Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LOGO Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jakarta, 18 Mei 2011 www.djpk.depkeu.go.id.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LOGO Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jakarta, 18 Mei 2011 www.djpk.depkeu.go.id."— Transcript presentasi:

1 LOGO Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jakarta, 18 Mei 2011

2 2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Penyerahan, pelimpahan, penugasan urusan Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

3 3 Pengelolaan Diserahkan (desentralisasi) Menteri/pimp lembaga sbg pengguna Dekonsentrasi Instansi vertikal di Daerah Gubernur Tugas Pembantuan Keuangan Negara PUSAT Dikelola dlm APBN DAERAH Dikelola dlm APBD Presiden Sbg Kep. Pemerintahan BupatiWalikota // Menkeu sbg pengelola Dikuasakan Kekayaan Neg yg dipisahkan: BUMN / penyertaan modal lainnya Kekayaan Daerah yg dipisahkan: BUMD / penyertaan modal lainnya Dikelola dlm Agr Dekon Dikelola secara otonom oleh BUMN / pihak swasta Dikelola secara otonom oleh BUMD / pihak swasta Dikelola dlm Agr Tugas Pemb Pimp Lembaga Tinggi Negara sbg pengguna Pembantu Presiden

4 4 sumber pendanaan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Belanja Surplus/Defisit Penerimaan Pembiayaan Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa APBN BHP & BP DAU DAK SILPA Tahun Lalu Dana Cadangan Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pinjaman Daerah KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL kewenangan APBD Pelaksanaan Kewenangan

5 5 Kewenangan Daerah : Kewenangan Wajib Kewenangan Lainnya Tujuan Otda dan Desentralisasi Fiskal : Mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat Mengurangi kesenjangan Mendorong investasi daerah Melalui : Peningkatan Pelayanan (Public Service Obligation/PSO) Pemberdayaan Masyarakat (partisipasi dan demokrasi) Peningkatan daya saing Daerah Sarana : Good Governance Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Anggaran kinerja dan pelaporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) Standar Pelayanan Minimum (SPM) SAP

6 6 Pasal 1 UU 33/2004. Pasal 1 UU 33/2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

7 7 PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah  Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

8 8 Prinsip ” Money Follow Function ” Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah A P B NA P B D didanai dari Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

9 Transfer Daerah (DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian) Subsidi (Energi : BBM dan Listrik, dan Non Energi : Pangan, Pupuk, Benih, lainnya) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Dana Vertikal di Daerah Bantuan Langsung ke Masyarakat (PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT) Jenis Pengeluaran APBN untuk Daerah 9

10 Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke DaerahDaerah Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Mendanai kewenangan 6 Urusan Melalui Angg Non K/L PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN APBN Alur Belanja APBN ke Daerah Dana Vertikal di Daerah Dana Vertikal di Daerah Hibah Pinjaman Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Subsidi dan Bantuan Masuk APBD 10 Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY

11 Perkembangan Dana APBN ke Daerah  Transfer Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus & Dana Penyesuaian.  Bantuan Ke masyarakat terdiri dari PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT ( ).  Subsidi Terdiri dari Energi(BBM dan Listrik) dan Non Energi (Pangan, Pupuk, Benih dan lainnya).  Data Subsidi hanya mencakup tahun %

12 Dana ke Daerah = 710,05(63,05%) Total Belanja = 1.126,15 Belanja APBNP 2010 (Triliun Rupiah) Belanja APBNP 2010 (Triliun Rupiah) Sumber : APBNP

13 LOGO 13

14 Arah Kebijakan Transfer Ke Daerah (RPJMN ) *) 129,7 150,8 226,2 253,3 292,4 309,3 322, APBNP 2010 APBN Triliun Rp Otsus dan Penyesuaian DAKDAUDBH , APBN-P Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Meningkatkan daya saing daerah. Mendukung kesinambungan fiskal nasional. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kurun waktu jumlah dana Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang relatif sangat signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 23,7% per tahun. *) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN

15 Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel; Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerah penghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah. Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untuk meningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkungan hidup pasca kegiatan eksplorasi. Arah Kebijakan DBH (RPJMN ) *) 15 *) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN

16 16 Arah Kebijakan DAU (RPJMN ) *) Meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto secara bertahap. Menyempurnakan formula alokasi DAU. Menyempurnakan penilaian kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAU berdasarkan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM sesuai Analisis Standar Belanja (ASB). *) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN **) termasuk DAU Tambahan Tunjangan Profesi Guru Rp10,9 T **)

17 17 Arah Kebijakan DAK (RPJMN ) *) Menyempurnakan desain konsep DAK. Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK, al. melalui transformasi dari dana K/L yang digunakan untuk mendanai urusan daerah ke DAK. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Diprioritaskan untuk daerah-daerah dengan kemampuan keuangan relatif rendah dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja dan penyediaan data teknis. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah. *) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN Rencana Bidang DAK 2011: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Prasarana Pemerintahan Daerah, Kelautan & Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Sapras Perdesaan, Sarana Perdagangan, dan 4 bidang baru: Penyediaan listrik desa, perumahan, penyediaan fasilitas keselamatan jalan, dan perubahan iklim.

18 1.Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja keuangan dan kinerja ekonomi & kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya good governance dan clean government. a. Kinerja Keuangan Daerah: Persentase peningkatan PAD > rata 2 Nasional. Peningkatan Opini BPK atas LKPD. Ketepatan Waktu Penyampaian APBD. Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) rata 2 Nasional. b. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan: Pertumbuhan Ekonomi > pertumbuhan ekonomi Nasional. Pengurangan Tingkat Kemiskinan > rata 2 Nasional. Pengurangan Tingkat Pengangguran > rata 2 Nasional. Tingkat Inflasi < rata 2 Nasional. Dana Insentif Daerah Tahun Terdapat 54 daerah yang memperoleh DID, terdiri dari 9 provinsi dan 45 kabupaten/kota.

19 LOGO 19

20 Hibah ke Daerah 1.Pemerintah dapat memberikan Hibah kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, penerusan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri. 2.Hibah diprioritaskan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah. 3.Hibah yang telah dan akan dilaksanakan : Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System Project – JBIC. Local Basic Education Capacity (L-BEC – Belanda & UE. Hibah Air Minum dan Air Limbah – AusAID. WASAP-D – World Bank. 20

21 Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (1) 1.Pencapaian tujuan peningkatan jumlah penduduk atas akses sumber air minum yang aman dan berkelanjutan pada tahun Pemerintah berupaya memperluas akses PDAM terhadap kredit investasi (Perpres No.29/2009) melalui pemberian: a.Jaminan sebesar 70% atas kewajiban pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada bank. Apabila terjadi default/gagal bayar, selanjutnya dilakukan pembebanan:  Pemerintah menanggung 40% yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM.  Pemda menanggung 30%, baik yang berasal dari APBD dan/atau konversi beban sebagai utang kepada Pemerintah (apabila Pemda tidak membayar utang tersebut dapat dipotong dengan DAU dan/atau DBH). Tanggungan tersebut selanjutnya dapat diperhitungkan sebagai penyertaan modal/pinjaman/hibah kepada PDAM. 21

22 b.Subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank. Penetapan tingkat bunga kredit sebesar BI rate ditambah paling tinggi 5 %, dengan ketentuan:  Tingkat bunga sebesar BI rate akan ditanggung PDAM.  Selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (2) 22

23 Pokok-Pokok Kebijakan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 23 No.TUJUANSTRATEGIKEBIJAKAN 1Memperbaiki Sistem Pemungutan Membatasi jenis pungutan daerah Closed list 2Penguatan Local Taxing Power Memperluas basis pungutan daerah 1.Memperluas objek 2.Menambah jenis 3.Menaikkan tarif maksimum 4.Diskresi penetapan tarif 3Meningkatkan efektivitas Pengawasan Mengubah sistem pengawasan 1.Pengawasan preventif dan korektif 2.Sanksi 4Memperbaiki Sistem Pengelolaan Meningkatkan kualitas penggunaan hasil pajak daerah 1.Memperbaiki bagi hasil pajak 2.Mempertegas earmarking 3.Memperbaiki sistem insentif pemungutan

24 Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap. Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya -Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN Sebagian kecil Dana Dekon/TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 24

25 Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping.  Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur.  Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dan/atau Desa. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan. 25 Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

26 Pola Hubungan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan antar Instansi Terkait Pelimpahan (Dekon) / Penugasan (TP) DJA DJPB DJKN DJPK KEMDAGRI (UU 32/2004) BAPPENAS (UU 25/2004) Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan TP) Penetapan Kegiatan, Lokasi, dan Alokasi Pendanaan Penetapan & Sinkronisasi Program Penataan Urusan Pemerintahan Penelaahan RKA-K/L, Penerbitan RABPP, dan SAPSK (PP 21/2004, PMK Standar Biaya) Pengelolaan Informasi, Evaluasi dan Rekomendasi Pendanaan (PP 7/2008, PMK 156/2008) Pengesahan DIPA dan Penerbitan SRAA, Pencairan, Sanksi, SAI dan Pelaporan (PP 24/2005, PP 8/2006, PMK 171/2007) Pelaporan BMN/D (PP 6/2006) Penyaluran dan Monev Pelaporan dan Pertanggungjawaban Koordinasi Kebijakan, Perencanaan dan Evaluasi KEMKEU (UU 17/2003, UU 1/2004 UU 33/2004) KEM.TEKNIS (UU Sektoral) Siklus Pendanaan 26

27 BAPPEDA (Koordinator) BADAN KEUANGAN/ KEKAYAAN DAERAH (Koordinator wilayah) GUBERNUR SKPD (DINAS) LAP. ASPEK MANAJERIAL (PP 39/2006)  Perkembangan realisasi penyerapan dana  Pencapaian target keluaran  Kendala yang dihadapi  Saran tindak lanjut LAP. ASPEK AKUNTABILITAS (PP 8/2006 dan PP 6/2006)  Laporan Realisasi Anggaran  Neraca  Catatan Atas Laporan Keuangan  Laporan Barang (BMN) KEMENTERIAN/ LEMBAGA Penggabungan laporan Bahan Laporan kepada DPRD BAPPENAS, KEMKEU, & KEMDAGRI PRESIDEN (MELALUI MENKEU) Bahan LKPP Bahan Evaluasi dan Perencanaan Ketertiban dan Percepatan Laporan Pertanggungjawaban dibutuhkan dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas LKPP Koordinasi Alur Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 27

28 28 DANA DEKON  Kegiatan Non Fisik, namun sebagian kecil dananya dapat digunakan untuk mengadakan aset tetap sebagai penunjang kegiatan DANA TP  Kegiatan Fisik, dapat ditunjang dengan kegiatan non-fisik BARANG MILIK NEGARA (BMN) Dapat menghasilkan output berupa barang Sistem Informasi dan akuntansi BMN Neraca Pemerintah Pusat DAPAT DIHIBAHKAN KEPADA PEMDA BARANG MILIK DAERAH (BMD) Sistem akuntansi BMD Neraca Pemerintah Daerah Berita Acara Serah terima Barang Hapus BMN Ditatausahakan K/L Ditatausahakan Pemda Ketidaktertiban penatausahaan barang hasil Dekon/TP merupakan salah satu faktor diberikannya opini disclaimer oleh BPK atas LKPP Apabila dihibahkan Besarnya dana penunjang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisien serta sesuai karakterisitik kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara oleh Menkeu Syarat-syarat Penghibahan: Bukan barang rahasia Negara Tidak menguasai hajat hidup orang banyak Tidak digunakan lagi oleh K/L Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

29 29

30 Cluster II (PRIORITAS 2) PEMDA dgn KFD rata 2 Nasional 11 Propinsi dan 188 Kab/Kota Cluster I PEMDA dengan KFD dan IPM > rata 2 Nasional 5 Propinsi dan 72 Kab/Kota Cluster III (PRIORITAS 1) PEMDA dengan KFD dan IPM < rata 2 Nasional 14 Propinsi dan 167 Kab/Kota Cluster IV PEMDA dgn KFD > rata 2 Nasional dan IPM < rata 2 Nasional 3 Propinsi dan 64 Kab/Kota Mempertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pengalokasian Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan Tahun

31 LOGO 31

32 I. Bantuan dan Perlindungan Sosial II. Pemberdayaan Masyarakat/ PNPM Mandiri II. Pemberdayaan Masyarakat/ PNPM Mandiri III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tujuan: untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran: Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin Tujuan: untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran: Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin Tujuan: untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sasaran: Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin Tujuan: untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sasaran: Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin Tujuan: untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil. Sasaran: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tujuan: untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil. Sasaran: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 32 Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan (Perpres No.13 Tahun 2009)

33 Sumber Pendanaan Urusan Bersama (PMK No.168/PMK.07/2009 tanggal 4 November 2009) APBDAPBN ANGGARAN K/L (RKA-KL) KPKDDKTPUB ANGGARAN SKPD (RKA-SKPD) DANA URUSAN BERSAMA (DUB) DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB) PROGRAM PNPM PERKOTAAN DAN PNPM PERDESAAN (BLM) 33 Ket: KP = Kantor Pusat KD = Kantor Daerah DK = Dekonsentrasi TP = Tugas Pembantuan UB = Urusan Bersama BLM = Bantuan Langsung Masyarakat

34 KETUA TKPK NASIONAL (WAPRES) MENTERI KEUANGAN KEPUTUSAN KETUA TKPK NASIONAL TENTANG BESARAN DDUB YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH MASING - MASING DAERAH KEPUTUSAN KETUA TKPK NASIONAL TENTANG BESARAN DDUB YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH MASING - MASING DAERAH PMK TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH (MEMUAT JUGA PERTIMBANGAN BESARAN DDUB MASING-MASING DAERAH) PMK TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH (MEMUAT JUGA PERTIMBANGAN BESARAN DDUB MASING-MASING DAERAH) ditetapkan dan disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Bappenas, Ketua TKPK Nasional, dan K/L paling lambat Bulan Maret atau sebelum penyusunan Renja-KL (setiap tahun). Penggunaan Indeks Fiskal dan kemiskinan Daerah dimaksudkan agar besaran DDUB masing-masing daerah disesuaikan dengan ruang fiskal daerah (kemampuan fiskal daerah dan dana transfer ke daerah dikurangi belanja PNSD), serta kondisi penduduk miskin daerah. 34 Kriteria Penentuan Besaran Penyediaan DDUB (PMK No.61/PMK.07/2010 tanggal 10 Maret 2010)

35 LOGO Kementerian Keuangan Republik Indonesia 35


Download ppt "LOGO Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jakarta, 18 Mei 2011 www.djpk.depkeu.go.id."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google