Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 1."— Transcript presentasi:

1

2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun

3 PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 2

4 Pajak Pajak Triliun Rupiah 70,4% 71% 68,9% 70,3% 64,3% 69,5% 67,3% 74,8% 75% 77,2% 78,4% 78,2% 3 Tahun Pajak210,1242,1280,9347,9409,2490,9658,7652,1743,3850, Bukan Pajak88,498,9126,7146,9226,9215,1320,6219,5247,2250, ,2

5 APBN/APBD Kementerian/ Lembaga / Pemda Masyarakat Fasilitas publik Kas Negara melalui Bank dan Kantor Pos DJP mengadministrasikan 4

6 Pajak Pusat dikelola pemerintah pusat (DJP) PPh, PPN, BM,PBB P3 1 Pajak Daerah dikelola pemerintah daerah Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/ Kota 2 JENIS PAJAK Menurut pengelolanya 5 PKB; BBN KB; Pajak BB KB; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok PBB-P2, BPHTB, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet

7 SELF ASSESSMENT dimana Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA 6

8 Setelah dihitung sendiri, ke mana pajak dibayarkan? BUKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANK KANTOR POS SELF ASSESSMENT 7

9 KONSEKUENSI SELF ASSESSMENT “VOLUNTARY COMPLIANCE” tanggung jawab besar pada wajib pajak  “VOLUNTARY COMPLIANCE” Potensi terjadinya perlawanan atau penyimpangan:  memanfaatkan celah hukum  Penghindaran Pajak (Tax avoidance )  upaya penyelundupan pajak  Penggelapan Pajak (Tax Evasion) DJP mempunyai fungsi pelayanan dan pengawasan (penegakan hukum) 8

10 Tax Avoidance Suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan. Berupaya meminimalkan beban pajak dengan cara:  tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan;  Cenderung menafsirkan ketentuan pajak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. 9 Tax Evasion Suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal)  tidak melaporkan sebagian penjualan  memperbesar biaya dengan cara fiktif  memungut pajak tetapi tidak menyetor

11 10

12 Tindak Pidana Perpajakan dan Sanksinya 11 UU KUP  UU No 6 Th 1983 stdd UU No. 16 tahun 2009

13 Pasal 34 Pasal 36A Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 43 12

14 RAHASIA JABATAN - PASAL 34 UU KUP - 13 Pejabat dan Tenaga Ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Kecuali pejabat dan tenaga ahli : – sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau – ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. S A N K S I ALPA  Pidana kurungan selama-lamanya satu tahun, dan Denda setinggi-tingginya Rp ,00 SENGAJA  Pidana Penjara selama-lamanya dua tahun, dan denda setinggi-tingginya Rp ,00

15 PEGAWAI PAJAK - PASAL 36A UU KUP - 14 Pegawai Pajak yang: terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak  menguntungkan diri sendiri  diancam dengan pidana Pasal 368 KUHP; dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya: – memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, – untuk membayar atau – menerima pembayaran, atau – untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan perubahannya

16 A L P A Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap Menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar (bukan untuk pertama kali) Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap Menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar (bukan untuk pertama kali) Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara * Kurungan maksimal satu tahun, atau * Denda maksimal dua kali A K I B A T SANKSI PIDANA 15

17 SENGAJA  Tidak mendaftarkan diri  Menyalahgunakan NPWP/NPPKP  Tidak menyampaikan SPT  Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap  Menolak untuk dilakukan pemeriksaan  Memperlihatkan pembukuan palsu/dipalsukan  Tidak menyelenggarakan/memperlihatkan/meminjamkan pembukuan  Tidak menyimpan buku, catatan, dokumen cfm psl 28 ayat (11)  Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut A K I B A T Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara SANKSI PIDANA Penjara minimal 6 Bulan maksimal 6 Tahun DAN Denda Minimal 2 Kali maksimal 4 Kali jumlah pajak yang terutang / kurang dibayar 16

18 PENGULANGAN Ancaman Pidana (Pasal 39 Ayat (1)) dilipatkan dua Dengan syarat belum lewat satu tahun selesai menjalani pidana, melakukan lagi Tindak Pidana 17

19 P E R C O B A A N - Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP. - Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. ( Dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak) Pidana Penjara Minimal 6 Bulan Maksimal 2 Tahun dan Denda Minimal 2 Kali Maksimal 4 Kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak SANKSI PIDANA 18

20 SENGAJA  Menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur pajak, bukti potput, dan atau SSP yg tdk berdasarkan transaksi sebenarnya  Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP Penjara minimal 2 Tahun maksimal 6 Tahun Serta Denda Minimal 2 Kali Maksimal 6 Kali jumlah faktur pajak atau Potput atau SSP S A N K S I 19

21 20 Pasal 41B Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana: penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp ,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). denda paling banyak Rp ,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

22 21 PASAL 35 AYAT (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya,  terkait dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana  atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. PASAL 41A Sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp ,00 (dua puluh lima juta rupiah).

23 22 PASAL 35A Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak Dalam hal data dan informasi tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara Dalam hal data dan informasi tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara PASAL 41C Tidak memenuhi kewajiban Pasal 35A ayat (1)  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp ,00 Menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Pasal 35A ayat (1)  pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp ,0 Tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak)  pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda maks. Rp ,00 Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp ,00.

24 23 PASAL 43 (1) Ketentuan sebagaimana pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

25 24 Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau sepuluh tahun sejak:  saat terutangnya pajak,  berakhirnya Masa Pajak,  berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau  berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

26 25

27 Alasan dan Motif Penyimpangan Pajak 26 Manusiawi Jika bisa tidak bayar kenapa harus bayar; Jika bisa bayar kecil kenapa harus bayar besar. Sistem Administrasi Perpajakan Sanksi pelanggaran Loopholes aturan Lain-lain Tarif Pajak tidak kompetitif Moral

28 Edukasi ke masyarakat: Penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi perpajakan; WP memahami arti pentingnya pajak bagi negara; WP memahami konsekuensi pelanggaran perpajakan; Publikasi penindakan untuk memberikan efek jera Penyempurnaan regulasi: Kepastian hukum  mencegah loopholes Daya Tarik  Penurunan tarif dan pemberian fasilitas Penguatan sanksi 27

29 Pembenahan Administrasi Perpajakan: Reformat SPT Masa dan Tahunan Pemanfaatan internet  e-registration, e-filling dan online payment Pemanfaatan teknologi informasi  e-SPT, e-Invoice Peningkatan kapasitas SDM DJP: Aspek pelayanan Kompetensi  hard skill dan soft skill Internalisasi Nilai-nilai Menteri Keuangan 28

30 Perluasan Basis Data Perpajakan: Ekstensifikasi  SPN Pengumpulan Data dan Informasi dari Bank, Asosiasi, Instansi Pemerintah, dll Exchange of Information dengan negara lain Reward and Punishment: Perlakuan spesial bagi WP Patuh dan Wajib Pajak Besar Blacklist untuk Wajib Pajak bermasalah Pembedaan tarif Wajib Pajak tidak ber NPWP 29

31 PEMERIKSAAN DATA LAPORAN, DLL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PENYIDIKAN IDLP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN LAPORAN INTELIJEN 30

32 Ikhtisar Modus Operandi TP di Bidang Perpajakan Terbitkan menggunakan FP “fiktif” Gunakan FP fiktir Terbitkan FP fiktif Perusahaan Bendahara Buat SSP Palsu Gunakan SSP Palsu sbg bukti pembayaran pajak Membuat SSP Palsu dg cap bank palsu Dirikan/gunakan perusahaan dan terbitkan FP yg tidak didasarkan transaksi yg sebenarnya Memotong/memungut PPh/PPN dari rekanan/karyawan tapi tidak disetorkan ke kas negara Tidak setorkan pajak yg telah dipotong atau dipungut Buat/gunakan SSP Palsu Kreditkan FP”fiktif”  kurangi beban pajak/restitusi Gunakan SSP Palsu 31

33 Ikhtisar Modus Operandi TP di Bidang Perpajakan WP Luar Negeri Tidak laporkan harta kekayaan dg benar Penghasilan dilaporkan lebih kecil WP Orang Pribadi Tidak mendaftarkan diri sbg WP/dikukuhkan sbg PKP Tidak laporkan penghasilan dg benar Tidak melaporkan dlm SPT Pengusaha Wajib PKP tdk dikukuhkan sbg PKP WP OP/Badan WP Badan/OP punya penghasilan di Indonesia tdk daftar NPWP WP LN/BUT punya penghasilan di Indonesia tdk daftar NPWP 32

34 Ikhtisar Modus Operandi TP di Bidang Perpajakan Tidak melaporkan penjualan dlm SPT dg benar penjualan tidak dilaporkan dlm SPT penjualan dilaporkan dlm SPT Barang langsung ke end user, pencatatan &pembayaran via SPV Buat/gunakan SPV di tax heaven country Dicatat sebagai hutang perusahaan kpd pemegang saham Uang masuk rekening pemegang saham/keluarga/karyawan di DN Uang masuk rekening perusahaan Rekayasa Penjualan Ekspor ekspor perusahaan lain diklaim sbg ekspor Cari FP fiktif utk dapatkan restitusi Tax Heaven Country Uang masuk rekening pemegang saham di Tax Heaven Country 33

35 Ikhtisar Modus Operandi TP di Bidang Perpajakan Kontrak management fiktif dg perush.LN Membuat double pembukuan Bebankan biaya fiktif Pembukuan ganda Biaya fiktif Bebankan management fee Bebankan biaya hedging Pembukuan utk pemegang saham LK dl SPT beda dg LK dlm audit report Hedging Pembukuan utk pajak 34

36 35


Download ppt "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google