STUDI KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN KRIMINAL RECAP BY IQRAK SULHIN.

Presentasi berjudul: "STUDI KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN KRIMINAL RECAP BY IQRAK SULHIN."— Transcript presentasi:

1 STUDI KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN KRIMINAL RECAP BY IQRAK SULHIN

2 Pokok Bahasan Genealogi Kebijakan Publik Genealogi Kebijakan Publik Perbedaan dan Persamaan Publik dan Privat Perbedaan dan Persamaan Publik dan Privat Perbedaan dan Persamaan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Publik lainnya Perbedaan dan Persamaan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Publik lainnya Perbedaan dan Persamaan di antara kebijakan kriminal Perbedaan dan Persamaan di antara kebijakan kriminal

3 Publik dan Privat Barang private adalah barang yang bersifat individual, untuk memenuhinya diperlukan biaya yang juga dikeluarkan secara individual. contoh; handphone, mobil pribadi, rumah pribadi, laptop dll Barang private adalah barang yang bersifat individual, untuk memenuhinya diperlukan biaya yang juga dikeluarkan secara individual. contoh; handphone, mobil pribadi, rumah pribadi, laptop dll Sesuatu menjadi bersifat publik bila menjadi kebutuhan bersama, seperti telepon umum, kendaraan umum, perumahan, dll. Karena menjadi kebutuhan bersama, ada kewajiban pihak tertentu untuk menyediakannya, dalam hal ini negara Sesuatu menjadi bersifat publik bila menjadi kebutuhan bersama, seperti telepon umum, kendaraan umum, perumahan, dll. Karena menjadi kebutuhan bersama, ada kewajiban pihak tertentu untuk menyediakannya, dalam hal ini negara

4 Sektor Publik Samuelson (dalam Wayne Parsons, 2005), karakteristik utama barang publik adalah barang-barang itu dapat dibagikan, yakni barang-barang itu tersedia untuk semua orang, dan barang itu bersifat non eksklusif Samuelson (dalam Wayne Parsons, 2005), karakteristik utama barang publik adalah barang-barang itu dapat dibagikan, yakni barang-barang itu tersedia untuk semua orang, dan barang itu bersifat non eksklusif Barang privat bersifat eksklusif Barang privat bersifat eksklusif Barang publik dibayar dengan pajak dan pinjaman, dan harganya bisa dinyatakan dalam tingkat pajak yang diperlukan untuk membiayai produksi barang tersebut Barang publik dibayar dengan pajak dan pinjaman, dan harganya bisa dinyatakan dalam tingkat pajak yang diperlukan untuk membiayai produksi barang tersebut

5 Publik dan Privat Kebutuhan akan barang private dapat menjadi isu publik bila; Kebutuhan akan barang private dapat menjadi isu publik bila; Suatu kebutuhan individual yang sangat penting, namun terbatas ketersediannya atau membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk mendapatkannya. Seperti beras, minyak Suatu kebutuhan individual yang sangat penting, namun terbatas ketersediannya atau membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk mendapatkannya. Seperti beras, minyak Terdapat hambatan struktural dalam pemenuhannya, seperti tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan yang rendah yang membuat orang sulit keluar dari kemiskinan Terdapat hambatan struktural dalam pemenuhannya, seperti tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan yang rendah yang membuat orang sulit keluar dari kemiskinan

6 Kebijakan Private Cakupannya terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan akan barang privat Cakupannya terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan akan barang privat Dicontohkan; perencanaan keuangan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan Dicontohkan; perencanaan keuangan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan

7 Kebijakan Publik Cakupannya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan barang publik Cakupannya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan barang publik Dicontohkan; pemenuhan kebutuhan perumahan, pemenuhan pangan masyarakat, pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan lainnya Dicontohkan; pemenuhan kebutuhan perumahan, pemenuhan pangan masyarakat, pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan lainnya

8 Bukankah sama? Sekilas terlihat sama, bahwa kebijakan (baik publik maupun privat) adalah upaya memenuhi kebutuhan Sekilas terlihat sama, bahwa kebijakan (baik publik maupun privat) adalah upaya memenuhi kebutuhan Namun yang membedakan antara keduanya adalah adanya unsur “HAK PUBLIK” DAN “KEWAJIBAN PUBLIK” Namun yang membedakan antara keduanya adalah adanya unsur “HAK PUBLIK” DAN “KEWAJIBAN PUBLIK” Yang memiliki hak adalah seluruh warga masyarakat dalam lingkup politik yang bernama negara Yang memiliki hak adalah seluruh warga masyarakat dalam lingkup politik yang bernama negara Yang memiliki kewajiban adalah negara, swasta, dan masyarakat Yang memiliki kewajiban adalah negara, swasta, dan masyarakat

9 Wayne Parsons (2005) Munculnya ide kebijakan publik adalah karena adanya anggapan tentang ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Munculnya ide kebijakan publik adalah karena adanya anggapan tentang ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama Publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama

10 Definisi Ahli Thomas Dye (1972); kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah Thomas Dye (1972); kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah Lester dan Steward (2000); kebijakan publik adalah sebuah proses, serial, pola- pola aktivitas atau keputusan pemerintah yang didisain untuk memulihkan sejumlah masalah publik, baik real maupun imaginer Lester dan Steward (2000); kebijakan publik adalah sebuah proses, serial, pola- pola aktivitas atau keputusan pemerintah yang didisain untuk memulihkan sejumlah masalah publik, baik real maupun imaginer

11 Proses Sebagai sebuah proses; kebijakan publik adalah rangkaian kegiatan dari agenda/wacana, analisis, formulasi, implementasi, evaluasi, perubahan, dan penghentian. Sebagai sebuah proses; kebijakan publik adalah rangkaian kegiatan dari agenda/wacana, analisis, formulasi, implementasi, evaluasi, perubahan, dan penghentian. Disebut dengan siklus kebijakan Disebut dengan siklus kebijakan

12 Isu-Isu Kebijakan Publik Dye (1972) serta Lester dan Steward (2000); isu kebijakan publik berkisar pada; hak-hak sipil, kejahatan, kemiskinan dan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, energi dan lingkungan, masalah perkotaan, perpajakan, hingga isu pertahanan. Dye (1972) serta Lester dan Steward (2000); isu kebijakan publik berkisar pada; hak-hak sipil, kejahatan, kemiskinan dan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, energi dan lingkungan, masalah perkotaan, perpajakan, hingga isu pertahanan.

13 Kebijakan Kriminal Kebijakan Kriminal, bila dikaitkan dengan batasan dan isu-isu kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai; kebijakan publik dalam mengatasi masalah kejahatan Kebijakan Kriminal, bila dikaitkan dengan batasan dan isu-isu kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai; kebijakan publik dalam mengatasi masalah kejahatan Karena kebijakan publik adalah area yang luas, maka kebijakan kriminal pada dasarnya juga merupakan area yang saling kait mengkait dengan bidang-bidang yang lain; sosial, ekonomi, politik, dan lainnya Karena kebijakan publik adalah area yang luas, maka kebijakan kriminal pada dasarnya juga merupakan area yang saling kait mengkait dengan bidang-bidang yang lain; sosial, ekonomi, politik, dan lainnya

14 Gilsinan (1996) Kebijakan publik (dengan mengacu pada Dye) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah lakukan atau tidak dilakukan Kebijakan publik (dengan mengacu pada Dye) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah lakukan atau tidak dilakukan Kriminologi adalah the objective, systematic study of how criminal laws are enacted, why some people breaks the laws, how we and our representatives react to the breaking of law, and our methods of dealing with convicted offenders Kriminologi adalah the objective, systematic study of how criminal laws are enacted, why some people breaks the laws, how we and our representatives react to the breaking of law, and our methods of dealing with convicted offenders

15 Gilsinan (1996) Kriminologi berbasis pada sosiologi Kriminologi berbasis pada sosiologi Pokok perhatian (pada dasarnya ini mengacu pada Sutherland) adalah; Pokok perhatian (pada dasarnya ini mengacu pada Sutherland) adalah; Teori kriminologi (etiologi) menjelaskan mengapa terjadi kejahatan Teori kriminologi (etiologi) menjelaskan mengapa terjadi kejahatan Penologi (reaksi) Penologi (reaksi) sosiologi hukum (proses pembentukan dan diterapkan) sosiologi hukum (proses pembentukan dan diterapkan)

16 Kebijakan Kriminal Kriminologi membahas mengapa terjadi kejahatan, maka kebijakan kriminal juga akan bersinggungan dengan pertanyaan ini Kriminologi membahas mengapa terjadi kejahatan, maka kebijakan kriminal juga akan bersinggungan dengan pertanyaan ini Penologi dan Sosiologi hukum lebih memperlihatkan aspek legal positivistik dari kriminologi Penologi dan Sosiologi hukum lebih memperlihatkan aspek legal positivistik dari kriminologi Oleh karenanya; kebijakan kriminal dapat dibedakan antara kebijakan penal dan non penal Oleh karenanya; kebijakan kriminal dapat dibedakan antara kebijakan penal dan non penal

17 Kebijakan Non Penal Lebih Pencegahan Lebih Pencegahan Sangat erat keterkaitannya dengan kebijakan publik dalam arti yang luas, seperti kebijakan sosial, politik dan ekonomi Sangat erat keterkaitannya dengan kebijakan publik dalam arti yang luas, seperti kebijakan sosial, politik dan ekonomi Seperti mencegah kejahatan dengan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, dll Seperti mencegah kejahatan dengan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, dll

18 Kebijakan Penal Didasarkan oleh Hukum Positif (seperti hukum pidana) Didasarkan oleh Hukum Positif (seperti hukum pidana) Dilaksanakan oleh Sistem Peradilan Pidana Dilaksanakan oleh Sistem Peradilan Pidana Penahanan Penahanan Penuntutan Penuntutan Pemidanaan di sistem pemasyarakatan Pemidanaan di sistem pemasyarakatan