Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

2 1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan 3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 5.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1995 tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen; 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum; 7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan 3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 5.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1995 tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen; 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum; 7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. DASAR HUKUM Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

3 PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI UPT BANDAR UDARA MENJADI UPBU 1.Pemisahan fungsi regulator dan operator UPBU sebagai Operator tidak lagi melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan (fungsi regulator) pada Pasal 47 KM. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bandar Udara 2.Pemisahan fungsi pelayanan Navigasi Penerbangan dari penyelenggara bandar udara 3.Peningkatan pelayanan dan kenyamanan pengguna bandar udara menuju kemandirian penyelenggaraan bandar udara. Pada organisasi UPBU terdapat fungsi kendali mutu, standar pelayanan, penanganan keluhan pengguna serta kerjasama pelayanan bandar udara yang ditangani oleh unit kerja tertentu PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI UPT BANDAR UDARA MENJADI UPBU 1.Pemisahan fungsi regulator dan operator UPBU sebagai Operator tidak lagi melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan (fungsi regulator) pada Pasal 47 KM. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bandar Udara 2.Pemisahan fungsi pelayanan Navigasi Penerbangan dari penyelenggara bandar udara 3.Peningkatan pelayanan dan kenyamanan pengguna bandar udara menuju kemandirian penyelenggaraan bandar udara. Pada organisasi UPBU terdapat fungsi kendali mutu, standar pelayanan, penanganan keluhan pengguna serta kerjasama pelayanan bandar udara yang ditangani oleh unit kerja tertentu PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

4 ROWING OPERATOR GOVERNMENT STEERING REGULATOR PRIVATE SARANA BISNIS PENERBANGAN PRASARANA NAVIGASI PRASARANA BANDAR UDARA PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SWASTA PEMERINTAH (IKU) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

5 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN HASIL PENATAAN KELEMBAGAAN KANTOR UPBU PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

6 DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (1, 6, 7, 8, 16, 18, PANS-OPS) DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (1, 6, 7, 8, 16, 18, PANS-OPS) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SEKRETARIAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (Convention, Annex 2, SAAQ) SEKRETARIAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (Convention, Annex 2, SAAQ) DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA (Annex 9) DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA (Annex 9) DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN (Annex 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, PANS-ATM) DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN (Annex 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, PANS-ATM) DIREKTORAT KEMAANAN PENERBNGAN (Annex 9, 17, 18) DIREKTORAT KEMAANAN PENERBNGAN (Annex 9, 17, 18) DIREKTORAT BANDAR UDARA (Annex 9, 14, 16) DIREKTORAT BANDAR UDARA (Annex 9, 14, 16) KOMITE NASIONAL KECELAKAAN TRANSPORTASI KNKT ( Annex 13) KOMITE NASIONAL KECELAKAAN TRANSPORTASI KNKT ( Annex 13) BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGIDAN GEOFISIKA (BMKG) (Annex 3) BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGIDAN GEOFISIKA (BMKG) (Annex 3) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) ( Annex 12) BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) ( Annex 12) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA 1.Pasal 229 UU Penerbangan 2.PM. 41 Th 2010 Ttg OTK Kantor Otband 3.KP. 114 Th 2013 ttg Juklak PM. 41/ Pasal 229 UU Penerbangan 2.PM. 41 Th 2010 Ttg OTK Kantor Otband 3.KP. 114 Th 2013 ttg Juklak PM. 41/2010 HEAD QUARTER (HQ) UU No. 1 Th ttg Penerbangan UU No. 1 Th ttg Penerbangan 1.CASR 2.MoS 3.Staff Instruction 1.CASR 2.MoS 3.Staff Instruction STRUKTUR PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN REGIONAL OFFICE (RO) IT SSP UPBU /BUBU LAPORAN Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

7 PENGERTIAN UPBU (Pasal 1) “....sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan...” PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN Pasal 233 “... pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos..” PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN Pasal 233 “... pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos..” Pengoperasian Bandar Udara Umum (Pasal 234) Pengoperasian Bandar Udara Umum (Pasal 234) SERTIFIKAT OPERASI BANDARA (PASAL 234, huruf a) Fasilitas Prosedur Operasi Personel Sistem Manajemen Keselamatan Pengawasan dan pengendalian internal (Pasal 234, huruf l) Pengawasan dan pengendalian internal (Pasal 234, huruf l) 1.Kelaikan fasilitas 2.Prosedur perawatan fasilitas 3.Pengoperasian fasilitas 4.Personel 1.Kelaikan fasilitas 2.Prosedur perawatan fasilitas 3.Pengoperasian fasilitas 4.Personel KESELAMATAN, KEAMANAN, KELANCARAN DAN KENYAMANAN BANDAR UDARA Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Kelestarian Lingkungan (Pasal 202 dan 234 huruf j) ALUR PIKIR TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPBU PERSPEKTIF UU PENERBANGAN Obyek Pelayanan Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

8 KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR UPBU KOMPONEN 1. Jasa Angkutan Udara & Pelayanan Pesawat Udara 2. Daya Tampung Bandar Udara 3. Penggunaan dan Fungsi Bandar Udara 4. Pelayanan Rute Penerbangan 5. SDM (Fungsiomal Tertentu) 1. SDM (Fungsiomal Umum) 2. Lokasi Bandar Udara 3. PNBP I. Komponen Substantif I. Komponen Substantif II. Komponen Penunjang II. Komponen Penunjang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

9 MATRIK PERBANDINGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPBU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

10 KOMPONEN NOKM. 6 TAHUN 2008BOBOTPM. 39 TAHUN 2014BOBOT 4.Penggunaan dan Fungsi Bandar Udara4 18 a.Hirarkhi Fungsi Bandar Udara (Pengumpul dan Pengumpan) 2Hirarkhi Fungsi Bandar Udara (Pengumpul dan Pengumpan) 6 b.Penggunaan Bandar Udara (Internasional dan Domestik) 2Penggunaan Bandar Udara (Internasional dan Domestik) 6 Koordinasi Pelayanan Operasional Bandar Udara Koordinasi dengan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintah 2 Koordinasi dalam penggunaaan bersama bandar udara/pangkalan udara 2 Koordinasi dengan lembaga pelaksana penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara 3 5.Sumber Daya Manusia Operasional/ Fungsional8Personel Penerbangan di Bandar Udara5 II.KOMPONEN PENUNJANG20KOMPONEN PENUNJANG 1Pegawai Administrasi5Sumber daya manusia administrasi3 2Anggaran Pengelolaan Bandar Udara5Anggaran Belanja Operasional3 3PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)10PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)8 Asset/Barang Milik Negara (BMN)2 Hierarki Bandar Udara4 10 Penataan Organisasi dan Kelembagaan Bandar Udara MATRIK PERBANDINGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPBU

11 CONTOH PENGHITUNGAN NILAI BOBOT SUB KOMPONEN ( B ) BOBOT SUB KOMPONEN ( B ) NILAI TIAP BANDARA ( N ) NILAI TIAP BANDARA ( N ) KOMPONEN NILAI TERTIMBANG KOMPONEN (NT) = (N x B)/10 NILAI TERTIMBANG KOMPONEN (NT) = (N x B)/10 “Setiap komponen diberikan nilai tertimbang sesuai dengan bobot yang diberikan ” “Nilai Tertimbang Yang Didapat Pada Setiap Bandar Udara Dijumlahkan Sehingga Didapatkan Hasil Penilaian Bandar Udara...” Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

12 NI = NT – NR C NI = NT – NR C TATA CARA PENENTUAN KELAS BANDAR UDARA HASIL PENETAPAN KELAS KELASINTERVAL KELAS I UTAMA > KELAS I < x< KELAS II < x< KELAS III < x< SATPEL BU< Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

13 (Permenhub no. PM. 39 Tahun 2014) ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. TUGAS KANTOR UPBU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

14 pelaksanaan penyusunan rencana dan program; pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. pelaksanaan penyusunan rencana dan program; pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU FUNGSI

15 pelaksanaan penyusunan rencana dan program; pelaksanaan urusan keuangan, data, serta teknologi dan informasi; pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besr bandar udara serta fasilitas penunjang; pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU); pelaksanaan pelayanan pengangkutan dan pengamanan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara ; pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; pelaksanaan penyusunan rencana dan program; pelaksanaan urusan keuangan, data, serta teknologi dan informasi; pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besr bandar udara serta fasilitas penunjang; pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU); pelaksanaan pelayanan pengangkutan dan pengamanan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara ; pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

16 STRUKTUR ORGANISASI UPT BANDAR UDARA Kelas I Utama (eselon. II.b) (Kelas I/ esl. III.a) (Kelas III/esl.IV.a) (Kelas II/esl. III.b.

17 PERBANDINGAN JUMLAH KELAS KM. 7 TAHUN 2008PM. 40 TAHUN 2014 JUMLAH Kelas I Khusus2Kelas I Utama2 Kelas I5 10 Kelas II14Kelas II20 Kelas III50Kelas III118 Kelas IV52 Satker41Satpel BU15 Jenis B1Kantor UPBU Budiarto 1 Catatan : Bandar Udara Hang Nadim Batam tetap UPT Ditjen Perhubungan hingga BP Batam membentuk BUBU (PP. 65 tahun 2014) Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

18 REKAPITULASI ESELONISASI UPBU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

19

20 KEWAJIBAN Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan penerbangan di wilayah kerjanya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara yang melaksanakan fungsi regulator. 20

21 PASAL 47 KM. 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANIASASI DAN TATA KERJA UPT BANDAR UDARA 21

22 Prinsip-prinsip organisasi 1.Keberlangsungan tugas Tugas pokok dan fungsi organisasi yang menjadi beban kerja setiap jabatan harus selalu ada dan dapat dilaksanakan secara terus menerus atau berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. 2.Bagi habis tugas tugas pokok, fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara berjenjang, sampai jenjang terendah yaitu jabatan fungsional umum. 3.Proporsionalitas nomenklatur dan literatur, disesuaikan dengan kejenisan volume beban kerja (tugas pokok, fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya. 22


Download ppt "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google