Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

+ KEMAJUAN CAPAIAN KERANGKA AKSI HYOGO DI TINGKAT LOKAL KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN 2013 KELOMPOK 1 LOCAL GOVERNMENT SELF ASSESSMENT TOOLS (LG-SAT)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "+ KEMAJUAN CAPAIAN KERANGKA AKSI HYOGO DI TINGKAT LOKAL KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN 2013 KELOMPOK 1 LOCAL GOVERNMENT SELF ASSESSMENT TOOLS (LG-SAT)"— Transcript presentasi:

1 + KEMAJUAN CAPAIAN KERANGKA AKSI HYOGO DI TINGKAT LOKAL KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN 2013 KELOMPOK 1 LOCAL GOVERNMENT SELF ASSESSMENT TOOLS (LG-SAT)

2 + Menetapkan organisasi dan koordinasi untuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang [HFA 1] POIN PENTING-1

3 + Dinas-dinas pemerintah daerah dan organisasi-organisasi yang bertanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana dan membantu adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim memerlukan tingkat sumber daya manusia, pengetahuan dan pengalaman, dan ketrampilan- ketrampilan serta perangkat relevan yang memadai agar dapat efektif. Lebih jauh lagi, berbagai tugas dan program yang berbeda dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim harus merespons peran-peran dan tanggung jawab yang resmi dan sosial yang diemban para aktor yang terlibat. Tingkat pencapaian: Skor : 2 Seberapa baik organisasi-organisasi setempat telah memiliki kapasitas (pengetahuan, pengalaman, mandat resmi) untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubaha iklim? [1.1.1]

4 + TANTANGAN Melaksanakan berbagai tugas dan program yang berbeda dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan adaptasi dalam merespons peran-peran dan tanggung jawab sosial. RENCANA Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan kedalam bentuk perwujudan yang nyata. KEMAJUAN Adanya perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen RKA, Renstra.

5 + Pengalaman pemerintah daerah di seluruh dunia memberi penekanan pada perlunya kemitraan yang efektif untuk bisa melaksanakan pembangunan masyarakat yang sukses. Bila para wakil masyarakat yang terdampak, organisasi-organisasi setempat, sektor swasta dan pemerintah daerah mengemban tanggung jawab bekerja bersama, biasanya akan tercapai hasil-hasil yang signifikan Tingkat pencapaian: Skor : 2 Sejauh mana ada kemitraan antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko? [1.1.2]

6 + TANTANGAN Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana untuk Penguatan Kelembagaan yang masih terbatas RENCANA Pengurangan Resiko Bencana seperti : forum pengurangan resiko bencana(belum ada) akan dibuat pada Tahun 2014, jejaring informasi (sudah ada) KEMAJUAN Ada Perencanaan, Ada Pelatihan Rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali, Ada Renstra, Ada Dokumen SK.

7 + Masyarakat-masyarakat setempat yang terdampak perlu dilibatkan dalam seluruh proses tinjauan, perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas di tingkat masyarakat. Lebih jauh lagi, jika kelompok-kelompok rentan secara khusus berhasil disertakan dalam dialog dan pengambilan keputusan sejak awal, investasi-investasi di tingkat lokal biasanya memberikan hasil yang tinggi dan berpotensi untuk berkelanjutan Tingkat pencapaian: Skor : 2 Seberapa besar dukungan pemerintah daerah pada masyarakat- masyarakat setempat yang rentan (khususnya perempuan, lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak) untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko? [1.3.1]

8 + TANTANGAN Sudah ada komunitas kelompok rentan, hanya perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan RENCANA Menentukan komunitas yang tepat KEMAJUAN Keberpihakan dan kepedulian pemerintah melalui pengalokasian anggaran sudah ada, tapi keterlibatan kelompok-kelompok rentan dalam proses pembangunan belum ada.

9 + Memastikan adanya keterkaitan antara proses kebijakan dan perencanaan nasional di satu sisi dan program-program pemerintah daerah di sisi yang lain sangat menentukan keberhasilan. Meskipun demikian, membantu pemerintah daerah untuk dapat menyumbangkan pengalaman di tingkat lokal bagi proses-proses perencanaan nasional dapat mendorong pemilihan dan pelaksanaan strategi-strategi pengurangan risiko bencana yang lebih efektif dan efisien. Tingkat pencapaian: Skor : 3 Sejauh mana pemerintah daerah berpartisipasi dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat nasional? [1.4.1]

10 + TANTANGAN Ikut serta dalam merencanakan PRB di tingkat nasional RENCANA Mengikuti setiap kegiatan perencanaan PRB yang dilakukan pemerintah pusat. KEMAJUAN Pemerintah Daerah selalu ikut serta dalam mendukung program Pemerintah Pusat, tetapi belum terlibat secara langsung turut serta berpartisipasi dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat nasional. Mengusulkan Program pengurangan risiko bencana persektor ke tingkat nasional

11 + Menetapkan satu anggaran dan menyediakan insentif untuk para pemilik rumah, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengurangan risiko [HFA 1 dan 4] POIN PENTING-2

12 + Tingkat pembiayaan yang cukup untuk pengurangan risiko bencana tetap menjadi satu tantangan di semua tingkat. Di tingkat lokal, pemerintah bisa menggerakkan sumber daya dari anggaran-anggaran yang dialokasikan di tingkat nasional, arus pendapatan daerah dan sektor swasta. Memastikan bahwa tersedia sumber daya-sumber daya yang cukup untuk diinvestasikan dalam pengurangan risiko daripada hanya untuk merespons peristiwa-peristiwa ekstrim akan menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal Tingkat pencapaian: Skor : 1 Sejauh mana pemerintah daerah mempunyai akses pada sumber daya-sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko? [1.2.1]

13 + TANTANGAN Belum ada pemetaan potensi dan kesepakatan RENCANA Pada Tahun 2014, anggaran untuk pengurangan resiko bencana akan terpisah dari Kesbang Linmas, dan akan tersendiri dalam angggaran BPBD KEMAJUAN Adanya alokasi anggaran untuk pengurangan resiko bencana (Tahun 2013 masih bergabung dengan Kesbang Linmas dan Tahun 2014 akan terpisah sendiri di BPBD)

14 + Alokasi keuangan untuk pengelolaan risiko bencana harus mempertimbangkan siklus penanggulangan bencana secara keseluruhan dan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan risiko ke dalam anggaran pembangunan daerah. Alokasi untuk pengkajian risiko (ancaman bahaya, kerentanan dan keterpaparan), peringatan dini dan komunikasi, pendidikan dan pemantauan, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan perlu dilakukan secara koheren dan dipadukan ke dalam rencana pembangunan ekonomi dan sosial daerah Tingkat pencapaian: Skor : 2 Sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan sumber- sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas PRB, termasuk respons bencana dan pemulihan yang efektif? [1.2.2.]

15 + TANTANGAN Penanganan yang maksimal dengan anggaran yang tersedia RENCANA Memperbesar anggaran dan mengefektifkannya KEMAJUAN Adanya anggaran dari pemerintah, diantaranya untuk pemenuhan bahan sembako untuk kejadian bencana,

16 + Akses ke layanan keuangan formal untuk masyarakat rentan dapat signifikan mengurangi dampak menengah hingga jangka panjang dari bencana lokal. Pemerintah daerah dapat aktif mendorong penyediaan layanan-layanan asuransi keuangan mikro dan makro untuk usaha-usaha kecil, para petani dan rumah tangga dengan tingkat aset yang rendah oleh para penyedia layanan swasta dan organisasi- organisasi nirlaba. Pemerintah daerah juga bisa mengadvokasi penjangkauan program-program nasional yang lebih baik dalam wilayah yang berada di bawah otoritas mereka. Tingkat pencapaian: Skor : 2 Apa cakupan layanan-layanan keuangan (misalnya skema simpan pinjam, asuransi makro dan mikro) yang ada bagi rumah tangga-rumah tangga yang rentan dan terpinggirkan untuk masa-masa sebelum bencana? [4.2.1]

17 + TANTANGAN Data yang akurat, agar bantuan menjadi tepat sasaran RENCANA Pengalokasian anggaran yang lebih besar dan berpihak kepada kelompok rentan KEMAJUAN Adanya pengalokasian dana yang meningkat dari tahun ke tahun di bidang perkoperasian, adanya simpan pinjam untuk masyarakat di desa-desa (PNPM)

18 + Skema-skema pinjaman dan hibah pasca bencana bisa meringankan penderitaan rumah-rumah tangga yang terkena dampak segera setelah bencana. Skema-skema tersebut juga bisa menghindarkan hilangnya aset yang signifikan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya penghidupan, misalnya dalam kasus para petani kecil dan pemilik ternak yang harus menjual peralatan pertanian atau ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang mendesak. Tingkat pencapaian: Skor : 2 Sejauh mana keuangan mikro, bantuan tunai, pinjaman lunak, jaminan hutang pasca bencana tersedia bagi rumah-rumah tangga yang terdampak untuk memulai penghidupan mereka? [4.2.2]

19 + TANTANGAN Memaksimalkan potensi yang ada dengan ketersediaan anggaran yang terbatas. RENCANA Memperbesar anggaran dan mengefektifkannya KEMAJUAN Adanya pengalokasian anggaran yang lebih besar di SKPD terkait, seperti Pertanian, peternakan dan Perikanan, dalam bidang pertanian adanya penggantian bibit-bibit padi yang rusak ataupun pertanian yang puso akibat bencana.

20 + Bisnis dan rumah-rumah tangga lokal mungkin tidak akan melakukan investasi dalam pengurangan risiko bencana apabila tidak melihat adanya insentif yang jelas untuk melakukan hal itu. Ada sejumlah kebijakan dan peraturan, yang bisa dikembangkan pemerintah daerah (dan nasional) yang dapat menciptakan insentif-insentif seperti itu, sebagai contoh melalui penetapan harga asuransi, pengurangan pajak untuk investasi- investasi yang membangun ketangguhan, dll. Tingkat pencapaian: Skor : 1 Seberapa kuat insentif-insentif ekonomi untuk menanamkan investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk rumah- rumah tangga dan bisnis (misalnya pengurangan premi asuransi untuk rumah-rumah tangga, keringanan pajak bagi bisnis)? [4.3.1]

21 + TANTANGAN Perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta belum ada. RENCANA Membuat perjanjian kerjasama dengan sektor swasta. KEMAJUAN Adanya keringanan dari beberapa pengusaha dalam pembayaran cicilan.

22 + Peran sektor swasta dalam memastikan penyediaan barang dan jasa yang berkesinambungan setelah bencana merupakan hal yang menentukan. Pemerintah daerah bisa membantu dengan memfasilitasi dukungan yang aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah yang terkena dampak bencana, melalui kemitraan dengan jaringan-jaringan usaha setempat dan asosiasi-asosiasi profesional dan menciptakan insentif untuk keterlibatan mereka dalam respons dan pemulihan bencana. Tingkat pencapaian: Skor : 1 Sejauh mana asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya, mendukung upaya-upaya bisnis-bisnis kecil untuk menjaga keberlanjutan usaha selama dan setelah bencana? [4.3.2]

23 + TANTANGAN Menciptakan asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya yang mendukung secara aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah yang terkena dampak bencana. RENCANA Mengajak asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya untuk memberikan dukungan yang aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah yang terkena dampak bencana dalam menciptakan insentif untuk keterlibatan mereka dalam respons dan pemulihan bencana. KEMAJUAN Belum adanya asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya, yang mendukung upaya-upaya bisnis-bisnis kecil untuk menjaga keberlanjutan usaha selama dan setelah bencana

24 + Menanamkan investasi dalam dan memelihara infrastuktur untuk pengurangan risiko bencana, misalnya drainase badai [HFA 4] POIN PENTING-4

25 + Peraturan-peraturan perencanaan tata guna lahan dan konstruksi bangunan merupakan dua dari bidang yang paling penting bagi pengurangan risiko bencana pedesaan dan perkotaan di tingkat lokal. Kebijakan dan peraturan yang mempertimbangkan risiko bencana dan menerapkan sanksi-sanksi, memberikan landasan yang penting bagi manajemen risiko bencana yang efektif. Peraturan-peraturan ini perlu diartikulasikan dan ditegakkan untuk semua infrastruktur dan perumahan yang penting.. Tingkat pencapaian: Skor : 4 Sejauh mana kebijakan-kebijakan tata guna lahan dan peraturan- peraturan perencanaan untuk perumahan dan pembangunan infrastruktur mempertimbangkan risiko bencana saat ini dan bencana yang diproyeksikan terjadi (termasuk risiko-risiko yang berkaitan dengan iklim)? [4.1.2] perumahan komunikasi transportasi energi

26 + TANTANGAN Penerapan aturan dan sanksi. RENCANA Pemberian sanksi yang lebih tegas. KEMAJUAN Adanya Peraturan-peraturan perencanaan tata guna lahan dan konstruksi bangunan dan adanya kebijakan dan peraturan yang mempertimbangkan risiko bencana dan menerapkan sanksi-sanksi.

27 + Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, jalan, sistem energi dan pasokan air, pasar-pasar setempat, gedung-gedung pemerintahan, infrastruktur telekomunikasi dll. merupakan persyaratan dasar untuk manajemen risiko bencana di tingkat lokal di wilayah yang rawan bencana. Pengkajian risiko ini harus dilakukan untuk semua ancaman yang relevan dan dimutakhirkan secara rutin. Tingkat pencapaian: Skor : 2 Seberapa memadai fasilitas-fasilitas umum dan infrastruktur penting yang terletak di wilayah berisiko tinggi dikaji untuk semua risiko bencana dan keselamatan? [4.4.1]

28 + TANTANGAN Mengkaji secara mendalam untuk semua infrastruktur penting RENCANA Mengadakan Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting KEMAJUAN Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting belum ada.

29 + Pengkajian risiko tentang infrastruktur penting lokal dapat menjadi dasar PRB, tetapi temuan-temuannya harus ditindaklanjuti tepat pada waktunya dan dengan memadai. Investasi untuk melindungi fasilitas- fasilitas publik yang penting akan terbayarkan dengan turunnya secara signifikan anggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan kemanusiaan, dan rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencana. Tingkat pencapaian: Skor : 2 Apakah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi fasilitas-fasilitas dan infrastruktur publik penting dari kerusakan akibat bencana telah memadai? [4.4.2]

30 + TANTANGAN Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting RENCANA Meningkatkan anggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan kemanusiaan, dan rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencana dan mengadakan pengkajian mendalam terhadap semua infrastruktur penting. KEMAJUAN Adanya anggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan kemanusiaan, dan rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencana. Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting belum ada.

31 + Mengkaji keselamatan semua sekolah dan fasilitas kesehatan dan meningkatkannya jika perlu [HFA 2, 4 dan 5] POIN PENTING-5

32 + Meskipun semua infrastruktur umum harus menjalani pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit sangatlah penting karena bangunan dan layanan mereka dapat signifikan mengurangi kerentanan masyarakat yang terdampak sebelum, selama dan setelah bencana. Tingkat pencapaian: Skor : 1 Sejauh mana sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan fasilitas kesehatan setempat mendapatkan perhatian khusus dalam pengkajian risiko “multi-ancaman” di wilayah anda? [2.1.1] Sekolah dan/atau Rumah sakit/fasilitas kesehatan

33 + TANTANGAN Melakukan pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit RENCANA Melakukan pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit. KEMAJUAN pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit belum ada

34 + Sekolah dan fasilitas kesehatan seringkali menyediakan ruang dan layanan penting dalam keadaan darurat. Ketika terjadi peristiwa ekstrim, mereka dapat berfungsi sebagai tempat penampungan dan pusat manajemen respons dan bantuan. Suksesnya pengelolaan aset-aset ini akan membuat mereka dapat menjalankan fungsi sebagai pusat pendidikan dan kesehatan walaupun terjadi bencana – sesuatu yang penting bagi perlindungan nyawa, penghidupan dan modal manusia Tingkat pencapaian: Skor : 3 Seberapa aman semua sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan utama dari bencana sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk tetap beroperasi selama keadaan darurat? [2.1.2] Sekolah dan/atau Rumah sakit/ fasilitas kesehatan

35 + TANTANGAN Menyediakan tempat bagi para pengungsi agar tidak mengganggu fasilitas lainnya. RENCANA Menyediakan tempat evakuasi yang aman dari bencana. KEMAJUAN Fasilitas kesehatan dan pendidikan rata-rata dibangun ditempat yang aman dan terhindar dari bencana.

36 + Pengkajian risiko atas infrastruktur lokal harus diiringi dengan pemeriksaaan rutin terhadap tingkat pemeliharaan dan standar- standar kesehatan serta keselamatan untuk memastikan agar peraturan-peraturan yang ada dipenuhi. Ini khususnya penting untuk sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan. Tingkat pencapaian: Skor : 4  Sejauh mana pemerintah daerah atau pemerintah di tingkat atasnya mempunyai program khusus untuk secara rutin mengkaji sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam hal pemeliharaan, pemenuhan aturan-aturan mendirikan bangunan, keselamatan secara umum, dan risiko-risiko yang berkaitan dengan cuaca, dll.? [3.1.1]

37 + TANTANGAN Mengoptimalkan anggaran yang tersedia. RENCANA Menambah anggaran pemeliharaan. KEMAJUAN Adanya anggaran pemeliharaan di tiap SKPD.

38 + Pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa melaksanakan latihan dan geladi kesiapsiagaan secara rutin di sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit bisa menyelamatkan nyawa. Latihan-latihan bisa dilakukan dengan biaya relatif kecil dan ini dapat membantu menciptakan kesadaran akan risiko di antara para pelajar, staf, dan pasien yang akan memungkinkan mereka untuk bereaksi secara tepat dalam keadaan darurat dan menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang lain.. Tingkat pencapaian: Skor : 4 Seberapa jauh geladi kesiapsiagaan bencana rutin dilakukan di sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan? [2.4.1] Sekolah dan/atau Rumah sakit/fasilitas kesehatan

39 + TANTANGAN Menambah prekuensi latihan bagi sekolah. RENCANA Menambah anggaran untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan pada tahun KEMAJUAN BPBD bekerjasama dengan Dinas Pendidikan telah melaksanakan pelatihan dasar antisipasi bencana di beberapa Sekolah.

40 + Menerapkan dan menegakkan aturan konstruksi bangunan (IMB) dan prinsip- prinsip perencanaan tata guna lahan yang realistis dan sesuai risiko. Mengidentifikasi lahan yang aman untuk warga berpenghasilan rendah dan sejauh memungkinkan mengupayakan perbaikan permukiman-permukiman informal [HFA 4] POIN PENTING-6

41 + Penegakkan aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan merupakan satu tantangan besar bagi pemerintah daerah. Meskipun sejumlah wilayah perkotaan dan jenis bangunan tertentu telah secara relatif diatur, permukiman informal dan sebagian besar infrastruktur pedesaan tetap berada di luar sistem peraturan dan penegakkan yang umum berlaku. Mereka seringkali rentan terhadap ancaman alam dan oleh karena itu perlu dukungan sesuai konteks masing-masing dan yang memastikan dipenuhinya standar-standar minimum keselamatan tanpa semakin meminggirkan rumah tangga dan bisnis-bisnis yang rentan. Tingkat pencapaian: Skor : 4 Seberapa jauh peraturan-peraturan tata guna lahan dan aturan- aturan mendirikan bangunan, aturan kesehatan dan keselamatan yang tanggap risiko ditegakkan dengan baik di seluruh kawasan yang sedang membangun dan untuk semua jenis bangunan? [4.1.3]

42 + TANTANGAN Penegakan peraturan dan sanksinya RENCANA Penegakan peraturan dan sanksinya akan dan sudah dilakukan KEMAJUAN Peraturan tata guna lahan dan pendirian bangunan sudah ada

43 + Rencana tata guna lahan dan aturan-aturan mendirikan bangunan dapat disusun sedemikian rupa sehingga mendorong tumbuhnya budaya pengurangan risiko bencana atau sebaliknya malah menjadi penghalang bagi bangunan dan tata guna lahan yang tangguh terhadap bencana. Peraturan dengan standar-standar yang sangat tinggi bisa mendorong masyarakat miskin dan bisnis kecil untuk beralih ke permukiman-permukiman informal dan berinvestasi dalam infrastruktur yang tidak mematuhi aturan sehingga semakin meningkatkan risiko bencana secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan regulasi yang tepat dapat dikembangkan dengan berdialog dengan kelompok-kelompok tersebut untuk memastikan kepatuhan dan pengurangan risiko. Tingkat pencapaian: Skor : 4 Seberapa kuat peraturan-peraturan yang ada (misalnya perencanaan tata guna lahan, kode-kode untuk mendirikan bangunan, dll.) untuk mendukung pengurangan risiko bencana di wilayah otoritas anda? [4.1.4]

44 + TANTANGAN Merelokasi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. RENCANA Menambah anggaran untuk merelokasi masyarakat miskin dan bisnis kecil agar mau beralih ke permukiman-permukiman informal KEMAJUAN Rencana tata guna lahan dan aturan-aturan mendirikan bangunan sudah ada. Adanya relokasi penduduk telah dilakukan.

45 + Memastikan agar kebutuhan- kebutuhan dan partisipasi penduduk yang terdampak menjadi pusat dari upaya rekonstruksi [HFA 4 dan 5] POIN PENTING-10

46 + Bencana merupakan peristiwa yang sangat menimbulkan trauma dan dapat membuat seluruh masyarakat hancur bukan saja secara fisik dan keuangan namun juga secara mental dan psikologis. Mendukung mereka yang terkena dampak bencana dan keluarga mereka dalam menghadapi dampak emosional dan sosial yang diakibatkan bencana membutuhkan sumber daya tambahan dan ketrampilan khusus yang tidak selalu dimiliki pemerintah daerah. Bermitra dengan organisasi-organisasi non- pemerintah yang relevan dan sektor swasta bisa membuat sebagian dari sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Tingkat pencapaian: Skor : 3 Sejauh mana pemerintah daerah bisa mengakses sumber daya dan keahlian untuk membantu mereka yang terkena dampak psikososial (psikologis, emosional) yang diakibatkan bencana? [5.3.2]

47 + TANTANGAN Menyediakan tenaga ahli dan tempat perawatan. RENCANA Menyediakan tempat perawatan dan tenaga ahlinya Membekali KEMAJUAN Sumber daya dan keahlian untuk membantu mereka yang terkena dampak psikososial (psikologis, emosional) tersedia

48 + Pentingnya menemukan satu cara untuk bergerak sedini mungkin dari respons menuju pemulihan dan pembangunan jangka panjang telah diakui dengan baik. Lebih penting lagi, memahami konsep-konsep dan strategi-strategi dasar tentang pengurangan risiko bencana perlu dibangun dalam siklus lengkap penanggulangan bencana jika perubahan akan dicapai di tingkat lokal. Tingkat pencapaian: Skor : 4 Sejauh mana langkah-langkah pengurangan risiko bencana terintegrasikan dengan baik ke dalam aktivitas-aktivitas pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana (yaitu membangun lebih baik, rehabilitasi penghidupan)? [4.5.1]

49 + TANTANGAN Pendataan yang akurat. RENCANA Anggaran bertambah KEMAJUAN BPBD telah melakukan perubahan di beberapa bangunan dengan mutu yang lebih baik dari sebelumnya

50 + Meskipun rencana kontinjensi terutama harus memenuhi kebutuhan mendesak ketika terjadi bencana, mengintegrasikan rencana untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya penghidupan masyarakat yang terkena dampak, ke dalam rencana kontinjensi dapat memperbaiki siklus pengelolaan risiko secara keseluruhan dan memperpendek waktu yang diperlukan untuk bantuan darurat. Pengkajian kebutuhan dan pengkajian tentang apa yang diperlukan untuk merehabiltiasi penghidupan dapat mempercepat kemampuan rumah- rumah tangga yang terdampak untuk pulih kembali. Tingkat pencapaian: Skor : 3 Sejauh mana Rencana Kontinjensi (atau rencana serupa) mencakup kerangka strategi untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pengkajian kebutuhan dan rehabilitasi penghidupan? [5.2.5]

51 + TANTANGAN Koordinasi dan sinkronisasi data dengan SKPD terkait. RENCANA Dana rehabilitasi dan rekonstruksi bertambah KEMAJUAN Rencana kebutuhan pasca bencana dan kerugiannya sudah ada.


Download ppt "+ KEMAJUAN CAPAIAN KERANGKA AKSI HYOGO DI TINGKAT LOKAL KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN 2013 KELOMPOK 1 LOCAL GOVERNMENT SELF ASSESSMENT TOOLS (LG-SAT)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google