Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAGI BENDAHARA DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, 2011 Aspek Perpajakan Penggunaan DANA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAGI BENDAHARA DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, 2011 Aspek Perpajakan Penggunaan DANA."— Transcript presentasi:

1 BAGI BENDAHARA DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, 2011 Aspek Perpajakan Penggunaan DANA APBN/APBD TAHUN 2011

2 AGENDA SOSIALISASI PPh Pasal 21/26 PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 4 (2) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Barang Jasa

3 DIKELOLA  INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAHDAERAH  INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  LEMBAGA NEGARA  LEMBAGA NEGARA MELALUISUATUKEGIATAN BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT APBN/APBD

4 4 Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK UU PP - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN) - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN) -PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP) -PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian) -PP No.51 Th.2008 (Jasa Konstruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan) -PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi) -PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN) -PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis) -PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP) -PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian) -PP No.51 Th.2008 (Jasa Konstruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan) -PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi) -PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN) -PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)

5 5 Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK PER MENKEU PER MENKEU -PMK No. 181/2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190/2007 (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.252/2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21) -PMK No.246/2008 (Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh) -PMK No.250/2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254/2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan) -PMK No.244/2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23) -PMK No.154/2010 ( Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain) -PMK No. 181/2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190/2007 (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.252/2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21) -PMK No.246/2008 (Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh) -PMK No.250/2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254/2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan) -PMK No.244/2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23) -PMK No.154/2010 ( Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)

6 6 Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK PERDIRJEN PAJAK PERDIRJEN PAJAK -Per No. 38/2009 (Bentuk Formulir SSP) -Per No. 31/2009 jo. No.57/2009 (Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21) -Per No.32/2009 (Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21) -Per No.30/2009 (Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn) -PMK No.13/2010 (Faktur Pajak) -PMK No.14/2010 (Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN) -Per No. 38/2009 (Bentuk Formulir SSP) -Per No. 31/2009 jo. No.57/2009 (Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21) -Per No.32/2009 (Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21) -Per No.30/2009 (Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn) -PMK No.13/2010 (Faktur Pajak) -PMK No.14/2010 (Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)

7 - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri DI: KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI DI: KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI Wajib NPWP MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM) Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan Keppres No.56/1988 tidak perlu SK Penunjukan Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan Keppres No.56/1988 tidak perlu SK Penunjukan

8 - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri DI: KPP/KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI DI: KPP/KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI Wajib NPWP MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM) Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut danPemotong Pajak Pusat Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut danPemotong Pajak Pusat

9 Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

10 Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER-41/PJ./2009 Tempat Pendaftaran KPP/KPP PRATAMA/KP2KP di mana Bendahara Berkedudukan KPP/KPP PRATAMA/KP2KP di mana Bendahara Berkedudukan

11

12 ObjekPenjelasan PPh Pasal 21Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan PPh Pasal 4 ayat (2)Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya) PPh Pasal 22Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang PPh Pasal 23Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21 PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak) BENDAHARA PEMERINTAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD WAJIB

13 PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA PPh Ps.21/26 Dibayarkan kepada ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Penghasilan Dibayarkan atas PEMBELIAN BARANG Dibayarkan atas Hadiah (selain obj.21) Bunga Deviden Royalti Sewa Jasa (selain obj.21) Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final PPh Ps.22PPh Ps.23/26PPh Final Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan

14 PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKJASA KENA PAJAK DIPUNGUT PPN

15 PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan

16                                                                 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26

17 Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan Imbalan kepada bukan pegawai Imbalan kepada peserta kegiatan Bukan Wajib Pajak Wajib Pajak PPh FinalWajib Pajak Norma Penghitungan Khusus TERMASUK Natura/Kenikmatan dari :

18 S TATUS PTKP WP Tidak KawinKodeJumlah 0 TanggunganTK/ TanggunganTK/ TanggunganTK/ TanggunganTK/ WP KawinKodeJumlah 0 TanggunganK/ TanggunganK/ TanggunganK/ TanggunganK/ WP Kawin + Penghasilan Istri DigabungKodeJumlah 0 TanggunganK/I/ TanggunganK/I/ TanggunganK/I/ TanggunganK/I/

19 PTKP UTK KARYAWATI HANYA UTK DIRI SENDIRI HANYA UTK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

20 BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN SETAHUN (MAKSIMAL) SETAHUN SEBULAN (MAKSIMAL) SEBULAN BIAYA JABATAN BIAYA PENSIUN 5 % x PENGHASILAN BRUTO (GAJI) 5 % x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN)

21 21 TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PP H ) NO Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp ,- 5% 2. Di atas Rp ,- s.d. Rp % 3. Di atas Rp ,- s.d.Rp ,- 25% 4. Di atas Rp ,- 30% KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):

22 22 TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

23 PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA - GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI/POLRI/ PENSIUNANNYA BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA DIBAYARKAN KEPADA TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH 15% FINAL X PH. BRUTO KECUALI GOL IId KEBAWAH UPAH HARIAN/ MINGGUAN/ BORONGAN HONOR, U.SAKU HADIAH, KOMISI, BEASISWA, PEM- BAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN JASA KEGIATAN 5% X (BRUTO-Rp.150RB) PER HARI bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl: 5 % X (bruto-PTKP harian sebenarnya) (-) pot sebelumnya Bila dibayar bulanan: (bruto-ptkp)disetahunkan X tarif ps.17, Dibagi 12 TARIF PS.17 X PH. BRUTO TENAGA AHLI : PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS TARIF PS.17 X DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

24 24 PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN* ) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN PEJABAT NEGARA * ) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK- ANAKNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR DIPOTONG PPh Ps.21

25 25 Penghitungan PPh Pasal 21 PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/ THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD

26

27 27 PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO Penghasilan teratur dan tidak teratur

28 28 Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp ,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIBAYAR HARIAN LEBIH DARI Rp ,- DIKURANGI Rp ,- DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp DALAM SATU BULAN KALENDER PKP JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + TARIF 5%

29 29 Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN PKP SEBULAN PPh SETAHUN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SEBULAN JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

30 30 UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN PESERTA KEGIATAN 1.PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG; 2.PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA; 3.PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN; 4.PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG; 5.PESERTA KEGIATAN LAINNYA SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN MENERIMA IMBALAN : DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH

31 31 BUKAN PEGAWAI DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN MENERIMA IMBALAN BERUPA JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN BERUPA DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN PTKP* DIKURANGI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN; PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN

32 T ARIF F INAL P ENGHASILAN A TAS H ONORARIUM Y ANG B ERSUMBER DARI APBN/APBD M ULAI 1 J ANUARI 2011 (PP 80/2010) NO. PENERIMA PENGHASILAN TARIFKet 1. PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya 0% Dibuat Bukti Pemotongan 2. PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya 5% Dibuat Bukti Pemotongan 3. Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 15% Dibuat Bukti Pemotongan 32

33 Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (PP 80/2010) ∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan. ∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.

34 CONTOH PERHITUNGAN PPh 21 LAMPIRAN PER-31/2009 & PER- 57/2009 CONTOH PERHITUNGAN PPh 21 LAMPIRAN PER-31/2009 & PER- 57/2009

35 P ENGHASILAN YANG D ISETAHUNKAN Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Masa Sebelumnya Penghasilan Setahun (+) Penghasilan Neto Disetahunkan Penghasilan Masa Sebelumnya Penghasilan Setahun (+) Penghasilan Neto Disetahunkan

36 PEGAWAI TETAP GAJI BULANAN

37 PEGAWAI TETAP GAJI MINGGUAN & HARIAN

38 38 CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

39 CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

40 CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

41 PEGAWAI TETAP UNTUK PEMBAYARAN RAPEL

42 42 SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp PERHARI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH : UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK Rp ,00 – Rp ,00 = Rp10.000,00 PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00 JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00 CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

43 43 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 1 Dr. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di Kemdiknas sebesar Rp ,- Penghitungan PPh Pasal 21 5% x (50%Rp ) = Rp ,- Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP 5% x (50%Rp )x 120% = Rp ,- Contoh 2 Benny Ganteng (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesar Rp ,- / tiap bulan selama 6 bulan sebagai pelatih Di Mabes Polri. Benny Ganteng menyatakan dirinya hanya menerima penghasilan dari Mabes Polri saja. Penghitungan PPh Pasal 21: = ((Rp x 50%) – PTKP sebulan) x tarif Pasal 17 ayat (1) hurruf a = (Rp – ) x 5% =Rp x 5% =Rp ,-

44 44 CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK YAYASAN BANK INDONESIA SEBESAR Rp ,-/BULAN DARI JULI S.D DESEMBER PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN = Rp – Rp = NIHIL PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK NEGERI SEBESAR Rp ,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS : PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = Rp X 5% = Rp12.500,- POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI TK KASIH RP ,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER POLIN PUNYA NPWP DAN JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = Rp X 5% = Rp12.500* *PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI TK KASIH

45 Bulan (Rupiah) Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) Januari45,000, Februari49,000, Maret47,000, April40,000, Mei44,000, Juni52,000, Juli40,000, Agustus35,000, Septembe r 45,000, Oktober44,000, November43,000, Desember40,000, Jumlah524,000, dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut:

46

47 Bulan (Rupiah) Komisi Agen (Rupiah) Januari38,000, Februari38,000, Maret41,000, April42,000, Mei44,000, Juni45,000, Juli45,000, Agustus48,000, Septembe r 50,000, Oktober52,000, November55,000, Desember56,000, Jumlah 554,000, fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransidan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life. Pada tahun 2009, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut:

48 Neneng Hasanah punya NPWP atau bisa menunjukan NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga.

49 Neneng Hasanah Tidak punya NPWP & tidak bisa menunjukan NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga

50 50 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 3 Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang rapat sebagai peserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp ,- Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp = Rp50.000,- 5% x (Rp ) = Rp Jika Benny Ganteng tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang diterima dipotong PPh Pasal 21 sebesar : 5% x 120% x Rp =Rp60.000

51   –                           –                    –                 

52 SPT MASA PPh 21 SESUAI DENGAN PER-32/PJ/2009

53

54

55

56

57

58 58 UNTUK APAKAH DIBUAT BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 OLEH BENDAHARA KEPADA PENERIMA PENGHASILAN

59 59 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL A2 DILAMPIRKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh OP DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM: FORMULIR 1770 S-I BAGIAN C FORMULIR 1770 S INDUK : -BAG A NO.1 (Ph NETO) - BAG B NO.7 & 8 - BAG C NO.11 - BAG. D NO.12 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 FINAL DILAMPIRKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh OP DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM : FORMULIR 1770 S-II BAG A NO.6 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 NON FINAL DILAMPIRKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh OP DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM : FORMULIR 1770 S INDUK : -BAG A NO.1 (Ph NETO) -BAG. D NO.12

60 60 MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21

61 61 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

62 62 TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA TDK ADA PENYETORAN

63 63 TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI KPPN PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/K2KP

64 J ENIS -J ENIS SPT PP H O RANG P RIBADI DAN P ENGGUNAANNYA BAGI ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER ANTARA LAIN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS, SEPERTI DOKTER PRAKTEK, PENGACARA, PEDAGANG, PENGUSAHA, BIRO JASA, KONSULTAN DAN LAIN-LAIN YANG PEKERJAANNYA TIDAK TERIKAT. BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMLIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS. CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA ANTARA LAIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA  CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA ANTARA LAIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA  BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DARI SATU PEMBERI KERJA (SEBAGAI KARYAWAN) DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA TIDAK MELEBIHI RP SETAHUN SERTA TIDAK TERDAPAT PENGHASILAN LAINNYA KECUALI PENGHASILAN DARI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI S 1770 SS 64

65 F ORMULIR SPT T AHUNAN BAGI S UAMI I STRI YANG MEMILIKI NPWP T ERPISAH ( MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA SENDIRI - SENDIRI & PENGHASILAN DI ATAS 60 JUTA SETAHUN ) SUAMIISTRI FORMULIR SPT SUAMI FORMULIR SPT ISTRI KETERANGAN PNS/ Swasta PNS/ Swasta 1770S Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan PNS/ Swasta Usaha1770S1770 Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan; Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing2 suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka Usaha PNS/ Swasta S Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan; Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing2 suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka

66  YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA  DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA  JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH  SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN  PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK

67 P ENGISIAN SPT T AHUNAN PP H O RANG P RIBADI ISI SPT TAHUNAN SESUAI DENGAN TAHUN PAJAK ISI KOLOM NPWP SESUAI DENGAN KARTU NPWP SPT 1770 S DAN SPT 1770SS HARUS DILAMPIRI DENGAN BUKTI POTONG 1721 A1 ATAU 1721 A2 SPT KURANG BAYAR HARUS DILAMPIRI DENGAN SSP LEMBAR KE-3 SATU SPT DIMASUKAN KE DALAM SATU AMPLOP SPT SPT YANG DISAMPAIKAN TIDAK BOLEH DILIPAT BENTUK DAN UKURAN SPT YANG DISAMPAIKAN TIDAK BOLEH DIUBAH DARI FORMAT STANDAR TANDA TERIMA SPT YANG DIBERIKAN SAH SEPANJANG SPT TELAH DISAMPAIKAN DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SERTA DITANDATANGANI IDENTITAS DIISI LENGKAP TERMASUK NOMOR TELEPON DAN NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI

68 FORMULIR 1770 S 68

69 FORMULIR 1770 S 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 C ONTOH K ASUS SPT 1770 S 1.NamaADI SAPUTRO 2.AlamatJl. Sakti No Jabatan Karo Keuangan, Kementerian BUMN 4.Status/TanggunganKawin/3 Anak 5.Pangkat/GolonganPembina (IV/a) 6.NPWP Masa Kerja Januari – Desember

75 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun /Th, /Bln BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : /Th, /Bln IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x

76 D ATA W AJIB P AJAK O RANG P RIBADI T AHUN 2010 Ribuan Penuh (000) Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan Penuh (000) 76

77 1721- A 2 77

78 1721- A 2 78

79 D ATA P ENGHASILAN W AJIB P AJAK O RANG P RIBADI T AHUN 2010 HonorariumInstansi Pemotong Pajak/ NPWP Penghasilan Bruto PPh 21 FINAL + NON FINAL Nomor & Tanggal Bukti Potong Bukti Potong Juni 2010Kemenhub ( )Rp Rp BP21-02/VI/2010 ( 15/06/2010) Oktober 2010 Kemenkop&UKM ( ) Rp Rp BP21-10/IX/2010 ( 10/09/2010) Oktober 2010 MT ( )Rp Rp BP21-05/RT/X/2010 ( 29/10/2010) Jumlah Total Rp Rp          79

80 B UKTI P OTONG PP H 21 FINAL 80

81 B UKTI P OTONG PP H 21 N ON F INAL & 1721 A1 I STRI 81

82 B UKTI P OTONG PP H 21 N ON F INAL & 1721 A1 I STRI 82

83 B UKTI P OTONG PP H 21 N ON F INAL & 1721 A1 I STRI 83

84 P enghitungan penghasilan Istri tahun 2010: P enghitungan penghasilan Istri tahun 2010: Fatmawati, Kepala Cabang BCA Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp Pengh. bruto setahun Pengurangan: Biaya jabatan (maksimum) (Rp. 150jt x5% = ) Penghasilan neto setahun PTKP (TK/0) PKP PPh terutang (5% x Rp ,00) (15% x Rp ,00) PPh terutang sebulan (Rp /12) ( ) ( ) Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 84

85 D AFTAR HARTA & KEWAJIBAN Jenis Harta Rumah Toyota Forturner PerhiasanDeposito BRI Harga Beli/ Nominal Rp Rp Rp Rp Rp Tahun Perolehan Alamat Jl. Widya Chandra No. 18 Jl. Bangka No. 9 Cara Pembayaran Kredit 20 Tahun WarisanTunai - Keterangan NOP : NOP: No. BPKB : Bunga 10%/Tahun = Harga Perolehan Rp Rp Rp Rp Rp Daftar HARTA 85

86 D AFTAR HARTA & KEWAJIBAN Jenis HartaRumah Harga Beli/ Nominal Rp Tahun Perolehan 1998 Alamat Jl. MH. Thamrin No. 5 Pemberi Pinjaman KPR BTN No. Objek Pajak Keterangan 20 Tahun Daftar KEWAJIBAN 86

87 DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN –A1/A2 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 A D I S A P U T R O DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO PPh TERUTANG BUNGA DEVIDEN 20% x PH. BRUTO PPh TERUTANG BUNGA DEVIDEN 20% x PH. BRUTO JUMLAH TOTAL PPh TERUTANG HONORARIUM DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM PPh TERUTANG HONORARIUM 15% x PH. BRUTO (FINAL) PPh TERUTANG HONORARIUM 15% x PH. BRUTO (FINAL) 87 Diisi dari Lampiran 1721A1/A2 Istri, Jika NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan Istri membuat SPT sendiri Diisi dari Lampiran 1721A1/A2 Istri, Jika NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan Istri membuat SPT sendiri

88 DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18) DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP Toyota Forturner Perhiasan Deposito BRI DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHAN WP Kredit, NOP : No. BPKB : Rumah (Jl. Kebon Jeruk No. 5) Warisan, NOP : DI ISI DENGAN JUMLAH PINJAMAN KPR BTN Jl. MH. Thamrin No

89 DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA Fatmawati DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE DI ISI DENGAN HUB KELUARGA Nadine Royan 12/07/ /09/ /10/1990 Istri Anak Kandung DIISI DENGAN PEKERJAAN Karyawati BCA Mahasiswa Anak Kandung Mahasiswa DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN 11 89

90 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : BAGIAN A:PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL) (1) angka (2) FORMULIR 1770 S - I (3) JUMLAH PENGHASILAN 0 KEMENTERIAN KEUANGAN RI LAMPIRAN - I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN PAJAK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEWA JUMLAH BAGIAN A 1. (2) BUNGA (Rupiah) NO.JENIS PENGHASILAN ROYALTI Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A PENGHARGAAN DAN HADIAH KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA PENGHASILAN LAINNYA JBA DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 A D I S A P U T R O PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2) DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2)

91 DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK Bendahara Kementerian XYZ Des 2010 PPh 21 Rp Rp DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN PINDAHKAN KE BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12) DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12) Media Keuangan BP21-05/RT/ X/ Oktober 2010 PPh 21 Rp

92 DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 A D I S A P U T R O P E G A W A I N E G E R I DI ISI SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP & No. TELEPONSESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 92

93 % x = % x = = = % x = % x = = = Merupakan pindahan dari 1770 S-I jumlah bagian C kolom (7) Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan dihitung dengan perhitungan tersendiri

94 JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x - x x x A D I S A P U T R O x

95

96 1. Penghasilan Neto Suami a. Gaji PNSRp b. Honor Mengajar di Lembaga Info KeuanganRp (+) Jumlah Penghasilan NetoRp Penghasilan Neto Istri (Gaji)Rp (+) 3. Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri)Rp PTKP (K/I/3)Rp (-) 5. Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp PPh Terutang Total (Suami + Istri)Rp PPh Terutang Suami = / x Rp Kredit PPh Suami Rp (-) 9. PPh Kurang Bayar SuamiRp PPh Terutang Istri = / x Rp Kredit PPh IstriRp (-) 12. PPh Kurang Bayar IstriRp P ERHITUNGAN S ENDIRI NPWP S UAMI BERBEDA DENGAN NPWP I STRI 96

97 PPh Terutang SUAMI : = / x = PPh Terutang SUAMI : = / x = Kredit Pajak Suami = = = Kredit Pajak Suami = = = X

98 JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x x x A D I S A P U T R O

99 PPh Terutang Istri : = / x PPh Terutang Istri : = / x Kredit Pajak Istri = , telah dipotong oleh BII dalam formulir 1721 A1 Istri X

100 JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x x x F A T M A W A T I

101 101

102  Wajib Pajak Orang Pribadi  Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan  Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi 102

103 SPT PEMBETULAN KE -… BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INIBERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM NPWP: NAMA WAJIB PAJAK: PEKERJAAN:KLU : NO. TELEPON: - NO. FAKSIMILI : - PERUBAHAN DATA: LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN…………………………..  Rp. JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN……………………………  Rp. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja. TANGGAL -- *) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS FORMULIR 1770 SS SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI THN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 20 IDENTITAS TGLBLN PERNYATAAN TANDA TANGAN Petunjuk Pengisian FORMULIR 1770SS 103

104  YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA  DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA  JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH  SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL SEBELUM SPT DISAMPAIKAN  PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK 104

105 DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 I M R O N DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 T E K N I S I DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN DARI SELURUH HARTA YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU. MISALNYA: RUMAH, KENDARAAN BERMOTOR, KEBUN, SAWAH, PERHIASAN, DEPOSITO, TABUNGAN DLL DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT INI DITANDATANGANI JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x 105

106 106

107 107

108 108 PPh Pasal 22

109 DEFINISI DAN OBJEK PP H PS. 22 Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.  Impor Barang  Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.  Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.  Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.  Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

110 BUKAN OBJEK PP H PASAL 22  Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.  Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.  Impor sementara jika akan di ekspor kembali.  Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp dan tdk meru-pakan pembayaran yang terpecah-pecah.  Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos.  Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.  Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.  Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, penger-jaan dan pengujian.

111 PEMUNGUT PP H PASAL 22 Pemungut PPh pasal 22:  Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;  Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;  Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;  Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;  Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;  Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.  Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

112 B ARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH MELIPUTI : pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp ,00 (dua puluh milyar rupiah); kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp ,00 (sepuluh milyar rupiah); rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp ,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi); apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp ,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp ,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari cc. Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN dan PPn BM).

113 TARIF PP H PASAL 22 Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5% PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5% PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5% PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3% PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25% PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3% PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan

114 114 BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22  DITJEN ANGGARAN  BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH  BENDAHARA BEA & CUKAI MEMUNGUT PPh PASAL 22 YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010

115 115 DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp ,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH- PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

116 116 SAAT PEMUNGUTAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

117 117 BUKTI PEMUNGUTAN WAJIB PAJAK REKANAN KPP MELALUI KPPN KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARA KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-1 SSP LEMBAR KE-2 LEMBAR KE-3 LEMBAR KE-4 LEMBAR KE-5

118 118 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN PPh PASAL 22 SSP DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA

119 119 TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F KE KPP/KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

120 120 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 1,5% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp ,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp ,-

121 121 PPh Pasal 23

122 PEMOTONG PP H PASAL 23  Badan Pemerintah.  Subjek Pajak Dalam Negeri.  Penyelenggara Kegiatan.  Badan Usaha Tetap (BUT)  Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.  Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

123 PEMOTONG PP H PASAL 23/ BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH BADAN YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008

124 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN 124 PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN HUKUM, JASA KONSULTAN PAJAK, JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : DEVIDEN BUNGA ROYALTI

125 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PP H PASAL ORANG PRIBADI / BADAN ORANG PRIBADI / BADAN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 WAJIB PAJAK YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN

126 126 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; F.SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G.PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; F.SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G.PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

127 TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN 127 PPh PASAL 23 SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % DASAR PEMOTONGAN HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI TARIF 2 % JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI JUMLAH BRUTO

128 JUMLAH BRUTO OBJEK PP H PASAL JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP. TIDAK TERMASUK 1.PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB); 2.PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); 2.PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA Jasa Catering & Jasa Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi) kecuali

129 O BJEK P EMOTONGAN PP H P ASAL 23 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 1jasa teknik, jasa manajemen, jasa Konstruksi, jasa konsultan 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 1.Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah15%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3.Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal)2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2. Jasa Aktuaris2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 4. Jasa Perancanag (design)2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 129 *tidak termasuk PPN 

130 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 9. Jasa penebangan hutan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 10. Jasa pengelolaan limbah2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 12. Jasa perantara atau keagenan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 130 *tidak termasuk PPN  Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan

131 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 16. Jasa mixing film2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 20. Jasa maklon2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 21. Jasa penyelidikan dan keamanan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 131 *tidak termasuk PPN  Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan

132 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 23. Jasa pengepakan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 25. Jasa pembasmi hama2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 26. Jasa kebersihan atau cleaning service2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 27. Jasa katering atau tata boga2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 132 *tidak termasuk PPN Objek Pemotongan PPh Pasal 23

133 TATA CARA PEMOTONGAN PP H PASAL BUKTI PEMOTONGAN DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN F atau F UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 ARSIP BENDAHARA/BADAN

134 TATA CARA PENYETORAN PP H PASAL JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

135 TATA CARA PELAPORAN PP H PASAL MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F ) RANGKAP 2 * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN LAMPIRAN KE KPP/ KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA

136 136 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 Contoh 1 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 2% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp x 100/110 x 2% x200%= Rp ,- Contoh 2 Drs. Slamet, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 2% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp x 100/110 x 2% x200%= Rp ,-

137 137 PPh Pasal 4 ayat (2)

138 OBJEK PP H PASAL 4 (2) Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto). Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek (0.1%xBruto  kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto). Penghasilan tertentu lainnya. Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

139 BUKAN OBJEK PP H PASAL 4 (2)  Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.  Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp ,- bukan jumlah terpecah2.  Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.  Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni.  Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.

140 LAIN-LAIN TARIF FINAL  Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan saham atau sekuritas lain di bursa efek: Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto. Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto.  Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto.  Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto.  Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto.  Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto.  Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto.  Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)

141 141 PPN

142 PENGERTIAN 142 PAJAKPERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

143 SYARAT PEMUNGUTAN PPN : ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. 143

144 144 BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD SIFAT/HUKUMNYA YANG DIKENAKAN PPN YANG DIKENAKAN PPN BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK

145 145 JASA KENA PAJAK (JKP) JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK DIKENAKAN PPN

146 146 PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU - MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN; ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP. KECUALI

147 147 PENGUSAHA KECIL KMK No. 571/KMK.03/2003 TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP Catatan : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp ,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

148 148 DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG

149 149 PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARA KPPN

150 OBJEK PEMUNGUTAN PP N BM 150 PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH PABRIKAN OLEH

151 KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN 151 BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU : MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM, DAGING, TELUR SUSU, BUAH

152 KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN 152 JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI : JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN; JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI; JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI; JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUM PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI : JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO; JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN; JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA KEUANGAN KEAGAMAAN, MELIPUTI : JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH; JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN

153 KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN 153 JASA DI BIDANG PENDIDIKAN, MELIPUTI : JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL TENAGA KERJA PERHOTELAN, MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA

154 KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN 154 SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

155 KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN 155 JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA, KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL

156 KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN 156 SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

157 BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN 157 Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu : a.Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut b.Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan c.Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan

158 BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN 158 Atas penyerahan di dalam negeri : a.Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut b.Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan c.Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu d.Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan e.Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta f.Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt

159 TARIF PPN DAN PP N BM 159 PPN PPn BM 10 % 10, 20 30, 40 50, 200 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH 5% TARIF 10% 15%75% SERENDAH- RENDAHNYA SETINGGI- TINGINYA EKSPOR PPN 0 %

160 SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PP N BM 160 SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DASAR PEMUNGUTAN CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% PPN YG DIPUNGUT 10/110 YG DIPUNGUT PPN 10/130 PPn BM 20/130 DASAR PEMUNGUTAN

161 TATA CARA PEMUNGUTAN 161 REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARA SSP FAKTUR PAJAK BENDAHARA ARSIP PKP REKANAN KPP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARA DISETOR TGL..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARA

162 TATA CARA PENYETORAN 162 PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARA SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DISETOR SSP PKP REKANAN KPP MELALUI BANK/POS LAMPIRAN SPT MASA PPN BANK PERSEPSI/POS & GIRO ARSIP BENDAHARA

163 TATA CARA PELAPORAN 163 PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARA)* ARSIP BENDAHARA*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS

164 164 PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH TDK MELEBIHI DARI JML Rp ,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT DALAM HAL PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

165 PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH R P ,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PP N BM 165 HARGA JUALRp ,00 PPN= 10 % X Rp Rp ,00 PPn BM=20 % X Rp Rp ,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BMRp ,00 HARGA JUAL Rp ,00 PPN= 10 % X Rp Rp ,00 PPn BM= 10 % X Rp Rp ,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp ,00 CONTOH Rp ,- > Rp ,- DIPUNGUT PPN/PPn BM Rp ,-  Rp ,- TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP DIPUNGUT PPN/PPn BM : - PENYERAHAN OLEH BKN PKP - DENGAN PO/SPK B A

166 166 Hubungi kami di: Kring Pajak Website:

167 167 SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD APBN/ APBD KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA KEGIATAN OPERASIONAL PAJAK

168 KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Menyetor pajak terutang setelah terlebih dahulu menghitung & memotong/ memungut; Melaporkan pajak terutang ke KPP atau KP2KP dengan menggunakan SPT.

169 Kas negara Pajak Pusat UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI BANK-BANK ATAU KANTOR POS

170 LAPOR SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP Kantor Pelayanan Pajak

171 SANKSI TERLAMBAT SETOR Menurut Pasal 9 ayat (2a) UU No. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran.

172 SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MELAPOR Menurut Pasal 7 UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2010, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp ,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp ,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp ,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp ,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

173 Bea Meterai

174 BEA METERAI Dokumen menyangkut dengan kontrak/perjanjian dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Surat yang memuat jumlah uang, yaitu : yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp ,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;

175 yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp ,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp ,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah); yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp ,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

176

177

178 Instansi X mendapat dana Bantuan Sosial. Dana tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan pelajaran tambahan dengan melibatkan/mempekerjakan 2 orang guru PNS (Surya Golongan IV/A dan Awan, Golongan II/D) untuk mengajar dengan honor masing-masing sebesar Rp PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebesar : Surya Jumlah Honor Bruto X Tarif (15%) = X 15% = Rp

179 Awan: Jumlah Honor Bruto X Tarif (0%) = X 0% = Rp 0 Honor yang diterima Surya dipotong 15% (diluar penghasilan rutin bulanannya/gaji), karena Surya adalah guru PNS dengan golongan IV/A. Bendahara dimohon untuk menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 21 Final untuk Surya agar dapat dilaporkan pada SPT Tahunan yang bersangkutan.

180 Lembaga Pendidikan X memanfaatkan jasa tenaga ahli konsultan pendidikan (Ali NPWP : ) dengan honor sebesar Rp PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk tenaga ahli sebesar : Tarif Pasal 17 X (50% X jumlah penghasilan bruto kumulatif) = 5% X (50% X ) = 5% X = Rp

181 Lembaga Pendidikan X mengadakan ceramah pada suatu lokakarya sehari dengan penceramah bernama Arya (NPWP : ). Arya mendapatkan honorarium yang sebesar Rp PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebesar : 5% X (50% X Rp ) = Rp PPh Pasal 21 yang harus dipotong apabila Arya tidak memiliki NPWP sebesar : 5% X 120% X (50% X Rp ) = Rp Lembaga Pendidikan X dimohon untuk menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Arya agar dapat dikreditkan pada SPT Tahunan yang bersangkutan.

182 Lembaga Pendidikan Y mempekerjakan 1 orang tukang (Ananda, NPWP : ) untuk membersihkan gedung sekolah selama 2 hari pada tanggal Juli Upah seharinya sebesar Rp Karena upah yang diterima oleh orang tersebut seharinya melebihi Rp , tetapi sebulannya kurang dari Rp , maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah Upah 2 hari – ( X 2 hari)) X Tarif = (( X 2) – ( X 2)) X Tarif 5% = ( ) X 5% = Rp Lembaga Pendidikan Y dimohon untuk menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Ananda agar dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Ananda.

183 Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan bukannya oleh bendaharawan. Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak. Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.

184 Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali julah pajak dalam faktur pajak (Pasal 39A huruf b UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010.

185 185 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 1,5% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp ,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp ,- Penghitungan PPN : Rp X 10/110 = Rp

186 186 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 Contoh 1 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 2% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp x 100/110 x 2% x200%= Rp ,- Contoh 2 Drs. Slamet, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp , (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp ,- x 100/110 x 2% = Rp ,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp x 100/110 x 2% x200%= Rp ,-

187 Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi X (NPWP : ) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : ) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah : Nilai KontrakRp PPN Rp Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong : Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp = Rp PPN dipungut : 10% X Rp = Rp Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh dipungut/dipotong) : Rp Rp = Rp

188 Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepada Pulan (NPWP : ), selama 2 bulan dengan harga sewa sebesar Rp pada tanggal 07 Juli Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebut adalah : PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa = 10% X = Rp Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPh dipotong) : Rp Rp = Rp

189

190 Kode SSP NoJenis PajakMAP/KodeKode JenisJenis Jenis Pajak Setoran 1PPh Pasal Masa PPh Pasal 21 2PPh Pasal Ph Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya 3PPh Pasal Pemungut PPh Pasal 22 4PPh Pasal PPh Pasal 23 atas Jasa 5 PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

191 NoJenis Pajak MAP/Kode Kode JenisJenis Jenis Pajak Setoran 6PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 7PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian 8PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi 9PPN Pemungut PPN Dalam Negeri

192

193

194 Ayo Peduli Pajak


Download ppt "BAGI BENDAHARA DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, 2011 Aspek Perpajakan Penggunaan DANA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google