Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Yogyakarta, Juni 2013 Rancangan Pengalokasian Pendanaan Keistimewaan DIY.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Yogyakarta, Juni 2013 Rancangan Pengalokasian Pendanaan Keistimewaan DIY."— Transcript presentasi:

1 Yogyakarta, Juni 2013 Rancangan Pengalokasian Pendanaan Keistimewaan DIY

2 Dana Keistimewaan DIY PENDANAAN Pasal 41 Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pasal 42 (1)Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. (2)Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. (3)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. (5)Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

3 Peruntukkan Dana Keistimewaan DIY 1.Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur 2.Urusan Kelembagaan 3.Urusan Kebudayaan 4.Urusan Pertanahan 5.Urusan Tata Ruang

4 Kewenangan Istimewa Bab I Ketentuan Umum Angka 3 Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah

5 Kewenangan 1.Tata cara pengisian 2.Kelembagaan Pemda 3.Kebudayaan 4.Pertanahan 5.Tata Ruang Kewenangan istimewa berada di Provinsi

6 Pengaturan Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Perdais

7 GUBERNUR KEPALA WILAYAH ADMINISTRASI KEPALA DAERAH OTONOM BUPATI / WALIKOTA (KEPALA DAERAH OTONOM) PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH WAKIL PEMERINTAH PUSAT Kewenangan Manajerial Kewenangan Policy Integrated Perfectoral System

8 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DIY UU 32/2004UU 13/2012 Aturan Pelaksanaan (PP) Aturan Lebih lanjut : Permendagri dsb.. Aturan Pelaksanaan (Perdais) Aturan Lebih lanjut : Pergub Kerangka Regulasi

9 GUBERNUR UU 13 Th 2012UU 32 Th 2004 BUPATI / WALIKOTA (KEPALA DAERAH OTONOM) PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH URUSAN ISTIMEWA (Perdais) Tangible Intangible Penyelenggaraan Pemerintahan DIY Perdais PP 38/07

10 NKRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PROVINSI KAB/KOTA BANTUL SLEMAN Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan dalam Kerangka NKRI S INKRONISASI Meliputi : 1.Urusan 2.Perencanaan 3.Anggaran 4.Pertanggungjawaban KULONPROGO GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA

11 Kerangka Pendanaan Dalam Rangka Keistimewaan DIY UU 13/2012 Perdais Program/Kegiatan Keistimewaan Dana Keistimewaan Pokok2 pikiran Perdais Kebudayaan Pokok2 pikiran Perdais Kebudayaan Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais Ruang Lingkup Perdais Pokok2 pikiran Perdais Pertanahan Pokok2 pikiran Perdais Pertanahan Pokok2 pikiran Perdais Kelembagaan Pokok2 pikiran Perdais Kelembagaan Pokok2 pikiran Perdais Tata Ruang Pokok2 pikiran Perdais Tata Ruang Pokok2 pikiran Perdais tata cara pengisian jabatan Pokok2 pikiran Perdais tata cara pengisian jabatan

12 Program/kegiatan APBN APBD Provinsi Sharring dengan APBD Kab/Kota Lainnya (swasta, KPS) Kementerian/ Lembaga Dekon/TP Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan berbagai sumber pembiayaan (vertikal & horizontal synchronized) Trilateral Desk

13

14 34 1.Pengaturan urusan diarahkan untuk lebih menjabarkan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan penjabaran UU 13 tahun 2012; 2.Harus mampu mengidentifikasi urusan yang bersifat umum (general) atau khusus / istimewa (specialist) Arah Pengaturan Urusan

15 34 1. Menjabarkan pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY; (Budaya dalam arti luas) Arah Pengaturan Urusan

16 34 2. Membangun ke-Indonesiaan dari DIY; 3. Mempertahankan nilai-nilai tradisi masyarakat; 4. Keterbukaan  akulturasi budaya 5. Kembangkan nilai2 kearifan lokal 6. Kembangkan harmoni, dan keberlanjutan pembangunan dalam konteks budaya Arah Pengaturan di Perdais

17 34 7. Melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan budaya DIY  memperkuat karakter, identitas dan jati diri masyarakat 8.Menjadikan budaya sebagai tatanan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara; 9. Meningkatkan kesejahteraan rakyat  misal : lewat seni Arah Pengaturan di Perdais

18 Penanda keistimewaan : Tugu pal putih, Kasultanan dan Kadipaten, Panggung Krapyak, Masjid Pathok Nagara, dan mataram Kota Gede  harus ada upaya kongkrit, misal : buat buku, memasukkan dalam kurikulum pendidikan, rekayasa wisata dll Arah Pengaturan di Perdais

19 Nilai filosofis Sumbu imajiner,Sumbu Filosofis, Hamemayu Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh  harus ada aktualisasinya dalam kehidupan, upaya2 apa ? Arah Pengaturan di Perdais

20 Sistem sosial masyarakat  upacara adat dan tradisi, kesenian, bahasa dan sastra jawa, busana, teknologi, arsitektur, kuliner  aktualisasinya secara kongkrit ? Dalam bentuk program dan kegiatan ? Arah Pengaturan di Perdais

21 Abdi dalem  penguatan kapasitas, gaji, busana, biaya pendidikan dan kesehatan dsb; 14. Mitigasi bencana berbasis budaya 15. Internalisasi nilai keistimewaan di masyarakat, Kasultanan dan Kadipaten dan birokrasi 16. Keistimewaan (mis: Seni Tari)  HAKI Arah Pengaturan di Perdais

22 Pelaksanaan upacara adat dan tradisi 18. Pelatihan seni pertunjukkan, visual, kerajinan tradisional 19. Penggunaan seni tari pada acara2 resmi 20. Penggunaan bahasa, sastra jawa pada tingkat taman kanak sd SLTA 21. Penggunaan bahasa jawa di birokrasi 22. Penggunaan aksara jawa pada bangunan publik dan nama2 jalan Arah Pengaturan di Perdais

23 Penggunaan pola arsitektur 24. Penggunaan teknologi 25. Pembinaan sistem sosial masyarakat 26. Pengembangan cagar budaya 27. Pengembangan sistem budaya 28. Pengembangan sistem sosial 29 PembentukanDesa atau kampung budaya Arah Pengaturan di Perdais

24 34 Ruang lingkup tugas dan wewenang : Keistimewaan DIY Tugas Wewenang Pemerintah Masyarakat Kasultanan dan Kadipaten Arah Pengaturan di Perdais

25 34 Bentuk program dan Kegiatan : Keistimewaan DIY Benda Tak Benda Perlindungan Pemanfaatan Pengembangan Arah Pengaturan di Perdais

26

27 34 1. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (keparabon dan bukan keprabon) 2. Pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten 3. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten 4. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 5. Pembebanan hak atas tanah Arah Pengaturan di Perdais

28 34 6. Lembaga pengelola dan pemanfaatan tanah; 7. Menetapkan tanah2 Kasulatanan dan Kadipaten 8. Penataan regulasi Tanah Kasultanan dan KadipatenMembentuk Tim Ajudikasi  Kasultanan, Kadipaten, Pemda DIY, BPN DIY, Kabupaten/Kota setempat, Kepala Desa/Lurah setempat. Arah Pengaturan di Perdais

29

30 34 SG PaG Perdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Perda Tata Ruang Arah Pengaturan di Perdais

31 34 1. Harmoni kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (Hamemayu hayuning Bawana) 2. Spritiual-transeden (sangkan paraning dumadi) 3. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (manunggaling kawula gusti) 4. Kebersamaan (tahta untuk rakyat) 5. Harmonisasi lingkungan 6. Ketaatan historis 7. Filosofi inti kota 8. Delineasi spatial Arah Pengaturan di Perdais

32 32

33 RENCANA KAWASAN STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS KORIDOR JALUR LINTAS SELATAN-SELATAN & PESISIR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KORIDOR TEMON-WATES-YOGYA-PRAMBANAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERTANIAN LAHAN BASAH WATES KAWASAN STRATEGIS NASIONAL ECOGEOWISATA KARST GUNUNG KIDUL KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KORIDOR PIYUNGAN-WONOSARI-RONGKOP-SADENG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERTANIAN LAHAN KERING WONOSARI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN METROPOLITAN YOGYAKARTA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL POROS UTARA-SELATAN (TEMPEL-PARANGTRITIS) KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGEMBANGAN WISATA & KAWASAN PESISIR KEGIATAN INDUSTRI SENTOLO KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGELOLAAN HASIL LAUT enclosure

34 34 Keistimewaan Tata Ruang Mengembalikan Memperbaiki Menguatkan Mengembangkan nilai dan fungsi ruang Pemda KASLT& PA PengaturanPembinaan Arah Pengaturan di Perdais

35

36 34 1.Mendesain bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan UU 13 Tahun 2012 dan UU 32 tahun 2004 (tinggi Call tinggi atau moderat) 2.Mendesain bentuk kelembagaan dan tatakelola kelembagaan dengan tidak melupakan realitas empiris yang ada di DIY Arah Pengaturan di Perdais

37 34 Kelembagaan Call Tinggi Call Moderat Efektif dan Efisien Mengatur pola tata laksana sampai Kab/kota Mekanisme sinkronisasi & pengawasan Mengatur sampai tingkat level desa/kelurahan Mengembalikan pada pola jaman dulu Efektif dan efisien Asisten Gubernur karakter keistimewaan  mengkoordinasikan keistimewaan Arah Pengaturan di Perdais

38 34 Struktur Organisasi Pem.Prov DIY Sekda As1 As2 Gubernur Wagub. Supporting Staf Middle Line Techno Structure LTD/ Biro LTD/ Biro Asisten Gubernur LTD, Dinas Operating core Startegic Apex Dewan Pertimbangan Daerah

39 Kerangka Pendanaan Dalam Rangka Keistimewaan DIY UU 13/2012 Perdais Program/Kegiatan Keistimewaan Dana Keistimewaan Pokok2 pikiran Perdais Kebudayaan Pokok2 pikiran Perdais Kebudayaan Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais Ruang Lingkup Perdais Pokok2 pikiran Perdais Pertanahan Pokok2 pikiran Perdais Pertanahan Pokok2 pikiran Perdais Kelembagaan Pokok2 pikiran Perdais Kelembagaan Pokok2 pikiran Perdais Tata Ruang Pokok2 pikiran Perdais Tata Ruang Pokok2 pikiran Perdais tata cara pengisian jabatan Pokok2 pikiran Perdais tata cara pengisian jabatan

40 NoUrusanUsulan Awal 2013+/- PembahasanHasil Akhir Usulan Kebudayaan ( ) Pertanahan ( ) Kelembagaan ( ) Tata Ruang ( ) TOTAL ( ) Jumlah Rupiah Usulan Tahun 2013

41 NoUrusan Jumlah Awal Kegiatan Yang diusulkan +/- Pembahasan Jumlah Akhir Kegiatan Yang diusulkan 1.Kebudayaan64- 2.Pertanahan10(6)4 3.Kelembagaan4-4 4.Tata Ruang16(3)13 TOTAL94(9)85 Jumlah Kegiatan Usulan Tahun 2013

42 34 Usulan Dana Keistimewaan DIY 2014 Usulan Dana Keistimewaan Tahun 2013 Yang Realistis dapat dilaksanakan Tahun 2013 Yang Tidak mungkin dilaksanakan & diselesaikan Tahun 2013 Pembahasan 23 – 24 Mei AryadutaPembahasan 27 – 28 Mei Red Top Usulan Murni 2014 Akan dilakukan di Tahun 2014 Usulan Dana Keistimewaan Tahun Dicermati Ulang

43 34 Usulan Dana Keistimewaan DIY 2014 NOURUSANJUMLAHHASIL PEMBAHASAN 1.Kebudayaan Pertanahan Kelembagaan Tata Ruang TOTAL

44 BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta Komplek Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) (Psw , ,1253) Fax.(0274) Website YOGYAKARTA Kode Pos 55213


Download ppt "Yogyakarta, Juni 2013 Rancangan Pengalokasian Pendanaan Keistimewaan DIY."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google