Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 SOSIALISASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 SOSIALISASI."— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 SOSIALISASI

2 APAYG DIMAKSUD SPT TAHUNAN ITU? Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.

3 Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB :  Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan  Wajib MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani serta  MENYAMPAIKANNYA ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU No.16 Tahun 2009) MENGAPA KITA WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh ?

4 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT DENDA & BUNGA Ps. 7 UU KUP Rp dan 2% dari Kurang Bayar PIDANA KARENA ALPA Ps. 38 UU KUP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR PIDANA KARENA SENGAJA Ps. 39 UU KUP SANKSISANKSI KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG 4

5 Tempat Penyampaian SPT dan Batas Waktu, Penyampaian SPT Salah satu tempat penyampaian SPT adalah melalui DROP BOX Maret Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan adalah 31 Maret 5 ATAU Kantor Pelayanan Pajak

6 Pengambilan Formulir SPT Tahunan PPh OP KPP Pratama DOWNLOAD / UNDUH Mobil Pajak Keliling AMBIL SENDIRI DI 1 AMBIL SENDIRI 2 3

7 Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Definisi Penghasilan

8 Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh 8 Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh Jenis PenghasilanKeterangan Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan Laba usahaDapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan Bunga di luar bunga bankDi laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan

9 Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh Penghasilan Yang bukan Merupakan Objek PPh Jenis PenghasilanKeterangan Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan. Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan Warisan, klaim asuransi, Beasiswa Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan

10 Status PTKP WP Tidak KawinKodeJumlah 0 TanggunganTK/ TanggunganTK/ TanggunganTK/ TanggunganTK/ WP KawinKodeJumlah 0 TanggunganK/ TanggunganK/ TanggunganK/ TanggunganK/ WP Kawin + Penghasilan Istri DigabungKodeJumlah 0 TanggunganK/I/ TanggunganK/I/ TanggunganK/I/ TanggunganK/I/

11 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17 Ayat (1) a NO. LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF Punya NPWP Tidak Punya NPWP 1. s.d. Rp ,- 5%6% (5% + 20%x 5%) 2. Di atas Rp ,- s.d. Rp %18% (15% + 20%x 15%) 3. Di atas Rp ,- s.d. Rp ,- 25%30% (25% + 20%x 25%) 4. Di atas Rp ,- 30%36% (30% + 20%x 30%) 11

12 Tarif Final Penghasilan Atas Honorarium Yang Bersumber dari APBN/APBD Mulai 1 Januari 2011 (PP 80/2010) NO. PENERIMA PENGHASILAN TARIFKet 1. PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya 0% Dibuat Bukti Pemotongan 2. PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya 5% Dibuat Bukti Pemotongan 3. Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 15% Dibuat Bukti Pemotongan 12

13 Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (PP 80/2010) ∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan. ∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.

14 Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi BAGI ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER ANTARA LAIN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS, SEPERTI DOKTER PRAKTEK, PENGACARA, PEDAGANG, PENGUSAHA, BIRO JASA, KONSULTAN DAN LAIN-LAIN YANG PEKERJAANNYA TIDAK TERIKAT. BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMLIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS. CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA ANTARA LAIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA ANTARA LAIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DARI SATU PEMBERI KERJA (SEBAGAI KARYAWAN) DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA TIDAK MELEBIHI RP SETAHUN SERTA TIDAK TERDAPAT PENGHASILAN LAINNYA KECUALI PENGHASILAN DARI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI S 1770 SS 14

15 Formulir SPT Tahunan bagi Suami Istri yang memiliki NPWP Terpisah (melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri- sendiri & penghasilan di atas 60 juta setahun) SUAMIISTRI FORMULIR SPT SUAMI FORMULIR SPT ISTRI KETERANGAN PNS/ Swasta PNS/ Swasta 1770S Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan PNS/ Swasta Usaha1770S1770 Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan; Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing2 suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka Usaha PNS/ Swasta S Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan; Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing2 suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka

16  YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA  DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA  JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH  SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN  PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK

17 FORMULIR 1770 S 17

18 FORMULIR 1770 S 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Contoh Kasus SPT 1770 s 1.NamaADI SAPUTRO 2.AlamatJl. Sakti No Jabatan Karo Keuangan, Kementerian BUMN 4.Status/TanggunganKawin/3 Anak 5.Pangkat/GolonganPembina (IV/a) 6.NPWP Masa KerjaJanuari – Desember

24 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun /Th, /Bln BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : /Th, /Bln IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x

25 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 Ribuan Penuh (000) Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan Penuh (000) 25

26 1721-a2 26

27 1721-a2 27

28 Data Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 HonorariumInstansi Pemotong Pajak/ NPWP Penghasilan Bruto PPh 21 FINAL + NON FINAL Nomor & Tanggal Bukti Potong Bukti Potong Juni 2010Kemenhub ( )Rp Rp BP21-02/VI/2010 ( 15/06/2010) Oktober 2010 Kemenkop&UKM ( ) Rp Rp BP21-10/IX/2010 ( 10/09/2010) Oktober 2010 MT ( )Rp Rp BP21-05/RT/X/2010 ( 29/10/2010) Jumlah Total Rp Rp TK/- Bekerja di BCA sebagai kepala cabang Thamrin Penghasilan Bruto setahun = Rp PPh 21 yang telah dipotong = Rp Bukti Potong adalah 1721-A1 28

29 Bukti Potong PPh 21 final 29

30 Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri 30

31 Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri 31

32 Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri 32

33 P enghitungan penghasilan Istri tahun 2010: P enghitungan penghasilan Istri tahun 2010: Fatmawati, Kepala Cabang BCA Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp Pengh. bruto setahun Pengurangan: Biaya jabatan (maksimum) (Rp. 150jt x5% = ) Penghasilan neto setahun PTKP (TK/0) PKP PPh terutang (5% x Rp ,00) (15% x Rp ,00) PPh terutang sebulan (Rp /12) ( ) ( ) Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 33

34 Daftar HARTA & KEWAJIBAN Jenis Harta Rumah Toyota Forturner PerhiasanDeposito BRI Harga Beli/ Nominal Rp Rp Rp Rp Rp Tahun Perolehan Alamat Jl. Widya Chandra No. 18 Jl. Bangka No. 9 Cara Pembayaran Kredit 20 Tahun WarisanTunai - Keterangan NOP : NOP: No. BPKB : Bunga 10%/Tahun = Harga Perolehan Rp Rp Rp Rp Rp Daftar HARTA 34

35 Daftar HARTA & KEWAJIBAN Jenis HartaRumah Harga Beli/ Nominal Rp Tahun Perolehan 1998 Alamat Jl. MH. Thamrin No. 5 Pemberi Pinjaman KPR BTN No. Objek Pajak Keterangan 20 Tahun Daftar KEWAJIBAN 35

36 DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN –A1/A2 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 A D I S A P U T R O DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO PPh TERUTANG BUNGA DEVIDEN 20% x PH. BRUTO PPh TERUTANG BUNGA DEVIDEN 20% x PH. BRUTO JUMLAH TOTAL PPh TERUTANG HONORARIUM DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM PPh TERUTANG HONORARIUM 15% x PH. BRUTO (FINAL) PPh TERUTANG HONORARIUM 15% x PH. BRUTO (FINAL) 36 Diisi dari Lampiran 1721A1/A2 Istri, Jika NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan Istri membuat SPT sendiri Diisi dari Lampiran 1721A1/A2 Istri, Jika NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan Istri membuat SPT sendiri

37 DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18) DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP Toyota Forturner Perhiasan Deposito BRI DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHAN WP Kredit, NOP : No. BPKB : Rumah (Jl. Kebon Jeruk No. 5) Warisan, NOP : DI ISI DENGAN JUMLAH PINJAMAN KPR BTN Jl. MH. Thamrin No

38 DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA Fatmawati DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE DI ISI DENGAN HUB KELUARGA Nadine Royan 12/07/ /09/ /10/1990 Istri Anak Kandung DIISI DENGAN PEKERJAAN Karyawati BCA Mahasiswa Anak Kandung Mahasiswa DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN 11 38

39 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : BAGIAN A:PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL) (1) angka (2) FORMULIR 1770 S - I (3) JUMLAH PENGHASILAN 0 KEMENTERIAN KEUANGAN RI LAMPIRAN - I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN PAJAK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEWA JUMLAH BAGIAN A 1. (2) BUNGA (Rupiah) NO.JENIS PENGHASILAN ROYALTI Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A PENGHARGAAN DAN HADIAH KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA PENGHASILAN LAINNYA JBA DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 A D I S A P U T R O PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2) DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2)

40 DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK Bendahara Kementerian XYZ Des 2010 PPh 21 Rp Rp DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN PINDAHKAN KE BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12) DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12) Media Keuangan BP21-05/RT/ X/ Oktober 2010 PPh 21 Rp

41 DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 A D I S A P U T R O P E G A W A I N E G E R I DI ISI SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP & No. TELEPONSESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 41

42 % x = % x = = = % x = % x = = = Merupakan pindahan dari 1770 S-I jumlah bagian C kolom (7) Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan dihitung dengan perhitungan tersendiri

43 JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x - x x x A D I S A P U T R O x

44

45 1. Penghasilan Neto Suami a. Gaji PNSRp b. Honor Mengajar di Lembaga Info KeuanganRp (+) Jumlah Penghasilan NetoRp Penghasilan Neto Istri (Gaji)Rp (+) 3. Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri)Rp PTKP (K/I/3)Rp (-) 5. Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp PPh Terutang Total (Suami + Istri)Rp PPh Terutang Suami = / x Rp Kredit PPh Suami Rp (-) 9. PPh Kurang Bayar SuamiRp PPh Terutang Istri = / x Rp Kredit PPh IstriRp (-) 12. PPh Kurang Bayar IstriRp Perhitungan Sendiri NPWP Suami berbeda dengan NPWP Istri 45

46 PPh Terutang SUAMI : = / x = PPh Terutang SUAMI : = / x = Kredit Pajak Suami = = = Kredit Pajak Suami = = = X

47 PPh Terutang Istri : = / x PPh Terutang Istri : = / x Kredit Pajak Istri = , telah dipotong oleh BII dalam formulir 1721 A1 Istri X

48 48

49  Wajib Pajak Orang Pribadi  Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan  Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi 49

50 SPT PEMBETULAN KE -… BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INIBERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM NPWP: NAMA WAJIB PAJAK: PEKERJAAN:KLU : NO. TELEPON: - NO. FAKSIMILI : - PERUBAHAN DATA: LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN…………………………..  Rp. JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN……………………………  Rp. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja. TANGGAL -- *) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS FORMULIR 1770 SS SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI THN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 20 IDENTITAS TGLBLN PERNYATAAN TANDA TANGAN Petunjuk Pengisian FORMULIR 1770 ss 50

51  YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA  DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA  JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH  SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL SEBELUM SPT DISAMPAIKAN  PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK 51

52 DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 I M R O N DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 – A1/A2 T E K N I S I DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN DARI SELURUH HARTA YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU. MISALNYA: RUMAH, KENDARAAN BERMOTOR, KEBUN, SAWAH, PERHIASAN, DEPOSITO, TABUNGAN DLL DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT INI DITANDATANGANI JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x 52

53 53

54 54

55 55


Download ppt "DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 SOSIALISASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google