Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 MODUL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK MODUL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PROF. DR. H. MUH. NUR SADIK, MPM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 MODUL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK MODUL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PROF. DR. H. MUH. NUR SADIK, MPM."— Transcript presentasi:

1 1 MODUL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK MODUL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PROF. DR. H. MUH. NUR SADIK, MPM

2 Daftar Isi Halaman Halaman I.Pendahuluan ………………………………………………………………… 4 II.Kerangka kerja administrasi kebijakan publik………………… 5 Defenisi administrasi kebijakan publik…………………….. 5 Defenisi administrasi kebijakan publik…………………….. 5 Tahapan – tahapan pembuatan kebijakan publik……. 6 Proses pembuatan kebijakan publik……………………… III. Politik dan administrasi kebijakan publik……………………… Model kompetisi politik…………………………………………….… 15 Model sumber daya ekonomi………………………………….…. 17 Model campuran……………………………………………………….… 22 IV. Model - model anaalisis administrasi kebijakan publik….. 24 Model Institusional…………………………………………………….. 26 M odel Proses…………………………………………………………….. 28 Model group/kelompok………………………………………………

3 Model elite…………………………………………………………………… 31 Model elite…………………………………………………………………… 31 Model rational………………………………………………………………. 34 Model incremental……………………………………………………….. 37 Model game/perlombaan…………………………………………….. 40 Model pilihan……………………………………………………………..… 42 Model sistem……………………………………………………………..…. 43 V. Kesimpulan………………………………………………………………….….…. 46 3

4 I. PENDAHULUAN. Bahan ajar ini memberikan penjelasan dan pengertian kepada mahasiswa/mahasiswi baik secara teori maupun secara praktis (ketrampilan) mengenai apa yang yang dimaksud dengan kebijakan publik, administrasi dalam tahapan - tahapan dan proses pembuatan suatu kebijakan publik. Dalam bahan ajar ini juga diberikan penjelasan dan pengertian mengenai hubungan antara administrasi kebijakan publik dengan lingkungan politik. Dibagian akhir bahan ajar ini di berikan penjelasan dan pengertian mengenai sembilan (9) model/teori yang dapat digunakan dalam menganalisa suatu administrasi kebijakan publik baik yang akan di lakukan maupun yang sudah di laksanakan. 4

5 II. KERANGKA KERJA ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK. DEFINISI ADMINISTRASI KEBIJAKANPUBLIK Apa saja yang pemerintah lakukan maupun tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu adalah suatu administrasi kebijakan publik. 5

6 6 TAHAPAN PEMBUATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK IDENTIFIKASI AGENDA SETTING FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI KEBIJAKAN LEGITIMASI

7 7 PROSES PEMBUATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK Identifikasi masalah-masalah kebijakan melalui tuntutan tindakan pemerintah. Agenda setting atau memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik (pemerintah) pada masalah- masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan. Merumuskan tujuan kebijakan melalui inisiasi dan perkembangannya dengan organisasi perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, birokrasi pemerintah serta presiden dan DPR. Legitimasi kebijakan melalui kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai, kepentingan kelompok, presiden dan DPR. Implementasi kebijakan, melalui birokrasi yang teratur, belanja/pengeluaran publik dan kegiatan- kegiatan dari badan eksekutif. Evaluasi kebijakan oleh badan pemerintah itu sendiri, konsultan luar, pers dan publik.

8 8 Identifikasi isu kebijakan Para filosof mempertanyakan tentang apakah opini publik harus menjadi sebuah pengaruh independen yang penting pada kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan. Tetapi kaum empiris mempertanyakan tentang apakah opini publik merupkan suatu pengaruh independen yang penting pada kebijakan publik dapat dilakukan melalui penelitian secara sistematik. Bagaimanapun, meski pertanyaan para empiris ini telah dibuktikan namun sangat sulit untuk menjawabnya. Politikus Amerika V.O Key dalam bukunya yang berjudul ”Public opinion and american democracy” meyakini bahwa opini publik mempunyai pengaruh independen terhadap kebijakan publik, namun beliau tidak dapat membuktikan secara meyakinkan. Meskipun demikian, beliau mengumpulkan sebanyak mungkin bukti yang mendukung dugaan bahwa pemilihan, partai dan kepentingan kelompok membuat institusi saluran komunikasi dari warga negara kepada para pembuat keputusan.

9 9 Policy effects (pengaruh-pengaruh kebijakan). Kebijakan publik membentuk opini publik lebih sering dibanding opini membentuk kebijakan, karena beberapa alasan. Pertama, beberapa orang mempunyai opini bahwa mereka meragukan kebijakan para pembuat kebijakan. Kedua, opini publik sangat tidak stabil. Hal ini dapat berubah dalam beberapa waktu sebagai jawaban atas peristiwa yang dimunculkan oleh para pemimpin. Ketiga, para pemimpin tidak mempunyai persepsi yang jelas tentang opini massa. Kebanyakan komunikasi yang diterima melalui para pembuat keputusan adalah dari para elit lainnya yaitu para pembuat berita, kepentingan kelompok pemimpin dan para orang-orang berpengaruh lainnya dan tidak berasal dari warga negara biasa. Kekuatan media, kekuatan yang besar berasal dari kontrol terhadap media masyarakat. Media berperan baik sebagai pemain maupun sebagai wasit pada permainan politik. Media menentukan apa yang dibicarakan seseorang dan memikirkan tentang tirani dan lain-lain.

10 10 EFEK MEDIA Efek media dapat di kategorikan sebagai : Mengidentifikasi isu dan setting agenda untuk pengambil kebijakan, Mempengaruhi sikap dan nilai ke arah isu kebijakan, dan Mengubah perilaku voter dan pengambil keputusan. Kategori ini diurut melalui tingkat pengaruh media pada audiens. Kekuasaan televisi tidak semata-mata bergantung pada usaha untuk membujuk satu sisi dari isu atau sisi lainnya. Sebagai gantinya, kekuasaan televisi bergantung pada rancangan agenda untuk pengambil keputusan memutuskan isu apa yang akan diberikan dan isu apa yang ditolak. Media dapat menciptakan opini yang lebih mudah daripada mereka dapat mengubah opini yang ada. Media dapat menciptakan opini yang lebih mudah daripada mereka dapat mengubah opini yang ada.

11 11 FORMULASI KEBIJAKAN Formulasi kebijakan merupakan perkembangan dari alternatif kebijakan untuk berhubungan dengan permasalahan pada agenda publik. Formulasi kebijakan terjadi pada birokrasi pemerintah; pegawai kelompok yang berkepentingan, ruang komite legislatif; pertemuan komisi khusus; dan organisasi perencana kebijakan, yang dikenal sebagai pemikir. Rincian proposal kebijakan biasanya diformulasikan oleh anggota staff dari pada melalui boss walaupun staff dituntun melalui apa yang mereka ketahui dan diinginkan pemimpin.

12 12 Implementasi kebijakan Implementasi kebijakan merupakan komponen penting dari proses pengambilan kebijakan. Birokrat membuat kebijakan ketika mereka terlibat pada tugas-tugas implementasi, pembuatan regulasi, penyesuaian kasus dan membuat kebijakan. Implementasi merupakan kelanjutan politik melalui cara yang lain. Pengambilan kebijakan tidak berakhir dengan undang-undang yang dibuat oleh kongres dan ditanda tangani oleh presiden. Tetapi birokrasi tidak diberdayakan untuk memutuskan pertanyaan kebijakkan tetapi melakukan tugas implementasi.

13 13 Evaluasi kebijakan Model proses kebijakan menyiratkan evaluasi merupakan langkah akhir dalam pengambilan kebijakan, presiden, kelompok yang berkepentingan, birokrat, media, pemikir dan sebagainya berusaha untuk mempelajari apakah ada atau tidak ada kebijakan yang mencapai sasaran yang diinginkan, beberapa biaya dan dengan efek apa yang dimaksudkan dan tidak dimaksudkan pada masyarakat. Versi yang lebih canggih dari potret tersebut, evaluasi pengambilan kebijakan, mengidentifikasi permasalahan baru dan merancang proses pengambilan kebijakan.

14 14 III. POLITIK DAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK Sistem politik mentransformasikan tuntutan yang muncul dalam lingkungan kedalam kebijakan publik literatur tradisional dalam politik menginstruksikan bahwa karakteristik sistim politik, khususnya kompetisi dua partai dan partisipasi pemilih, memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan publik. Kebanyakan korelasi antara variabel sisem politik dan ukuran kebijakan publik adalah suatu produk dari fakta bahwa sumber daya ekonomi membentuk baik sistem politik maupun kebijakan publik.

15 15 Berikut ini beberapa model yang menghubungkan sumber daya ekonomi, karakteristik sistim politik (kompetisi dan partisipasi) dan kebijakan publik 1. Model Kompetisi Politik Model sistem paling awal dalam bidang kebijakan negara bagian adalah model kompetisi politik Sumber Daya Ekonomi Kompetisi Partisipasi Kebijakan Publik

16 16 Disini, sumber daya ekonomi menentukan tingkat kompetisi dan partisipasi pemilih dan faktor-faktor politik ini pada gilirannya menentukan kebijakan publik dalam beberapa hal antara lain : KesejahteraanKesejahteraan KesehatanKesehatan Jalan RayaJalan Raya Perpajakan danPerpajakan dan PembelanjaanPembelanjaan

17 17 2. Model Sumber Daya Ekonomi Variabel-variabel pengembang ekonomi lebih berpengaruh dibanding karakteristik sistem politik dalam membentuk kebijakan publik dinegara- negara bagian. Kebanyakan hubungan yang berlangsung antara variabel-variabel politik. Misalnya : Kompetisi partai, kehadiran para pemilih dan kontrol partai politik juga pemerintah pusat dan daerah dan hasil kebijakan benar-benar merupakan produk dari fakta bahwa pengembangan ekonomi mempengaruhi baik karakteristik sistem politik maupun hasil kebijakan

18 18 Sumber Daya ekonomi Kebijakan Publik Kompetisi partisipasi

19 19 Model hasil dari sumberdaya ekonomi dapat dilihat sebagai berikut : dalam pandangan ini, sumber ekonomi membentuk baik karakteristik sistem politik (kompetisi dan partisipasi) maupun kebijakan publik, tetapi karakteristik dari sistem politik tidak memiliki efek penyebab langsung terhadap kebijakan publik.

20 20 Debat Antara Politik – Versus – Ekonomi Penemuan-penemuan ini dianggap sebagai hal yang biasa oleh para ahli ekonomi namun sangat mengganggu bagi ilmuan politik yang menyatakan pentingnya kompetisi dan partisipasi dalam politik. Tentu saja kebanyakan kita akan memilih tinggal dalam suatu sistem politik dimana terdapat level kompetisi dan partisipasi yang tinggi tetapi hal tersebut mengingatkan kita pada pertanyaan ilmiah apakah kondisi-kondisi politik tersebut menghasilkan jenis-jenis kebijakan yang berbeda dibanding sistem politik yang non kompetitif, non partisipatif.

21 21 Kita dapat mengasumsi bahwa kompetisi dan partisipasi akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik hanya karena kita mengacu pada suatu sistem politik kompetitif dan partisipatif. Tidak ada yang salah jika kita mencoba mencari relevasi kebijakan dari perbedaan struktur pemerintah atau proses politik, tapi kita tidak seharusnya memaksakan bahwa variabel-variabel politik harus mempengaruhi kebijakan publik hanya karena secara tradisional dalam ilmu politik dikatakan bahwa variabel politik merupakan sesuatu yang penting.

22 22 3. Model Campuran Suatu model yang menarik dari tujuan kebijakan yang muncul kemudian adalah “model campuran”, diilustrasikan dalam diagram berikut ini Dalam model ini, sumber daya ekonomi membentuk kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mempengaruhi kompetisi dan partisipasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan publik Sumber daya ekonomi Kompetisi partisipasi Kebijakan publik

23 23 Hubungan Kerja Sumberdaya Ekonomi, Politik Dan Kebijakan Publik Aktifitas pemerintah sangat berhubungan dengan tingkat sumberdaya ekonomi dalam suatu masyarakat Korelasi antara variabel sistem politik dan ukuran kebijakan publik adalah produk dari fakta bahwa sumber daya ekonomi membentuk baik sistem politik maupun kebijakan publik

24 IV. MODEL - MODEL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK Kegunaan model-model kebijakan, yaitu: Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang politik dan kebijakan publik Mengidentifikasi aspek-aspek yang penting pada masalah-masalah kebijakan Membantu untuk mengkomunikasikan dengan terfokus pada persoalan penting dalam kehidupan politik Secara langsung berupaya untuk memahami kebijakan publik dengan lebih baik sehingga kita dapat mengetahui apakah hal tersebut penting atau tidak Memberi penjelasan tentang kebijakan publik dan memprediksikan akibat yang akan timbul. 24

25 MODEL-MODEL KEBIJAKAN, YAITU : InstitusionalProsesGroupEliteRasionalIncremental Teori permainan (Game) Teori pilihan publik Teori sistem 25

26 MODEL INSTITUSIONAL Institutional pemerintahan memberikan 3 pembagian, yaitu 1.pemerintah melegitimasi kebijakan 2.Kebijakan pemerintah mencakup secara universal 3.Pemerintah memonoipoli kebebasan masyarakat hanya pemerintah yang dapat melegitimasi pelanggaran kebijakan 26

27 Model Institutional : Constitutional Check and Balances Legislative Kongres * majelis * Senat Executive President *Kepala Executive *Kabinet *Agen independent Kongres membuat departemen dan Menetapkan keuangan. Senat meng- Konfirmasi penunjukan dan memberi persetujuan, kongres dapat memveto, menghakimi dan mengganti presiden 27

28 MODEL PROSES Proses ; Kebijakan sebagai Kegiatan politik Mengidentifikasi masalahPermintaan untuk kegiatan pemerintah Mengatur agebda untukMemberi keputusan terhadap persoalan Pembuat keputusanyang akan segera diputuskan Memformulasi usulan kebijakanpengembangan usul kebijakan untuk memecahkan masalah Legitimasi kebijakan-menyeleksi sebuah usulan -membangun dukungan politik untuk menjadikannya sebuah undang-undang Implementasi kebijakan-mengorganisasi birokrasi -memberi pembayaran atau pelayanan retribusi pajak Evaluasi kebijakan-mempelajari program-program -melaporkan output dari program pemerintah -megevaluasi program yang ditargetkan dan yang tidak di target -memberi perubahan dan penyesuaian 28

29 Proses kebijakan – sebuah bagan untuk analisis Kegiatan fungsional Kategori dalam pemerintahan Sebagai sistem Output Persepsi definisi kestuan organisasi Masala-masalah pemerintah Masalah identifikasi Masalah permintaan Formulasi legitimasi penyesuaian Kegiatan dalam pemerintahan Program pengembangan Usulan untuk program keuangan Organisasi interprestasi aplikasi Pemerintah pemecah masalah Program implementasi Pelayanan, pembayaran, fasilitas, kontrol. Dll Spesifikasi pengukuran analisis Program untuk pemerintah Program evaluasi Pembenaran, rekomendasi, dll Pemecahan / penyelesaian Masalah pemecahan dan perubahan Program penyelesaian Cara penyelesaian masalah atau perubahan 29

30 MODEL TEORI Teori kelompok : Kebijakan sebagai keseimbangan kelompok 30

31 Teori Elite : Kebijakan Sebagai Pilihan Elite Elite dapat disingkat sebagai berikut : Sebagian kecil dari masyarakat yang mempunyai banyak massa dan kekuatan Elite merupakan masyarakat dari strata ekonomi sosial yang tinggi Pergerakan posisi non elite ke posisi elite terus berlangsung secara lambat dan berkesinambungan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi Elite secara mersama-sama membagi dan memberikan konsensus untuk kepentingan nilai-nilai dasar yang menyangkut sistem sosial dan pemeliharaan sistem tersebut Kebijakas publik tidak mencerminkan permintaan massa akan tetapi merupakan nilai-nilai umum yang menyangkut elite tersebut Para elite secara tidak langsung tunduk terhadap pengaruh massa, tetapi elite lebih banyak mempengaruhi massa daripada massa mempengaruhi elite 31

32 Implikasi Teori Elite Untuk Analisa Kebijakan Paham elite menyiratkan bahwa kebijakan publik tidak menyangkut orang banyak untuk mengerjakan nilai-nilai dan minat elite Paham elite memandang sebagian besar masyarakat pasif, masa bodoh, dan sedikit mempunyai informasi sehingga mereka lebih sering digerakkan oleh elite 32

33 MODEL ELITE Elite Pengurus dan pejabat Massa Arah kebijakan Pelaksana kebijakan 33

34 Rasionalisme : Kebijakan Sebagai Keuntungan Sosial Yang Maksimal Tidak ada kebijakan yang harus dilaksanakan jika biaya-biaya yang dikeluarkan melebihi manfaatnya Pengambil keputusan harus memilih kebijakan yang fmanfaatnya lebih besar diatas biaya yang dikeluarkan 34

35 Untuk Memilih Kebijakan Yang Rasional, Penentu Kebijaksanaan Harus :  Mengetahui semua pilihan nilai yang ada di masyarakat dan mempertimbangkannya  Mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia  Mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan  Menghitung perbandingan masing-masing alternatif kebijakan  Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien 35

36 MODEL RASIONAL DARI SEBUAH SISTEM KEPUTUSAN Masukan semua sumber yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan murni Semua data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan murni 1. Penetapan dari Seperangkat tu- Juan operasional 3. Persiapan komplit Dari seperangkat alternatif kebijakan 2. Persiapan komplit Dari nilai-nilai dan Sumber lain 4. Persiapan lengkap Seperangkat pre- Diksi yang berman- Faat dan biaya dari Tiap alternatif 5. Mengkalkulasi Harapan bersih Dari tiap alternatif 6. Membandingkan Harapan bersih dan Mengidentifikasi Alternatif dengan Harapan bersih tertinggi keluaran Kebijakan Rasional murni 36

37 INCREMENTALISME : MERUPAKAN VARIASI KEBIJAKAN MASA LALU Icrementalisme adalah konservative dari program-program yang ada, kebijakan dan beberapa pengeluaran dasar yang betul-betul dipertimbangkan dan diperhatikan yang dipusatkan pada program baru dan kebijakan dalam menambah, mengurangi atau meruah dari beberapa program sekarang ini yang sedang beredar. 37

38 Umumnya pembuat kebijakan menerima legitimasi dari beberapa program yang tidak dapat dipungkiri dan mengakui untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya 1.Mereka tidak mempunyai waktu, informasi, atau uang untuk memeriksa semua alternatif kebijakan yang ada. Biaya untuk mrngumpulkan semua informasi ini terlalu besar 2.Pemimpin atau pembuat kebijakan menyetujui legitimasi dari kebijakan sebelumnya karena ketidakpastian mengenai konsekuensi baru sama sekali atau perbedaan kebijakan. 3.Kemungkinan ada investasi yang besar dalam program- program yang ada, yang menghambat beberapa perubahan radikal secara sungguh-sungguh 4.Incremental adalah politik yang layak. Persetujuan akan datang dengan mudah dalam pembuatan kebijakan ketika hal-hal yang diperselisihkan hanya bertambah atau berkurang dalam mengatur atau merubah program-program yang ada 38

39 Model Incremental 39

40 GAME TEORI : KEBIJAKAN MERUPAKAN PILIHAN RASIONAL DALAM ILUSTRASI YANG KOMPETITIF Geme teori adalah studi tentang keputusan rasional dalam berbagai situasi dari dua atau lebih peserta yang mempunyai pilihan-pilihan untuk membuat dan menghasilkan rasa kepercayaan dalam membuat suatu pilihan. Game teori dapat diterapkan pada pembuatan keputusan yang tidak secara bebas “paling baik”. Pilihan pertama yang dapat dibuat adalah yang terbaik, yang mengakibatkan rasa percaya atas apa yang orang lain kerjakan 40

41 SUATU ACUAN / MATRIKS MODEL GAME PENGENDARA A Tinggal dalam Kursusbelokan Tinggal dalamA : -10A : -5 kursusB : -10B : +5 Belokan A : +5A : -1 B : -5B : -1 PENGENDARA B 41

42 TEORI PILIHAN PUBLIK Teori pilihan merupakan studi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi, terutama pengaplikasian tentang analisa ekonomi untuk pengambilankebijakan publik. Teori pilihan publik beasumsi bahwa setiap aktor politik harus memaksimalkan segala kepunyaan pribadi mereka didalam politik seperti halnya didalam pasar Teori pilihan publik membantu ke arah penjelasan mengapa calon dan partai politik biasanya gagal untuk menawarkan alternatif kebijakan didalam kempanye pemilihan Teori pilihan publik berperan memberikan pemahaman terhadap kelompok kepentingan dan akibat-akibat didalam kebijakan publik Pilihan publik : Model kompetisi partai Dalam Menentukan Suara Terbanyak 42

43 TEORI SISTEM Jalan / cara untuk mengerti publik adalag berpikir mengenai sesuatu sebagai respon dari sistem politik untuk kekuatan yang dipusatkan pada lingkungan Kekuatan yang dihasilkan dalam lingkungan yang mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan Teori sistem melukiskan kebijakan sebagai keluaran dari sistem politik Konsep dari teori sistem menyiratkan suatu aktifitas dari institusi yang dapat diidentifikasi didalam masyarakat Sistem dapat bereaksi terhadap kekuatan didalam lingkungannya, dan dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk menjaga dirinya 43

44 SISTEM MEMELIHARA DIRINYA DENGAN Memproduksi yang layak dan memuaskan keluaran Memproduksi yang layak dan memuaskan keluaran Bersandar pada sistem itu sendiri Bersandar pada sistem itu sendiri Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan 44

45 Model sistem SISTEM POLITIK TUNTUTAN DUKUNGAN KEPUTUSAN DAN AKSI MasukanMasukan keluarankeluaran 45

46 46 V. KESIMPULAN. Model proses kerangka kerja kebijakan memfokuskan pada bagaimana kebijakan dibuat dan subtansi atau kandungan kebijakan. Model tersebut mengidentifikasi variasi aktivitas yang terjadi dalam sistem politik, termasuk identifikasi permasalahan dan agenda, menformulasikan proposal kebijakan, melegetimasi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan dan mengevaluasi efektivitas.

47  Suatu model kebijakan merupakan penyajian mengenai kehidupan politis  Suatu model merupakan penyajian kapan kita berpikir memakai keputusan rasional, elite, group, incremental, atau game.  Model dapat membantu untuk menyederhanakan, memperjelas, dan memahami apa yang sangat penting didalam politik  Suatu model dapat mengidentifikasi dan mengarahkan aspek yang penting mengenai kebijakan publik  Suatu model dapat menyederhanakan suatu perintah didalam kehidupan politis  Model dapat menyediakan komunikasi yang penuh arti  Suatu model dapat membantu mengarahkan pemeriksaan langsung dan meriset kebijakan publik, dalam arti suatu model / konsep harus operasional 47

48 Daftar Pustaka Bolman Lee G & Terrence E.Deal, (1997). Reframing Organisasion, San Francisco, Jossey-Bass Publisher. Diamond Larry, (1999). Developing Democracy; Toward Consolidation, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University Press. Galbraith John Kenneth, (1996). The Good Society, New York, Houghton Mifflin Company. Herman Margaret, (1994). Resolving Conflict; Strategies For Local Government, Washington DC, International city/county management association. Nanus Burt, (1992). Visionary Leadership, San Francisco, Josse-Bass, Inc, Publisher. Perry James L, (1996). Handbook of Public Administration, San Francisco, Jossey-Bass Publisher. Posner Kouzes, (1995). The Leadership Challenge, San Francisco, Jossey- Bass, Inc, Publisher. Rifkin Jeremy, (2000). The Age Of Access, New York, Penguin Putnam, Inc. Shafritz Jay M & Albert C Hyde, (1997). Classics of Public Administration, Orlando Florida, Harcourt Brace College Publishers. R. Dye Thomas (1998). Understanding Public Policy, New Jersey, Printice- Hall, Inc. 48


Download ppt "1 MODUL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK MODUL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PROF. DR. H. MUH. NUR SADIK, MPM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google