Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan oleh: Kepala Badan P2SDMK Pada Dialog Dua Mingguan Kemenhut Bersama Wartawan/21 Juli 2014 PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan oleh: Kepala Badan P2SDMK Pada Dialog Dua Mingguan Kemenhut Bersama Wartawan/21 Juli 2014 PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan oleh: Kepala Badan P2SDMK Pada Dialog Dua Mingguan Kemenhut Bersama Wartawan/21 Juli 2014 PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

2 OUTLINEOUTLINE 1.PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.TUJUAN DAN SASARAN PENYULUHAN KEHUTANAN 3.LINGKUNGAN STRATEGIS PENYULUHAN KEHUTANAN 4.KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN KEHUTANAN 5.RENCANA KERJA, PENDEKATAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN 6.POTRET KEBERHASILAN PENYULUH KEHUTANAN 7.KESIMPULAN DAN HARAPAN

3 Pemberdayaan Masy. (+) Potensi SDH (+) (+) Pemberdayaan Masy. (-) Potensi SDH (-) Perambahan Penebangan Liar Perburuan Satwa liar Reboisasi Penghijauan/Hutan Rakyat Koservasi Tanah PHL PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HKm HD HTR Kemitraan Produktifitas SDH Kesejahteraan Masy Degradasi/Deforestasi Kesejahteraan Masy Keuggulan Kompetitif berbasis SDH Kesejahteraan Masy yg berkeadilan Pemb. Khtn gagal/Indonesia tertinggal Masy Terbelakang I II IV III

4 PENYULUH (AGEN PERUBAHAN) KESEMPATAN BERUSAHA PROFIT/ PENDAPATAN PEMUPUKAN MODAL SENDIRI KUNCI SUKSES WELFARE FOR ALL *) PERUBAHAN TEKNOLOGI OUTPUT KEGIATAN INPUT KEGIATAN Modal, SDM, SDA KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI PERUBAHAN CARA (teknologi, manajemen, cara pikir, dll) TABUNGAN 4 KONSEP PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT

5 TUJUAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROSES PEMBELAJARAN MASYARAKAT SECARA TERUS MENERUS MENUJU KEMANDIRIAN K = Knowledge S = Skill A = Attitude Masyarakat mulai mau & mampu menolong diri sendiri. 45 Masyarakat telah mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya. Produktifitas dan efisiensi usaha tinggi  pendapatan & kesejahteraan meningkat. Kesadaran dalam pelestarian fungsi hutan meningkat. 3 Pengemb. SDM Peningkatan modal sosial

6 “SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENGUBAH KEADAAN SESUATU KAUM kecuali KAUM ITU SENDIRI YANG MENGUBAH APA – APA YANG ADA PADA DIRI MEREKA SENDIRI”. QS Ar-Ra’d Ayat 11

7 SASARAN PENYULUHAN KEHUTANAN SKALA NASIONALSKALA PROVINSISKALA KAB./KOTA WILAYAH KERJA Seluruh Indonesia di 34 Prop.Prop.1.Kabupaten 2.Kecamatan 3.Desa/Kelurahan 4.Unit Tapak/KPH (Hkm, HD, HTR, HR, HHBK, dll) SASARAN 1.Pelaku Utama Nas (Masyarakat Nas dan Internasional) 2.Pelaku Usaha Nasional dan Internasional 1.Pelaku Utama Prop. 2.Pelaku Usaha Prop. 1.Pelaku Utama Kab/Kota (KTH) 2. Pelaku Usaha Kab/Kota (Pelaku Usaha Kecil – Menengah) PROGRAM 1.Program Pembang. Khtn Nas 2.Program Pembang. Khtn Prop. 1.Program Pembang. Khtn Nas 2.Program Pembang. Khtn Prop 3.Program Pembang. Kehtn Kab./Kota

8 LINGKUNGAN STRATEGIS PENYULUHAN KEHUTANAN KEKUATAN 1.Payung hukum penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan yang kuat (UU) 2.Kelembagaan Penyuluhan Kht di tingkatan pemerintahan telah terbentuk (Pusat/Prop./Kab./ Kota) 3.Dukungan pembiayaan APBN, DAK, guna mendukung pengemb. materi, sarpras, peningkatan kapasitas PK. 4.Uji kompetensi penyuluhan kht telah dilakukan. 5.Jejaring Kerja antar PK yang kuat. 6.Lessons learned keberhasilan Penyuluhan Kht dlm Pemb. Kht. KELEMAHAN 1.Semakin berkurangnya PK PNS. 2.Sebaran PK yg tidak merata. 3.Wilayah Kerja PK belum mantap. 4.Belum optimalnya pendayagunaan tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya Masy. (PKSM) dan Swasta 5.Belum mantapnya Tata Hubungan Kerja Kelembagaan Penyuluhan Kht antara Pusat - Propinsi – Kab./Kota. 6.Lemahnya KISS antar kelembagaan bidang kehutanan dgn penyuluhan khtn. 7.Kurangnya dukungan APBD (Prop./ Kab./Kota) utk penyuluhan khtn. 8.Lemahnya komitmen di tingkat pengambil kebijakan thd penyuluhan kht.

9 1.Terbatasnya lowongan formasi jabatan PK PNS baru. 2.Tuntutan kualitas pekerjaan di lapangan lebih tinggi dari kemampuan/kompetensi yg dimiliki PK yang ada. 1.Besarnya kebutuhan tenaga PK (PK PNS/ Swadaya/Swasta) utk menunjang keberhasilan pengelolaan hutan berbasis KPH. 2.Terbukanya peluang usaha kehutanan dan akses masyarakat terhadap hutan (HKM, HTR, HD, Kemitraan). 3.Terbukanya peluang dana-dana publik (CSR, Donor, dll) utk mendukung penyuluhan kht. 4.ASEAN FEET PELUANG ANCAMAN lanjutan

10 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEHUTANAN UU UU No. 5/1990 ttg Konservasi Sumberdaya Hayati & Ekosistemnya. UU No. 41/1999 ttg Kehutanan. UU No. 16/2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kht. PP PP No. 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Prop. & dan Pemda Kab./Kota PP No. 43/2009 ttg Pembiayaan, Pembinaan & Pengwsan Pnyuluh P2K. PP No. 55/2010 ttg Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh P2K. Perpres Perpres No. 10/ 2011 ttg BAKORNAS Penyuluhan P2K Perpres No. 19 tahun 2013 ttg Tunjangan Jabatan PK PERMEN Permen Tenaga Kerja dan Trans. No. Per.137/Men/V/2011 tentang SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kht. Peraturan Menteri Negara PAN & RB No. 27 Tahun 2013 Jabatan Fungsional PK & Angka Kreditnya.

11 PENERBITAN PERMENHUT TAHUN 2010 – 2014 PERMENHUTPENGATURAN P.41/Menhut-II/2010 Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Khtn P.35/Menhut-II/2012 jo P.23/Menhut-II/2013 Pedoman Pemanfaatan SARPRAS PK P.42/Menhut-II/2012 PK Swasta dan PKSM P.46/Menhut-II/2012 Metode dan Materi Penyuluhan Khtn P.22/Menhut-II/2013 Pedoman Lomba Wana Lestari P.29/Menhut-II/2013 Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembang. Khtn P.30/Menhut-II/2013 Pedoman BASARHUT  Bakti Rimbawan P.44/Menhut-II/2014 Unit Percontohan Penyuluhan Khtn KEPMENHUT KEPUTUSAN SK. 595/Menhut-II/2011 Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional.

12 KELEMBAGAAN PENYULUHAN KEHUTANAN No.BENTUK KELEMBAGAANPENETAPANJML A.PROPINSI 1Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (22)PERDA21 PERGUB1 2Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (9)PERDA6 PERGUB3 3Bagian dari dinas yg mengurusi bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan (3) 3 JUMLAH A34

13 No.BENTUK KELEMBAGAANPENETAPANJML B.KAB./KOTA 1Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan /BP4K (151) PERDA121 PERBUP/WALI Badan Pelaksana Penyuluhan yang tergabung dengan Badan Ketahanan Pangan (BP2KP/BKP5K) (182) PERDA 172 PERBUP/WALI10 3Bagian dari dinas yang mengurusi bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (164) 183 JUMLAH B516 C.KECAMATAN Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) lanjutan

14 BANGUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH URUSAN KEHUTANAN DI DAERAH BP4K

15 SDM PENYULUH KEHUTANAN (S/D JUNI 2014)

16 PUSAT (Badan P2SDMK) UPT DITJEN PHKA PROV/ KAB/KOTA org 213 org 17 org PENYULUH AHLI org org PENYULUH TERAMPIL ∑ PK (3.892 org) org Sudah Bersertifikat Kompeten PENYULUH KHTN PNS BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JENJANG JABATAN (JUNI 2014)

17 SEBARAN PK PNS (JUNI 2014) org

18 SEBARAN PKSM (JUNI 2014) org

19 SEBARAN PENYULUH KHT SWASTA (JUNI 2014) org

20 FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PERATURAN KEPALA BKN NO. 8 TAHUN 2010 TTG FORMASI PENYULUH KEHUTANAN Keterangan : KPK= kebutuhan PK 5= konstanta setiap kabupaten paling banyak 5 PK (PKA 2, PKT 3) 4= konstanta setiap kecamatan paling banyak 4 PK (PKA 1, PKT 3) ∑X3= jumlah wilayah administratif kecamatan yang berada di sekitar atau berbatasan dgn kawasan hutan ditiap kabupaten KPK= 5+4 (∑X3) ∑ Kebutuhan PK PKT= orang PKA= orang TOTAL= orang

21 FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PERMEN PAN & RB NO.27 TAHUN 2013 UNIT KERJA JENJANG JABATAN RERATA KEBUTUHAN (org) KET PUSAT PKA = PKA = 24 UPT KEMENHUT PKT = PKA = PKT = PKA = UPT PROPINSIPKA = 1-12PKA = 408 KAB./KOTA (516) PKT = PKA = PKT = PKA = (PKT = ) (PKA = 8.830) 50 PKT/Kab 20 PKA/Kab TOTAL (27.050) PKT = PKA =

22 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN KEHUTANAN OPTIMALISASI KINERJA PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DI TINGKAT TAPAK. 1.MENDORONG KPH SEBAGAI BAGIAN PENTING WILAYAH KERJA PK. 2.MENDORONG PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA PENYULUH KEHUTANAN DI LAPANGAN(PK PNS/PKSM/PK SWASTA). 3.MEMPRIORITASKAN SASARAN UTAMA PENYULUHAN KEHUTANAN PADA PELAKU UTAMA DI DALAM & SEKITAR KPH. 4.MENDORONG PENGUATAN KELEMBAGAAN KTH SEKITAR KAWASAN HUTAN MELALUI PENDAMPINGAN. 5.MENGEMBANGKAN SARPRAS, METODA DAN MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KPH. 6.MENGEMBANGKAN KEMITRAAN KTH DENGAN PELAKU USAHA. 7.MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KOPERASI KTH. 8.MENGEMBANGKAN UJI KOMPETENSI PK BERBASIS IT. KEBIJAKAN YANG DITEMPUH STRATEGI YANG DIBANGUN

23 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 – 2019 SASARANINDIKATOR KINERJA Berkembangnya KTH di KPH dan HR, 5000 kelompok 1.Meningkatnya kelas KTH di dalam KPH dan HR menjadi kelas madya, KTH. 2.Terbentuknya 500 unit koperasi KTH di dalam KPH dan HR. 3.Terbentuknya kemitraan KTH yang profitable dengan pelaku usaha khtn, 150 unit di dalam KPH dan HR.

24 PENDAMPINGAN KTH

25 PENGUATAN KELEMBAGAAN KTH KELAS KTH (SESUAI KEMAMPUAN KTH) PEMULA < 350 Ditetapkan Kepala Desa KEMAMPUAN KTH MADYA 350 – 700 Ditetapkan Camat UTAMA 350 – 700 Ditetapkan Bupati KESWADAYAAN TINGGI (-) (+) PENDAMPINGAN INPUT – PROSES – OUTPUT – OUTCOME = DAMPAK

26 INDIKATOR DAMPAK KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN HUTANNYA LESTARIMENDAPAT SERTIFIKAT SFM & SVLK KOPERASI KTH BERKEMBANG KTH MENINGKAT LEVELNYA PRODUKTIFITAS DAN EFISIENSI USAHA TINGGI MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA PENDAPATAN MASYARAKAT MENINGKAT

27 No. Nomenklatur Unit Kerja Tahun Penyuluhan kehutanan a. Pusbinluh b. Pusyanluh c. Pusrenbang d. Pusluh Jumlah Dekon Penylhn Jumlah (1 + 2) DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENYULUHAN KEHUTANAN APBN Th Rp. x 1.000

28 28 POTRET KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN

29 SUPARJO PENYULUH KEHUTANAN TERBAIK I TINGKAT NAS LOMBA PKA TH 2012 WK: Kab.Blitar, Kec. Wates meliputi 4 desa binaan (Desa Tugurejo, Desa Wates, Desa Ringinrejo, dan Desa Mojorejo dengan luas wilayah 3.047,09 ha). KEBERHASILAN REHABILITASI LAHAN KRITIS Telah berhasil merehabilitasi lahan kritis di desa binaan melalui budidaya Hutan Rakyat seluas 703 ha dan sistim agroforestry seluas 580 ha dg melibatkan 106 KTH. POTRET KEBERHASILAN #1

30 MAX HARRY KAUNANG UNIT KERJA : BP4K KOTA TOMOHON, PROP. SULAWESI UTARA PENYULUH KEHUTANAN TERBAIK II TINGKAT NAS LOMBA PKA TH 2012 DOK KEBERHASILAN PEMBIBITAN AREN KELOMPOK TANI "WANA ASRI" KOTA TOMOHON SULUT. Di Kaltim Pendapatan Petani dari 20 Pohon Aren Rata-Rata Rp. 8,5 Juta/Bulan POTRET KEBERHASILAN #2

31 HERY PRAMUDYA WIJAYA PK DI KAB. PONOROGO JATIM DOKUMENTASI KEBERHASILAN PENDAMPINGAN KUP MEUBEL BERBAHAN BAKU VLK DI DESA MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO (UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT ENGGAL MULYO) POTRET KEBERHASILAN #3

32 DOKUMEN KEBERHASILAN PENDAMPINGAN KBR DI DESA GALUDRA PURAWAKARTA TAHUN 2013 PERSEMAIAN SENGONPertemuan Kelompok Tani di Desa Galudra, Purwakarta SURAHMAN PENYULUHAN KEHUTANAN DI PURWAKARTA, JABAR POTRET KEBERHASILAN #4

33 NISRO PKSM WONOSOBO, JATENG/KETUA ASOSIASI PEMILIK HR WONOSOBO. KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT SIDO MAKMUR DI DESA KALIMENDONG. JUARA TINGKAT NASIONAL KATEGORI KEPALA DESA PENGGERAK PEMB. KHTN PENGHARGAAN SEBAGAI PENGGERAK PEMBA. KHTN. KEBERHASILAN Mengembangkan tumpang sari salak dan albasia di bawah tegakan pinus. Tanaman albasia itu memberi tambahan penghasilan bagi 510 anggota pesanggem. POTRET KEBERHASILAN #5

34 KUSNO : PKSM BANYUMAS, JATENG KADER KONSERVASI ALAM (KKA) NASIONAL I TAHUN 2013 DOKUMENTASI KEBERHASILAN DALAM MEMBERIKAN MOTIVASI SADAR LINGKUNGAN DAN KELESTARIAN ALAM PADA MASYARAKAT DI BANYUMAS, JAWA TENGAH. POTRET KEBERHASILAN #6

35 KESIMPULAN #1 Penyuluh itu Agen Perubahan Masyarakat Penyuluh itu Pendamping Masyarakat Penyuluh itu Pelestari Program Pembangunan Penyuluh itu Infrastruktur berbentuk Manusia Penyuluh itu Kontekstual Penyuluh itu Sinergi Penyuluh itu Kolaborator (Mitra)

36 KESIMPULAN #2 PENYULUHAN KEHUTANAN MERUPAKAN BAGIAN PENTING PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN UNTUK MEMBENTUK KEPRIBADIAN MASYARAKAT KTH YANG MANDIRI. KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN AKAN MENCIPTAKAN MASYARAKAT KTH YANG BERDAYA SAING TINGGI (PENINGKATAN MODAL SOSIAL) MENUJU KEUNGGULAN KOMPETITIF BERBASIS SDH LESTARI.

37 HARAPAN DUKUNGAN PIHAK MEDIA SEBAGAI MITRA KEMENHUT UNTUK LEBIH GENCAR DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI KEBERHASILAN PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BERBANGSA. MERUBAH MINDSET PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN UTAMANYA DI DAERAH THD PERAN PENTING PENYULUHAN KHT GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS MASY. SBG PELAKU UTAMA PEMB. DI DAERAH MENGGUGAH TANGGUNG JAWAB MORIL SWASTA DAN STAKEHOLDER LAIN UNTUK MENGAMBIL PERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN MASY. YG BERDAYA SAING TINGGI MELALUI PENYULUHAN KHT INGAT TIGA PILAR GOOD GOVERNANCE !!! PEMERINTAH MASYARAKAT SWASTA

38 BERSAMA WUJUDKAN SDM PENYULUH KEHUTANAN YANG: MELAYANI masy. & dunia usaha/ investasi BERSIH dari KKN dan politisasi KOMPETEN thd tugas & tanggung jawab yg diemban Terima Kasih


Download ppt "Disampaikan oleh: Kepala Badan P2SDMK Pada Dialog Dua Mingguan Kemenhut Bersama Wartawan/21 Juli 2014 PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google