TABUNGAN 4

5 TUJUAN PENYULUHAN KEHUTANAN
1 2 3 4 5 PROSES PEMBELAJARAN MASYARAKAT SECARA TERUS MENERUS MENUJU KEMANDIRIAN K = Knowledge S = Skill A = Attitude Masyarakat mulai mau & mampu menolong diri sendiri. 1 2 Pengemb. SDM Masyarakat telah mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya. Produktifitas dan efisiensi usaha tinggi  pendapatan & kesejahteraan meningkat. Kesadaran dalam pelestarian fungsi hutan meningkat. 3 4 5 Peningkatan modal sosial

6 QS Ar-Ra’d Ayat 11 “SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENGUBAH KEADAAN SESUATU KAUM kecuali KAUM ITU SENDIRI YANG MENGUBAH APA – APA YANG ADA PADA DIRI MEREKA SENDIRI”.

7 SASARAN PENYULUHAN KEHUTANAN
SKALA NASIONAL SKALA PROVINSI SKALA KAB./KOTA WILAYAH KERJA Seluruh Indonesia di 34 Prop. Prop. Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Unit Tapak/KPH (Hkm, HD, HTR, HR, HHBK, dll) SASARAN Pelaku Utama Nas (Masyarakat Nas dan Internasional) Pelaku Usaha Nasional dan Internasional Pelaku Utama Prop. Pelaku Usaha Prop. Pelaku Utama Kab/Kota (KTH) 2. Pelaku Usaha Kab/Kota (Pelaku Usaha Kecil – Menengah) PROGRAM Program Pembang. Khtn Nas Program Pembang. Khtn Prop. Program Pembang. Khtn Prop Program Pembang. Kehtn Kab./Kota

8 LINGKUNGAN STRATEGIS PENYULUHAN KEHUTANAN
KEKUATAN KELEMAHAN Payung hukum penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan yang kuat (UU) Kelembagaan Penyuluhan Kht di tingkatan pemerintahan telah terbentuk (Pusat/Prop./Kab./ Kota) Dukungan pembiayaan APBN, DAK, guna mendukung pengemb. materi, sarpras, peningkatan kapasitas PK. Uji kompetensi penyuluhan kht telah dilakukan. Jejaring Kerja antar PK yang kuat. Lessons learned keberhasilan Penyuluhan Kht dlm Pemb. Kht. Semakin berkurangnya PK PNS. Sebaran PK yg tidak merata. Wilayah Kerja PK belum mantap. Belum optimalnya pendayagunaan tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya Masy. (PKSM) dan Swasta Belum mantapnya Tata Hubungan Kerja Kelembagaan Penyuluhan Kht antara Pusat - Propinsi – Kab./Kota. Lemahnya KISS antar kelembagaan bidang kehutanan dgn penyuluhan khtn. Kurangnya dukungan APBD (Prop./ Kab./Kota) utk penyuluhan khtn. Lemahnya komitmen di tingkat pengambil kebijakan thd penyuluhan kht.

9 Terbatasnya lowongan formasi jabatan PK PNS baru.
lanjutan PELUANG ANCAMAN Besarnya kebutuhan tenaga PK (PK PNS/ Swadaya/Swasta) utk menunjang keberhasilan pengelolaan hutan berbasis KPH. Terbukanya peluang usaha kehutanan dan akses masyarakat terhadap hutan (HKM, HTR, HD, Kemitraan). Terbukanya peluang dana-dana publik (CSR, Donor, dll) utk mendukung penyuluhan kht. ASEAN FEET Terbatasnya lowongan formasi jabatan PK PNS baru. Tuntutan kualitas pekerjaan di lapangan lebih tinggi dari kemampuan/kompetensi yg dimiliki PK yang ada.

10 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
UU UU No. 5/1990 ttg Konservasi Sumberdaya Hayati & Ekosistemnya. UU No. 41/1999 ttg Kehutanan. UU No. 16/2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kht. PP PP No. 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Prop. & dan Pemda Kab./Kota PP No. 43/2009 ttg Pembiayaan, Pembinaan & Pengwsan Pnyuluh P2K. PP No. 55/2010 ttg Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh P2K. Per Pres Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (dalam proses penyelesaian). Perpres Perpres No. 10/ 2011 ttg BAKORNAS Penyuluhan P2K Perpres No. 19 tahun 2013 ttg Tunjangan Jabatan PK PERMEN Permen Tenaga Kerja dan Trans. No. Per.137/Men/V/2011 tentang SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kht. Peraturan Menteri Negara PAN & RB No. 27 Tahun 2013 Jabatan Fungsional PK & Angka Kreditnya.

11 PENERBITAN PERMENHUT TAHUN 2010 – 2014
PENGATURAN P.41/Menhut-II/2010 Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Khtn P.35/Menhut-II/2012 jo P.23/Menhut-II/2013 Pedoman Pemanfaatan SARPRAS PK P.42/Menhut-II/2012 PK Swasta dan PKSM P.46/Menhut-II/2012 Metode dan Materi Penyuluhan Khtn P.22/Menhut-II/2013 Pedoman Lomba Wana Lestari P.29/Menhut-II/2013 Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembang. Khtn P.30/Menhut-II/2013 Pedoman BASARHUT  Bakti Rimbawan P.44/Menhut-II/2014 Unit Percontohan Penyuluhan Khtn KEPMENHUT KEPUTUSAN SK. 595/Menhut-II/2011 Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional.

12 KELEMBAGAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
No. BENTUK KELEMBAGAAN PENETAPAN JML A. PROPINSI 1 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (22) PERDA 21 PERGUB 2 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (9) 6 3 Bagian dari dinas yg mengurusi bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan (3) JUMLAH A 34

13 No. BENTUK KELEMBAGAAN JML
lanjutan No. BENTUK KELEMBAGAAN PENETAPAN JML B. KAB./KOTA 1 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan /BP4K (151) PERDA 121 PERBUP/WALI 30 2 Badan Pelaksana Penyuluhan yang tergabung dengan Badan Ketahanan Pangan (BP2KP/BKP5K) (182) 172 10 3 Bagian dari dinas yang mengurusi bidang Pertanian, Perikanan , Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (164) 183 JUMLAH B 516 C. KECAMATAN Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 5.016 (516) - 497

14 BANGUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH URUSAN KEHUTANAN DI DAERAH
BP4K

15 SDM PENYULUH KEHUTANAN
(S/D JUNI 2014) NO. PENYULUH KEHUTANAN JUMLAH (orang) A. PNS 1. PKA Pusat 17 2. PK UPT Kemenhut 213 3. PK Daerah 3.662 JUMLAH A 3.892 B. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 4.055 C. Penyuluh Kehutanan Swasta 55 JUMLAH A + B + C 8.002

16 1.200 org Sudah Bersertifikat Kompeten
PENYULUH KHTN PNS BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JENJANG JABATAN (JUNI 2014) PUSAT (Badan P2SDMK) UPT DITJEN PHKA PROV/ KAB/KOTA org 213 org 17 org PENYULUH AHLI org org PENYULUH TERAMPIL ∑ PK (3.892 org) 1.200 org Sudah Bersertifikat Kompeten

17 SEBARAN PK PNS (JUNI 2014) org

18 SEBARAN PKSM (JUNI 2014) org

19 SEBARAN PENYULUH KHT SWASTA (JUNI 2014)
org

20 FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PERATURAN KEPALA BKN NO
FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PERATURAN KEPALA BKN NO. 8 TAHUN 2010 TTG FORMASI PENYULUH KEHUTANAN KPK= 5+4 (∑X3) Keterangan : KPK = kebutuhan PK = konstanta setiap kabupaten paling banyak 5 PK (PKA 2, PKT 3) = konstanta setiap kecamatan paling banyak 4 PK (PKA 1, PKT 3) ∑X3 = jumlah wilayah administratif kecamatan yang berada di sekitar atau berbatasan dgn kawasan hutan ditiap kabupaten ∑ Kebutuhan PK PKT = orang PKA 8.844 orang TOTAL orang

21 FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PERMEN PAN & RB NO.27 TAHUN 2013
UNIT KERJA JENJANG JABATAN RERATA KEBUTUHAN (org) KET PUSAT PKA = PKA = UPT KEMENHUT PKT = 6 -18 PKA = 5 - 9 PKT = 1.764 PKA = 98 UPT PROPINSI PKA = 1-12 PKA = KAB./KOTA (516) PKT = PKA = PKT = PKA = (PKT = ) (PKA = ) 50 PKT/Kab 20 PKA/Kab TOTAL 38.940 (27.050) PKT = PKA =

22 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN YANG DITEMPUH OPTIMALISASI KINERJA PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DI TINGKAT TAPAK. STRATEGI YANG DIBANGUN MENDORONG KPH SEBAGAI BAGIAN PENTING WILAYAH KERJA PK. MENDORONG PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA PENYULUH KEHUTANAN DI LAPANGAN(PK PNS/PKSM/PK SWASTA). MEMPRIORITASKAN SASARAN UTAMA PENYULUHAN KEHUTANAN PADA PELAKU UTAMA DI DALAM & SEKITAR KPH. MENDORONG PENGUATAN KELEMBAGAAN KTH SEKITAR KAWASAN HUTAN MELALUI PENDAMPINGAN. MENGEMBANGKAN SARPRAS, METODA DAN MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KPH. MENGEMBANGKAN KEMITRAAN KTH DENGAN PELAKU USAHA. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KOPERASI KTH. MENGEMBANGKAN UJI KOMPETENSI PK BERBASIS IT. KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pasal 6 (1) Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan. Strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi metode pendidikan orang dewasa; penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; keadilan dan kesetaraan gender; dan peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.

23 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 – 2019
SASARAN INDIKATOR KINERJA Berkembangnya KTH di KPH dan HR, 5000 kelompok Meningkatnya kelas KTH di dalam KPH dan HR menjadi kelas madya, KTH. Terbentuknya 500 unit koperasi KTH di dalam KPH dan HR. Terbentuknya kemitraan KTH yang profitable dengan pelaku usaha khtn, 150 unit di dalam KPH dan HR.

24 PENDAMPINGAN KTH

25 PENGUATAN KELEMBAGAAN KTH
PEMULA < 350 Ditetapkan Kepala Desa KEMAMPUAN KTH MADYA 350 – 700 Ditetapkan Camat UTAMA Ditetapkan Bupati KESWADAYAAN TINGGI (-) (+) INPUT – PROSES – OUTPUT – OUTCOME = DAMPAK PENDAMPINGAN KELAS KTH (SESUAI KEMAMPUAN KTH)

26 INDIKATOR DAMPAK KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN
HUTANNYA LESTARI MENDAPAT SERTIFIKAT SFM & SVLK KOPERASI KTH BERKEMBANG KTH MENINGKAT LEVELNYA PRODUKTIFITAS DAN EFISIENSI USAHA TINGGI MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA PENDAPATAN MASYARAKAT MENINGKAT

27 DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
APBN Th Rp. x 1.000 No. Nomenklatur Unit Kerja Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Penyuluhan kehutanan a. Pusbinluh b. Pusyanluh c. Pusrenbang   d. Pusluh Jumlah 1 2 Dekon Penylhn  Jumlah (1 + 2)

28 PENYULUHAN KEHUTANAN POTRET KEBERHASILAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN POTRET KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN

29 POTRET KEBERHASILAN #1 SUPARJO
PENYULUH KEHUTANAN TERBAIK I TINGKAT NAS LOMBA PKA TH 2012 WK: Kab.Blitar, Kec. Wates  meliputi 4 desa binaan (Desa Tugurejo, Desa Wates, Desa Ringinrejo, dan Desa Mojorejo dengan luas wilayah 3.047,09 ha). KEBERHASILAN REHABILITASI LAHAN KRITIS Telah berhasil merehabilitasi lahan kritis di desa binaan melalui budidaya Hutan Rakyat seluas 703 ha dan sistim agroforestry seluas 580 ha dg melibatkan 106 KTH.

30 POTRET KEBERHASILAN #2 MAX HARRY KAUNANG
UNIT KERJA : BP4K KOTA TOMOHON, PROP. SULAWESI UTARA PENYULUH KEHUTANAN TERBAIK II TINGKAT NAS LOMBA PKA TH 2012 DOK KEBERHASILAN PEMBIBITAN AREN KELOMPOK TANI "WANA ASRI" KOTA TOMOHON SULUT. Di Kaltim Pendapatan Petani dari 20 Pohon Aren Rata-Rata Rp. 8,5 Juta/Bulan

31 POTRET KEBERHASILAN #3 HERY PRAMUDYA WIJAYA PK DI KAB. PONOROGO JATIM
DOKUMENTASI KEBERHASILAN PENDAMPINGAN KUP MEUBEL BERBAHAN BAKU VLK DI DESA MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO (UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT ENGGAL MULYO)

32 POTRET KEBERHASILAN #4 SURAHMAN
PENYULUHAN KEHUTANAN DI PURWAKARTA, JABAR Pertemuan Kelompok Tani di Desa Galudra, Purwakarta PERSEMAIAN sengon DOKUMEN KEBERHASILAN PENDAMPINGAN KBR DI DESA GALUDRA PURAWAKARTA TAHUN 2013

33 POTRET KEBERHASILAN #5 KEBERHASILAN
NISRO PKSM WONOSOBO, JATENG/KETUA ASOSIASI PEMILIK HR WONOSOBO. KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT SIDO MAKMUR DI DESA KALIMENDONG. JUARA TINGKAT NASIONAL KATEGORI KEPALA DESA PENGGERAK PEMB. KHTN PENGHARGAAN SEBAGAI PENGGERAK PEMBA. KHTN. KEBERHASILAN Mengembangkan tumpang sari salak dan albasia di bawah tegakan pinus. Tanaman albasia itu memberi tambahan penghasilan bagi 510 anggota pesanggem.

34 POTRET KEBERHASILAN #6 KUSNO : PKSM BANYUMAS, JATENG
KADER KONSERVASI ALAM (KKA) NASIONAL I TAHUN 2013 DOKUMENTASI KEBERHASILAN DALAM MEMBERIKAN MOTIVASI SADAR LINGKUNGAN DAN KELESTARIAN ALAM PADA MASYARAKAT DI BANYUMAS, JAWA TENGAH. 

35 KESIMPULAN #1 1 2 3 4 5 6 7 Penyuluh itu Agen Perubahan Masyarakat
Penyuluh itu Pendamping Masyarakat Penyuluh itu Pelestari Program Pembangunan Penyuluh itu Infrastruktur berbentuk Manusia Penyuluh itu Kontekstual Penyuluh itu Sinergi Penyuluh itu Kolaborator (Mitra) 1 2 3 4 5 6 7

36 KESIMPULAN #2 PENYULUHAN KEHUTANAN MERUPAKAN BAGIAN PENTING PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN UNTUK MEMBENTUK KEPRIBADIAN MASYARAKAT KTH YANG MANDIRI. KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN AKAN MENCIPTAKAN MASYARAKAT KTH YANG BERDAYA SAING TINGGI (PENINGKATAN MODAL SOSIAL) MENUJU KEUNGGULAN KOMPETITIF BERBASIS SDH LESTARI. “pengembangan sumber daya manusia” antara lain peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang mandiri. Yang dimaksud dengan “peningkatan modal sosial” antara lain pembentukan kelompok, gabungan kelompok/asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal, dan akses informasi.

37 INGAT TIGA PILAR GOOD GOVERNANCE !!! PEMERINTAH MASYARAKAT SWASTA
HARAPAN DUKUNGAN PIHAK MEDIA SEBAGAI MITRA KEMENHUT UNTUK LEBIH GENCAR DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BERBANGSA. MENGGUGAH TANGGUNG JAWAB MORIL SWASTA DAN STAKEHOLDER LAIN UNTUK MENGAMBIL PERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN MASY. YG BERDAYA SAING TINGGI MELALUI PENYULUHAN KHT MERUBAH MINDSET PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN UTAMANYA DI DAERAH THD PERAN PENTING PENYULUHAN KHT GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS MASY. SBG PELAKU UTAMA PEMB. DI DAERAH INGAT TIGA PILAR GOOD GOVERNANCE !!! PEMERINTAH MASYARAKAT SWASTA

38 Terima Kasih BERSAMA WUJUDKAN SDM PENYULUH KEHUTANAN YANG:
BERSAMA WUJUDKAN SDM PENYULUH KEHUTANAN YANG: KOMPETEN thd tugas & tanggung jawab yg diemban BERSIH dari KKN dan politisasi MELAYANI masy. & dunia usaha/ investasi