Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TEKNIK/TATACARA BERACARA DI PENGADILAN PAJAK Oleh: DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.,MS Bahan pembelajaran yang disampaikan pada PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TEKNIK/TATACARA BERACARA DI PENGADILAN PAJAK Oleh: DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.,MS Bahan pembelajaran yang disampaikan pada PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM."— Transcript presentasi:

1 TEKNIK/TATACARA BERACARA DI PENGADILAN PAJAK Oleh: DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.,MS Bahan pembelajaran yang disampaikan pada PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA PEBRUARI 2009

2 TEKNIK Dasar by KNOWING YOUR BUSSINESS  PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN (prasyarat) (memerlukan jangka waktu cukup lama baik studi atau pengalaman dalam bidang perpajakan)  KETENTUAN FORMIL PERADILAN PAJAK (buat saja check list)

3 PENGADILAN PAJAK PENGADILAN PAJAK adalah badan peradilan pajak yang dengan cara memeriksa dan memutus sengketa pajak: PENGADILAN PAJAK adalah badan peradilan pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.(Ps.2) dengan cara memeriksa dan memutus sengketa pajak: a.Banding b.Gugatan

4 B A N D I N G adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan Per UU-perpajakan yang berlaku. (uu.PP. 1 btr 6) - Kep DJP terhadap: keberatan atas SKPKB/T/LB/N, POT-PUT ( UU.KUP.ps 26)

5 Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan per-UUan Perpajakan yang berlaku.

6 UU.KUP (perubahan ketiga) ps. 23 (2) huruf c Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: keputusan yang berkaitan dengan keputusan perpajakan – selain: ps. 25 (1) :skp – potput ; ps. 26 (kep DJP atas keberatan 25 (1)

7 TEKNIK BERACARA BAGI APARAT PAJAK  Membuat dan mengirimkan Surat Uraian Banding (3 bulan) atau Surat Tanggapan (1 bulan) yang diminta oleh Pengadilan Pajak (UU.PP.ps.44). Surat ini dikirimkan oleh PP kepada WP/Penanggung/Kuasa Hukum dalam waktu 14 hari setelah diterima.  Menyiapkan dokumen historis yang tertulis diperlukan sebagai bukti. (bukti lisan diabaikan oleh majelis mis: peringatan, permintaan dokumen oleh pemeriksa pajak kepada WP)

8 Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.

9 SURAT TANGGAPAN  ADALAH SURAT DARI TERGUGAT KEPADA PENGADILAN PAJAK YANG BERISI JAWABAN ATAS GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

10 TEKNIK BERACARA BAGI wajib PAJAK/ penanggung/kuasa hukum  Formal:  MENGAJUKAN SENGKETA DENGAN TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA  DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN:  Satu surat untuk satu sengketa  - Banding: dalam jangka waktu tiga bulan & melunasi 50% pajak terutang.  Gugatan:

11  14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak  30 hari sejak tanggal keputusan untuk selain pelaksanaan penagihan pajak.  Dapat diperpanjang 14 hari MEMBUAT SURAT BANTAHAN KEPADA PENGADILAN PAJAK SEBAGAI JAWABAN ATAS “S.U.B” - “SURAT TANGGAPAN”

12 MATERI BANDING/ GUGATAN  SUPAYA PROSES PERADILAN BERJALAN EFEKTIF DAN EFFISIEN MATERI BANDING/ GUGATAN DIBUAT SEJELAS- JELASNYA (knowing your bussiness dan peraturan perundang-undangan perpajakan.)

13 BANDING DAN GUGATAN BOLEH DICABUT BAIK SEBELUM ATAU DALAM PERSIDANGAN SENGKETA YANG SUDAH DICABUT TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI

14 MEMAKAI JASA KUASA HUKUM  PIHAK YANG BERSENGKETA DAPAT DIDAMPINGI ATAU DIWAKILI KUASA HUKUM dengan Surat Kuasa Khusus  Syarat kuasa hukum: 1) WNI; 2) ahli pajak  PEMOHON BANDING/ PENGGUGAT DAPAT DIDAMPINGI ATAU DIWAKILI OLEH KELUARGA SEDARAH/ SEMENDA SAMPAI DERAJAT KEDUA, PEGAWAI ATAU PENGAMPU (tak perlu syarat)

15 P E M E R I K S A A N  DENGAN ACARA BIASA  ACARA CEPAT

16 ACARA BIASA  DILAKUKAN MAJELIS ( 3 ORANG)  KELENGKAPAN DAN/ KEJELASAN DAPAT DIBERIKAN DALAM SIDANG; KECUALI: -SURAT PERMOHONAN DAN BAHASA, SATU UNTUK SEMUA [35 (1), 36 (1), 40 (1,6] -BAYAR 50 % [36 (4)]

17 ACARA CEPAT  HAKIM TUNGGAL  BANDING DAN GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL – TIDAK DENGAN BhS INDONESIA, SATU SURAT UNTUK BEBERAPA SENGKETA – BANDING TIDAK BAYAR 50%  GUGATAN YANG TIDAK DIPUTUS DLM 6 BULAN  PUTUSAN PP TIDAK MENURUT FORMAT SALAH TULIS/ HITUNG  SENGKETA BUKAN KOMPETENSI PP.

18 PUTUSAN PENGADILAN PAJAK  TIDAK DAPAT DITERIMA (TDD) – ACARA CEPAT  MENOLAK  MENGABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA  MENAMBAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR  MEMBETULKAN SALAH TULIS/HITUNG  MEMBATALKAN

19 PENINJAUAN KEMBALI  KE MAHKAMAH AGUNG  SATU KALI SAJA  TIDAK MENUNDA PUTUSAN P.PAJAK  DAPAT DICABUT KEMBALI

20 SYARAT PENINJAUAN KEMBALI  PUTUSAN BERDASARKAN KEBOHONGAN/ TIPU MUSLIHAT  BUKTI BARU  DIKABULKAN HAL YANG TIDAK DISENGKETAKAN  ADA BAGIAN YANG BELUM DIPUTUS  NYATA-NYATA TIDAK SESUAI UU.  DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN


Download ppt "TEKNIK/TATACARA BERACARA DI PENGADILAN PAJAK Oleh: DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.,MS Bahan pembelajaran yang disampaikan pada PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google