Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK LENNY N. ROSALIN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Kebijakan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK LENNY N. ROSALIN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Kebijakan."— Transcript presentasi:

1 KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK LENNY N. ROSALIN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Kebijakan PP dan PA melalui Bakohumas, Jakarta 21 Februari

2 Nelson Mandela “The Convention of the Rights of the Child is a luminous living document that enshrines the rights of the child without exception to a life of dignity and self-fulfilment” “The Convention of the Rights of the Child is a luminous living document that enshrines the rights of the child without exception to a life of dignity and self-fulfilment” John W Whitehead “Children are the living messages we send to a time we will not see” “Children are the living messages we send to a time we will not see” David Brower “We don’t inherit the earth, we borrow it from our children “We don’t inherit the earth, we borrow it from our children 2

3 3 “Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang visioner…” PEMBANGUNAN ANAK  Anak  aset bangsa dan investasi masa depan  merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan  Anak  kualitas sumber daya manusia  indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan, yang dimulai sejak usia dini  Upaya melakukan pembangunan anak  dimulai sejak dalam kandungan, dan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak

4 Argumentasi Menghadapi Masa Depan SDM berkualitas Produktifitas Inovasi dan Kreatifitas Anak berkualitas Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Produktifitas Nasional dan Daya saing Pendapatan National Ketahanan Nasional Tabungan Nasional Investasi Nasional Investasi Fisik dan Sosial Investasi SDM Eksistensi dan Kemajuan Bangsa 4

5 PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK Masa dalam Kandungan Masa formatif pertumbuhan fisik Bawah Tiga Tahun Perkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh Bawah Lima Tahun Penyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah Usia Sekolah Belajar norma sosial-kultural, keterampilan skolastik Masa Remaja Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan 5

6 ANAK Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 (1) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak HAK-HAK ANAK Bagian dari HAM yang WAJIB DIJAMIN, DILINDUNGI DAN DIPENUHI orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara 6

7 5 KLUSTER HAK ANAK (Konvensi Hak Anak) 1.Hak Sipil dan Kebebasan 2.Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3.Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4.Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya 5. Perlindungan Khusus 7

8 ANAK INDONESIA Jumlah anak = 1/3 jumlah penduduk  Harus berkualitas  Agar tidak menjadi beban pembangunan TERDAPAT 31 HAK ANAK  Amanat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak 8

9 UNTUK: 1.bermain 2.berkreasi 3.berpartisipasi 4.berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan 5.bebas beragama 6.bebas berkumpul 7.bebas berserikat 8.hidup dengan orang tua 9.kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang UNTUK MENDAPATKAN 10. nama 11. identitas 12. kewarganegaraan 13. pendidikan 14. informasi 15. standar kesehatan paling tinggi 16. standar hidup yang layak ANAK MEMPUNYAI HAK (31) 9

10 UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN 17.pribadi 18.dari tindakan penangkapan sewenang-wenang 19.dari perampasan kebebasan 20.dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi 21.dari siksaan fisik dan non fisik 22.dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking 23.dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual 24.dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan 25.dari eksploitasi sebagai pekerja anak 26.dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil 27.dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak 28.khusus, dalam situasi genting/darurat 29.khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur 30.khusus, jika mengalami konflik hukum 31.khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial (disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ANAK MEMPUNYAI HAK (31) 10

11 MASALAH ANAK - -Pendidikan: pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di panti, di lapas, dll - -Kesehatan dan gizi: kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk, penyakit, dll - -Anak berhadapan dengan hukum: apakah di lapas terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, dll) - -Kekerasan terhadap anak: KDRT, bullying (di sekolah, peer group) - -Masalah sosial anak: anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan ekonomi), dll - -Belum semua anak memiliki akta kelahiran - -Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik – on-line game), dll - -Anak berkebutuhan khusus (genius, terbelakang): apakah sudah terpenuhi hak- haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll - -Penanaman nilai-nilai luhur mulai pudar: national character building - -Partisipasi anak masih rendah: terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya (sanggar), dll - -Infrastruktur : rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran, ruang menyusui di perkantoran dan mal, sekolah/RS ramah anak, lapas anak, sekolah untuk ABK, dll - -Payung kebijakan anak (terutama di daerah), lembaga (di daerah) yang menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran untuk anak, dll 11

12 Untuk mengatasi masalah anak  harus terjadi perubahan Paradigma Pembangunan Anak Parsial, Segmentatif, Sektoral Parsial, Segmentatif, Sektoral Holistik, Integratif, Berkelanjutan Holistik, Integratif, Berkelanjutan Di masa datang Selama ini 12

13 APA ? KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK MENGAPA ? DIMANA ? KAPAN ? SIAPA melakukan apa? BAGAIMANA ? 13

14 KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. 1. APA yang dimaksud KLA? 14

15 Tujuan KLA Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak- hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota. 15

16 16  non diskriminasi  kepentingan yang terbaik untuk anak  hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan  penghargaan terhadap pendapat anak

17 17 PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (= PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam  setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan  setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi  di setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

18 RUANG LINGKUP KLA meliputi seluruh bidang pembangunan  Tumbuh Kembang Anak  Perlindungan Anak Diimplementasikan di kabupaten/kota PEMENUHAN HAK-HAK ANAK 18

19 LANDASAN HUKUM Internasional  World Fit For Children  Konvensi Hak-hak Anak  Millennium Development Goals (MDGs)  dll Nasional  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b dan 28c  UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak  UU 17/2007 ttg RPJPN  Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional  Peraturan Presiden 5/2010 ttg RPJMN  Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015  Peraturan Menneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA  dll 19

20 2. MENGAPA dikembangkan KLA?  Anak 1/3 dari total penduduk.  Anak merupakan investasi SDM:  harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi.  Pembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif, belum peduli/ramah anak:  ke depan: harus holistik, integratif dan berkelanjutan.  dll 20

21 3. BAGAIMANA KLA dapat diwujudkan? Dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapat juga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat Dari individu Dari individu Dari keluarga Dari keluarga Dari RT/RW Dari RT/RW Dari desa/kelurahan Dari desa/kelurahan Dari kecamatan Dari kecamatan Inisiatif kab/kota ybs Inisiatif kab/kota ybs  terealisasi di kab/kota  Pemerintah nasional/pusat melakukan “sample” di beberapa prov atau di seluruh prov  Prov melakukan “sample” di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota  Inisiatif kab/kota ybs  terealisasi di kab/kota 21

22 4. KAPAN KLA dikembangkan?  2006: rancangan kebijakan KLA diinisiasi oleh KPP  2006: model KLA di 5 kab/kota  2007: perluasan model KLA di 10 kab/kota  dst...  2009: Kebijakan KLA (Peraturan Meneg PP No. 2/2009)  2010: KLA di 20 kab/kota (target) - Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi (Peraturan Meneg PP&PA No. 13/2010) – UKP4 - Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan (Peraturan Meneg PP&PA No. 14/2010) – UKP4  2014: KLA di 100 kab/kota (target) 22

23 5. SIAPA yang berperan mewujudkan KLA? Lembaga Legislatif: nasional dan daerah Lembaga Legislatif: nasional dan daerah Lembaga Yudikatif: nasional dan daerah Lembaga Yudikatif: nasional dan daerah Pemerintah Pemerintah - pusat/nasional - provinsi - kabupaten/kota  batas terendah desentralisasi - kecamatan - desa/kelurahan Dunia usaha Dunia usaha Akademisi Akademisi Masyarakat Masyarakat - individu: anak dan orang dewasa - individu: anak dan orang dewasa - keluarga - keluarga 23

24 6. BAGAIMANA mengembangkan KLA? Top-down Top-down Nasional/pusat  provinsi  kab/kota Bottom-up Bottom-up Gerakan masyarakat  Individu&keluarga  RT/RW  desa/kelurahan  kecamatan  kab/kota Kombinasi bottom-up dan top-down Kombinasi bottom-up dan top-down 24

25 Langkah Pengembangan KLA Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengumpulan Data Basis Pembentukan Gugus Tugas Komitmen Tahap 4 Tahap 3 Tahap 2 Tahap 1 Mobilisasi Sumber Daya Tahap 7 25 Pemantauan & Evaluasi Pelaporan Tahap 5 Tahap 6

26 Anak KLGKLG Desa /Kelh DUNIA IND Kab/ Kota Kec Prov RT/RWRT/RW TAHAPAN PENGEMBANGAN “KLA” 26

27 27 Dunia Layak Anak (World Fit for Children) Indonesia Layak Anak (IDOLA) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ABH MSA ABK KTA PHS Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan 5 KLUSTER HAK ANAK oleh Masyarakat oleh Lembaga Yudikatif oleh Lembaga Legislatif oleh Dunia Usaha oleh Pemerintah: K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota oleh Pemerintah: K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota KELUARGA ANAK TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK ABH:anak berhadapan hukum MSA: masalah sosial anak ABK: anak berkebutuhan khusus KTA: kekerasan terhadap anak PHS: pemenuhan hak sipil ABH:anak berhadapan hukum MSA: masalah sosial anak ABK: anak berkebutuhan khusus KTA: kekerasan terhadap anak PHS: pemenuhan hak sipil

28 28 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2010: 10 Prov 20 Kab/Kota 2010: 10 Prov 20 Kab/Kota 2011: 15 Prov 35 Kab/Kota 2011: 15 Prov 35 Kab/Kota 2012: 20 Prov 60 Kab/Kota 2012: 20 Prov 60 Kab/Kota 2013: 33 Prov 90 Kab/Kota 2013: 33 Prov 90 Kab/Kota Dunia Layak Anak (World Fit for Children) Dunia Layak Anak (World Fit for Children) Indonesia Layak Anak (IDOLA) PERKEMBANGAN “KLA” Catatan: Model KLA dimulai sejak tahun 2006 di 5 kabupaten/kota dan tahun 2007 di 10 kabupaten/kota 2014: 33 Prov 100 Kab/Kota 2014: 33 Prov 100 Kab/Kota

29 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 29 I. ASPEK MANAJEMEN 1. PERENCANAAN : output dalam bentuk RAD; terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan/atau RKPD); dalam prosesnya melibatkan partisipasi anak (misal: melalui musrenbang)  koordinator:Bappeda 2. PENGANGGARAN: pastikan semua rencana dalam RAD memperoleh alokasi anggaran  peran legislatif: koordinator:Bappeda 3. PELAKSANAAN: RAD tidak hanya dilaksanakan oleh SKPD, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat

30 30 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 4. PEMANTAUAN: pelaksanaan RAD dipantau secara berkala 5. EVALUASI: pelaksanaan RAD dievaluasi setiap akhir tahun; oleh pihak independen 6. PELAPORAN: hasil pelaksanaan RAD dilaporkan ke pimpinan (dari GT  Walikota/Bupati  Gubernur  Menteri PP dan PA dan Mendagri)  koordinator: Badan/ Kantor/Unit PP dan PA

31 31 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK II. ASPEK TAHAPAN PENGEMBANGAN 1. Diawali dan dilandasi oleh KOMITMEN pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Lembaga Legislatif, Dunia Usaha, Masyarakat  SEMUA) 2. Bentuk GUGUS TUGAS: bisa memanfaatkan Tim/Pokja yang sudah ada; tahap awal: libatkan seluruh SKPD terkait (untuk pembagian tugas  siapa mengerjakan apa); tahap berikutnya: libatkan Forum Anak (perwakilan anak), lembaga masyarakat, toga, toma, dunia usaha, dll; penetapan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota?

32 32 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 3. Kumpulkan, olah dan analisis semua DATA ANAK; sehingga diketahui secara jelas besaran masalah anak, di mana saja lokasinya, dll 4. Buat RENCANA AKSI DAERAH (RAD) yang ditujukan untuk mengatasi masalah anak  tujuan akhir RAD: pemenuhan hak-hak anak; pembagian peran jelas; dalam proses penyusunan libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk libatkan anak; penganggaran jelas, dll (Catatan: Upayakan agar RAD terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah: RPJMD atau Renstrada/RKPD; sehingga terjamin pembiayaannya)

33 III. ASPEK SUBSTANSI  31 hak anak 1. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 2. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 3. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 4. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA 5. PERLINDUNGAN KHUSUS 33 Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

34 NEGARA DAN PEMERINTAH NEGARA DAN PEMERINTAH   Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 UU 23/2002).   Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22 UU 23/2002).   Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 UU 23/2002).   Wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 UU 23/2002).   Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24 UU 23/2002). 34

35 Inti dari KLA KABUPATEN/KOTA dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi 35

36 36 Anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan … Lindungi mereka dan penuhi hak-haknya…


Download ppt "KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK LENNY N. ROSALIN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Kebijakan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google