Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 DEMOKRASI 1AHS/SOSEK/2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 DEMOKRASI 1AHS/SOSEK/2011."— Transcript presentasi:

1 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 DEMOKRASI 1AHS/SOSEK/2011

2 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 2AHS/SOSEK/2011

3 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke Pengertian Demokrasi Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. 3AHS/SOSEK/2011

4 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). 4AHS/SOSEK/2011

5 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.bahasa Yunaninegara kotaYunani KunoAthena 5AHS/SOSEK/2011

6 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 a. Prinsip-prinsip demokrasi Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi."prasyarat terakomodasikonstitusisoko 6AHS/SOSEK/2011

7 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: 1) Kedaulatan1) Kedaulatan rakyat; 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; 3) Kekuasaan mayoritas;mayoritas 4) Hak-hak minoritas;minoritas 5) Jaminan5) Jaminan hak asasi manusia; 7AHS/SOSEK/2011

8 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 6) Pemilihan yang bebas dan jujur; 7) Persamaan di depan hukum;hukum 8) Proses hukum yang wajar;wajar 9) Pembatasan pemerintah secara konstitusional; konstitusional 10) Pluralisme10) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;ekonomipolitik 11) Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.tolerensipragmatismemufakat 8AHS/SOSEK/2011

9 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 b. Asas pokok demokrasi GagasanGagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. hakikat hubungan sosial 9AHS/SOSEK/2011

10 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu: 1) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; danpartisipasiumumbebasrahasia jurdil 10AHS/SOSEK/2011

11 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 2) Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.martabat manusiaasasi 11AHS/SOSEK/2011

12 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 c. Ciri-ciri pemerintahan demokratis Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.Aristoteles tatanannegaradunia 12AHS/SOSEK/2011

13 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. 1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).politik langsungtidak langsung 2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.persamaan hak 13AHS/SOSEK/2011

14 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.kebebasankemerdekaan 4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 14AHS/SOSEK/2011

15 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. 15AHS/SOSEK/2011

16 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Sedangkan demokrasi dalam pengertiannya yang modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh para pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de Tocqueville. 16AHS/SOSEK/2011

17 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Mengingat semakin berkembangnya negara- negara pada umumnya, secara otomatis menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah warganya serta meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan terjadinya perwalian aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara tidak langsung. 17AHS/SOSEK/2011

18 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke Demokrasi Modern Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu : · Demokrasi representatif dengan sistem presidensial Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. 18AHS/SOSEK/2011

19 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Dalam hubungannya dengan badan perwakilan rakyat (legislatif), para menteri tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan badan legislatif. Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif. 19AHS/SOSEK/2011

20 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 · Demokrasi representatif dengan sistem parlementer Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet (dewan menteri), sedangkan badan legislatifnya dinamakan parlemen. 20AHS/SOSEK/2011

21 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Yang bertanggung jawab atas kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan parlemen. 21AHS/SOSEK/2011

22 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 · Demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja) Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. 22AHS/SOSEK/2011

23 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang merupakan bagian dari bundesversammlung (legislatif) yang terdiri dari nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton. 23AHS/SOSEK/2011

24 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 24AHS/SOSEK/2011

25 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.demokrasimusyawarah mufakatManipol USDEKdemokrasi terpimpin demokrasirepelita masalahkeputusan 25AHS/SOSEK/2011

26 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Manipol/USDEK merupakan akronim dari Manifesto politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang oleh Soekarno sebagai haluan daripada negara Republik Indonesia maka harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia bahwa diumpamakan Manifesto Politik-USDEK bagaikan Qur'an dan Hadis-shahih merupakan satu kesatuan maka Pancasila dan Manifesto Politik serta USDEK pun sama merupakan satu kesatuan.Soekarno 26AHS/SOSEK/2011

27 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila: 1) pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi konstitusi 2) adanya pemilu secara berkesinambunganpemilu 3) adanya peran-peran kelompok kepentingan 27AHS/SOSEK/2011

28 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 4) adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.HAM 5) Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.ide 6) Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. 28AHS/SOSEK/2011

29 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.UUD AHS/SOSEK/2011

30 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusiahak asasi manusia 2) Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah 30AHS/SOSEK/2011

31 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 3) Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnyakehakiman merdekaPresidenBPKDPR 4) adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyatpartai politikorganisasi sosial politik aspirasi 31AHS/SOSEK/2011

32 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 5) Pelaksanaan Pemilihan UmumPemilihan Umum 6) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) 7) Keseimbangan antara hak dan kewajibanhakkewajiban 8) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lainTuhannegara 32AHS/SOSEK/2011

33 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 9) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasionalnasional 10) Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: a.Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)Indonesia b.Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)konstitusi c.Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.Kekuasaan 33AHS/SOSEK/2011

34 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan- keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang- bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.sistem politik konstitusionalkemerdekaankonstitusi 34AHS/SOSEK/2011

35 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).Amerika SerikatBritania RayaKanadarepublik IndiaPerancismonarki konstitusionalSpanyolsistem presidensialsistem parlementersistem WestminsterBritania RayaNegara-Negara Persemakmuransistem semipresidensial 35AHS/SOSEK/2011

36 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke Demokrasi proletar Demokrasi di Rusia oleh Lenin diberikan nama demokrasi proletar : yg berarti hak2 demokrasi tidak untuk semua manusia, melainkan untuk kelasnya sendiri - kelas proletar atau kelas buruh. Hak kekuasaan untuk kepentingan buruh sebagai kelas yg tertindas. Didalam sistem sosialisme peranan penindas dan tertindas berubah, disini berarti mayoritas menindas minoritas. 36AHS/SOSEK/2011

37 SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 Demokrasi proletar adalah satu bentuk negara yg pertama, dimana bukan minoritas menindas mayoritas, tetapi sebaliknya. Ini adalah suatu bentuk demokrasi tertinggi di dalam masyarakat yg berkelas. Demokrasi proletar hanya bisa dijalankan didalam sistem masyarakat sosialisme, selama bentuk2 kelas masih berada, dimana perjuangan kelas masih bergolak. 37AHS/SOSEK/2011


Download ppt "SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-10 DEMOKRASI 1AHS/SOSEK/2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google