Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Lingkungan Hidup Pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon di Indonesia SALAK, 25 NOVEMBER 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Lingkungan Hidup Pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon di Indonesia SALAK, 25 NOVEMBER 2014."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Lingkungan Hidup Pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon di Indonesia SALAK, 25 NOVEMBER 2014

2 Pendahuluan Lapisan ozon dihancurkan oleh bahan perusak ozon (BPO) ketika bahan kimia tersebut dilepaskan ke atmosfer dan kemudian bereaksi dengan molekul- molekul ozon. Peningkatan radiasi ultraviolet yang mencapai bumi akibat penipisan ozon dapat mengakibatkan dampak besar pada kehidupan dan alam, termasuk kanker kulit dan katarak dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Hal ini juga dapat merusak kehidupan tumbuhan di darat, termasuk tanaman, dan ekosistem perairan, mis. fitoplanton.

3  O ZON : Ozon dijumpai di dua wilayah atmosfer: 1.Lapisan Troposfer: terdapat ± 10% ozon (Troposfer: wilayah atmosfer paling dekat permukaan Bumi, dari permukaan bumi hingga ketinggian km). 2. Lapisan Stratosfer: terdapat ± 90% ozon (Stratosfer: wilayah atmosfer dari puncak troposfer hingga ketinggian 50 km)  Keberadaan ozon di stratosfer sering kali disebut lapisan ozon.  O ZON : Ozon dijumpai di dua wilayah atmosfer: 1.Lapisan Troposfer: terdapat ± 10% ozon (Troposfer: wilayah atmosfer paling dekat permukaan Bumi, dari permukaan bumi hingga ketinggian km). 2. Lapisan Stratosfer: terdapat ± 90% ozon (Stratosfer: wilayah atmosfer dari puncak troposfer hingga ketinggian 50 km)  Keberadaan ozon di stratosfer sering kali disebut lapisan ozon. Gas secara alami terdapat di atmosfer Masing-masing molekul ozon terdiri dari tiga buah atom oksigen, dinyatakan sebagai O 3 Gas secara alami terdapat di atmosfer Masing-masing molekul ozon terdiri dari tiga buah atom oksigen, dinyatakan sebagai O 3

4 Lapisan Atmosfer Bumi

5 Proses Rusaknya Ozon oleh CFC

6 Proses Pembentukan Ozon

7

8 (Map courtesy NOAA Environmental Visualization Lab) Red area over Russia and Scandinavia indicates low ozone coverage.

9

10 HCFC dan HFC mempunyai nilai GWP sehingga dapat memberikan kontribusi thdp pemanasan global Perlindungan Lapisan Ozon: Pemanasan Global : - Diatur dalam Montreal Protocol - Yang merusak lapisan ozon  Clorin  Bromin - HFC sebagai pengganti HCFC - BPO dinilai oleh ODP - Diatur dalam Kyoto Protocol - Gas yang termasuk GRK : Karbondioksida (CO 2 ) Dinitroksida (N 2 O) Metana (CH4) Hidroflurokarbon ( HFC) Sulfurheksaflurosida SF6) Perflurokarbon (PFC) - GWP

11

12 Sifat-sifat Refrigeran

13 “ Menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya radiasi ultraviolet matahari terutama UV-B yang mampu mencapai permukaan bumi” UNEP PERMASALAHAN DAN DAMPAK

14 Dampak penipisan lapisan ozon Sinar ultra ungu intensitas tinggi yang sampai ke permukaan bumi akibat rusaknya lapisan ozon dapat menyebabkan katarak mata KATARAK MATA Rusaknya lapisan ozon sangat mungkin menyebabkan kanker kulit KANKER KULIT Di Punta Arenas, Chili terjadi peningkatan kasus kanker kulit sebesar 66%selama PENURUNAN IMMUNITAS TUBUH Adanya sinar ultra ungu intensitas tinggi akan menyebabkan penurunan immunitas (daya tahan) tubuh manusia sehingga mudah terserang penyakit

15 Bahan Perusak Ozon (BPO) Chlorofluorocarbons (CFCs) Hydrochlorofluorocarbons (HCFC) Halon Carbon tetrachloride (CTC) Methyl chloroform (TCA) Methyl bromide (Mebr)

16 BPO dan Penggantinya

17 Sebagai pendingin: CFC-12, HCFC-22, HCFC-123

18 Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

19 Personal Care / Cosmetic Home Insecticide Automotive Care Home Care / Sanitary Industrial Maintenance Special Occation Paint Spray & Additive Pharmaceutical (MDI) Sebagai propelan: CFC-12

20 Sebagai blowing agent : CFC-11, HCFC -141b

21 Sebagai insulasi

22 Halon 1211 Halon 1301 Halon, HCFC-123

23 Sebagai pengembang tembakau: CFC

24 CFC, HCFC, TCA, CTC

25 Metil Bromida

26

27 Kebijakan nasional Perlindungan Lapisan Ozon”

28 Landasan Hukum Nasional 1. Keputusan Presiden No. 23 tahun 1992 Ratifikasi Konvensi Wina, Protokol Montreal dan Amandemen London 2. Keputusan Presiden No. 92 Tahun 1998 Ratifikasi amandemen Kopenhagen 3. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2005 Ratifikasi amandemen Beijing 4. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2005 Ratifikasi amandemen Montreal

29 Kewajiban Para Pihak Kewajiban utama: Memenuhi jadwal pembekuan dan penghapusan BPO Menerapkan tindakan pengawasan BPO Pelaporan data produksi dan konsumsi Definisi : Konsumsi = (Produksi + Impor) – Ekspor

30 Peraturan Menteri Perdagangan No 3/M-Dag/Per/01/2012 Tentang Ketentuan Impor BPO 1.Larangan impor BPO jenis Carbon Tetraklorida (CTC), Methyl Chloroform (TCA), Halon, CFC (termasuk R-500 dan R-502) dan Metil Bromida untuk non-karantina dan pra-pengapalan (QPS) 2.BPO yang masih diperkenankan diimpor adalah HCFC dan MBr untuk aplikasi QPS 3.Pengaturan impor HCFC  Impor hanya boleh dilakukan oleh Importir Terdaftar dan/atau Importir Produsen  Pengakuan IT / Penunjukan IP diberikan Kementerian Perdagangan atas rekomendasi dari KLH dan Kementerian Perindustrian  Kewajiban verifikasi/penelusuran teknis impor di negara asal muat barang (sebelum barang dikapalkan) 4.Pembatasan pintu masuk BPO:  Belawan, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Sukarno Hatta (Makassar) dan Batu Ampar (Khusus IP-BPO)

31 Peraturan Menteri Perindustrian: No 33/M-Ind/Per/4/2007 Larangan memproduksi BPO Dilarang menggunakan BPO yang telah dihentikan impornya pada produksi:  Air Conditioning yang digunakan dalam ruangan dan kendaraan bermotor,  lemari es rumah tangga,  pemadam api  Foam  Mesin pendingin  Aerosol Mulai 1 Juli 2008, BPO hanya boleh untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan (servicing) CFC dan Halon yang didaur ulang boleh dipergunakan untuk pemeliharaan barang yang sistem kerjanya menggunakan CFC atau Halon  Pengaturan lebih lanjut pengelolaan Halon (hanya untuk kebutuhan critical use) Barang baru yang menggunakan bahan non-BPO wajib menggunakan logo

32 Peraturan Menteri Negara LH No. 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelakanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi  Teknisi yang akan melakukan retrofit dan recycle wajib memiliki sertifikat kompetensi  Bengkel yang mempunyai teknisi bersertifikat wajib registrasi ke KLH  Sertifikat Kompetensi diperoleh setelah mengikuti Uji Kompetensi  Lembaga Pelatihan harus memenuhi persyaratan mutu  Dilarang melepas refrigeran jenis CFC dan HCFC ke atmosfer  Menyediakan informasi publik mengenai registrasi perusahaan/bengkel servis

33 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35/2009 tentang Pengelolaan Halon Halon hanya dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran (tidak untuk pelatihan pemadaman kebakaran) Setiap orang yang memiliki Halon wajib menyimpan, mencatat, melaporkan kepemilikan halon. Menyusun rencana penghapusan penggunaan Halon, melaporkan dan memelihara sistem dan peralatan agar tidak terjadi kebocoran Halon yang diambil dari sistem terpasang/tabung harus dipulihkan kualitasnya dan dilaksanakan oleh Bank Halon

34 Jenis Halon : Jenis Halon : Halon 1211 Bromoklorodiflorometana ( CF 2 ClBr) Halon 1301 Bromotriflorometana (CF 3 Br)

35 Penggunaan Halon : Bidang pertahanan dan kemanan Bidang penerbangan Bidang Instalasi Nuklir Bidang Industri Petrokimia Bidang Industri minyak dan gas Objek vital yang ditetapkan oleh yang berwenang

36

37 MESIN DAUR ULANG CFC Service AC MOBIL Servis Refrigerasi Domestik/Komersial

38 Fasilitas Destruksi di Indonesia Pengembangan fasilitas dilakukan oleh PT HOLCIM dengan bantuan teknis dari Pemerintah Jepang

39 Rencana Ke Depan Penghapusan HCFC Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

40 HCFC Phase-out Management Plan - HPMP Decision XIX/6: “ Article 5 Parties to have completed the accelerated phase- out of production and consumption in 2030, on the basis of the following reduction steps: 40 By 2015 of 10% By 2020 of 35% By 2025 of 67.5% While allowing for servicing an annual average of 2.5% during the period

41 Respon Pemerintah Indonesia dalam penghapusan HCFC Bekerjasama dengan pemangku kepentingan: instansi pemerintah terkait, industri pengguna HCFC, asosiasi industri, perguruan tinggi dan pakar Membentuk Technical Working Group:  TWG 1: AC  TWG 2: Refrigerasi  TWG 3: Foam  TWG 4: Pemadam Kebakaran Menyusun strategi penghapusan HCFC tahap pertama yang dituangkan dalam HPMP

42 HCFC Phase-Out Management Plan /HPMP (Rencana Pengelolaan Penghapusan HCFC) Indonesia HPMP Indonesia telah disetujui oleh Executive Committee Multilateral Fund Protokol Montreal pada pertemuan ke-64 Implementasi HPMP 2011 – 2018 dengan komponen kegiatan:  alih teknologi dari HCFC menjadi non-HCFC  pengembangan kebijakan dan regulasi  peningkatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan Implementasi tahap pertama bagi industri manufaktur pengguna HCFC (sektor AC, refrigerasi dan foam) Tahap kedua akan disusun rencana penghapusan HCFC pada sektor servicing

43 43 Program Penghapusan HCFC

44

45 Karateristik RefrigerantHCFC-22R-410AHFC-32HC-290a FlammableNo Yes GWP17802,

46 Sumber: Ojala, R Foam Expert, Finland Chemical ClassSubstanceODP (R11=1)GWP 100 yrs CFCsR HCFCsR-141b HFCs245fa mfc0900 Hydrocarbonsc-pentane011 i-pentane011 n-pentane011 OtherWater (CO 2 )01

47 Tidak merupakan Bahan Perusak Ozon (BPO) Nilai GWP (Global Warming Potential) rendah Aspek safety dalam penanganan refrigeran yang mudah terbakar Ketersediaan teknologi di pasaran Alternatif teknologi pengganti HCFC yang disetujui oleh MLF Protokol Montreal untuk HPMP Indonesia Alternatif teknologi pengganti HCFC yang disetujui oleh MLF Protokol Montreal untuk HPMP Indonesia

48 Regulasi Terkait Pelaksanaan Penghapusan HCFC

49 1. Pembatasan impor HCFC melalui penetapan kuota nasional 2. Pelarangan penggunaan HCFC-22 di industri manufaktur dan atau perakitan (assembly) Refrigerasi dan AC sejak 1 Januari Pelarangan penggunaan HCFC-141b sebagai blowing agent untuk busa insulasi pada peralatan refrigerasi sejak 1 Januari Pelarangan penggunaan HCFC-141b sebagai blowing agent untuk manufakturproduk refrigerasi domestik, freezer, thermoware, refrigerated trucks dan integral skin sejak 1 Januari Pelarangan impor barang yang berbasis HCFC-22 (baik yang berisi maupun tidak berisi HCFC-22) sejak 1 Januari

50 Penetapan kuota nasional impor HCFC : Overall Framework for Compliance * Based on actual A7 data reporting and calculated HCFC consumption baseline ** Indonesia can still submit HPMP Stage-II in 2015 for compliance with future targets 50 Dasar penetapan kuota nasional impor HCFC : Target Konsumsi Nasional (Agreement between GOI and MLF) Penetapan kuota impor HCFC dimulai sejak tahun 2012

51 Dasar Pembagian Kuota Nasional tiap Importir Kuota nasional dibagi kepada seluruh IT/IP yang aktif melakukan impor selama 3 tahun terakhir (kesepakatan rapat KLH, Kemendag, dan Kemenperin) Jumlah kuota untuk masing-masing importir dialokasikan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi laporan realisasi impor IT/IP selama 3 tahun terakhir Kuota didistribusikan kepada :  20 Importir Terdaftar  11 Importir Produsen Distribusi kuota tiap IT/IP ditentukan oleh Kementerian Perindustrian 51

52 Regulasi: Pelarangan penggunaan HCFC di industri manufaktur Regulasi akan diberlakukan mulai 1 Januari 2015 Tujuan regulasi:  Menurunkan kebutuhan impor HCFC Indonesia  mencapai target penghapusan HCFC yang ditetapkan Protokol Montreal  Pelaksanaan alih teknologi HCFC menjadi non-HCFC Berkontribusi dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca Indonesia sesuai target Pemerintah Indonesia 52

53 Regulasi: Pelarangan impor barang yang mengandung HCFC Regulasi akan diberlakukan mulai 1 Januari 2015 Tujuan regulasi:  Mengendalikan kebutuhan HCFC yang tinggi guna keperluan perawatan barang yang mengandung HCFC di masa mendatang  Menghindari Indonesia sebagai tempat pembuangan barang yang mengandung HCFC dari negara lain 53

54 54 Membentuk tim teknis PLO daerah Melakukan program PLO melalui prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui: Surat Menteri Dalam Negeri No /4358/SJ tahun 2010 kepada seluruh kepala pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota dan DPRD Melakukan pengawasan pemasukan BPO yang telah dihentikan importasinya Melakukan penegakan hukum Pengawasan penggunaan BPO Menetapkan peraturan daerah mengenai retrofit/recycle refrigerant

55 Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Gedung A, Lantai 6, Kebon Nanas, Jakarta Timur Telp. (021) Fax.: (021) Website : 55


Download ppt "Kementerian Lingkungan Hidup Pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon di Indonesia SALAK, 25 NOVEMBER 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google