Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. Direktur Agama dan Pendidikan BAPPENAS Disampaikan pada Acara Stadium.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. Direktur Agama dan Pendidikan BAPPENAS Disampaikan pada Acara Stadium."— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. Direktur Agama dan Pendidikan BAPPENAS Disampaikan pada Acara Stadium General di Universitas Negeri Semarang (UNNES) 31 Maret 2012

2 2 OUTLINE PAPARAN I.PENDAHULUAN II.RPJPN DAN AGENDA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM RPJM 2009—2014 III.PERKEMBANGAN IPM INDONESIA IV.KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN V.MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN VI.PENINGKATAN MUTU GURU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKUALITAS VII.ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

3 PENDAHULUAN  Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas SDM dan pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.  Pembangunan pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.  Peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia.  Melalui pendidikan akan tercipta masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

4 RPJPN dan Agenda Pembangunan Pendidikan dalam RPJM

5 5 Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

6 RPJM Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan de- mokratis, dengan tingkat kesejahte- raan yang lebih baik RPJM Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, mem- bangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJM Memantapkan pemba- ngunan secara menye- luruh dengan mene- kankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang ter- sedia, SDM yang ber- kualitas, serta kemam- puan iptek RPJM Mewujudkan masyara- kat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pemba- ngunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif RPJM Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan RPJM Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat RPJM Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif RPJM Meningkatkan akses yang merata, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan serta meningkatkan kemampuan Iptek ARAH PEMBANGUNAN RPJP ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

7 Perkembangan IPM Indonesia Peningkatan kualitas SDM ditandai oleh indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI). IPM adalah indikator komposit status kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), taraf pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta taraf perekonomian penduduk (PDB per kapita dengan paritas daya beli/purchasing power parity).

8 Perkembangan IPM Indonesia 8 Sumber : UNDP (www.hdr.undp.org), 7 Nov 2011www.hdr.undp.org HDI Indonesia mengalami peningkatan landai. Peningkatan ini merupakan kontribusi peningkatan indeks kesehatan dan pendapatan, serta stabilnya indeks pendidikan Penurunan peringkat Indonesia salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah negara yang disurvei dari 169 (2010) menjadi 187 negara (2011) HDI Indonesia mengalami peningkatan landai. Peningkatan ini merupakan kontribusi peningkatan indeks kesehatan dan pendapatan, serta stabilnya indeks pendidikan Penurunan peringkat Indonesia salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah negara yang disurvei dari 169 (2010) menjadi 187 negara (2011)

9 Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN (1) 9 Trend IPM antarnegara ASEAN Perbandingan IPM negara-negara ASEAN dengan Indonesia tahun 2011 Keterangan : Jumlah negara tahun 2010 = 169 negara, sedangkan tahun 2011 = 187 negara

10 Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN (2) 10

11 KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Meningkatnya Taraf Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Nilai UN APK APM APS Pemantapan Karakter Bangsa Keberlanjutan Studi Masyarakat Kurang Beruntung (Miskin, Daerah Terpencil, dan Pebatasan) Masyarakat Kurang Beruntung (Miskin, Daerah Terpencil, dan Pebatasan) Kebutuhan Pembangunan + MP3EI Kebutuhan DU/DI Globalisasi dan Daya Saing Demand Gedung & Ruang Kelas SDM Pendidikan Lab + Peralatan Kurikulum & Metode Ajar Bantuan Pendidikan & Beasiswa Supply Kualitas Wajar Dikdas yang Merata Akses, Kualitas & Relevansi Dikmen Kualitas, Relevansi & Daya Saing Dikti Akses, kualitas & Relevansi PAUD&NFI Profesionalisme & Pemerataan PTK Kualitas Pend. Agama & Keagamaan Pendidikan Karakter Bangsa Budaya Baca & LayananPerpustakaan Pelaksanaan Sisdiknas Peningkatan Kualitas dan Relevansi Peningkatan Akses Peningkatan Tata Kelola Pendidikan OUTCOME UPAYA INPUT DAMPAK FOKUS PRIORITAS INDIKATOR HASIL UPAYA INTER- VENSI OBYEKTIF RUANG LINGKUP

12 Masalah dan Tantangan Pembangunan Pendidikan a)Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas. b)Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah. c)Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata. d)Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas. e)Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif. f)Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud. 12

13 13  Angka menamatkan SD dan angka melanjutkan ke SMP pada kelompok miskin masih rendah. Tantangan : Menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah khususnya bagi kelompok miskin a.Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas

14 14  Angka pastisipasi sekolah kelompok termiskin (Q1) relatif rendah dibandingkan dengan kelompok terkaya (Q5). Disparitas partisipasi sekolah antarkelompok ekonomi meningkat seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Tantangan : Meningkatkan pemerataan akses pendidikan

15 15 APK SMA / MA / Paket C Sumber: Kemendikbud dan RPJMN APK SMA/MA/Paket C Menurut Provinsi, 2010/2011 Sumber : Kemendikbud, 2010/2011 Tantangan : meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan. Home

16 16 APK PT / PTA APK PT/PTA, Tahun APK PT/PTA Tahun Menurut Provinsi, 2010/2011 Sumber: Kemendikbud dan RPJMN Sumber : Kemendikbud, 2010/2011 Tantangan : meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi Home

17 17 Rata-rata Hasil Ujian Nasional (UN) SMP, SMA dan SMK berdasarkan lokasi Sumber: Kemdiknas 2009/2010 b. Kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah  Kemampuan kognitif lulusan SMP, SMA dan SMK masih relatif rendah dan bervariasi antarwilayah Tantangan : meningkatkan kemampuan kognitif lulusan Mata Pelajaran yang diujikan : SMP : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA SMA -IPA: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi SMA -IPS : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, Geografi SMA -Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sastra, Sejarah, Bahasa Asing SMK : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif Nilai Ujian Nasional (1) Home

18 18 Nilai UN Jenjang SMP/MTs/SMPT, 2010/2011 Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011 Pada tahun 2010/2011, rata-rata nilai UN jenjang MTs sedikit lebih tinggi daripada jenjang SMP dan hal ini berlaku untuk semua mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Nilai Ujian Nasional (2) Home

19 Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011 Nilai UN Jenjang SMA/MA, 2010/2011 Jurusan IPA Jurusan IPS Jurusan Bahasa  Rata-rata nilai UN jenjang SMA pada jurusan IPA dan IPS masih lebih tinggi daripada nilai UN jenjang MA.  Sementara pada jurusan Bahasa, rata-rata nilai UN jenjang MA justru lebih tinggi daripada SMA dengan nilai tertinggi pada penguasaan bahasa asing. Nilai Ujian Nasional (3) 19 Home

20 Nilai UN Jenjang SMK, 2010/2011 Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011  Secara umum, rata-rata nilai UN jenjang SMK mencapai 7,6 dengan nilai tertinggi terdapat pada mata pelajaran kompetensi keahlian. Nilai Ujian Nasional (4) 20 Home

21 21 Skor Test Matematika dan Sains dalam TIMSS 2007 Persentase Siswa Kelas 8 yang Mencapai Benchmark Internasional dalam TIMSS 2007 Sumber : Trends in International Mathematic and Sains Study 2007  Nilai matematika dan sains siswa Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara Asia lain.  # : Mendekati 0 Tantangan : meningkatkan kemampuan kognitif lulusan khususnya matematika dan sains

22 22 Tantangan: Meningkatkan karakter dan soft-skills lulusan.  Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu menumbuhkan jiwa, sikap, serta kemampuan berpikir analitis, berkomunikasi yang efektif, bekerjasama dalam tim, dan kemampuan kewirausahaan.

23 23 Peringkat GCI Indonesia dan Negara Tetangga Global Competitiveness Index/ Indeks Daya Saing Global (Indonesia) Indon esia S inga pore Jep ang Kor ea Mal aysi a Chi na Thai land Pilar 4: Kesehatan dan Pendidikan Dasar Kualitas Pendidikan Dasar Partisipasi Pendidikan Dasar Anggaran Pendidikan Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Partisipasi Pendidikan Menengah Partisipasi Pendidikan Tinggi Kualitas Sistem Pendidikan Kualitas Matematika dan Sains Kualitas Sekolah Manajeman Akses Internet di Sekolah Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pelatihan di Tingkat Lokal Pelatihan Staf Pilar 12: Inovasi Kualitas Lembaga Penelitian Kerjasama Penelitian Industri–PT Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Tek Sumber: World Economic Forum, 2009  Daya saing global Indonesia relatif rendah diantara negara negara ASEAN Tantangan : menigkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di pendidikan tinggi

24 24 Peringkat Indonesia Dalam Global Competitiveness Index, 2010  Daya saing global Indonesia relatif rendah diantara negara-negara ASEAN Tantangan : meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di pendidikan tinggi Sumber: World Economic Forum (WEF), 2010 Global Competitiveness Index Indonesia (44) Singapura (3) Jepang (6) Korea (22) Malays ia (26) Cina (27) Thailand (38) Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Partisipasi Pendidikan Menengah Partisipasi Pendidikan Tinggi Kualitas Sistem Pendidikan Kualitas Matematika dan Sains Kualitas Sekolah Manajeman Akses Internet di Sekolah Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pelatihan di Tingkat Lokal Pelatihan Staf Pilar 12: Inovasi Kualitas Lembaga Penelitian Kerjasama Penelitian Industri– PT Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Teknologi

25 Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index) Countries Basic requirement Efficiency enhancers Innovation and sophistication factors GCI Index GCI Rank. ScoreRankScoreRankScoreRank.ScoreRank. Indonesia4,62604,24514,06374, Singapore6,0515,4915,07105,4833 Japan5,35265,17115,7215,3768 South Korea5,42234,81224,81184, Malaysia5,19334,72244,45254, China5,27304,63294,13314, Thailand4,82484,41393,78494, Source: World Economic Forum, 2010 Note: Number of countries: 139 countries 25

26 Perkembangan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia (Sumber: BPS, Proyeksi 2025 PBB, Target APK) 26

27 27 Tantangan : Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang merata Rata-Rata Prov KALSEL 68,93% % Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Nasional % Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Di KALSEL Rata-Rata Nasional 57,40 % 27 Home c. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata  Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik relatif rendah (sesuai dg UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen pada akhir tahun 2015 semua guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal D4/S1)

28  Distribusi guru yang sangat timpang, sebagian besar masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Sumber: Depdiknas, Perkotaan Perdesaan Daerah terpencil Kelebihan Kekurangan

29  Distribusi guru yang timpang berimplikasi pada rendahnya beban mengajar guru. 29 – Sebagian guru memiliki beban mengajar kurang dari 24 jam mata pelajaran per minggu (persyaratan minimum). Jenjang SD : 24 persen Jenjang SMP : 81 persen Jenjang SMA/ SMK : 81 persen – Isu guru mata pelajaran yang menyebabkan rasio siswa:guru menjadi kecil.

30  Rasio siswa guru di Indonesia paling rendah di antara Negara EAP (East Asia Pasific) 30 – Rata-rata rasio siswa:guru di Negara EAP adalah sekitar 31:1 (SD) dan 25:1 (SMP). – U ntuk Indonesia, rasio siswa:guru sekitar 20: 1 (SD) dan 14:1 (SMP). PERBANDINGAN JUMLAH MURID YANG DIAJAR OLEH SEORANG GURU DI BEBERAPA NEGARA Sumber: Depdiknas, Bappenas, dan Bank Dunia, 2009

31  Sebagian besar rasio siswa: guru kurang dari 10: persen SD yang memiliki siswa < 150 mempunyai rasio siswa: guru kurang dari 10:1 40 persen SMP yang memiliki siswa < 300 mempunyai rasio siswa: guru 10:1 Tantangan : Meningkatkan pemerataan distribusi guru.

32 32 Kondisi Ruang Kelas BaikRusak Ringan Rusak Berat SD/MI52,1 %24,9 %23 % SMP/MTs79,9 %14,3 %5,8 % SMA/SMK89,9 %7,4 %2,7 % Sarana dan Prasarana Sekolah PerpustakaanLaboratorium Multimedia Laboratorium IPA Laboratorium IPA Lengkap Laboratorium Komputer SD/MI32 %19 %na SMP/MTs63 %48 %71 %na48 % SMA Negeri80 % na80 %na SMA Swasta60 %50 %55 %na SMK90 %75 %na Kondisi Ruang Kelas Tahun 2007/2008 Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2008 Tantangan: mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Masih banyak ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/berat, dan masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas

33 33 e. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif Pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan masih belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, dan kondisi empiris di lapangan (evidence-based decision making). Pemerintah pusat maupun daerah masih mengalami kendala kapasitas untuk melaksanakan tugas dan peran seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Masih belum selarasnya upaya reformasi pengelolaan pendidikan berkaitan dengan otonomi pendidikan tinggi dengan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan belum berkembang. Tantangan: Meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga; mendorong otonomi perguruan tinggi; dan meningkatkan kemitraan publik dan swasta.

34 34 f. Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud Tantangan: Mewujudkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.  Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan sangat kompleks dan perlu penyederhanaan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik.  penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sangat bervariasi dan belum didukung kerangka konseptual yang utuh serta belum disertai mekanisme peningkatan kualitas yang sistematis.  Dana BOS yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan semua ketentuan dalam SNP.

35 Sasaran Pembangunan Pendidikan: NOINDIKATOR2010SASARAN Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/SDLB/MI/Paket A95,41 %96,0% b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B75,64%76,0% 2Angka Partisipasi Kasar (APK) a. PAUD50,62% *)72,9% a. SMP/MTs/SMPLB/Paket B96,18% *)110,0% b. SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C64,28% *)85,0% c. PT/PTA, termasuk UT18,29% *)30,0% 3Rata-rata Lama Sekolah (tahun)7,928,25 4Angka Partisipasi Sekolah (APS) a tahun98,0%99,85% b tahun86,20%99,56% *) Kondisi tahun

36 PENINGKATAN MUTU GURU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKUALITAS 36

37 37 Isu-isu Kritikal dalam Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:  Pasal 8 menyatakan: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dan …”  Pasal 9 menetapkan bahwa kualifikasi akademik guru adalah Sarjana atau Diploma Empat  Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi dasar, yaitu: Kompetensi Pedagogis Komptensi Kepribadian Kompetensi Profesional Kompetensi Sosial

38 38 KOMPETENSI PENDIDIK Kepribadian Pedagogis Profesional Sosial Mantap & Stabil, Dewasa, Arif, Berwibawa, Akhlak Mulia 1. Norma hukum &sosial, rasa bangga, konsisten fg norma; 2. mandiri & etos kerja; 3. berpengaruh positif & disegani; 4. norma religius & diteladani; 5. jujur Pemahaman peserta didik, peran- cangan, pelaksanaa, & evaluasi pembelajaran, pengemb.PD 1. Aspek potensi peserta didik, 2. teori belajar & pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan merancang pembelj; 3. menata latar & melak- sanakan KBM; 4. asesmen proses dan hasil; dan 5. pengemb akademik & nonakademik Menguasai keilmuan bidang studi; dan langkah kajian kritis pendalam- an isi bidang studi 1. Paham materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari; dan; 2 metode pengem- bangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi Komunikasi & bergaul dgn peserta didik, kolega, dan masyarakat Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, kooperatif

39 39 Program Peningkatan Kualifikasi Guru Peningkatan kualifikasi akademik guru dilakukan secara lebih terencana dengan tetap mengikuti standar akademik yang berlaku, sehingga benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam pengajaran. Bagi guru-guru yang mengikuti program pendidikan reguler dalam rangka peningkatan kualifikasi harus dicarikan guru pengganti, agar proses pembelajaran di sekolah tetap bisa berlangsung dan tidak terganggu. Peningkatan kualifikasi akademik sekaligus dijadikan sebagai mekanisme seleksi alamiah untuk melahirkan guru- guru yang berkualitas, sehingga membawa pengaruh pada peningkatan mutu pendidikan.

40 40 Program Peningkatan Kualifikasi Guru Pemenuhan standar akademik dan seleksi yang ketat penting dilakukan, mengingat program ini membawa konsekuensi pada beban pembiayaan. Beban pembiayaan ini bukan saja untuk mendukung program peningkatan kualifikasi sendiri, tetapi juga kemungkinan penambahan tunjangan seiring dengan meningkatnya kualifikasi akademik guru-guru tersebut. Bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik memiliki hak untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikasi, yang kemudian mendapat hak tunjangan profesi.

41 41 Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4, Perkembangan Jumlah Guru Tersertifikasi, Sumber : Kemendikbud Proyeksi Capaian Home

42 Persentase Tenaga Edukatif Menurut Status Kepegawaian di Jenjang Pendidikan Tinggi, 2009/2010 Sumber: Kemendikbud Persentase Tenaga Edukatif Tetap Menurut Pendidikan Tertinggi, 2009/ Home

43 43 Pengembangan Profesi Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan mencakup: Pemetaan kompetensi tenaga kependidikan Pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kependidikan Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain Pengembangan sistem rekrutmen dan pengendalian tenaga kependidkan Pengembangan sistem karir tenaga kependidikan Pengembangan kemampuan profesional guru bisa juga dilakukan melalui berbagai wadah atau perkumpulan seperti: Pemantapan Kerja Guru (PKG) Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MKGP) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

44 44 Peran LPTK Kapasitas LPTK dalam melaksanakan program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik:  Jumlah guru yang wajib mengikuti program kualifikasi dan sertifikasi dibandingkan kemampuan LPTK (?)  Mengingat program yang bersifat massif, bagaimana masalah pengendalian mutu?  Bagaimana sistem dan pendekatan dalam pelaksanaan program, terutama bagi guru yang bertugas di daerah?  Bagaimana desain pendidikan profesi: kurikulum, metodologi, subject-matter contents? Universitas yang memiliki FKIP? Peran Universitas/Institut non-LPTK?

45 45 Peran LPTK … Dalam upaya meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan reformasi atas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), suatu institusi yang bertanggung jawab dalam menyediakan guru-guru bermutu dan kompeten, sehingga memberi kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Selama ini, kritik yang seringkali muncul adalah LPTK tidak mampu melahirkan guru-guru kompeten yang menguasai mata pelajaran. Lulusan-lulusan LPTK dinilai mahir dalam hal pemahaman metodologi pengajaran, namun kurang canggih dalam penguasaan substansi bahan-ajar. Dalam konteks demikian, reformasi LTPK perlu diarahkan pada pengembangan program akademik dan pembaruan kurikulum, yang mendukung upaya peningkatan kompetensi pengajaran.

46 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 1.Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata:  Penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua;  Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS;  Perbaikan gizi siswa SD/MI melalui PMT-AS;  Peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan;  Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan. 2.Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah:  Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non- formal;  Rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK/ MA/sederajat;  Peningkatan kualitas pendidikan menengah;  Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan 46

47 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 3.Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi:  Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi;  Penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi;  Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana;  Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3. 4.Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan:  Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru;  Peningkatan kompetensi guru. 5.Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan informal:  Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal. 6.Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional:  percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional 47

48 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 7.Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa:  Sosialisasi, edukasi dan internalisasi nilai budaya ke dalam proses pembelajaran.  Peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek, dan seni. 8.Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan:  Peningkatan jumlah dan kapasitas guru dan kapasitas penyelenggara;  Pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan sesuai SNP. 9.Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan:  Peningkatan keberaksaraan penduduk;  Pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca. 48

49 TERIMA KASIH 49


Download ppt "PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. Direktur Agama dan Pendidikan BAPPENAS Disampaikan pada Acara Stadium."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google