Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) Kantor Pelayanan Pajak Pembetulan Pasal 16 KUP Keberatan Pasal 25/26 KUP Pasal 36 (1)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) Kantor Pelayanan Pajak Pembetulan Pasal 16 KUP Keberatan Pasal 25/26 KUP Pasal 36 (1)"— Transcript presentasi:

1 SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) Kantor Pelayanan Pajak Pembetulan Pasal 16 KUP Keberatan Pasal 25/26 KUP Pasal 36 (1) a KUPPasal 36 (1) b KUP Pasal 36 (1) d KUP skp Mengajukan PembetulanMengajukan Keberatan Tidak setuju terhadap pokok pajak Tetapi jangka waktu penyampaian keberatan telah lewat (3 bulan) Mengajukan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Dapat diajukan Max 2x WAJIB PAJAK Pasal 23 UU KUP Gugatan ke Pengadilan Pajak Dapat diajukan 1x Mengajukan Permohonan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi Banding ke Pengadilan Pajak 1 Peninjauan Kembali ke MA

2 SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN STP Kantor Pelayanan Pajak Pembetulan Pasal 16 KUP Pasal 36 (1) a KUPPasal 36 (1) c KUP STP Mengajukan Permohonan Pembetulan WAJIB PAJAK Peninjauan Kembali ke MA Gugatan ke Pengadilan Pajak Mengajukan Permohonan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi Mengajukan Permohonan Pengurangan/Pembatalan STP 2

3 PROSES KEBERATAN Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkan SKP >>>>>>> Diterima KPP Surat Keberatan Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Perhitungan pajak cfm WP • Alasan keberatan yang jelas • Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui WP dalam SPHP •Diwakili (tanda tangan surat) oleh wakil sesuai pasal 32 KUP Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy skp Paling lama dalam Jangka waktu 12 bulan Sejak tanggal surat keberatan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan formal Dikembalikan, dan dianggap bukan Surat Keberatan Keputusan keberatan dapat berupa: •Menerima sebagian •Menolak •Menerima seluruhnya •Menambah Pajak terutang WP 3

4 PROSES PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI (PASAL 36 AYAT 1 a KUP) Surat Permohonan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy skp/ STP Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal Dikembalikan Keputusan dapat berupa: •Menerima sebagian •Menolak •Menerima seluruhnya Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Alasan permohonan • Tidak keberatan atas pokok pajak • Wajib Pajak telah melunasi pajak terutang Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat WP Wajib Pajak dapat Mengajukan Permohonan Kembali Maks 2 X. dalam Jangka Waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan. Tidak Setuju Tanpa batasan Wakt pengajuan 4

5 PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1 b KUP) Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy skp Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan >>>>>>> Diterima KPP Jika WP mengajukan permohonan yang kedua Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal Dikembalikan Keputusan dapat berupa: •Menerima sebagian •Menolak •Menerima seluruhnya Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan pendukungnya. Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Surat Permohonan WP 5

6 PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1 c KUP) Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy STP Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan >>>>>>> Diterima KPP Jika WP mengajukan permohonan yang kedua Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal Dikembalikan Keputusan dapat berupa: •Menerima sebagian •Menolak •Menerima seluruhnya Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan pendukungnya. Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Surat Permohonan WP 6

7 PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT (1) d KUP ) Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy SKP Tidak ada batasan waktu penyampaian dan hanya dapat diajukan satu kali Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal Dikembalikan Keputusan dapat berupa: •Menerima sebagian •Menolak •Menerima seluruhnya Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan • Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak. •Tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Surat Permohonan WP 7

8 PROSES PERMOHONAN PEMBETULAN (PASAL 16 KUP) Surat Permohonan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy SKP/STP/ Surat Keputusan Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pembetulan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Keputusan dapat berupa: •Menambah •Mengurangkan •Menghapuskan •Lain-lain tergantung sifat kesalahan Syarat Formal • Bahasa Indonesia • Satu Surat untuk satu ketetapan/surat keputusan • Mengemukakan kesalahan yang harus dibetulkan Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Keputusan Pembetulan dapat diajukan permohonan kembali WP 8

9 Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Surat Keputusan Keberatan Pengadilan Pajak Pemenuhan persyaratan formal WP 3 bulan Sidang Acara Cepat Sidang Acara Biasa Permohonan Banding Memenuhi Tidak Memenuhi Permintaan uraian banding Surat Uraian Banding Keputusan Banding PROSES PERMOHONAN BANDING 9

10 Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Pengadilan Pajak Pemenuhan persyaratan formal WP 3 bulan Sidang Acara Cepat Sidang Acara Biasa Permohonan Gugatan Memenuhi Tidak Memenuhi Permintaan uraian banding Keputusan Gugatan PROSES PERMOHONAN GUGATAN PelaksanaanSurat Paksa, SPMP, Pengumuman Lelang, Keputusan selain Keberatan, SK Pembetulan sehubungan STP, keputusan ttg pasal 36 ttg STP 10


Download ppt "SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) Kantor Pelayanan Pajak Pembetulan Pasal 16 KUP Keberatan Pasal 25/26 KUP Pasal 36 (1)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google