Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh Ir. Ida Kusuma W. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh Ir. Ida Kusuma W. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014."— Transcript presentasi:

1 Oleh Ir. Ida Kusuma W. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014

2 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP 2

3 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi Kegiatan pengawasan penangkapan ikan meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelola biakan murniltoksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan. PERMEN PAN & RB no. 1 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan(8): 3

4 KEDUDUKAN Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah pusat dan provinsi / kabupaten / kota Pengawas Perikanan merupakan jabatan karier JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TUGAS POKOK : (PERMENPAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011) Pengawas Perikanan Terdiri dari : Bidang Pembudidaya Ikan Bidang Penangkapan Ikan Bidang Mutu Hasil Perikanan Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi : persiapan pelaksanaan Analisis evaluasi rekomendasi

5 PENGANGKATAN TERAMPIL Berijazah paling rendah SUPM atau SMK Kejuruan bidang Perikanan; Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I II/b Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Berijazah paling rendah S1 / D.IV bidang Perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi; Pangkat paling rendah Penata Muda III/a Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir AHLI Pengawas Perikanan TERAMPIL yang akan beralih ke AHLI diberikan angka kredit 65 % angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah dengan angka kredit ijasah yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang. PENGANGKATAN PERTAMA KALI

6 Memenuhi syarat (Pendidikan, pangkat, dan DP3/SKP) yang di persyaratkan; Memiliki Pengalaman di bidang pengawas perikanan minimal 2 tahun; Usia maksimal 50 tahun; Telah lulus diklat jabatan fungsional pengawas perikanan; Tersedianya formasi untuk jabatan pengawas perikanan; Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

7 PEMBEBASAN SEMENTARA,PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN PP Pelaksana PP Pelaksana Lanjutan PP Penyelia Pengatur Muda/II/b Pengatur/II/c Pengatur Tk.I/II/d Penata Muda/III/a Penata Muda Tk.I/III/b Penata/III/c Penata Tk.I/III/d PEMBEBASAN Akan dibebaskan bila dalam 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit (kurang dari 10) selama 1 tahun PEMBERHENTIAN Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit PP Pertama Penata Muda/III/a Penata Muda Tk.I/III/b Penata/III/c Penata Tk.I/III/d PP Muda PP Madya PP Utama Pembina/IV/a Pembina Tk.I/IV/b Pembina Utama Muda/IV/c Pembina Utama Madya/IV/d Pembina Utama/IV/e Ditugaskan secara penuh diluar jabatan pengawas perikanan Cuti diluar tanggungan negara Tugas belajar lebih dari 6 bulan Diberhentikan sementara dari PNS Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit ( kurang dari 25) selama 1 tahun Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap TERAMPIL AHLI Alasan dibebaskan dari jabatan pengawas perikanan

8 Jenjang dan Pangkat AHLITERAMPIL PP Pertama PP Muda PP Madya PP Utama Penata Muda/III/a Penata Muda Tk.I/III/b Penata/III/c Penata Tk.I/III/d Pembina Tk.I/IV/b Pembina/IV/a Pembina Utama Muda/IV/c Pembina Utama Madya/IV/d Pembina Utama/IV/e PP Pelaksana PP Pelaksana Lanjutan Pengatur Muda/II/b Pengatur/II/c Pengatur Tk.I/II/d Penata Muda/III/a Penata Muda Tk.I/III/b PP Penyelia Penata/III/c Penata Tk.I/III/d Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari

9 TUNJANGAN JABATAN

10 TUNJANGAN KINERJA

11 PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN di PSDKP 224 Orang SUDAH DIANGKAT 158 Orang AKAN DIANGKAT PERIODE APRIL Orang

12 PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DJ-PSDKP]

13 POKOK-POKOK PERSOALAN 1. Pembinaan teknis pengawasperikanan oleh DJ PSDKP 2. Penilaian DUPAK dikoordinasi-kan oleh DJ PT 3. Banyak tugas dan fungsiPengawas Perikanan DJPSDKP yang tidak dapat dinilaiangka kreditnya JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SAAT INI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIHARAPKAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS Peluang & Kendala KINERJA PENGAWAS SDKP MENINGKAT KEPASTIAN PEMBINAAN KARIER APARAT PENGAWAS SDKP PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] KSU PARADIGMA NASIONAL: PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, WASANTARA, TANNAS, UU tentang PERIKANAN, dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 13

14 LATAR BELAKANG BESARNYA SUMBER DAYA PERIKANAN YANG TERBAGI DALAM WILAYAH PENGELOLA AN PERIKANAN ADANYA ISU- ISU AKTUAL DALAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENUNTUT PERLUNYA PENGAWASA N TERHADAP PEMANFAATA N SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN UPAYA PENGUATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PENGAWASAN SDKP : SDM, SARANA PRASARANA, KELEMBAGAA NDAN TATA LAKSANA, PER UU AN, JUKLAK, JUKNIS, POS, (NSPK) DAN ANGGARAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] 14 perlunya dilakukan pengawasan untuk menegakkan peraturan perundang- undangan dan ketentuan- ketentuan sebagaimana disyaratkan di dalam perizinan suatu usaha, demi tercapainya sasaran- sasaran yang ditetapkan di dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Oleh Aparat Pemerintah Oleh Swadaya Masyarakat PELANGGARAN PEMANFAATAN PERIKANAN

15 PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIKANAN: IUU Fishing *) Destructive Fishing Budidaya Ikan Pengolahan Keluar/masuk OIKB Pemasaran Plasma Nutfah Rekayasa genetik WILAYAH P3K: Eksploitasi Ekosis- tem Perairan (Mangrove, Terum- bu Karang, Lamun) Perdagangan Spesies Ikan Yang Dilarang (CITES) Pemanfaatan WP3K Kws. Konservasi Pencemaran, dll. BARANG: Survey dan Peng- angkatan BMKT Eksploitasi Pasir Laut Impor Garam Eksploitasi Deep Ocean Water Eksploitasi Mineral Bawah Laut JASA KELAUTAN: Wisata Bahari Pipa Bawah Laut Reklamasi Pantai Pelayaran Industri Maritim Pencemaran SD HAYATISD NON HAYATI UU 27 tahun 2007 UU 45 tahun 2009 jo UU 31 tahun 2004 Perlu diawasi, namun belum ada peraturan per-UU-an yang mengamanatkan hal tersebut 15

16 DUKUNGAN PENGAWASAN SDKP TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA UNIT ESELON I TERKAIT 16 Ditjen Perikanan Tangkap; sinergi untuk melaksanakan MCS secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, perizinan dan kuota alokasi penangkapan, maupun verifikasi hasil tangkapan dalam mendukung sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI). Ditjen Perikanan Budidaya; penggunaan dan peredaran obat ikan, kimia, dan bahan biologis [OIKB] dan pakan ikan; dan pengawasan pengangkutan ikan hidup. Ditjen P2HP; [i] memastikan konsistensi kemitraan antara UPI dan kapal penangkap ikan; [ii] mengawal implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); [iii] mengeliminir penggunaan bahan tambahan pada produk hasil perikanan; [iv] mengawasi importasi produk perikanan (jenis, jumlah dan peruntukannya). Ditjen KP3K pengawasan importasi dan distribusi garam impor; pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengawasan pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; pengawasan survey dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT). BKIPM peningkatan sinergi pengawasan importasi ikan.

17 MCS [KEPMEN no. KEP. 50/MEN/2012 tentang NPOA ] MONITORING SURVEILLANCECONTROL  KKP (BALITBANG KP)  KOMNAS KAJISKAN KKP (DJ PT) KEMHUB (DJ HUBLA) TNI AL POLAIR KKP(DJ PSDKP) Bakorkamla MA KEJAGUNG Data bio-fisik perikanan dan lingkungannya KKP(DJ KP3K) INSTANSI TERKAIT LAINNYA Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi Perizinan Pemantauan VMS dan Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran SLO SKAT Pengaturan Pengelolaan Data sosial ekonomi Data Statistik Kebijakan Pemanfaatan KKP (MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN VMS, SIGHTING OBSERVER, LOG BOOK, PORT INSPECTION Penga- dilan 17

18 18

19 ESENSI PENGAWAS PERIKANAN (PSDKP) 19 “Menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib dan bertanggung jawab”, Agar sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, lestari, dan secara sosial dapat menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya kelautan dan perikanan.

20 DUKUNGAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta 124 waskan Pangkalan PSDKP Bitung 68 waskan Stasiun PSDKP Belawan 48 waskan Stasiun PSDKP Pontianak 54 waskan Stasiun PSDKP Tual 48 waskan Di samping itu, untuk mengatasi kekurangan jumlah petugas Pengawas Perikanan, telah ditetapkan sejumlah 338 orang Pejabat Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Pengawas Perikanan Pejabat Struktural, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP.

21 UPT Jumlah Satker dan Pos Pengawasan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 21 Satker Pengawasan SDKP; 36 Pos Pengawasan SDKP Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung 10 Satker Pengawasan SDKP; 47 Pos Pengawasan SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 7 Satker Pengawasan SDKP; 19 Pos Pengawasan SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak 11 Satker Pengawasan SDKP; 16 Pos Pengawasan SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Tual 10 Satker Pengawasan SDKP; 12 Pos Pengawasan SDKP UPT Pengawasan SDKP

22 KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UU 27 TAHUN Pengawasan tertib peraturan PerUUan di bidang: Pemanfaatan mangrove; Pemanfaatan terumbu karang; Pemanfaatan padang lamun ; Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Rehabiitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Pencemaran akibat perbuatan manusia; Pengelolaan kawasan konservasi laut.

23 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] vs PENGAWAS PERIKANAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] vs PENGAWAS PERIKANAN PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] PENGAWAS PERIKANAN Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang kelautan dan perikanan Pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait PerMenPAN dan RB no. 1 tahun

24 NoUraian 1 Penilaian DUPAK dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Pembina Teknis, dengan melibatkan unsur-unsur Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 2 Para SDM Aparatur Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP]mengalami kesulitan mengumpulkan angka kredit, karena penilaian angka kredit hanya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 01 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya; 3 Kegiatan-kegiatan pengawasan tidak dapat dinilai angka kreditnya, karena tidak sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit; 4 Tidak ada jaminan kepastian pengembangan karier sebagai Pengawas Perikanan; 5 Berkurangnya animo pencari kerja untuk melamar sebagai Pengawas Perikanan di satu sisi, sementara di sisi lain, kebutuhan akan posisi ini masih sangat tinggi, mengingat luas wilayah perairan yang harus diawasi; 6 Belum adanya standar kompetensi yang jelas mengenai Pengawas Perikanan, menyebabkan bervariasinya kompetensi Pengawas Perikanan saat ini. Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP

25 NoUraian 1 Diangkat secara permanen, atau untuk jangka waktu tertentu; 2 Mandiri di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3 Memiliki peluang untuk mengembangkan kompetensi di bidangnya; 4 Terjamin kepastian pengembangan jenjang kariernya sebagai pejabat fungsional; 5 Memungkinkan perolehan tunjangan kinerja sebagai pejabat fungsional Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP]; 6 Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dapat dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP; 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP] lebih terukur dengan pasti, dicascade secara lebih rinci dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP; 8 Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif, karena adanya kepastian pengembangan karier; 9 Etos kerja menjadi lebih baik, karena hasil kerja seorang Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP] dapat diperhitungkan secara memadai; 10 Meningkatkan profesionalitas Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP]; 11 Sebagai bahan dalam menentukan sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk menilai kinerja PNS, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP yang diinginkan

26 KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UNDANG-UNDANG 45 TAHUN Pengawasan tertib peraturan PerUUan di bidang: Penang- kapan Ikan Pembudid ayaan Ikan Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan Mutu Hasil Perikanan Distribusi keluar masuk obat ikan Konservasi Pencemaran akibat perbuatan manusia; Plasma nuthfah; Penelitian dan pengembang an perikanan Ikan hasil rekayasa genetik.

27 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


Download ppt "Oleh Ir. Ida Kusuma W. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google