Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Presentasi berjudul: "Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAHAN AJAR DI SUSUN OLEH : TIM DOSEN KEWARGANEGARAAN

2 Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi
Pasal 37 ayat 2 UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat: 1. Pendidikan agama 2. Pendidikan kewarganegaraan 3. Bahasa Sebelum peraturan pemerintah keluar, maka keputusan menteri Pendidikan nasioanl No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan No.045/U/ 2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Menurut ketentuan ini, Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Aktualisasi dari pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmuan professional, sekaligus Warga Negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme).

3 IDENTITAS NASIONAL Garuda pancasila
Garuda pancasila menunjukkan jiwa yang dinamis dan optimis. Lambang garuda pancasila terdiri atas tiga bagian: a. Burung garuda yang berdiri tegak mengembangkan sayapnya kekiri dan kekanan, kepala menoleh tegak ke kanan bermakna: - Garuda diambil dari peradaban Indonesia. Melambangkan kekuatan ,kekuasaan, kesetiaan, perjuangan. - garuda menoleh kekanan melambangkan kebaikan, optimis,langkah mujur. - Sayap masing-masing berjumlah 17 helai. Berarti tanggal 17. Bulu ekor berjumlah 8 berarti bulan agustus.Bulu sisik pada bagian berutu berjumlah 19 dan dileher berjumlah 45 berati tahun 1945.

4 b. Perisai berbentuk jantung, tergantung dengan rantai paada leher garuda. Perisai terbagi dalam lima ruangan . tiap-tiap ruangan terlukis lambing sila-sila pancasila. Bermakna: - Perisai melambangkan perlindungan - Garis melintang ditengah perisai melukiskan garis khatulistiwa - lima lukisan(nurcahya,rantai bermata bulat dan persegi,pohon beringin, kepala benteng dan padi dan kapas) didalam perisai melambangkan sila pancasila c. seloka/ semboyan tertulis pada pita yang dicengkram garuda berbunyi bhineka tunggal ika. Bermakna: - seloka dipetik dari buku sutasoma yang ditulis oleh mpu Tantular dikerajaan Majapahit. Secara harafiah berarti beda itu, satu itu. Bhineka berasal dari bahasa sansekerta dari bhina yang berarti beda, ika berarti itu. Tunggal ika berarti satu itu.

5 WARGANEGARA : WARGA SUATU NEGARA YANG
DITETAPKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN : HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA YANG MENGAKIBATKAN ADANYAHAK DAN KEWAJIBAN DARI KEDUA BELAH PIHAK PEWARGANEGARAAN : TATACARA BAGI ORANG ASING UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN MELALUI PERMOHONAN ASAS KEWARGANEGARAAN : 1. IUS SANGUIS (LAW OF THE BLOOD) 2. IUS SOLI (LAW OF THE SOIL

6 WARGANEGARA INDONESIA :
WARGANEGARA INDONESIA : * YANG MENJADI WARGANEGARA INDONESIA ADALAH BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA ASING YANG DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI WARGANEGARA * KEWARGANEGARAAN INDONESIA HANYA DAPAT DIPEROLEH BERDASARKAN PERSYARATAN YAN BERDASARKAN UU KEWARGANEGARAAN ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIA : 1. IUS SANGUINIS 2. IUS SOLI SECARA TERBATAS 3. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL 4. ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

7 IUS SANGUINIS : 1. AYAH DAN IBU WARGANEGARA INDONESIA 2
IUS SANGUINIS : 1. AYAH DAN IBU WARGANEGARA INDONESIA 2. AYAH WARGANEGARA INDONESIA, IBU ASING 3. IBU WARGANEGARA INDONESIA, AYAH ASING 4. IBU WARGANEGARA INDONESIA, AYAH TAK PUNYA KEWARGANEGARAAN 5. ANAK DARI IBU INDONESIA DILUAR PERKAWINAN YANG SAH 6. ANAK IBU WNA, DIAKUI AYAH INDONESIA SEBELUM UMUR 18 TH IUS SOLI TERBATAS : 1. LAHIR DI INDONESIA TIDAK JELAS STATUS KEWARGANEGARAAN ORTU 2. LAHIR DI INDONESIA, ORTUNYA TIDAK DIKETAHUI 3. LAHIR DI INDONESIA ORTUNYA TIDAK PUNYA KEWARGANEGARAAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS : 1. ANAK LAHIR DI LUAR INDONESIA, DARI ORTU INDONESIA, NEGARA TEMPAT KELAHIRAN MEMBERI KEWARGANEGARAAN ANAK TSB 2. ANAK WNI, DILUAR PERKAWINAN SYAH, BELUM 18TH, BELUM KAWIN DIAKUI AYAHNYA YANG BERWARGANEGARA ASING 3. ANAK WNI, BELUM 5TH, DIANGKAT SECARA SAH SEBAGAI ANAK OLEH WNA. *HANYA SAMPAI 18TH/SUDAH KAWIN

8 Negara * HAROLD J LASKI :
DEFINISI NEGARA Negara * HAROLD J LASKI : - NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANGT DIINTEGRASIKAN KARENA MEMPUNYAI WEWENANG YANG BERSIFAT MEMAKSA DAN YANG SECARA SAH LEBIH AGUNG DARIPADA INDIVIDU ATAU KELOMPOK YANG MERUPAKAN BAGIAN MASYARAKAT * ROBERT M Mc. IVER : - NEGARA ADALAH SUATU ASOSIASI YANG MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN DALAM SUATU MASYARAKAT DI SUATU WILAYAH DENGAN BERDASARKAN SISTIM HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH SUATU PEMERINTAH YANG UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIBERI KEKUASAAN MEMAKSA. DEFINISI UMUM : NEGARA ADALAH SUATU DAERAH TERITORIAL YANG RAKYATNYA DIPERINTAH (GOVERNED) OLEH SEJUMLAH PEJABAT, DAN YANG BERHASIL MENUNTUT DARI WARGANEGARA KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MELALUI PENGUASAAN YANG MONOPOLIS DAN SYAH

9 SIFAT NEGARA * MEMAKSA - AGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITAATI (TERTIB) - MEMAKAI KEKERASAN FISIK SECARA LEGAL * MONOPOLI - MENETAPKAN TUJUAN BERSAMA MASYARAKAT - SUATU ALIRAN YANG BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN BERSAMA DILARANG * MENCAKUP SEMUA - SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKU UNTUK SEMUA - MENCEGAH PEMBIARAN SESEORANG/ KELOMPOK BERADA DI LUAR RUANG LINGKUP AKTIVITAS NEGARA

10 UNSUR NEGARA 1. WILAYAH DARAT, LAUT, UDARA 2. RAKYAT/PENDUDUK SEKUMPULAN ORANG YANG TELAH SADAR BERNEGARA DAN MENEMPATI WILAYAH TERTENTU 3. PEMERINTAH BADAN YANG BERFUNGSI DAN MENGURUS NEGARA 4. KEDAULATAN * WEWENANG/ KEKUASAAN TERTINGGI UNTUK MEMBUAT UNDANG-UNDANG DAN MELAKSANAKANNYA DENGAN BERBAGAI CARA (INTERNAL SOUVEREIGNITY) * EXTERNAL SOUVEREIGNITY 5. PENGAKUAN INTERNASIONAL UNSUR SEKUNDER

11 TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA
TUJUAN NEGARA ◊ ROGER H. SOLTAU - MEMUNGKINKAN RAKYATNYA BERKEMBANG SERTA MENYELENGGARAKAN DAYA CIPTANYA SEBEBAS MUNGKIN ◊ HAROLD J LASKI - MENCIPTAKAN KEADAAN DIMANA RAKYATNYA DAPAT MENCAPAI TERKABULNYA KEINGINAN MEREKA SECARA MAKSIMAL ◊ PEMBUKAAN UUD 1945 - MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA - MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM - MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA - IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNI YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL

12 FUNGSI NEGARA 1. MELAKSANAKAN PENERTIBAN (LAW AND ORDER)
* CAPAI TUJUAN BERSAMA * CEGAH KONFLIK * STABILISATOR 2. MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYATNYA * NEGARA SEJAK ABAD KE-20 3. PERTAHANAN * MENGHADAPI INVASI NEGARA LAIN 4. MENEGAKKAN KEADILAN * MELALUI BADAN PERADILAN

13 TERJADINYA NEGARA 1. TEORI KENYATAAN * KENYATAAN – SYARAT TERTENTU – NEGARA TIMBUL 2. TEORI KETUHANAN 3. TEORI PERJANJIAN 4. TEORI PENAKLUKAN * KELOMPOK MENAKLUKAN KELOMPOK LAIN (PEMBERONTAKAN, REVOLUSI, PELEBURAN) 5. TEORI KEKUATAN * KELOMPOK KUAT MENAKLUKAN – MEMBUAT HUKUM 6. TEORI GARIS KETURUNAN * PERKEMBANGAN KELUARGA MENJADI BESAR – NEGARA 7. TEORI ORGANIS * NEGARA DIANALOGIKAN SEBAGAI MANUSIA (PEM:TULANG, UU:SYARAF, KEP.NEGARA:KEPALA, MASYARAKAT:DAGING) * NEGARA: LAHIR, TUMBUH, MATI 8. TEORI ALAMIAH 9. TEORI FILOSOFIS * RENUNGAN FILOSOFIS MEMANG SELAYAKNYA NEGARA ITU ADA 10. TEORI HISTORIS * NEGARA/ LEMBAGA NEGARA TUMBUH SECARA EVOLUSIONER, TIDAK DENGAN SENGAJA

14 PANCASILA

15

16 Inti sila-sila Pancasila meliputi:
Tuhan, yaitu sebagai kausa prima Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

17 Sajarah pancasila 1 juni 1945
. Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya: Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

18 Rumusan penetapan pancasila
Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945 Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar – tanggal 18 Agustus 1945 Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949 Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950 Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

19 G30SPKI Apa yg dimaksud dengan G30spki? 1965
Mengapa 1 okt = hari kesaktian pancasila

20 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
Pengertian Ideologi Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.

21 Pengertian pancasila Pengertian Filsafat Pancasila Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

22 TUJUAN SERTA FUNGSI PANCASILA
Lihat kembali pada difinisi pancasila yaitu sebagai landasan dasar NKRI. Dan dapat dilihat pada pembukaan uud 1945 memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

23 HAK ASASI MANUSIA

24 HAM Hak asasi manusia? HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun

25 MACAM-MACAM HAM 6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
1. Hak asasi pribadi / personal Right 2. Hak asasi politik / Political Right 3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right 4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths 5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Right 6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right

26 PERBUATAN YG MELANGGAR HAM
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsungataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani,pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang ataudari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga

27 Pelanggaran HAM Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang

28 Komnas HAM Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

29 Tujuan komnas HAM mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia

30 DEMOKRASI

31 (GOVERNMENT/ RULE BY PEOPLE)
DEMOS KRATOS (GOVERNMENT/ RULE BY PEOPLE) DEMOKRASI KONSTITUSIONAL : CIRI : -PEMBATASAN KEKUASAAN -PEMBATASAN DENGAN KONSTITUSI -TIDAK SEWENANG-WENANG KEPADA WARGANEGARA. CONSTITUSIONAL GOVERNMENT LIMITED GOVERNMENT RESTRAINED GOVERNMENT MENGGAPA PERLU PEMBATASAN KEKUASAAN : -JAMIN HAK-HAK WARGANEGARA AGAR KEKUASAAN TIDAK DIMONOPOLI.

32 SETIAP NEGARA MEMPUNYAI KHAS/ CIRI-CIRI KEDAULATAN RAKYAT ATAU DEMOKRASINYA DISEBABKAN : - kebudayaan; - sejarah; - pandangan hidup dan; - apa yg ingin dicapainya Negara indonesia memiliki sistem demokrasi pancasila yang asli lahir dari bangsa indonesia

33 Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan
Pemerintahan Monarki: a. monarki mutlak; b. monarki konstitusional; c. monarki parlementer. Pemerintahan republik

34 KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN
Menurut teori trias politica Oleh Jhon Locke Legilslatif Eksekutif Federatif Yudikatif Menurut montesque

35 Sistem Pemerintahan Negara
Pemerintahan diktator Pemerintahan parlementer Pemerintahan presidensil Pemerintahan campuran

36 SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI
ABAD KE 6-SM : YUNANI----DIRECT DEMOCRACY ROMAWI DIKALAHKAN SUKU-SUKU BANGSA EROPA BARAT DEMOKRASI YUNANI LENYAP DIGANTI FEODALISME. STRUKTUR SOSIAL FEODAL : PIMPINAN AGAMA BANGSAWAN RAKYAT JELATA TIMBUL PERLAWANAN RENAISANCE : KEMBALINYA KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN YUNANI REFORMASI : MELEPASKAN DIRI DARI KEKANGAN PENGUASA AGAMA. TEORI KONTRAK SOSIAL : HUBUNGAN RAJA RAKYAT BERDASARKAN PERJANJIAN SOSIAL KONSEP BARU : *KEBEBASAN AGAMA. *PEMISAHAN AGAMA DAN NEGARA. *MANUSIA PUNYA HAK POLITIK (TIDAK BOLEH DIGANGGU GUGAT).

37 DEMOKRASI S/D ABAD XIX HANYA MENCAKUP DEMOKRASI PoLITIK
PEMBATASAN KEKUASAAN INI DISEBUT RECHTSSTAAT (ALIRAN KONTINENTAL) : IMMANUEL KANT, YULIUS STAHL. UNSUR-UNSUR : *HAK MANUSIA. *PEMISAHAN/ PEMBAGIAN KEKUASAAN UNTUK MENJAMIN HAK ITU. *PERADILAN ADMINISTRASI DALAM PERSELISIHAN. RULE OF LAW (ANGLO SAXON) A.V.DICEY. UNSUR-UNSUR : *SUPREMASI HUKUM (KEKUASAAN TIDAK SEWENANG-WENANG, DI HUKUM HANYA KALAU MELANGGAR HUKUM). *PERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM. *HAK-HAK MANUSIA TERJAMIN OLEH UUD/UU SERTA KEPUTUSAN PENGADILAN. DEMOKRASI S/D ABAD XIX HANYA MENCAKUP DEMOKRASI PoLITIK

38 INTERNATIONAL COMMISION OF YURIST
(BANGKOK 1965) RULE OF LAW DIPERLUAS : DISAMPING HAK POLITIK, HAK SOSIAL EKONOMI DIAKUI. DIBENTUK STANDAR DASAR SOSIAL EKONOMI. PEMYELESAIAN MASALAH KELAPARAN, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN. PEMERINTAH BERTUGAS MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI. DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM HAK INDIVIDU TERTENTU TAK TERELAKKAN. SYARAT DASAR TERSELENGGARANYA RULE OF LAW : * PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL. * BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK. * PEMILU YANG BEBAS. * KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT. * KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BEROPOSISI. * PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.

39 DEMOKRASI INDONESIA PRINSIP : *PERSAMAAN
*KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN. *KEBEBASAN YANG BERTANGGUNG JAWAB. *MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT. *MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. *MENGUTAMAKAN PERSATUAN NASIONAL DAN KEKELUARGAAN. UNSUR-UNSUR PENTING DALAM DEMOKRASI : -KETERLIBATAN WARGANEGARA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN POLITIK. -TINGKAT PERSAMAAN TERTENTU DIANTARA WARGANEGARA. -TINGKAT KEBEBASAN ATAU KEMERDEKAAN TERTENTU YANG DIAKUI DAN DIBERLAKUKAN BAGI WARGANEGARA. -SUATU SISTEM PERWAKILAN. -SISTEM PEMILAHAN KEKUASAAN.

40 DEMOKRASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
KONSEP KEKUASAAN : 1. KEKUASAAN DI TANGAN RAKYAT. * PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IV. “ MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UUD NEGARA RI YANG BERKEDAULATAN RAKTYAT “. * PASAL 1 AYAT (2) 2. PEMBAGIAN KEKUASAAN. * KEKUASAAN TERTINGGI DI TANGAN RAKYAT. * KEKUASAAN EKSEKUTIF (PRESIDEN). * KEKUASAAN YUDIKATIF (MA DAN MK). * KEKUASAAN LEGISLATIF (DPR DAN PRESIDEN). * KEKUASAAN INSPEKTIF (BPK DAN DPR).0 PENGAMBILAN KEPUTUSAN : *SILA KE-4 : PERMUSYAWARATAN. *PASAL 2 AYAT (3) : SUARA TERBANYAK. ASAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN : *MUSYAWARAH MUFAKAT. BILA MUFAKAT TIDAK TERCAPAI : SUARA TERBANYAK.

41 KONSEP PENGAWASAN KONSEP PARTISIPASI
DPR MEMPUNYAI FUNGSI ANGGARAN. DPR PEMEGANG SEPENUHNYA KEKUASAAN LEGISLATIF. DPR MENGAWASI PEMERINTAH MELALUI KEWENANGANNYA SEBAGAI BADAN LEGISLATIF : HAK INTERPELASI. HAK ANGKET. HAK USUL/ PENDAPAT. BPK KONSEP PARTISIPASI PASAL : PERSAMAAN KEDUDUKAN HUKUM. PASAL : KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL. PASAL 27&28 : HAK DAN KEWAJIBAN BELANEGARA DAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA. PASAL : DEMOKRASI EKONOMI. PARTISIPASI RAKYAT MENCAKUP SELURUH ASPEK KEHIDUPAN DAN TERBUKA BAGI SELURUH WARGANEGARA.

42 CONSTITUTI

43 Istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu:
Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (Loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara.

44 FUNGSI KONSTITUSI Fungsi Konstitusi menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme; memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah; sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara;

45 Struktur ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945
MPR PRESIDEN /WAPRES DPR BPK MAHKAMAH AGUNG DPA Sesudah : MAHKAMAH AGUNG MPR PRESIDEN /WAPRES DPR BPK DPA

46 Formil dan materiil : Flexibel dan rigid : SIFAT KONSTITUSI
Formil berarti tertulis. Materiil nya berisikan hal-hal pokok nya saja bagi rakyat dan pemerintah. Flexibel dan rigid : Rigid berarti kaku/keras/solid untuk dilakukan perubahan berbeda dengan per-UU-an biasa yang flexibel

47 Metode Perubahan konstitusi :
Referendum, perubahan ditentukan oleh rakyat Konvensi ketatanegaraan, perubahan berdasarkan sistem ketatanegaraan

48 Pertemuan ke-6 Ilmu Negara Umum (Algemeine Staatlehre)
Tujuan Perkuliahan Memberikan pemahaman mengenai pengertian dan asas-asas pokok tentang negara yang secara teori mengantar mahasiswa untuk memahami pendidikan kewarganegaraan

49 Aliran-aliran dalam Ilmu Negara
Plato : konsepsi Polis (negara kota), Tidak ada definisi tegas tentang negara,Plato hanya menggambarkan bentuk negara ideal. negara = jiwa manusia yang mempunyai 3 kemampuan, yaitu : Kehendak ; orang yang mampu memerintah = penguasa akal pikiran ; orang mampu mempertahankan negara = armada tentara Perasaan ; orang biasa yang mensuplai makanan untuk semua = rakyat

50 Teori hakekat Negara Teori Ketuhanan, negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Teori Perjanjian, negara terbentuk karena antara sekelompok manusia yang tadinya masing-masing hidup sendiri-sendiri, diadakan suatu perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kehidupan bersama. Teori Kekuasaan  negara terbentuk oleh orang-orang yang paling kuat dan berkuasa  Teori Kedaulatan  negara terbentuk oleh orang-orang tertentu yang didaulat menjadi penguasa (pemerintah), meliputi :  Teori Kedaulatan Tuhan  Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah berasal dari Tuhan.  Teori Kedaulatan Hukum  Menurut teori ini bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan. Teori Kedaulatan Rakyat  Teori ini berpendapat bahwa rakyatlah yang berdaulat dan mewakili kekuasaannya kepada suatu badan, yaitu pemerintah.  Teori Kedaulatan negara  Teori ini berpendapat bahwa negara merupakan sumber kedaulatan dalam negara yang dibedakan menjadi dua, yaitu terjadinya negara secara primer dan secara sekunder.

51 WAWASAN NUSANTARA

52 *POLA PRILAKU NASIONAL. FALSAFAH NASIONAL/IDEOLOGI WAWASAN NASIONAL
*POLA PIKIR *POLA SIKAP *POLA PRILAKU SISTEM NILAI WAWASAN *POLA PIKIR NASIONAL. *POLA SIKAP NASIONAL. *POLA PRILAKU NASIONAL. FALSAFAH NASIONAL/IDEOLOGI WAWASAN NASIONAL WAWASAN NASIONAL : PANDANGAN SUATU BANGSA TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA DALAM EKSISTENSI YANG SERBA TERHUBUNG DAN PERKEMBANGANNYA DI TENGAH- TENGAH BANGSA LAIN BERDASAR FALSAFAH NASIONALNYA

53 PANDANGAN BANGSA INDONESIA TENTANG DIRINYA
WAWASAN NUSANTARA WAWASAN NASIONAL BANGSA INDONESIA : “PANDANGAN BANGSA INDONESIA TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA DALAM EKSITENSINYA YANG SERBA TERHUBUNG DAN PENGEMBANGANNYA DITENGAH-TENGAH BANGSA LAIN BERDASARKAN PANCASILA”. PANDANGAN BANGSA INDONESIA TENTANG DIRINYA PANCASILA : *PERBEDAAN = KODRATI *SALING MENGHORMATI. *RUKUN TIDAK CHAUVINISTIS. *TIDAK MENGENAL PENINDASAN (MAYORITAS MINORITAS). *KESEJAHTERAAN YANG ADIL. BANGSA INDONESIA PLURALISTIS MULTI DIMENSIONAL. *KELUARGA BESAR BANGSA INDONESIA. *SALING MENGHORMATI. *BERSATU DALAM KERAGAMAN. *DEMOKRATIS. *MENDAMBAKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA. *BAGIAN DARI UMAT MANUSIA.

54 PANDANGAN BANGSA INDONESIA TENTANG LINGKUNGANNYA
PANCASILA : KEBERSAMAAN, KEKELUARGAAN, GOTONG ROYONG LINGKUNGAN HIDUP BANGSA INDONESIA PLURALISTIS MULTIDIMENSIONAL ; LAUTAN+PULAU, KEANEKARAGAMAN IKLIM, FLORA, FAUNA, KANDUNGAN MINERAL. RUANG HIDUP : *MILIK BERSAMA. *DIBANGUN BERSAMA. *DIMANFAATKAN BERSAMA. *DIBELA BERSAMA.

55 KAITAN WAWASAN NASIONAL
IDEOLOGI BANGSA (PANCASILA) IDENTITAS NASIONAL PERANAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA DEMOKRASI HAK ASASI MANUSIA WAWASAN NASIONAL (WAWASAN NUSANTARA) KETAHANAN NASIONAL KONSEP KE-WILAYAHAN PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP KONSEP EKONOMI KONSEP KETUHANAN KONSEP KEBUDAYAAN

56 NILAI POKOK WAWASAN NUSANTARA ADALAH PERSATUAN KESATUAN
KEWILAYAHAN : 1. KEBULATAN WILNAS = SATU KESATUAN WILAYAH, WADAH RUANG HIDUP DAN KESATUAN WILAYAH KEDAULATAN SELURUH BANGSA INDONESIA.. 2. SATU KESATUAN BANGSA. 3. SATU TUJUAN DAN TEKAD PERJUANGAN. 4. SATU KESATUAN HUKUM. B. SATU KESATUAN SOSIAL BUDAYA. 1. SATU KEPRIBADIAN NASIONAL. 2. KEBUDAYAAN INDONESIA ADALAH SATU, CORAK RAGAM BUDAYA = KEKAYAAN BUDAYA BANGSA. 3. TINGKAT KEMAJUAN BANGSA. C. SATU KESATUAN EKONOMI. 1. KEKAYAAN NASIONAL (EFEKTIF/POTENSIAL) = MORAL DAN MILIK BERSAMA BANGSA. 2. TINGKAT PERKEMBANGAN EKONOMI MERATA TANPA MENINGGALKAN CIRI KHAS DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI. D. SATU KESATUAN HANKAM. 1. MASALAH PERTAHANAN KEAMANAN ADALAH MASALAH SELURUH RAKYAT. 2. TIAP WARGANEGARA BERHAK DAN WAJIB TURUT SERTA DALAM BELA NEGARA DAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA. 3. ANCAMAN PADA SATU BAGIAN WILAYAH, MERUPAKAN ANCAMAN BAGI SELURUH BANGSA INDONESIA. 4. SETIAP WILAYAH MERUPAKAN TUMPUAN PERLAWANAN.

57 E. SATU KONSEP KETUHANAN.
SALING MENGHORMATI ANTAR UMAT BERAGAMA; TIDAK MEMBEDAKAN ANTAR UMAT; MENJADI CORAK BANGSA DAN SEBAGAI PEMERSATU F. LINGKUNGAN HIDUP 1. MENJAGA KELESTARIAN 2. PENCEMARAN LINGKUNGAN 3. KEBERSIHAN

58 TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
ARAH KE DALAM : MEWUJUDKAN KESATUAN SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN BANGSA, BAIK ALAMIAH MAUPUN SOSIAL. ARAH KELUAR : TERCIPTANYA PERDAMAIAN/KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL. PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL PANCASILA LANDASAN IDIIL UUD ’45 LANDASAN KONSTITUSI WASANTRA LANDASAN VISIONAL TANNAS LANDASAN KONSEPTIONAL GBHN/ RPJMN LANDASAN OPERASIONAL

59 konsep kewilayahan

60 ● PERKEMBANGAN HUKUM LAUT.
KONSEP KEWILAYAHAN ● PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. - PERTANYAAN APAKAH LAUT DAPAT DIMILIKI ? a. RES NULLIUS MENYATAKAN : “LAUT AWALNYA TIDAK ADA PEMILIKNYA KARENA ITU DAPAT DIMILIKI OLEH NEGARA MANAPUN (TERTUTUP). b. RES COMMUNIS : “LAUT ADALAH MILIK MASYARAKAT DUNIA KARENA ITU TIDAK BOLEH DIMILIKI OLEH NEGARA MANAPUN (BEBAS). ● PRAKTEK BEBERAPA NEGARA. VENESIA : LAUT ADRIATIK (PAUS ALEXANDER III – 1177) PORTUGIS : ATLANTIK SELATAN, MAROKO, SAMUDRA HINDIA (PAUS ALEXANDER IV) SPANYOL : ATLANTIK BARAT, TELUK MEKSIKO, SAMUDRA PASIFIK (PAUS ALEXANDER IV-1493) ● KOMPROMI. HUGO DE GROOT (GROTIUS) : MARE LIBERUM. JOHN SELDEN : MARE CLAUSUM THE DOMINION OF THE SEA. GROTIUS : LAUT DAPAT DIMILIKI SEPANJANG PANTAI SUATU NEGARA DENGAN KELEBARAN SEJAUH JARAK MERIAM PANTAI. JOHN SELDEN : INNONCENT PASSAGE RIGHT. C.VAN BYNKERSHOEK : LAUT DAPAT DIMILKI SEPANJANG PANTAI DENGAN KELEBARAN 3 MIL LAUT DIUKUR DARI GARIS PANTAI PADA SAAT PASANG SURUT RENDAH. KETENTUAN YANG BERLAKU : LAUT DAPAT DIMILIKI SEPANJANG PANTAI DENGAN KELEBARAN 3 MIL LAUT, DIUKUR DARI GARIS PANTAI PADA SAAT PASANG SURUT TERENDAH. (BERLAKU PULA BAGI INDONESIA S/D TAHUN 1957)

61 ANGLO NORWEGIAN FISHERY CASEY 1951
• PELAUT INGGRIS MEMASUKI LAUT NORWEGIA • KONFLIK NORWEGIA INGGRIS • MAHKAMAH INTERNASIONAL • PRINSIP KEPULAUAN • POINT TO POINT THEORY • STRAIGHT BASE LAIN

62 PERKEMBANGAN KONSEP KEWILAYAHAN INDONESIA
1939 : TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN ORDONANSI (3 MIL) WILAYAH INDONESIA TERPECAH OLEH LAUT TERITORIALNYA SENDIRI EKONOMI KEAMANAN 1951 : ANGLO NORWEGIAN FISHERY CASES. 1957 : DEKLARASI JUANDA A.L : BENTUK GEOGRAFI INDONESIA – SIFAT DAN CORAK. KEUTUHAN TERUTAMA – KEKAYAAN INDONESIA – SEMUA KEPULAUAN SERTA LAUT TERLETAK DI ANTARA – SATU KESATUAN YANG BULAT. LALU LINTAS DAMAI. PENENTUAN BATAS LAUT TERITORIAL : 1. 12 MIL 2. SRAIGHT BASE LINE 1960 : PERPPU NO. 4/1960. 1962 : PP NO. 8/1962 (PELAKSANAAN HAK LALU LINTAS DAMAI). 1969 : DEKLARASI LANDAS KONTINEN.

63 PERKEMBANGAN KEWILAYAHAN INDONESIA

64 DEKLARASI LANDAS KONTINEN
SEGALA SUMBER MINERAL DAN SUMBER KEKAYAAN ALAM LAINNYA DI LANDAS KONTINEN MERUPAKAN MILIK INDONESIA. LANDAS KONTINEN INDONESIA BERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN, PEMERINTAH RI BERSEDIA MERUNDINGKANNYA UNTUK MENETAPKAN GARIS BATASNYA. LANDAS KONTINEN TIDAK MEMPENGARUHI SIFAT SERTA STATUS PERAIRAN DI ATAS LANDAS KONTINEN. GARIS PANGKAL LURUS 350 MIL LANDAS KONTINEN

65 ZONA EKOMOMI EKSLUSIF INDONESIA
• FAKTOR PERIMBANGAN : a. PERSEDIAAN IKAN DUNIA. b. PEMBANGUNAN NASIONAL. c. ZEE REZIM HUKUM LAUT. ZEE INDONESIA 200 DARI SBL HAK EKSPLOITASI, EKSPLORASI, PENGELOLAAN, PELESTARIAN SUMBER DAYA HAYATI/ NON HAYATI, SUMBER TENAGA AIR, ARUS, ANGIN. •PEMBUATAN DAN PEMBANGUNAN PULAU BUATAN, INSTALASI DAN BANGUNAN LAINNYA. •PENELITIAN ILMIAH. •PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT. •HAK LAIN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.

66

67

68

69 AJARAN FREDERICH RATZEL.
A STATE AS AN ORGANISM • NEGARA DIANALOGIKAN DENGAN ORGANISMA : a. RUANG HIDUP. b. SIKLUS KEHIDUPAN. • NEGARA MERUPAKAN RUANG HIDUP YANG DITEMPATI KELOMPOK (KEKUATAN) POLITIK. (LUAS RH = POTENSI PERTUMBUHAN KELOMPOK TSB). • SURVIVAL OF THE FITTEST. • MEMBENARKAN HUKUM EKSPANSI : a. PERKEMBANGAN BUDAYA, PERDAGANGAN, INDUSTRI HARUS DIIMBANGI PEMEKARAN WILAYAH. b. BATAS NEGARA – SEMENTARA.

70 RUDOLF KJELLEN • NEGARA – ORGANISMA HIDUP – INTELEKTUAL.
• TUJUAN : RUANG HIDUP YANG LUAS AGAR – PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN KEKUAATNNYA. • NEGARA : SISTEM POLITIK : GEOPOLITIK, OEKOPOLITIK, SOCIOPOLITIK, DEMOPOLITIK, KRATOPOLITIK. • OTARKI (SWASEMBADA) DENGAN TUJUAN : 1. KEDALAM : MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN YANG LEBIH HARMONIS. 2. KELUAR : MEMPEROLEH BATAS-BATAS YANG LEBIH BAIK. • KEKUASAAN IMPERIUM KONTINENTAL.

71 AJARAN KARL HOUS HOFER • KEKUASAAN IMPERIUM DARAT >< IMPERIUM
MARITIM. • PERSEKUTUAN WILAYAH. • RUANG HIDUP BANGSA, TEKANAN-TEKANAN KEKUASAAN DAN TEKANAN SOSIAL YANG RASIAL, MENGHARUSKAN PEMBAGIAN BARU SUMBER DAYA ALAM DUNIA. • GEOPOLITIK : 1. DOKTRIN NEGARA - SOAL STRATEGI PERBATASAN. 2. LANDASAN ILMIAH PERJUANGAN RUANG HIDUP.

72 AJARAN H. MC. KINDER DAERAH JANTUNG P. DUNIA (ERASIA) DUNIA AJARAN W. MITCHEL. DKK MENAKLUKAN BANGSA LAIN. MENGHANCURKAN SEMANGAT JUANG. KEKUATAN UDARA. AJARAN SIR WALTER RELEIGH PENGUASA LAUT. PERNIAGAAN DUNIA. KEKAYAAN DUNIA. AJARAN NICHOLAS J. SPYKMAN NEGARA KUAT. KEKAYAAN ALAM MELIMPAH. PENDUDUK JUMLAH BESAR. BULAN SABIT DALAM.

73 GEOPOLOTIK INDONESIA BAGI UMAT MANUSIA HARKAT MARTABAT SAMA KEMERDEKAAN ADALAH HAK SEMUA BANGSA PANCASILA WAWASAN NUSANTARA MASING-MASING BANGSA BERHAK ATAS RUANG HIDUP. MASING-MASING BANGSA BERHAK HIDUP. PEGEMBANGAN KEHIDUPAN DALAM RUANG HIDUP MASING-MASING. TIDAK MEMBENARKAN EKSPANSI. KERJASAMA ANTAR BANGSA SALING MENGHORMATI, SALING MENGUNTUNGKAN. GEOPOLITIK INDONESIA

74 MENGEMBANGKAN KEKUASAAN
PAHAM KEKUASAAN UNTUK APA/BAGAIMANA MENGEMBANGKAN KEKUASAAN

75 SETIAP NEGARA ADALAH ORGANISASI KEKUASAAN.
PERTUMBUHAN NEGARA PADA HAKIKATNYA ADALAH PERTUMBUHAN KEKUASAAN. KEKUASAAN NEGARA AKAN BERTAHAN DAN TUMBUH BILA MENERAPKAN POSTULAT BERIKUT : SEGALA CARA DIHALALKAN. DEVIDE ET IMPERA. HANYA YANG UNGGUL YANG AKAN MENANG. • PENGANUT MACHIAVELLI. • PERANG YAD ADALAH PERANG TOTAL. • DUKUNGAN LOGISTIK NASIONAL. • ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI <> MILITER. MACHIAVELLI (XVII) NAPOLEON BONAPARTE

76 PERANG ADALAH KELANJUTAN POLITIK DENGAN CARA LAIN.
PERANG SAH-SAH SAJA UNTUK MENCAPAI TUJUAN SUATU BANSA. PEMBENARAN KEKUASAAN UNTUK EKSPANSI. CLAUSEWITZ PERANG ADALAH KELANJUTAN POLITIK DENGAN KEKERASAN. KAPITALISME >< KOMUNISME. MENGKOMUNISKAN DUNIA DENGAN REVOLUSI. PERTUMPAHAN DARAH SAH-SAH SAJA. LENIN

77 PAHAM KEKUASAAN BANGSA INDONESIA
• NEGARA HARUS DITUMBUHKEMBANGKAN DEMI MENCAPAI TUJUAN PERJUANGANNYA YAITU : NKRI YANG MERDEKA, BERDAULAT, BERSATU ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN IDEOLOGI PANCASILA. • TETAP BERPRINSIP ANTI PENJAJAHAN KARENA KEMERDEKA- AN (HAK HIDUP) ADALAH HAK SEMUA UMAT MANUSIA DI DUNIA. • TIDAK SEMUA CARA DIHALALKAN, PERKAMBANGAN KEKUA- SAAN/KEJAYAAN BANGSA HARUS TETAP DALAM PRINSIP SALING MENGHORMATI DAN SALING MENGHARGAI HARKAT MARTABAT AND HAK HIDUP SETIAP BANGSA.

78 Otonomi daerah UU NO. 32 TAHUN 2004

79 ASAS PEMERINTAHAN DAERAH
OTONOMI DAERAH : HAK, WEWENANG, KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN. TUGAS PEMBANTUAN ADALAH PENUGASAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DARI : PEMERINTAH KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA. PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU DESA. KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA. ASAS PEMERINTAHAN DAERAH • ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN. • DPRD ADALAH LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SEBAGAI UNSUR PENYLENGGARA PEMERINTAH DAERAH. • KEPALA DAERAH (KADA)/WAKIL KEPALA DAERAH (WAKADA) DIPILIH SECARA LUBERJURDIL OLEH RAKYAT DAERAH SETEMPAT.

80 PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS
• DAERAH SEBAGAI SUBSISTEM. = NKRI : BEBERAPA PROVINSI. = PROVINSI : BEBERAPA KABUPATEN/KOTA. • PELAYANAN PUBLIK : = KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. = PENDIDIKAN POLITIK LOKAL. • PEMBENTUKAN DAERAH : = PENGGABUNGAN BEBERAPA DAEARAH YANG BERSAN- DINGAN. = PEMEKARAN SATU DAERAH MENJADI LEBIH DARI SATU DAERAH. = SYARAT BATAS MINIMAL PENYELENGGARAAN PEMERIN- TAHAN : * PROVINSI 10 TAHUN. * KABUPATEN 7 TAHUN. * KECAMATAN 5 TAHUN.

81 FAKTOR PERTIMBANGAN POTENSI DAERAH MASA DEPAN.
KEMEMPUAN EKONOMI CALON DAERAH. LUAS DAERAH. JUMLAH PENDUDUK YANG SUDAH ADA. ASPEK SOSIAL LAIN. SOSIAL BUDAYA. PERTAHANAN KEAMANAN. • SYARAT ADMINISTRATIF. • SYARAT TEKNIS. • SYARAT FISIK.

82 SYARAT ADMINISTRATIF • PROVINSI : 1. PERSETUJUAN DPRD
KABUPATEN/ KOTA YANG AKAN MENJADI CAKUPAN WILAYAH BARU. 2. PERSETUJUAN DPRD PROVINSI INDUK. 3. REKOMENDASI MENDAGRI. • KABUPATEN/KOTA : 1. PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN/KOTA YBS. 2. PERSETUJUAN DPRD PROVINSI DAN GUBERNUR YBS. 3. REKOMENDASI MENDAGRI. • PERSETUJUAN DPRD DALAM BENTUK KEPUTUSAN DPRD. • PERSETUJUAN GUBERNUR DALAM BENTUK KEPUTUSAN GUBERNUR (TIM KHUSUS)

83 SYARAT TEKNIS DAN SYARAT FISIK
• FAKTOR EKONOMI. • FAKTOR DAERAH. • SOSBUD, SOSPOL. • KEPENDUDUKAN. • LOKASI DAERAH. • PERTAHANAN KEAMANAN. • FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH. SYARAT FISIK : • PROVINSI : MINIMAL DUKUNGAN 5 KABUPATEN/KOTA. • KABUPATEN : MINIMAL DUKUNGAN 5 KECAMATAN. • KOTA : MINIMAL DUKUNGAN 4 KECAMATAN. • LOKASI CALON IBU KOTA. KEBERADAAN SUATU NEGARA DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN BATAS DAERAH DAN PEMINDAHAN IBUKOTA TIDAK PENGHAPUSAN- PER.PEMERINTAH.

84 PEMBAGIAN WILAYAH DAERAH
PROVINSI NKRI KABU-PATEN KOTA

85 PEMERINTAH DAERAH • MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN. • MENJALANKAN OTONOMI SELUAS- LUASNYA, KECUALI YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH. • GUBERNUR BERFUNGSI PULA SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI DAERAH. • URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK MENJADI URUSAN PEMDA : 1. POLITIK LUAR NEGERI. 2. PERTAHANAN. 3. KEAMANAN. 4. YUSTISI. 5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL. 6. AGAMA.

86 PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH DIPILIH DALAM SATU PASANGAN CALON SECARA DEMOKRATIS DENGAN ASAS LUBERJURDIL. • DIAJUKAN OLEH PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL. • DISELENGGARAKAN OLEH KPUD YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD. PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH : • PEMDA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD (DIPILIH LSG) • KEDUDUKAN PEMDA DAN DPRD SETARA DAN BERSIFAT KEMITRAAN. • TUGAS DAN WEWENAG DPRD ANTARA LAIN : MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN KEPALA/WAKIL KEP. PEMDA : 1. KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI (PROVINSI). 2. KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR (KAB/ KOTA). • MEMINTA LAPORAN PERANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH.

87 PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DAN KEPUTUSAN DAERAH (KEPDA).
• PERDA DITETAPKAN KEPALA DAERAH (KADA) SETELAH PERSETUJUAN DPRD. • RANCANGAN PERDA DAPAT BERASAL DARI DPRD/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA. • UNTUK MELAKSANAKAN PERDA KADA DAPAT MENETAPKAN KEPDA. PENGAWASAN PUSAT TERHADAP DAERAH : • MEKANISME PENGAWASAN DISEIMBANGKAN DENGAN PEMBINAAN. • BERSIFAT REPRESIF. • DIFOKUSKAN PADA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH, PERDA DAN KEPDA.

88 KEUANGAN DAERAH SUMBER PENDAPATAN DAERAH • PENDAPATAN ASLI DAERAH :
1. HASIL PAJAK DAERAH. 2. HASIL RETRIBUSI DAERAH. 3. HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN. 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. • DANA PERIMBANGAN : 1. DANA BAGI HASIL. 2. DANA ALOKASI UMUM. 3. DANA ALOKASI KHUSUS. • LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH. • BELANJA KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DIATUR DALAM PERDA DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH.

89 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG,
PELAKSANAANNYA DIATUR DENGAN PERDA. PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN ATAU DENGAN SEBUTAN LAINDI LUAR YANG TELAH DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

90 LINGKUNGAN HIDUP UU NO. 23 TAHUN 1997

91 UMUM LINGKUNGAN HIDUP : • ANUGERAH DAN RAHMAT TUHAN YME.
• WAJIB DILESTARIKAN DAN DIKEMBANGKAN KEMAMPUANNYA. • SUMBER DAN PENUNJANG HIDUP RAKYAT/BANGSA INDONESIA. • PANCASILA : KESELARASAN, KESERASIAN, KESEIMBANGAN HUBUNGAN ANTARA MANUSIA – TUHAN, MANUSIA – MANUSIA, MANUSIA – ALAM (KEBAHAGIAAN). • HUBUNGAN TIMBAL BALIK MANUSIA – MASYARAKAT – LINGKUNGAN HIDUP DIBINA DAN DIKEMBANGKAN (TETAP KESELARASAN, KESERASIAN, KESEIMBANGAN). • PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM HARUS SELARAS, SERASI, SEIMBANG DENGAN LINGKUNGAN HIDUP.

92 WILAYAH NUSANTARA LINGKUNGAN HIDUP (EKOLOGI) >< PENGELOLAAN
SECARA HUKUM INDONESIA MERUPAKAN RUANG TEMPAT NKRI MELAKSANAKAN KEDAULATANNYA, HAK BERDAULAT SERTA YURISDIKSINYA. WILAYAH NUSANTARA WAWASAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ADALAH WAWASAN NUSANTARA.

93 LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA = SEBUAH EKOSISTEM.
• ASPEK : SOSIAL BUDAYA, EKONOMI DENGAN CORAK RAGAM YANG BERBEDA. • DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG YANG BERBEDA. • PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN YANG BERBEDA SESUAI DENGAN KONDISI MASING-MASING SUBSISTEM. • PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SATU SUBSISTEM AKAN BERPENGARUH PADA SUBSISTEM LAIN, AKAN MEMBENTUK KETAHANAN EKOSISTEM SECARA KESELURUHAN. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUNTUT SUATU SISTEM PEMBINAAN DENGAN CIRI UTAMA KETERPADUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG HARUS DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN DARI PUSAT SAMPAI DAERAH.

94 PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAYA ALAM : 1. TERBATAS. 2. TIDAK MERATA. 3. PERMINTAAN TINGGI PEMANFAATAN TERUS MENERUS PEMBANGUNAN NASIONAL •DAYA DUKUNG TERGANGGU •DAYA TAMPUNG MENURUN. •PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STRUKTUR DAN FUNGSI DASAR). •BEBAN SOSIAL (PEMERINTAH DAN MASY- ARAKAT DANA PEMULIHAN). PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

95 MENGUBAH LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN PENTING DIPERHATIKAN KOMPONEN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERCIRI : KOMPONEN LINGKUNGAN HIDUP HARUS DIJAGA, DIPERTAHANKAN, DILESTARIKAN FUNGSINYA ANTARA LAIN : • HUTAN LINDUNG, HUTAN KONSERVASI DAN CAGAR BIOSFER. • SUMBER DAYA AIR, KEANEKARAGAMAN HAYATI, KUALITAS UDARA. • WARISAN ALAM, DAN WARISAN BUDAYA, NILAI ADAT BUDAYA YANG BERORIENTASI SELARAS DENGAN LINGKUNGAN HIDUP. • KENYAMANAN LINGKUNGAN HIDUP. KOMPONEN LINGHKUNGAN HIDUP YANG AKAN BERUBAH SECARA MENDASAR PERUBAHANNYA DIANGGAP PENTING MASYARAKAT SEKITAR ANTARA LAIN : • PEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN. • KESEMPATAN KERJA. • TARAF HIDUP DAN KESEHATAN MASYARAKAT.

96 KUALITAS HIDUP MANUSIA
• BAHAN KIMIA. • BAHAN RADIO AKTIF. PRODUK (+) : KUALITAS HIDUP MANUSIA LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN INDUSTRI DIKELOLA DENGAN BAIK. NKRI BEBAS DARI LIMBAH LUAR NEGERI. ANCAMAN UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN : • PERANGKAT HUKUM PREVENTIF (IJIN DAN PERSYARATAN). • PENGAWASAN. • PENEGASAN BATAS WEWENANG INSTANSI TERKAIT.

97 PENGERTIAN • LINGKUNGAN HIDUP : KESATUAN RUANG DENGAN SEMUA BENDA, DAYA, KEADAAN, DAN MAKHLUK HIDUP TERMASUK MANUSIA DAN PERILAKUNYA, YANG MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN PERIKEHIDUPAN DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA SERTA MAKHLUK HIDUP LAINNYA. • EKOSISTEM : TATANAN UNSUR LINGKUNGAN HIDUP YAN MERUPAKAN KESATUAN UNTUK MENYELURUH DAN SALING MEMPENGARUHI DALAM MEMBENTUK KESEIMBANGAN STABILITAS DAN PRODUKTIVITAS LINGKUNGAN HIDUP. • DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP : KEMEMPUAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PERIKEHIDUPAN MANUSIA DAN MAKHLUK HIDUP LAINNYA. • DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP : KEMAMPUAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENYERAP ZAT, ENERGI DAN/ ATAU KOMPONEN LAIN YANG MASUK ATAU DIMASUKKAN KEDALAMNYA.

98 PENGERTIAN • SUMBERDAYA : UNSUR LINGKUNGAN HIDUP YANG
TERDIRI DARI SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM (HAYATI & NON HAYATI) SERTA SUMBER DAYA BUATAN. • PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP : MASUKNYA ATAU DIMASUKKANYA MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI, DAN/ ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN MANUSIA, SEHINGGA KUALITASNYA TURUN HINGGA KETINGKAT TERTENTU YANG MENYEBABKAN LINGKUNGAN HIDUP TIDAK DAPAT BERFUNGSI SESUAI PERUNTUKANNYA. • PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP : TINDAKAN YANG MENIMBULKAN PERUBAHAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP SIFAT FISIK DAN/ ATAU HAYATINYA YANG MENYEBABKAN LINGKUNGAN HIDUP TIDAK BERFUNGSI LAGI DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

99 PENGERTIAN PENGELOLAAN LINKUNGAN HIDUP : UPAYA TERPADU MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP (KEBIJAKSANAN PENATAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN). PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP : MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP. PELESTARIAN DAYA DUKUNG : • MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP DARI TEKANAN PERUBAHAN/DAMPAK NEGATIF SUATU KEGIATAN (TETAP MAMPU MENDUKUNG). PELESTARIAN DAYA TAMPUNG : • MELINDUNGI KEMAMPUAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENYERAP ZAT, ENERGI, DAN/ ATAU KOMPONEN LAIN YANG DIBUANG KEDALAMNYA.

100 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
• TAK TERBAHARUI : • MENJAMIN PEMANFAATANNYA SECARA BIJAKSANA. • TERBAHARUI : • MENJAMIN KESINAM-BUNGAN KETERSE-DIAANNYA. DENGAN TETAP MEMELIHARA DAN MENIGKATKAN KUALITAS NILAI SERTA KEANEKARAGAMANNYA.

101 ASAS DAN TUJUAN TUJUAN : ASAS : • MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN • TANGGUNG
JAWAB NEGARA. • BERKELANJUTAN. • MANFAAT. TUJUAN : • MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA SELURUHNYA.

102 SASARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• TERCAPAINYA KESELARASAN, KESERASIAN, KESEIMBANGAN ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP. • TERWUJUDNYA MANUSIA INDONESIA SEBAGAI INSAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIKAP DAN BERTINDAK MELINDUNGI DAN MEMBINA LINGKUNGAN HIDUP. • TERJAMINNYA KEPENTINGAN GENERASI MASA KINI DAN MASA DEPAN. • TERCAPAINYA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. • TERKENDALINYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA SECARA BIJAKSANA. • TERLINDUNGINYA NKRI DARI DAMPAK USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN DILUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

103 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT. ATAS INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN PERAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BERPERAN DALAM PENGELOLAAN KEWAJIBAN : MEMELIHARA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENCE-MARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. BAGI YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR DAN AKURAT MENGENAI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

104 MENINGKATKAN NILAI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
HAK ATAS INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP MENINGKATKAN NILAI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT PELUANG MASYARAKAT UNTUK MENGAKTUALISASIKAN HAK UNTUK MEMPEROLEH YANG BAIK DAN SEHAT. DATA, KETERANGAN, INFORMASI YANG SIFAT DAN TUJUANNYA TERBUKA UNTUK DIKETAHUI MASYARAKAT : • DIKUMEN AMDAL. • PEMANTAUAN PERUBAHAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP. • RENCANA TATA RUANG.

105 PERAN MASYARAKAT MENINGKATKAN KEMANDIRIAN, KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN. MENUMBUHKEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN KEPELOPORAN MASYARAKAT. MENUMBUHKAN KETANGGAPSEGERAAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN SOSIAL. MEMBERIKAN SARAN PENDAPAT. MENYAMPAIKAN INFORMASI DAN/ ATAU LAPORAN. DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN : MENGAJUKAN KEBERATAN, PENDAPAT DALAM PROSES PENILAIAN AMDAL ATAU PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN HIDUP. MENGEMBANGKAN BUDAYA BERSIH, PENYULUHAN DAN BIMBINGAN.

106 PERAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH
• MENGATUR DAN MENGEMBANGKAN KEBIJAKSANAAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN NILAI AGAMA, ADAT, DAN NILAI HIDUP MASYARAKAT. • MENGATUR PENYELIDIKAN, PERUNTUKAN, PENGGUNAAN, PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PEMANFAATAN KEMBALI SUMBER DAYA ALAM. • MENGATUR PERBUATAN HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG DAN/ ATAU SUBYEK HUKUM LAINNYA SERTA PERBUATAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA BUATAN. • MENGENDALIKAN KEGIATAN YANG MEMPUNYAI DAMPAK SOSIAL. • MENGEMBANGKAN PENDANAAN BAGI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. PERATURAN PEMERINTAH

107 KEWAJIBAN PEMERINTAH KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. KESADARAN AKAN HAKDAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, PEMERINTAH DALAM UPAYA PELESTARAIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP. KEBIJAKSANAAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. PERANGKAT YANG BERSIFAT PREEMTIF, PREVENTIF DAN PROAKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP.

108 PELESTARAIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
• SETIAP USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN DILARANG MELANGGAR BAKU MUTU DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. • SETIAP RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG KEMUNGKINAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK BESAR DAN PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP WAJIB MEMILIKI AMDAL. • SETIAP PENANGGUNG JAWAB USAHA/KEGIATAN WAJIB : 1. MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH. 2. MELAKUKAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN YANG MELIPUTI : MENGHASILKAN, MENGANGKUT, MENGEDARKAN, MENYIMPAN, MENGGUNAKAN DAN/ ATAU MEMBUANG. PERATURAN PEMERINTAH

109 KETAHANAN NASIONAL

110 PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL
• KONDISI DINAMIS. • SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN BANGSA. • KEULETAN DAN KETANGGUHAN. • MENGHADAPI DAN MENGATASI ATHG. • MENJAMIN : - IDENTITAS. - INTEGRITAS. - KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA. - PERJUANGAN MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

111 • DINAMIK : SELALU BERUBAH, BERKEMBANG TIDAK STATIS.
• KETANGGUHAN : KEKUATAN YANG MENYEBABKAN SESEORANG KUAT BERTAHAN, KUAT MENDERITA, KUAT MENANGGUNG BEBAN. • ULET : USAHA TERUS MENERUS, GIAT, SEGALA KEMAMPUAN/ KECAKAPAN UNTUK MENCAPAI CITA-CITA. • IDENTITAS : CIRI KHAS NEGARA SECARA HOLISTIK (WILAYAH, PENDUDUK, FALSAFAH, IDEOLOGI, TUJUAN NASIONAL DAN PERANANNYA DI DUNIA INTERNASIONAL). • INTEGRITAS : KESATUAN YANG MENYELURUH DALAM KEHIDUPAN NASIONAL SUATU BANGSA BAIK ALAMIAH MAUPUN SOSIAL. • TANTANGAN : UPK YANG BERSIFAT MENGGUGAH KEMAMPUAN. • ANCAMAN : UPK YANG BERSIFAT MEROMBAK KEBIJAKSANAAN SECARA KONSEPSIONAL. • HAMBATAN : UPK BERSIFAT MELEMAHKAN, MENGHALANGI DARI DALAM (TIDAK KONSEPSIONAL). • GANGGUAN : HAMBATAN DARI LUAR.

112 KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
• KESERASIAN, KESEIMBANGAN, KESELARASAN. KEAMANAN 100% GARIS BATAS ANGGARAN K1 K2 K3 KESEJAHTERAAN J1 J2 J3 100%

113 ASAS KETAHANAN NASIONAL
A. KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN. B. KOMPREHENSIF INTEGRAL. TANNAS=F(X1.X2.X3.X4.X5.X6.X7.X8) BILA X= TANNAS=2^8=256 BILA SALAH SATU X=0.5, MAKA TANNAS=64. C. MAWAS KE DALAM DAN MAWAS KE LUAR KESEJAHTERAAN NASIONAL & WASPADA LINGKUNGAN. D. KEKELUARGAAN.

114 SIFAT KETAHANAN NASIONAL
SIFAT MANDIRI. TANPA ATAU DENGAN BANTUAN PIHAK LAIN TETAP MAJU. 2. DINAMIS. BERGERAK NAIK/TURUN SESUAI KONDISI RELATIF BANGSA. WIBAWA. KEWIBAWAAN NASIONAL (DAYA TANGKAL). KONSULTASI DAN KERJA SAMA. KONSULTASI >< POWER CONCEPT KEKELUARGAAN, KERJASAMA >< TEK. KEK. FISIK.

115 ASTRA GATRA GATRA ALAMIAH (TRI GATRA) POSISI DAN LOKASI GEOGRAFI.
2. KEKAYAAN ALAM. 3. KEPENDUDUKAN. GATRA SOSIAL (PANCA GATRA) IDEOLOGI. POLITIK. EKONOMI. SOSIAL BUDAYA. PERTAHANAN KEAMANAN. ASPEK KEHIDUPAN ALAMIAH TRIGATRA ASPEK KEHIDUPAN SOSIAL PANCA GATRA ASPEK KEHIDUPAN SOSIAL ASTRAGATRA

116 POSISI DAN LOKASI GEOGRAFI
POSISI GEOGRAFI NEGARA DI TENGAH DARATAN (LAND LOCKED COUNTRY). NEGARA DIPINGGIR DARATAN/NEGARA PANTAI. • NEGARA PULAU. • NEGARA KEPULAUAN. POSISI SILANG • STRATEGIS >< TIDAK STRATEGIS. • POSISI SILANG INDONESIA STRATEGIS. • PERSIMPANGAN LALU LINTAS INTERNASIONAL. • PELUANG >< ANCAMAN. • BERSATU, KUAT, ATUR LALU LINTAS.

117 GEOGRAFI INDONESIA LOKASI : • KESADARAN NASIONAL. DI TENGAH LAUT
KOM. & TRANSP. PEMERATAAN BANGUNAN PEMBERDAYAAN BUDAYA WILAYAH PERBATASAN AMBISI NEGARA BESAR GEOGRAFI INDONESIA LOKASI : DI TENGAH LAUT • NEGARA KEPULAUAN = PULAU, DARATAN : LAUT = 1 : 4 • 95^BT – 114^BT ; 6^LU – 11^LS (TROPIS) • BERANEKA FLORA/ FAUNA, MINERAL DSB. POSISI : • POSISI SILANG. • PUSAT LALU LINTAS INTERNASIONAL. • ALUR LAUT PENTING : SELAT MALAKA, SELAT MAKASAR, SELAT LOMBOK. • KESADARAN NASIONAL. • PEMERATAAN KESEJAHTERAAN. • PEMBANGUNAN TRANSKOM. • TATA RUANG DENGAN PENDEKATAN JAH DAN KAM. • PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. • KESADARAN MASYARAKAT TENTANG KONSTELASI GEOGRAFI INDONESIA. • LALU LINTAS DAMAI.

118 • INTERNATIONAL INTERDEPDNDENCY
SUMBER DAYA ALAM • PENGERTIAN. • PENGELOMPOKAN. a. HAYATI 1. FLORA, FAUNA. b. NON HAYATI 1. MINERAL, 2. ENERGI ALAM, 3. BENTANG ALAM DAN BENTUK GEOLOGI YANG INDAH/UNIK, 4. POTENSI RUANG ANGKASA. • INTERNATIONAL INTERDEPDNDENCY • ASAS PEMANFAATAN • OPPORTUNITIES • THREATS

119 KEADAAN DAN KEMAMPUAN PENDUDUK
• JUMLAH • PERSEBARAN : * MIGRASI : PULL FACTOR DAN PUSH FACTOR. • MUTU : * ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI (SKILL) * KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA • KOMPOSISI : * NEGARA BERPENDUDUK TUA * NEGARA BERPENDUDUK MUDA

120 AJARAN, DOKTRIN, TEORI, ILMU TENTANG GAGASAN ATAU BUAH PIKIRAN
IDEOLOGI IDEA : PIKIRAN/ GAGASAN LOGOS : ILMU IDEOLOGI AJARAN, DOKTRIN, TEORI, ILMU TENTANG GAGASAN ATAU BUAH PIKIRAN AJARAN TENTANG SUATU GAGASAN YANG DIYAKINI KEBENARANNYA, TERSUSUN SECARA SISTEMATIS, MEMERLUKAN PETUNJUK PELAKSANAAN, UNTUK MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN MASALAH KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. PENGERTIAN UMUM : • SEPERANGKAT GAGASAN, IDE, KEYAKINAN, YANG MENYELURUH DAN SISTEMATIS. • BIDAN POLEKSOSBUD HANKAM. • DASAR PENYUSUNAN NEGARA DAN MASYARAKAT. • DIPENGARUHI KEPENTINGAN PENGANUTNYA.

121 IDEOLOGI = DASAR NEGARA
BERSIFAT IMPERATIF BERFUNGSI : DASAR, ARAH • PEDOMAN HIDUP BANGSA • TATA NEGARA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TANNAS BIDANG IDEOLOGI : • KEMAJEMUKAN MASYARAKAT. • KEPEMIMPINAN. • PEMBANGUNAN NASIONAL. • GLOBALISASI. PEMBINAAN : √ PENGALAMAN SECARA OBYEKTIF DAN SUBYEKTIF. √ KONSISTENSI AKTUALISASI PANCASILA. √ SESANTI BHINEKA TUNGGAL IKA DAN WAWASAN NUSANTARA. √ PEMBANGUNAN NASIONAL (PEMERATAAN, PERTUMBUHAN DAN STABILITAS).

122 POLITIK KEGIATAN POLITIK :
• UPK YANG TUJUANNYA MEMPENGARUHI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU PELAKSANAAN KEPUTUSAN YANG SAH DALAM MASYARAKAT. • SASARANNYA : KEKUASAAN (POWER). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TANNAS DI BIDANG POLITIK : KESERASIAN SOCIAL DEMAND DENGAN POLITICAL DECISION. KESEIMBANGAN PARTISIPASI/INISIATIF PEMERINTAH 100% % MASYARAKAT 0% % SEKTOR MASYARAKAT POLITICAL DECISION SEKTOR PEMERINTAHAN SOCIAL DEMAND

123 3. SISTEM POLITIK MAMPU MELAKSANAKAN FUNGSINYA :
• MEMPERTAHANKAN POLA. • MENGATUR DAN MENYELESAIKAN KETEGANGAN. • MELAKSANAKAN INTEGRASI. • MELAKUKAN ADAPTASI. • MENCAPAI TUJUAN. KELEMAHAN NEGARA BERKEMBANGAN : • PREMORDIALISME. • PENGARUH KEDAERAHAN, KELOMPOK KUAT. • KEMAMPUAN PARTISIPASI MASYARAKAT RENDAH. • KETERGANTUNGAN KEPADA NEGARA MAJU. • KESADARAN NASIONAL SANGAT DIPERLUKAN.

124 EKONOMI MEANS NEEDS LIMITED E=f(S,P,D,K) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI :
SUMBER DAYA ALAM : INPUT PRODUKSI TENAGA KERJA : JUMLAH, MUTU, PERSEBARAN MODAL : Y=C+I HUBUNGAN LN : SISEK BERSIFAT TERBUKA TEKNOLOGI : MUTU, EFISIENSI MANAJEMEN : EFISIENSI PRASARANA : PENDUKUNG PASAR : DISTRIBUSI STRUKTUR EKONOMI : AGRARIS >< INDUSTRI

125 EKONOMI INDONESIA • KONDISI KEHIDUPAN EKONOMI NASIONAL.
• SISTEM EKONOMI PANCASILA. • MAMPU : - MEMELIHARA STABILITAS NASIONAL. - MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING. - MEWUJUDKAN KEMAKMURAN YANG ADIL DAN MERATA. MELALUI : - EKONOMI KERAKYATAN YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT DAN MENOLAK MONOPOLI, ETATISME, FREE FIGHT LIBERALISME. - KESELARASAN DAN KESEIMBANGAN STRUKTUR EKONOMI. - PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN HASILNYA. - PENINGKATAN DAYA SAING DAN KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA.

126 SOSIAL BUDAYA PENGERTIAN SOSIAL BUDAYA : # SOSIAL.
# BUDAYA : SISTEM NILAI (RASA, KARYA, KARSA DAN CIPTA). # FAKTOR : - TRADISI : FILTER, ANKRONISTIS, SINKRONISTIS. - PENDIDIKAN : MENCERDASKAN, MENDEWASAKAN. - KEPEMIMPINAN NASIONAL : KUAT BERWIBAWA. - TUJUAN NASIONAL : MOTIVASI – IDENTITAS. - PLURALISTIS BUDAYA. - PEMBANGUNAN NASIONAL. - GLOBALISASI. - PENGARUH NEGARA MAJU.

127 PERTAHANAN KEAMANAN PERTAHANAN KEAMANAN MERUPAKAN SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA. PERTAHANAN NEGARA >1< KEAMANAN. FAKTOR : - DOKTRIN. - PANDANGAN HIDUP BANGSA. - TEKNOLOGI. - HUBUNGAN LUARA NEGERI/KONDISI INTERNASIONAL. - INDUSTRI MILITER. - KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. - KONSTITUSI. - KEKUATAN EKONOMI. - GEOGRAFI. - DEMOGRAFI.