PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN

Presentasi berjudul: "PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN"— Transcript presentasi:

1 PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN Sekretaris Badan P2SDMK Drs. Trisnu Danisworo, MS LOKALATIH KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN TAHUN 2013

2 ARAH PEMBANGUNAN KEHUTANAN
Pengelolaan Hutan Berbasis KPH. Pendekatan Pembangunan Hutan di Jawa dan Luar Jawa TIDAK “GEBYAH UYAH”. SDM sebagai ”Human Capital ” dan Pemberdayaan potensi SDM daerah. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  DIMULAI TAHUN 2015 !!! 

3 TANTANGAN KE DEPAN TAHUN 2015 < Pembangunan Kehutanan Berbasis
Pemberdayaan Masy. ...Hektar (HKm, HD, HTR, HR) ... KTH DITJEN PLANOLOGI DITJEN PDAS PS DITJEN BUK DITJEN PHKA BADAN P2SDMK BADAN LITBANGHUT

4 HUBUNGAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
DISHUT PROP/KAB./KOTA BAKOR P3K PROVINSI UPT KEMENHUT BAPELLUH KAB/KOTA HUTAN KONSERVASI MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU UTAMA PELAKU USAHA HUTAN LINDUNG HUTAN PRODUKSI LUAR KAWASAN HUTAN

5 Ilustrasi Pembangunan Kehutanan di Daerah
Hutan Rakyat Hutan Rakyat Hutan Rakyat Ilustrasi Pembangunan Kehutanan di Daerah

6 PELUANG KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN
Penyuluh Kehutanan MEMPUNYAI TUGAS MENGANTARKAN KEMANDIRIAN KELOMPOK SASARAN  SBG PENGUSAHA HUTAN. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011

7 Batasan Pengertian HKm, HD, HTR, dan Hutan Rakyat

8 TINGKATAN KELOMPOKTANI HUTAN
PEMULA LANJUT MADYA UTAMA TINGKATAN KELOMPOKTANI HUTAN KESWADAYAAN USAHA TANI HUTAN Subsidi Subsidi Sebagian Swadaya Kredit Swadaya Kredit Kelompok Tani sudah menjadi Pengusaha Hutan

9 INTERVENSI PEMERINTAH PENGEMBANGAN KEL0MPOKTANI HUTAN
KELOMPOKTANI HUTAN INTERVENSI PEMERINTAH DAMPAK MANFAAT PEMULA (sangat tergantung) Subsidi penuh Pendampingan Pemasaran a. Kelembagaan Kelompoktani b. Mampu melaksanakan c. Mengenal pemasaran LANJUT (tergantung) Subsidi sebagian Koperasi a. Kelembagaan kelompoktani c. Mulai pemasaran d. Kelembagaan Usahatani (Koperasi) MADYA (mandiri) Swadaya - Kredit Koperasi - Wirausaha Kemitraan Mampu mengembalikan kredit Mampu manajemen usaha Mampu memasarkan Kelembagaan Usahatani (Koperasi) Posisi tawar sedang UTAMA (mandiri penuh) Industri Mampu menajemen pemasaran Kelembagaan usahatani (Koperasi, Perseroan Terbatas) Posisi tawar tinggi Mempunyai industri

10 HUBUNGAN HULU DAN HILIR SISTEM USAHA KEHUTANAN
USAHA HULU USAHA HILIR PENGUSAHA HUTAN (KELOMPOKTANI HUTAN) PENGUSAHA INDUSTRI PERKAYUAN PENGUSAHA BIBIT/BENIH BERSERTIFIKAT PRODUK : Kayu Gelondongan Kayu Setengah Jadi Bahan Bangunan Meubelair Bibit/Benih Bersertifikat Hortikultura/Buah2an Obat-obatan/Herbal Jasa lingkungan/air Wisata Alam, dll PENGUSAHA OBAT-OBATAN/HERBAL DAN KOSMETIK PENGUSAHA AIR MINERAL DAN MIKROHIDRO PENGUSAHA WISATAALAM SUPERMARKET/PASAR (Buah-buahan dll) APA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJADI PENGUSAHA HUTAN ??? PEMASARAN LUAR / DALAM NEGERI

11 PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DI PULAU JAWA PADA TATARAN PENCAPAIAN OUTCOME – DAMPAK/MANFAAT
STOP ? INPUT (BIBIT) OUTPUT X OUTCOME V INPUT (SAPRODI) DAMPAK / MANFAAT V INPUT (TEKNOLOGi) HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA Sudah dekat

12 Modal lahan (milik sendiri)
MENGANTARKAN KELOMPOKTANI HUTAN RAKYAT MENJADI PENGUSAHA HUTAN DI LAHAN MILIK SENDIRI Petani Hutan Rakyat yang tergabung dalam Kelompoktani Hutan Rakyat sebagai pemilik SAHAM CUKUP BESAR : Modal lahan (milik sendiri) Modal tegakan tanaman (baik dari bantuan proyek pemerintah, kredit Hutan Rakyat maupun swadaya/swadana sendiri) Modal tenaga kerja sendiri

13 HARMONISASI HUBUNGAN PELAKU UTAMA (KELOMPOKTANI HUTAN RAKYAT) DENGAN PELAKU USAHA (INDUSTRI PERKAYUAN)

14 APA YANG DIBUTUHKAN KELOMPOKTANI HUTAN SEBAGAI PENGUSAHA HUTAN ???
KEBUTUHAN KETERANGAN Bibit tanaman bersertifikat Swadaya sudah tinggi Infrastruktur dan saprodi pengusahaan hutan rakyat : Alat penebangan pohon (chainsaw, dll) Tempat Penampungan Kayu (TPK) Jalan angkutan kayu Alat penggergajian (sawmill, dll) Alat transportasi Difasilitasi pemerintah/provinsi/ kab/kota dan Perusahaan Pelatihan kewirausahaan, manajemen dan strategi bisnis hutan rakyat (tidak cukup lagi hanya pelatihan teknis pembuatan bibit, penanaman, pembuatan hutan rakyat,) Bantuan pemerintah/ provinsi/kab/kota dan Perusahaan Pendampingan kewirausahaan dan kelembagaan usaha/bisnis hutan rakyat sampai pemasaran dan kemitraan Bantuan pemerintah/ provinsi/kab/kota dan Perusahaan (Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan Penyuluh Swasta) Kredit usaha hutan rakyat untuk saprodi (bukan bibit) Bantuan Pemerintah (tidak hanya utk biaya penanaman, tetapi saprodi lain / usaha) APA YANG DIBUTUHKAN PENYULUH ???  KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN

15 PENGELOLAAN HUTAN DI LUAR PULAU JAWA PADA TATARAN PENCAPAIAN OUTPUT - OUTCOME
V INPUT (BIBIT) OUTPUT OUTCOME V INPUT (SAPRODI) DAMPAK / MANFAAT X INPUT (TEKNOLOGi) HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA Masih jauh

16 PENGELOLAAN HUTAN DI LUAR PULAU JAWA BERBASIS MASYARAKAT
HUTAN RAKYAT HUTAN KEMASYARAKATAN HUTAN DESA HUTAN TANAMAN RAKYAT Perencanaan, pembuatan rancangan, pembuatan proposal RHL: a. Persemaian, pembuatan bibit, kebun bibit rakyat b. Penanaman, pemeliharaan Pemanfaatan Hutan: a. Pemanenan b. Pemasara c. Industri 4. Perlindungan Hutan: a. Pengamanan b. Pemberantasan hama penyakit c. Pengendalian kebakaran Perijinan

17 MENGANTARKAN KELEMBAGAAN KELOMPOKTANI (HKm + HTR) dan KELEMBAGAAN DESA (HD) MENJADI PENGUSAHA HUTAN DI KAWASAN HUTAN Kelembagaan Kelompoktani (HKm dan HTR) dan Kelembagaan Desa (HD) sebagai pemilik SAHAM CUKUP BESAR : Modal lahan (Kawasan Hutan yang telah diberikan Ijin) Modal tegakan tanaman (baik dari bantuan proyek pemerintah, kredit Hutan Rakyat maupun swadaya/swadana sendiri) Modal tenaga kerja sendiri

18