Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Ekonomi dan Usaha.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Ekonomi dan Usaha."— Transcript presentasi:

1 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Ekonomi dan Usaha

2 Dampak dan Penanganan Tsunami Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

3 Kerusakan Akibat Tsunami Housing*) Infrastructure Institutions Education Health – rumah rusak/hancur –226 jembatan (2,4 Km) rusak –5,403 km jalan rusak (Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Pedesaan) –Menurunnya kapasitas kerja Institusi Pemerintah –150,000 pelajar kehilangan sekolahnya –2,112 sekolah rusak –690 Fasilitas Kesehatan rusak –Kurangnya tenaga medis – Ha sawah rusak – Ha tambak rusak –100,000 pengusaha kecil menengah kehilangan usahanya NAD (*) –55,200 rumah rusak/hancur –403 jembatan rusak –1066 km jalan rusak (Jalan Provinsi, Kabupaten, dan Pedesaan) –Menurunnya kapasitasi kerja Institusi Pemerintah –2 rumah sakit rusak –173 Puskesmas rusak –Petani dan nelayan kehilangan pekerjaannya –219 pasar rusak NIAS (*) –755 sekolah rusak 800 km x 1 s/d 6 km rusak (*) Sumber: Blue Print

4 Dampak dan Penanganan Tsunami Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

5 UU No. 10/2005 Tentang Pembentukan BRR dan Mandatnya Mandat BRR Mengelola proyek-proyek yang didanai oleh APBN Mengoordinasi proyek-proyek yang didanai oleh donor atau LSM Pembentukan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias Perpres No. 34/2005 Tentang Organisasi BRR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Badan PelaksanaDewan PenasehatDewan Pengawas Bertanggung jawab memastikan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Bertanggung jawab memastikan kegiatan rehab rekon telah berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bertanggung jawab mengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca-bencana.

6 KEPALA BAPEL Kuntoro Mangkusubroto WAKIL KEPALA BAPEL Mustafa Abubakar STAF AHLI Deputi Bidang Pengawasan Sekretaris Badan Pelaksana Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan Deputi Agama, Sosial & Budaya Safir Wijaya Deputi Ekonomi dan Usaha Said Faisal Deputi Perumahan & Permukiman Andi Siswanto Deputi/ Kepala Operasi Eddy Purwanto Deputi Pendidikan, Kesehatan, & Peran Perempuan Cut Cayarani Deputi Infratrukstur, Lingkungan & Pemeliharaan Bastian Sihombing Deputi Kelembagaan & Pengmbngan SDM Sudirman Said Amin Subekti Ramli Ibrahim T. Kamaruzzaman Kepala Perwakilan I Kepala Perwakilan VI William P. Sabandar Kepala Perwakilan II Asmadi Syam Kepala Perwakilan IV Taqwallah Kepala Perwakilan III M. Ali Kasim Kepala Perwakilan V M.Azmi Struktur Badan Pelaksana BRR Perpres No. 76 Tahun 2006

7 Visi BRR Mewujudkan masyarakat NAD dan Nias yang bermartabat, amanah, demokratis dan sejahtera Misi BRR Memulihkan kembali penghidupan dan memberdayakan masyarakat di NAD dan Nias dengan merancang dan menerapkan program rekonstruksi dan pembangunan yang terkoordinasi dan berbasis masyarakat dengan standar profesionalitas yang tinggi. Visi dan Misi BRR

8 TUGAS Merumuskan strategi dan kebijakan operasional Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai DIPA Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa Mengorganisir dan mengkoordinir rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Pusat, Daerah dan pihak lain Memastikan penggunaan dana dilakukan dengan menjunjung integritas dan bebas korupsi WEWENANG Mengelola pelaksanaan kegiatan Mengelola Keuangan, SDM, SDA, dan Teknologi untuk pelaksanaan kegiatan Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan Non-APBN Mengkoordinasikan dan bekerjasama dalam pengawasan kegiatan pihak luar negeri/asing Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Pemerintah Pusat, Daerah dan pihak lain yang terkait Tugas dan Wewenang BRR

9 On-Budget Enabling Facilitating Partnership Off-Budget Mandat UU No 10 tahun 2005 d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran g. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait Pelaksana Peran BRR

10 Infrastructure Development Housing Development Land Admin. Institutional Development & Social Development Masa Bakti BRR Economic Development Fokus Kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi

11 Satuan Anti Korupsi dibentuk untuk mencegah berbagai upaya korupsi dan manipulasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Anti Korupsi BRR Peraturan, Prosedur, dan Compliance 93 Keluhan | 9 % Tuntutan Hak Korban 72 Keluhan | 7 % Lain-lain 156 Keluhan | 15 % Proses Tender 412 Keluhan | 40 % Penyimpangan Proyek 165 Keluhan | 16 % Potensi Korupsi 144 Keluhan | 14 % Total Keluhan: Telah diinvestigasi Tindak Lanjut 75 % 7 Kasus diserahkan ke KPK Sumber: BRR- Laporan 2 Tahun Tsunami

12 747Sekolah telah dibangun/diperbaiki 5.385Guru diberikan pelatihan 305Pusat Kesehatan dibangun/diperbaiki Rumah dibangun Sertifikat Tanah telah ditandatangani Perumahan Pendidikan dan Kesehatan Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

13 1.500 kmJalan telah dibangun kembali 158Jembatan telah dibangun/diperbaiki Semua Bandara dan pelabuhan telah berfungsi kembali Kemajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur

14 Dampak dan Penanganan Tsunami Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Ke Depan

15 -Dengan asumsi PDB Non Migas terkoreksi 40%, maka pendapatan per kapita tahun 2005 menurun sebesar 32% -Proyeksi penurunan perekonomian sebesar 5 % di Aceh; 20 % di Nias -Kredit bermasalah mencapai Rp 2 triliun dari total kredit yang disalurkan perbankan sebesar Rp 3,9 triliun -Dari total orang angkatan kerja; 25 % ( ribu orang) kehilangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan UKM -92 ribu industri kecil di NAD dan di Nias dengan total asset sebesar Rp 3,1 triliun rusak -Kredit bermasalah mencapai Rp 2 triliun dari total kredit yang disalurkan perbankan sebesar Rp 3,9 triliun. -Dengan asumsi PDB Non Migas terkoreksi 40%, maka pendapatan per kapita tahun 2005 menurun sebesar 32% UMKM, Warung usaha, Restoran, 25 Unit Bank Umum, 4 Unit BPR, 20 LKM, 195 Pasar rusak/hancur ha tambak ikan rusak perahu nelayan hilang -Rusaknya lahan pertanian: sawah ha, kebun ha, dan ladang ha -Kehilangan ternak sekitar 1.9 juta ekor -Rusaknya ± Ha kawasan lindung dan pendukung produktivitas perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang Dampak Tsunami di Bidang Ekonomi: Sumber: BRR-Renstra Kerusakan pada sektor produktif: Total USD 1.2 B 5 % Proyeksi Penurunan Ekonomi di Aceh 20 % Proyeksi Penurunan Ekonomi di Nias 32 % Pendapatan Perkapita menurun UMKM rusak/ hancur Warung usaha rusak/hancur Restoran rusak/hancur 25 Unit Bank Umum rusak/hancur 4 Unit BPR rusak/hancur 20 Lembaga Keuangan Mikro rusak/ hancur 195 Pasar rusak/ hancur ha Tambak ikan rusak ha Tanah pertanian rusak Orang kehilangan pekerjaan

16 Sebelum tsunami, pendapatan daerah perkapita NAD berada di urutan ketiga di Indonesia

17 Dampak kemiskinan akibat tsunami Namun termasuk provinsi termiskin…….

18 1.Mengembalikan dan membangun kehidupan ekonomi masyarakat Aceh dan Nias yang lebih baik melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi 2.Mendorong terciptanya basis-basis ekonomi berdasarkan keunggulan komparatif dan investasi kemitraan yang kondusif 3.Mendorong sumber daya manusia lokal untuk mampu menjadi pelaku aktif dalam membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik 4.Mendorong terciptanya lembaga ekonomi masyarakat yang professional, efektif, transparan dan akuntabel 5.Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan ruang secara efisien dan optimal 6.Mengembalikan industri kecil dan menengah unggulan yang mampu bersaing di pasar global Kedeputian Ekonomi dan Usaha BRR Misi

19 Status Pendanaan Sumber: BRR-Laporan 2 Tahun Tsunami Total dana untuk pengembangan Ekonomi Sampai dengan Oct Total Alokasi USD 660 M

20 Alokasi Anggaran APBN 2006 Perikanan Rp. 285 M | 35 % Tenaga Kerja Rp. 28 M | 4 % Koperasi dan UK Rp M | 9 % Life Skill Rp. 14 M | 2 % Industri dan Pertambangan Rp M | 5 % Perdagangan, Industri dan Pariwisata Rp M | 4 % Pesisir dan Lingkungan Hidup Rp M | 5 % Pemberdayaan Ekonomi Nias Rp M | 4 % Peternakan Rp M | 6 % Perkebunan Rp M | 8 % Kehutanan Rp M | 4 % Total: Rp M Direktorat Pengembangan Ekonomi: 1. Pemberdayaan Ekonomi Nias 2.Tenaga Kerja 3.Koperasi dan UK 4.Life Skill 5.Industri dan Pertambangan 6.Perdagangan, Industri, dan Pariwisata Direktorat Pengembangan Pertanian: 1.Pertanian Tanaman Pangan 2.Perkebunan 3.Peternakan Direktorat Pengembangan Perikanan: 1.Perikanan Direktorat Pengembangan Ekonomi Kehutanan: 1.Kehutanan 2.Pesisir dan Lingkungan HIdup Direktorat Pertanian Tanaman Pangan Rp M | 15 %

21 Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan pelatihan Memulihkan kegiatan perbankan melalui pengembalian fungsi intermediasi Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksi Memberikan dukungan kepada masyarakat terutama UKM untuk memperoleh akses sumberdaya produktif TAHAP REHABILITASI Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Usaha Meningkatkan akses kredit Mengembangkan kemitraan pemerintah – swasta Memperkuat bantuan teknis dan memberdayakan UKM Percepatan pembangunan sektor produktif TAHAP REKONSTRUKSI

22 Revitalisasi pertanian (pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan) dan peningkatkan kesejahteraan Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterkaitan depan (forward lingkage) dan ke belakang (backward lingkage) Pengembangan agribisnis, agroindustri pedesaan dan kawasan pertanian melalui moderenisasi pertanian Pengembangan kelembagaan usaha petani, nelayan, petani hutan dan pelayanan usaha. Pelestarian dan pemantauan lingkungan hidup dan sumberdaya alam (sustainable) Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Pertanian

23 Rehabilitasi lahan tambak,sistim irigasi, dan drainase. Pengembangan Pilot Project Kegiatan budidaya pantai untuk beberapa komoditi yang berorientasi ekspor seperti rumput laut, kerapu, kakap, lobster, dan teripang. Perbaikan tempat pembenihan udang/ikan untuk menunjang budidaya tambak dan pantai. Pemberian bantuan kepada nelayan dan petambak (boat/kapal, alat tangkap). Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terintegrasi Penerapan Peta Zonasi Potensi Penangkapan Ikan melalui peningkatan kinerja nelayan dengan cara penguasaan terhadap IPTEK Pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan perikanan. Penerapan restorasi ekosistem utama pesisir dan laut (mangrove, hutan pantai, coral reef, dan rumput laut) Peningkatan nilai tambah (added value) terhadap komoditi perikanan yang bernilai ekonomis yang berorientasi pasar domestik dan internasional. Kebijakan dan Strategi Bidang Pengembangan Perikanan

24 Rehabilitasi sawah Agro Input Peralatan dan mesin pertanian (Hand tractor, water pump) Pengembangan Kawasan Palawija: Kedelai Jagung Kacang Tanah Pengembangan Kawasan Peternakan Rehabilitasi Pasar Hewan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Breeding Center Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat: Kelapa Sawit Kopi Coklat Karet Program Dit. Pengembangan Pertanian Tanaman PanganPeternakanPerkebunan IndikatorProgress Lahan Pertanian yang direhabilitasi Ha Petani yang menerima Bantuan Agro Input petani Area Pengembangan Palawija7.875 Ha Bantuan Alsintan Unit Bantuan Ternak ternak Rehab lahan dan Pengembangan Perkebunan6.248 Ha Pengembangan Kawasan Perkebunan2.700 Ha (Dalam Pengerjaan) Bantuan Agro Input Perkebunan yang diberikan7.049 petani

25 Program Dit. Pengembangan Perikanan KegiatanProgress Lahan Tambak yang direhabilitasi6.800 Ha Bantuan Agro Input yang diberikan3.563 petambak Bantuan Alat Tangkap209 unit Bantuan Kapal (berbagai jenis)4.420 unit PPI yang direhab/dibangun5 PPI PPP yang direhab1 PPP (ongoing) Docking Kapal4 unit Koperasi Perikanan yang dibuat dan beroperasi5 Koperasi Peralatan Pengolahan Ikan218 paket Gudang Es yang dibangun3 gudang TPI yang direhab5 unit

26 Program Dit. Pengembangan Ekonomi Kehutanan KegiatanProgress Rehabilitasi Hutan dan Lahan369 Ha Rehabilitasi Mangrove Ha Rehabilitasi Hutan Pantai708 Ha

27 Program Dit. Pengembangan Usaha KegiatanProgress Penerima Modal Usaha untuk Usaha Mikro LKM yang dibantu226 LKM Pembangunan Pasar Tradisional678 pasar Masyarakat yang mengikuti pelatihan keterampilan Jumlah UMKM yang dibantu4.124

28 Tantangan –Pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan ZEE, terutama di kawasan pantai barat –Peningkatan kualitas dan jumlah produk pertanian dan perikanan secara berkelanjutan –Penyediaan infrastruktur dasar di pelabuhan perikanan terutama untuk menunjang kegiatan investasi –Meningkatkan nilai jual produk –Membuka kesempatan kerja seluas- luasnya di Aceh dan Nias Tindakan untuk mengatasi masalah –Penyediaan kapal tangkap berukuran besar –Pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemberian pelatihan kepada petambak, nelayan, pengolah produk pertanian dan perikanan –Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra –Penyediaan bengkel kemasan –Penyediaan kantor penujang kegiatan investasi utuk memberi kemudahan para investor mengembangkan usahanya di Aceh dan Nias Tantangan dan Tindakan Pemecahan

29 Dampak dan Penanganan Tsunami Organisasi BRR Bidang Ekonomi dan Usaha BRR Prospek Perekonomian Ke Depan

30 Ternak Sapi Kelapa Sawit Kacang Tanah Jagung dan Kemiri Coklat, Padi, Kedelai Kopi & Sayur- sayuran Pala dan Nilam Karet Produk Pertanian

31 SEA WEED Shrimp TUN A Produk Perikanan

32 Kerajinan Tangan Pengolahan Makanan Berbasis Pertanian dan Perikanan) Furnitur (Rotan, Kayu) Konveksi Rempah-rempah Produk UKM

33 The New Aceh: Opportunities Without Boundaries

34 Terima Kasih


Download ppt "Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Ekonomi dan Usaha."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google