Bidang Ekonomi dan Usaha

Presentasi berjudul: "Bidang Ekonomi dan Usaha"— Transcript presentasi:

1 Bidang Ekonomi dan Usaha
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Ekonomi dan Usaha

2 Dampak dan Penanganan Tsunami
Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

3 Kerusakan Akibat Tsunami
NAD (*) NIAS (*) 800 km x 1 s/d 6 km rusak Housing*) rumah rusak/hancur 55,200 rumah rusak/hancur 403 jembatan rusak 1066 km jalan rusak (Jalan Provinsi, Kabupaten, dan Pedesaan) 226 jembatan (2,4 Km) rusak 5,403 km jalan rusak (Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Pedesaan) Infrastructure Menurunnya kapasitas kerja Institusi Pemerintah Menurunnya kapasitasi kerja Institusi Pemerintah Institutions 150,000 pelajar kehilangan sekolahnya 2,112 sekolah rusak 755 sekolah rusak Education 690 Fasilitas Kesehatan rusak Kurangnya tenaga medis 2 rumah sakit rusak 173 Puskesmas rusak Health Ha sawah rusak Ha tambak rusak 100,000 pengusaha kecil menengah kehilangan usahanya Petani dan nelayan kehilangan pekerjaannya 219 pasar rusak (*) Sumber: Blue Print

4 Dampak dan Penanganan Tsunami
Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pembentukan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias UU No. 10/2005 Tentang Pembentukan BRR dan Mandatnya Mandat BRR Mengelola proyek-proyek yang didanai oleh APBN Mengoordinasi proyek-proyek yang didanai oleh donor atau LSM Perpres No. 34/2005 Tentang Organisasi BRR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dewan Penasehat Badan Pelaksana Dewan Pengawas Struktur: Presentasi Caracas Bertanggung jawab memastikan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Bertanggung jawab mengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca-bencana. Bertanggung jawab memastikan kegiatan rehab rekon telah berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

6 Deputi Bidang Pengawasan Deputi Bidang Keuangan
Struktur Badan Pelaksana BRR KEPALA BAPEL Kuntoro Mangkusubroto Perpres No. 76 Tahun 2006 WAKIL KEPALA BAPEL Mustafa Abubakar STAF AHLI Deputi Bidang Pengawasan Sekretaris Badan Pelaksana Ramli Ibrahim T. Kamaruzzaman Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan Amin Subekti Deputi Agama, Sosial & Budaya Safir Wijaya Deputi Ekonomi dan Usaha Said Faisal Deputi Perumahan & Permukiman Andi Siswanto Deputi/ Kepala Operasi Eddy Purwanto Deputi Pendidikan, Kesehatan, & Peran Perempuan Cut Cayarani Deputi Infratrukstur, Lingkungan & Pemeliharaan Bastian Sihombing Deputi Kelembagaan & Pengmbngan SDM Sudirman Said Struktur: Website Kepala Perwakilan I Kepala Perwakilan II Asmadi Syam Kepala Perwakilan III M. Ali Kasim Kepala Perwakilan IV Taqwallah Kepala Perwakilan V M.Azmi Kepala Perwakilan VI William P. Sabandar

7 Visi dan Misi BRR Visi BRR
Mewujudkan masyarakat NAD dan Nias yang bermartabat, amanah, demokratis dan sejahtera Misi BRR Memulihkan kembali penghidupan dan memberdayakan masyarakat di NAD dan Nias dengan merancang dan menerapkan program rekonstruksi dan pembangunan yang terkoordinasi dan berbasis masyarakat dengan standar profesionalitas yang tinggi.

8 Tugas dan Wewenang BRR TUGAS
Merumuskan strategi dan kebijakan operasional Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai DIPA Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa Mengorganisir dan mengkoordinir rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Pusat, Daerah dan pihak lain Memastikan penggunaan dana dilakukan dengan menjunjung integritas dan bebas korupsi WEWENANG Mengelola pelaksanaan kegiatan Mengelola Keuangan, SDM, SDA, dan Teknologi untuk pelaksanaan kegiatan Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan Non-APBN Mengkoordinasikan dan bekerjasama dalam pengawasan kegiatan pihak luar negeri/asing Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Pemerintah Pusat, Daerah dan pihak lain yang terkait

9 Peran BRR On-Budget Mandat UU No 10 tahun 2005 Off-Budget Pelaksana
d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran g. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait Enabling Facilitating Partnership Off-Budget

10 Fokus Kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi 2005.2009
Institutional Development & Social Development Infrastructure Development Housing Development Economic Development ….\DeputiEkBis\Australian commision presentation 15 oct 2005 Land Admin. 2005 2006 2007 2008 2009 Masa Bakti BRR

11 Kasus diserahkan ke KPK
Satuan Anti Korupsi BRR Satuan Anti Korupsi dibentuk untuk mencegah berbagai upaya korupsi dan manipulasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Proses Tender 412 Keluhan | 40 % Lain-lain 156 Keluhan | 15 % Tuntutan Hak Korban 72 Keluhan | 7 % Total Keluhan: 1. 030 Tindak Lanjut Peraturan, Prosedur, dan Compliance 93 Keluhan | 9 % Telah diinvestigasi 75 % Penyimpangan Proyek 165 Keluhan | 16 % 7 Kasus diserahkan ke KPK Potensi Korupsi 144 Keluhan | 14 % Sumber: BRR- Laporan 2 Tahun Tsunami

12 Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perumahan 57.000 Rumah dibangun 17.400 Sertifikat Tanah telah ditandatangani Pendidikan dan Kesehatan 747 Sekolah telah dibangun/diperbaiki 5.385 Guru diberikan pelatihan 305 Pusat Kesehatan dibangun/diperbaiki

13 Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Infrastruktur 1.500 km Jalan telah dibangun kembali 158 Jembatan telah dibangun/diperbaiki Semua Bandara dan pelabuhan telah berfungsi kembali

14 Dampak dan Penanganan Tsunami
Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

15 USD 1.2 B Dampak Tsunami di Bidang Ekonomi:
Dengan asumsi PDB Non Migas terkoreksi 40%, maka pendapatan per kapita tahun 2005 menurun sebesar 32% Proyeksi penurunan perekonomian sebesar 5 % di Aceh; 20 % di Nias Kredit bermasalah mencapai Rp 2 triliun dari total kredit yang disalurkan perbankan sebesar Rp 3,9 triliun Dari total orang angkatan kerja; 25 % ( ribu orang) kehilangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan UKM 92 ribu industri kecil di NAD dan di Nias dengan total asset sebesar Rp 3,1 triliun rusak Kredit bermasalah mencapai Rp 2 triliun dari total kredit yang disalurkan perbankan sebesar Rp 3,9 triliun. 5.176 UMKM, Warung usaha, Restoran, 25 Unit Bank Umum, 4 Unit BPR , 20 LKM, 195 Pasar rusak/hancur ha tambak ikan rusak 4.717 perahu nelayan hilang Rusaknya lahan pertanian: sawah ha, kebun ha, dan ladang ha Kehilangan ternak sekitar 1.9 juta ekor Rusaknya ± Ha kawasan lindung dan pendukung produktivitas perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang 5 % Proyeksi Penurunan Ekonomi di Aceh 20 % Proyeksi Penurunan Ekonomi di Nias 32 % Pendapatan Perkapita menurun 5.176 UMKM rusak/ hancur 7.529 Warung usaha rusak/hancur 1.191 Restoran rusak/hancur 25 Unit Bank Umum rusak/hancur 4 Unit BPR rusak/hancur 20 Lembaga Keuangan Mikro rusak/ hancur 195 Pasar rusak/ hancur ha Tambak ikan rusak ha Tanah pertanian rusak Orang kehilangan pekerjaan Kerusakan pada sektor produktif: Total USD 1.2 B Sumber: BRR-Renstra

16 Sebelum tsunami, pendapatan daerah perkapita NAD berada di urutan ketiga di Indonesia

17 Namun termasuk provinsi termiskin…….
Dampak kemiskinan akibat tsunami

18 Kedeputian Ekonomi dan Usaha BRR
Misi Mengembalikan dan membangun kehidupan ekonomi masyarakat Aceh dan Nias yang lebih baik melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi Mendorong terciptanya basis-basis ekonomi berdasarkan keunggulan komparatif dan investasi kemitraan yang kondusif Mendorong sumber daya manusia lokal untuk mampu menjadi pelaku aktif dalam membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik Mendorong terciptanya lembaga ekonomi masyarakat yang professional, efektif, transparan dan akuntabel Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan ruang secara efisien dan optimal Mengembalikan industri kecil dan menengah unggulan yang mampu bersaing di pasar global

19 Status Pendanaan Total Alokasi Total dana untuk pengembangan Ekonomi Sampai dengan Oct. 2006 USD 660 M Sumber: BRR-Laporan 2 Tahun Tsunami

20 Alokasi Anggaran APBN 2006 Total: Rp. 835.4 M Direktorat
Kehutanan Rp M | 4 % Direktorat Direktorat Pengembangan Ekonomi: 1. Pemberdayaan Ekonomi Nias 2. Tenaga Kerja 3. Koperasi dan UK 4. Life Skill 5. Industri dan Pertambangan 6. Perdagangan, Industri, dan Pariwisata Direktorat Pengembangan Pertanian: 1. Pertanian Tanaman Pangan 2. Perkebunan 3. Peternakan Direktorat Pengembangan Perikanan: 1. Perikanan Direktorat Pengembangan Ekonomi Kehutanan: 1. Kehutanan 2. Pesisir dan Lingkungan HIdup Perkebunan Rp M | 8 % Peternakan Rp M | 6 % Pemberdayaan Ekonomi Nias Rp M | 4 % Pertanian Tanaman Pangan Rp M | 15 % Perikanan Rp. 285 M | 35 % Total: Rp M Tenaga Kerja Rp. 28 M | 4 % Koperasi dan UK Rp M | 9 % Life Skill Rp. 14 M | 2 % Industri dan Pertambangan Rp M | 5 % Perdagangan, Industri dan Pariwisata Rp M | 4 % Pesisir dan Lingkungan Hidup Rp M | 5 %

21 Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Usaha
TAHAP REHABILITASI Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan pelatihan Memulihkan kegiatan perbankan melalui pengembalian fungsi intermediasi Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksi Memberikan dukungan kepada masyarakat terutama UKM untuk memperoleh akses sumberdaya produktif TAHAP REKONSTRUKSI Meningkatkan akses kredit Mengembangkan kemitraan pemerintah – swasta Memperkuat bantuan teknis dan memberdayakan UKM Percepatan pembangunan sektor produktif

22 Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Pertanian
Revitalisasi pertanian (pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan) dan peningkatkan kesejahteraan Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterkaitan depan (forward lingkage) dan ke belakang (backward lingkage) Pengembangan agribisnis, agroindustri pedesaan dan kawasan pertanian melalui moderenisasi pertanian Pengembangan kelembagaan usaha petani, nelayan, petani hutan dan pelayanan usaha. Pelestarian dan pemantauan lingkungan hidup dan sumberdaya alam (sustainable) Mydocument\...\DPR.9feb

23 Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Perikanan
Rehabilitasi lahan tambak,sistim irigasi, dan drainase. Pengembangan Pilot Project Kegiatan budidaya pantai untuk beberapa komoditi yang berorientasi ekspor seperti rumput laut, kerapu, kakap, lobster, dan teripang. Perbaikan tempat pembenihan udang/ikan untuk menunjang budidaya tambak dan pantai. Pemberian bantuan kepada nelayan dan petambak (boat/kapal, alat tangkap). Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terintegrasi Penerapan Peta Zonasi Potensi Penangkapan Ikan melalui peningkatan kinerja nelayan dengan cara penguasaan terhadap IPTEK Pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan perikanan. Penerapan restorasi ekosistem utama pesisir dan laut (mangrove, hutan pantai, coral reef, dan rumput laut) Peningkatan nilai tambah (added value) terhadap komoditi perikanan yang bernilai ekonomis yang berorientasi pasar domestik dan internasional. Mydocument\...\DPR.9feb

24 Program Dit. Pengembangan Pertanian
Tanaman Pangan Peternakan Perkebunan Rehabilitasi sawah Agro Input Peralatan dan mesin pertanian (Hand tractor, water pump) Pengembangan Kawasan Palawija: Kedelai Jagung Kacang Tanah Pengembangan Kawasan Peternakan Rehabilitasi Pasar Hewan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Breeding Center Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat: Kelapa Sawit Kopi Coklat Karet Indikator Progress Lahan Pertanian yang direhabilitasi Ha Petani yang menerima Bantuan Agro Input petani Area Pengembangan Palawija 7.875 Ha Bantuan Alsintan Unit Bantuan Ternak ternak Rehab lahan dan Pengembangan Perkebunan 6.248 Ha Pengembangan Kawasan Perkebunan 2.700 Ha (Dalam Pengerjaan) Bantuan Agro Input Perkebunan yang diberikan 7.049 petani

25 Program Dit. Pengembangan Perikanan
Kegiatan Progress Lahan Tambak yang direhabilitasi 6.800 Ha Bantuan Agro Input yang diberikan 3.563 petambak Bantuan Alat Tangkap 209 unit Bantuan Kapal (berbagai jenis) 4.420 unit PPI yang direhab/dibangun 5 PPI PPP yang direhab 1 PPP (ongoing) Docking Kapal 4 unit Koperasi Perikanan yang dibuat dan beroperasi 5 Koperasi Peralatan Pengolahan Ikan 218 paket Gudang Es yang dibangun 3 gudang TPI yang direhab 5 unit

26 Program Dit. Pengembangan Ekonomi Kehutanan
Kegiatan Progress Rehabilitasi Hutan dan Lahan 369 Ha Rehabilitasi Mangrove Ha Rehabilitasi Hutan Pantai 708 Ha

27 Program Dit. Pengembangan Usaha
Kegiatan Progress Penerima Modal Usaha untuk Usaha Mikro 76.093 LKM yang dibantu 226 LKM Pembangunan Pasar Tradisional 678 pasar Masyarakat yang mengikuti pelatihan keterampilan 29.294 Jumlah UMKM yang dibantu 4.124

28 Tantangan dan Tindakan Pemecahan
Tindakan untuk mengatasi masalah Pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan ZEE, terutama di kawasan pantai barat Peningkatan kualitas dan jumlah produk pertanian dan perikanan secara berkelanjutan Penyediaan infrastruktur dasar di pelabuhan perikanan terutama untuk menunjang kegiatan investasi Meningkatkan nilai jual produk Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya di Aceh dan Nias Penyediaan kapal tangkap berukuran besar Pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemberian pelatihan kepada petambak, nelayan, pengolah produk pertanian dan perikanan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra Penyediaan bengkel kemasan Penyediaan kantor penujang kegiatan investasi utuk memberi kemudahan para investor mengembangkan usahanya di Aceh dan Nias

29 Dampak dan Penanganan Tsunami
Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Perekonomian Ke Depan

30 Produk Pertanian Ternak Sapi Kelapa Sawit Kacang Tanah
Jagung dan Kemiri Coklat, Padi, Kedelai Kopi & Sayur-sayuran Pala dan Nilam Karet Produk Pertanian

31 SEA WEED Shrimp TUNA Produk Perikanan

32 Produk UKM Kerajinan Tangan
Pengolahan Makanan Berbasis Pertanian dan Perikanan) Furnitur (Rotan, Kayu) Konveksi Rempah-rempah

33 The New Aceh: Opportunities Without Boundaries

34 Terima Kasih