Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL Dr. Bambang Widianto Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang SDM dan Kemiskinan Maret, 2007.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL Dr. Bambang Widianto Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang SDM dan Kemiskinan Maret, 2007."— Transcript presentasi:

1 MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL Dr. Bambang Widianto Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang SDM dan Kemiskinan Maret, 2007

2 MEMASUKKAN PRIORITAS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN Poverty reduction is integrated into the 3 priority agendas and several of the development programsPoverty reduction is integrated into the 3 priority agendas and several of the development programs Includes the MDGs: 8 development goals used to frame our medium targets as part of our international commitments, to be achieved by 2015Includes the MDGs: 8 development goals used to frame our medium targets as part of our international commitments, to be achieved by 2015 Includes the Poverty Reduction Strategy (SNPK), developed through a multi-stakeholder process, with targets for reducing multi-dimensional poverty by addressing 10 basic rightsIncludes the Poverty Reduction Strategy (SNPK), developed through a multi-stakeholder process, with targets for reducing multi-dimensional poverty by addressing 10 basic rights RPJM Government’s annual development plan (RKP)Government’s annual development plan (RKP) The Government sets development priorities each year. Poverty reduction has always been on the top priorityThe Government sets development priorities each year. Poverty reduction has always been on the top priority The priorities provide guidance to ministries’ work plans and subsequently expenditure budgetsThe priorities provide guidance to ministries’ work plans and subsequently expenditure budgets RKP 1.Menciptakan Indonesia yang aman dan damai; 2.Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, dan; 3.Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Visi dan Misi Presiden Terpilih

3 PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN I.Mendorong pertumbuhan yang berkualitas -Pertumbuhan yang menciptakan kesempatan kerja yang memadai -Industri padat pekerja -Perdagangan dan ekspor -Usaha mikro, kecil dan menengah II.Meningkatkan akses masyarakat miskin ke pelayanan dasar -Pendidikan -Kesehatan -Infrastruktur dasar -Pangan dan gizi

4 PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN III. Pemberdayaan masyarakat miskin -Pembangunan berbasis masyarakat Ekonomi, sosial dan lingkungan -Memberikan lapangan kerja  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat IV.Memperbaiki sistem perlindungan sosial -Bantuan sosial -Jaminan sosial berbasis asuransi kepada masyarakat miskin -Menjajaki pelaksanaan SLT bersyarat  Program Keluarga Harapan

5 MASALAH DAN TANTANGAN 1.Pelaksanaan Bantuan Sosial yang Belum Memadai 2.Pelaksanaan Jaminan Sosial Berbasis Asuransi terutama bagi Masyarakat Miskin Belum Memadai

6 OBJECTIVES AND FUNCTIONING OF SCHEMES FOR SOCIAL PROTECTION 1.Bismarck-Type Regulations Social state model (Germany, Lord Chancellor Bismarck, 1881). Based on social insurance financed by income- related contributions and on complementary social assistance financed by taxes 2.Beveridge-Type Regulations Welfare state model (Great Britain, Beveridge, 1942) General provisions of public care against all existential risks and is financed by taxes 3.Residual-Type Regulations Based on private insurance financed by risk- related premiums and on complementary social assistance financed by taxes

7 BANTUAN SOSIAL Bantuan yang diberikan kepada pihak pihak yang rentan, berupa: A.Bantuan Langsung: 1. Subsidi 2. Cash Transfer 3. Dana Sosial B.Bantuan Tidak Langsung: 1. Pelayanan 2. Rehabilitasi/Pembinaan 3. Perlindungan 4. Pemberdayaan

8 KELOMPOK RENTAN 1.Penyandang Cacat 2.Terlantar: Lansia TerlantarLansia Terlantar Anak TerlantarAnak Terlantar 3.Komunitas Adat Terpencil 4.Tuna Sosial: Gelandangan Gelandangan Pengemis Pengemis PSK PSK Eks Narapidana Eks Narapidana Eks Korban NAPZA Eks Korban NAPZA 5. Korban Bencana

9 MASALAH KECACATAN JUMLAH PENYANDANG CACAT MENURUT JENIS No Jenis Cacat Banyaknya 1 Penyandang tuna netra (buta) Penyandang tuna rungu (tuli) Penyandang tuna wicara (bisu) Penyandang tuna wicara dan rungu (bisu- tuli) Penyandang tuna daksa (cacat tubuh) Penyandang tuna grahita (cacat mental) Penyandang cacat jiwa Penyandang cacat ganda Sumber: Data Susenas Modul 2003 dalam Analisis Deskriptif PMKS, BPS dan Depsos

10 MASALAH KECACATAN JUMLAH PENYANDANG CACAT YANG MENDAPAT PELAYANAN No Jenis Cacat Pelayana n Luar Panti Pelayanan Dalam Panti 1 Penyandang tuna netra (buta) Penyandang tuna wicara dan rungu (bisu-tuli) Penyandang tuna daksa (cacat tubuh) Penyandang tuna grahita (cacat mental) Penyandang cacat ganda Sumber: Data Sensus Potensi Desa 2003

11 MASALAH KETERLANTARAN JUMLAH ANAK DAN LANSIA TERLANTAR DAN RAWAN TERLANTAR TahunKategoriTerlantar Rawan terlantar 2000Anak Anak Anak n.a. 2000Lansia Lansia Lansia n.a. Sumber: Data Susenas Modul 2003 dan Pusdatin Depsos 2004

12 OPSI-OPSI TARGETING  Means-testing, meskipun memerlukan data berkualitas tinggi yang jarang tersedia di banyak negara dan membutuhkan biaya besar  Geographical targeting, pemberian bantuan disediakan bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi  Community-based targeting, memanfaatkan struktur komunitas untuk mengidentifikasi anggota termiskin dalam suatu komunitas atau mereka yang memenuhi kriteria penerima bantuan  Menyediakan manfaat bagi mereka yang diketahui tergolong ke dalam salah satu kategori “rentan” dalam populasi tertentu; dan  Self-targeting seperti program-program yang menyediakan pekerjaan dengan besaran upah di bawah standar pasar (below-market wage), dengan pertimbangan bahwa individu akan memilih untuk berpartisipasi

13 PRINSIP-PRINSIP DALAM MERANCANG BANTUAN SOSIAL i.Responsive to the needs, realities and conditions of livelihood of beneficiaries; ii.Affordable in the context of short and medium term budget planning for the public budget – and in terms of not placing unreasonable burdens on household and communities; iii.Sustainable, both financially and politically – with a requirement on government to ensure that the state’s role in social protection reflects an adequate level of public support for interventions to assist the poorest; iv.Mainstreamed institutionally within sustainable structures of governance and implementation wheter within state or civil society structures; v.Built on a principle of utilizing the capabilities of individuals, household and communities and avoiding creation of dependency and stigma; and Flexible – capable of responding to rapidly changing scenarios and vi.Emergence of new challenges (e.g. impact of HIV/AIDS), and of supporting individuals through the changing demands of the life cycle.

14 EXAMPLE OF DESIGN OPTION MATRIX AimVulnerabilities Time Span Type Of Support To cope with difficult circumstance Disability, severe illness, neglect, age, unemployment, homeless, ethnic minority, single mother Fixed length Cash (regular payments, lump sums); in-kind: subsidies (food, education, health, housing), goods (food for work); and services (health care) To mitigate the effects of negative events Natural disasters: flood, earthquake, drought Short-term In-kind: subsidies (food, education, health, housing), goods (food for work); and services (health care) To prevent decline in living standards Poverty, lack of education, lack of assets, economic shocks Long-term In-kind: subsidies (food, education, health, housing), goods (food for work); and services (health care)

15 JAMINAN SOSIAL  INSTITUTIONAL ARRANGEMENT How are we going to organize this?  HOW MUCH DOES IT COST?  WHO IS GOING TO FINANCE?  WHAT IS THE IMPACT TO EMPLOYMENT ISSUES IN IMPLEMENTING INSURANCE-BASED SOCIAL PROTECTION

16 PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH BANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer) PKH Adalah bantuan Tunai Yang Diberikan Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Peserta PKH diwajibkan untuk mengirim anaknya ke PUSKESMAS (0-6 tahun) dan/atau mengirim ke sekolah (7-15 tahun), dan/atau membawa ibu hamil ke PUSKESMAS

17 Manfaat BTB 1.Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. 2.Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: - Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin) - Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). 3.Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya. 4.Mengurangi pekerja anak. 5.Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender).

18 Partisipasi Sekolah Menurut Golongan Pendapatan Tahun 2005 Sumber: diolah dari data BPS, Susenas 2005 PartisipasiTermiskinTerkaya SekolahQ1Q2Q3Q4Q5Total Usia 7-12 tahun Hadir di sekolah Tidak berada di sekolah Tidak pernah bersekolah Drop out TOTAL Usia tahun Hadir di sekolah Tidak berada di sekolah Tidak pernah bersekolah Drop out TOTAL Usia tahun Hadir di sekolah Tidak berada di sekolah Tidak pernah bersekolah Drop out TOTAL

19 JUMLAH JAM KERJA JUMLAH JAM KERJA FEB 2005 FEB 2005 NOV 2005 NOV 2005 FEB 2006 FEB 2006 AGT 2006 AGT *) 0 *) TOTAL TOTAL % Pekerja anak terhadap total yang bekerja 10 tahun ke atas 3,41 3,41 2,70 2,70 2,33 2,33 2,80 2,80 Persentase Pekerja Anak (10-17 tahun) Dan Jumlah Jam Kerja Tahun Sumber: Sakernas *) Sementara tidak bekerja

20 Keterlibatan dan Potensi Terjerumus Ke Dalam Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Yang Mempekerjakan Pekerja Anak Sektor Usia Usia Pelacuran Tidak ada data Perdagangan Narkoba Tidak ada data (minimum) Pertanian Pertambangan Pekerjaan Rumah Tangga Tidak ada data Perikanan Konstruksi Manufaktur TOTAL

21 JUMLAH SISWA MISKIN PENERIMA BANTUAN KHUSUS DARI DANA BOS DI BEBERAPA SEKOLAH SAMPEL  Menunjukan Program Pendidikan Belum Efektif Bagi Orang Miskin ProvinsiJumlahSiswa Siswa Miskin (Tidak Mampu) Siswa Miskin yang Memperoleh Perlakuan Khusus Jumlah % dari jumlahsiswaJumlah jumlahSiswa jumlahsiswamiskin Jawa Timur ,9 33,9242 8,2 8,2 24,2 24,2 Banten ,8 16,848 2,0 2,0 12,1 12,1 Sulawesi Utara tad tad 296 9,3 9,3 tad tad Sumatera Utara ,1 33,1256 9,0 9,0 33,1 33,1 NTB ,6 32,6111 6,4 6,4 32,6 32,6 Total ,3 29,3953 6,5 6,5 22,6 22,6 Sumber: Smeru (2006)

22 Persentase Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah, Tahun 2003

23 QuintileAKBAKBA Persalinan dg Pertolongan Tenaga Kesehatan (%) Q 1 (Termiskin) Q Q Q Q 5 (Terkaya) Status Kesehatan Menurut Golongan Pendapatan Semakin miskin, semakin tinggi kematian Sumber: SDKI 2002/2003 dan Depkes Keterangan: AKB = Angka kematian bayi/1000 kelahiran hidup AKBA = Angka kematian balita

24 Sumber: Rapid Assessment PKPS-BBM Bidang Kesehatan, Puska UI, Mei 2006 JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN MISKIN DIBANDINGKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI SULAWESI UTARA  Menunjukan Program Kesehatan Belum Efektif Bagi Orang Miskin

25 Permasalahan yang Dihadapi Penduduk Dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan, Tahun Sumber: SDKI

26 SASARAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN Tahun Untuk Tahap awal (2007) ditujukan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). 2.RTSM yang mempunyai anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu dalam keadaan hamil saat survey registrasi. 3.Data calon penerima berasal dari daftar RTM penerima program SLT yang diranking kembali berdasarkan metodologi yang disempurnakan untuk mengurangi exclusion dan inclusion error pada data SLT. 4.BPS akan melakukan survey kembali, untuk: - Melengkapi rincian data RTSM yang dibutuhkan. - Menjaring RTSM yang terlewat pada survey SLT sebelumnya. sebelumnya.

27 Lokasi Penerima Program BTB  Dilaksanakan di beberapa daerah uji coba/percontohan yang dipilih berdasarkan: - Kesediaan daerah, disampaikan pada saat musrenbang - Kondisi kemiskinan cukup besar: jumlah dan persentase penduduk miskin, kasus gizi buruk dan angka putus sekolah - Kesiapan sisi supply pelayanan kesehatan dan pendidikan  Uji coba diperlukan untuk penyempurnaan targeting, perbaikan supply side, dan testing instrumen verifikasi kondisi, penyaluran, pengaduan, dsb  Terpilih 7 Propinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan NTT  Melalui pemilihan random berdasar data kemiskinan di atas terpilih 48 kabupaten dan 348 kecamatan:  1 kota di DKI Jakarta (Jakarta Utara)  11 kabupaten/kota di Jawa Barat  21 kabupaten/kota di Jawa Timur  1 kabupaten di Sumatera Barat (Pesisir Selatan)  5 kabupaten/kota di Sulawesi Utara  2 kabupaten/kota di Gorontalo  7 kabupaten/kota di NTT

28 KEWAJIBAN BAGI PENERIMA PKH 1.Penerima PKH diwajibkan: a. Ibu hamil: Pemeriksaan kehamilan (min.4 kali) dan mendapatkan suplemen Fe. Pemeriksaan kehamilan (min.4 kali) dan mendapatkan suplemen Fe. Proses kelahiran yang ditangani tenaga medis Proses kelahiran yang ditangani tenaga medis Kunjungan setelah melahirkan (min.2 kali) untuk penyuluhan kesehatan/ibu menyusui Kunjungan setelah melahirkan (min.2 kali) untuk penyuluhan kesehatan/ibu menyusui b. Anak usia 0-6 tahun: Usia 0–11 bulan melakukan imunisasi komplet (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan Usia 0–11 bulan melakukan imunisasi komplet (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 kali setahun: Februari dan Agustus), Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 kali setahun: Februari dan Agustus), Usia 12–59 bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan Usia 12–59 bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan Pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah (5-6 tahun) Pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah (5-6 tahun) c.Anak Usia 7-15 tahun:  Mendaftarkan anak usia 6-15 tahun di SD dan/atau SMP dengan kehadiran min. 85% hari sekolah dalam sebulan selama thn ajaran berlangsung.  RTSM dengan anak usia >15 tahun namun belum menyelesaikan dikdas dapat menerima bantuan apabila anak tsb bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. 2.Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM. 3.Tidak ada persyaratan untuk penggunaan uang.

29 SKENARIO BESARAN BANTUAN  Total dana program BTB non pendidikan: Rp. 1 Triliun Skenario Bantuan Bantuan per RTM per tahun (Rp) Bantuan tetap Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak Usia Balita b. Ibu Hamil/Menyusui c. Anak Usia SD/MI d. Anak Usia SMP/MTs Rata-rata bantuan per RTSM Bantuan minimum per RTSM Bantuan maksimum per RTSM Catatan: -Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan balita dan/atau ibu hamil -Besar bantuan adalah 16% rata2 pendapatan RTSM per tahun -Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun

30 LANDASAN HUKUM : I.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007  Rp. 1,8 Tdi Depdiknas  Rp. 2,2 Tdi Depsos, BPS, Menko Info, PT Pos Rp. 4,0 T II.UU Nomer 18 Tahun 2006 Tentang APBN Tahun 2007  Rp. 1,8 Tdi Depdiknas  Rp. 1,0 Tdi Depsos, BPS, Menko Info, PT Pos Rp. 2,8 T BAPAK PRESIDEN : BAPAK PRESIDEN : I.Pidato Kenegaraan Presiden R.I. Tanggal 16 Agustus 2006  Rp. 4 T II.Pidato Presiden R.I. Tanggal 23 Agustus 2006 di Dewan Perwakilan Daerah  Rp. 4 T

31 PEMBAGIAN KERJA DAN ALUR INFORMASI PELAKSANAAN PKH Sekretariat Pelaksana PKH Pemerintah Daerah Depsos/Depdagri/Diknas/Depnakertrans/Depkes/ Depkominfo/BPS/PT. POS PENDAMPING Pengaduan Dari Masyarakat Penyaluran PKH PT. POS ProsesVerifikasi SupplySideRTSM Pencetakan Kartu PT. POS K/L Terkait dan PEMDA SistemInformasiPKH DepsosDan PT POS Sensus RTSM BPS Survey Kesiapan ‘Supply Side’ BPS TIM PENGENDALI PKH SOSIALISASI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI TIM PELAKSANA PKH DEPARTEMEN SOSIAL

32 PERSIAPAN PELAKSANAAN 1.Penyusunan dan penyempurnaan targeting (BPS). 2.Survey registrasi (beneficiary roster) & Penjaringan dan Verifikasi RTSM (BPS). 3.Survey kesiapan prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan (BPS). 4.Penyusunan Unit-unit Pelaksana PKH (Depsos). 5.Penyusunan sistem verifikasi dan pencetakan berbagai format/kartu yang diperlukan (Depsos). 6.Pelatihan fasilitator pelaksana di lapangan (Depsos). 7.Sosialisasi di daerah pelaksanaan BTB (Depkominfo). 8.Pengembangan Sistem data dan Informasi (Depsos + PT. POS).

33 NEGARA-NEGARA YANG MELAKSANAKAN BANTUAN TUNAI BERSYARAT AMERIKA LATIN: MeksikoHondurasJamaikaColombiaEkuadorChiliBrazilNikaraguaLAINNYA:TurkiBangladeshPakistanKenya Afrika Selatan Tepi Barat dan Jalur Gaza Burkina Faso EthiopiaLesothoASIA:Kamboja Indonesia (pilot)

34 PERSIAPAN PELAKSANAAN 1.Komitmen bersama untuk mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH). 2.DEPKES Anggota keluarga RTSM usia 0-6 tahun peserta PKH didaerah uji coba memperoleh pelayanan kesehatan sesuai protokol Depkes. 3.DIKNAS Anggota keluarga RTSM usia 7-15 tahun peserta PKH didaerah uji coba memperoleh pelayanan pendidikan sesuai protokol Diknas. 4.MENKO KESRA meresmikan Tim Pengedali.

35 PNPM Latar Belakang PERKOTAAN 1970an: Kampung Improvement Program (KIP) 1970an: Kampung Improvement Program (KIP) 1980an: KIP mendapat beberapa penghargaan international 1980an: KIP mendapat beberapa penghargaan international PERDESAAN 1980an: Program Padat Karya 1980an: Program Padat Karya 1994: IDT 1994: IDT 1995: Infrastruktur perdesaan (8,000 desa) 1995: Infrastruktur perdesaan (8,000 desa)  Memiliki sejarah yang panjang  Masyarakat telah terbiasa dengan konsep swadaya  1998an s/d sekarang: perubahan paradigma pemberdayaan masyarakat pada saat kepercayaan terhadap pemerintah rendah dan untuk lebih menjangkau masyarakat yang bertambah miskin akibat krisis  menggunakan pendekatan Community-Driven Development (CDD)

36 Pendekatan Community-Driven Development (CDD) Definisi Definisi Komunitas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan sumberdaya yang digunakanKomunitas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan sumberdaya yang digunakan Masyarakat miskin diperlakukan sebagai pelaku utama (subyek dan mitra) dalam proses pengambilan keputusanMasyarakat miskin diperlakukan sebagai pelaku utama (subyek dan mitra) dalam proses pengambilan keputusan Pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat berinteraksi secara saling hormat menghormati, bertoleransi dan terdapat dukungan sosial.Pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat berinteraksi secara saling hormat menghormati, bertoleransi dan terdapat dukungan sosial. Dukungan yang diperlukan Dukungan yang diperlukan Institusi pendukung/fasilitator yang demand-responsiveInstitusi pendukung/fasilitator yang demand-responsive Terdapat akses informasiTerdapat akses informasi Terjadi penciptaan lingkungan/kondisi yang memadai untuk pengembangan asetTerjadi penciptaan lingkungan/kondisi yang memadai untuk pengembangan aset

37 Proses pengambilan keputusan masyarakat Apa kita akan memanfaatkan proyek? Apa itu kemiskinan? Bagaimana melaksanakannya? Siapa yg akan melaksanakan? Siapa yg miskin? Apa masalahnya? Apa potensinya? Siapa yg akan Menerima manfaat? + 4 bulan + 5 – 6 bulan + 6 – 10 bulan + 8 – 10 bulan + 10 – 12 bulan > 8 bulan RK PS PJM Pronangkis

38 Perbedaan antara proyek-proyek konvensional dan yang berbasis komunitas Tipe Proyek KelebihanKekurangan Berbasis Komunitas 1. Terdapat ownership masyarakat 2. Efektif untuk mengatasi masalah yg ada 3. Manfaat nyata 4. Pembelajaran langsung bagi rakyat 1. Memerlukan waktu lama untuk sosialiasi dan fasilitasi 2. Belum tersedianya peraturan/perundanga nyayang memadai Konvensional (berbasis sektor/kedinasa n) 1. Waktu lebih cepat 1. Tidak ada ownership untuk operasi & pemeliharaan 2. Kurang efektif karena tidak sesuai kebutuhan masyarakat 3. KKN

39 Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 1. Untuk menyediakan barang jasa skala kecil (tidak kompleks), dapat dikerjakan melalui kerjasama masyarakat di tingkat lokal dan sekaligus untuk penciptaan kesempatan kerja: Pengembangan infrastrukturPengembangan infrastruktur Pengembangan ekonomi masyarakat/lokalPengembangan ekonomi masyarakat/lokal Peningkatan sumberdaya manusiaPeningkatan sumberdaya manusia 2. Mengisi pasar yg tidak sempurna dan layanan pemerintah yg tidak berhasil  komplemen aktivitas publik dan pasar 3. Internalisasi pembangunan untuk masyarakat miskin dan marginal Pemberdayaan penduduk miskin dan modal sosialPemberdayaan penduduk miskin dan modal sosial 4. Keberlanjutan (Sustainability) Membangun ownership masyarakat terhadap pembangunan dan hasil-hasilnyaMembangun ownership masyarakat terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya Efisiensi dan efektivitas penanganan masalahEfisiensi dan efektivitas penanganan masalah Kontribusi upaya pengurangan kemiskinanKontribusi upaya pengurangan kemiskinan Membangun kemampuan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta operasi, dan pemeliharaan institusi dan fasilitas fisik yang terbangun.Membangun kemampuan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta operasi, dan pemeliharaan institusi dan fasilitas fisik yang terbangun.

40 1.Penggabungan desain program pemberdayaan masyarakat yang besar: a. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP): Executing agency: Departemen PU Jangkauan: 869 kecamatan (5.082 desa kelurahan) Komponen kegiatan skr: a) modal bergulir; b) perbaikan sarana/prasarana dasar; dan c) pengembangan kapasitas masyarakat dan pemda. b. Program Pengembangan Kecamatan (PPK): Executing agency: Depdagri Jangkauan: kecamatan ( desa) Komponen kegiatan skr: a) modal kerja usaha ekonomi produktif/simpan pinjam; b) pembangunan sarana/prasarana dasar; c) pengembangan kapasitas masyarakat dan pemda. 2.Harmonisasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat lainnya: Program Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat (PEMP), Community and Empowerment for Rural Development (CERD), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas/WSSLIC), Rural Infrastructure and Social Economic (RISE), dll. Rencana Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

41 Dengan asumsi: (1) P2KP dan PPK di awal tahun 2007 masih berjalan di 789 kecamatan. (2) Jumlah kecamatan di seluruh Indonesia: kecamatan. TahunTarget:Kecamatan Yang Akan Dijangkau 2007Target 2000 kecamatan kekurangan =1.211 kecamatan 2008Target kecamatan kekurangan =1.800 kecamatan 2009Target kecamatan kekurangan =1.823 kecamatan Rencana Perluasan

42 Kebutuhan dana pengembangan program TahunKomponen dana Alt. 1 Alt Bantuan kecamatan (2000 kec) Rp M Rp M Kegiatan pendukung Rp. 600 M Rp M TotalRp M Rp M 2008 Bantuan kecamatan (3800 kec) Rp M Rp M Kegiatan pendukung Rp M Rp M Total Rp M Rp M 2009 Bantuan kecamatan (5.623 kec)Rp M Rp M Kegiatan pendukungRp M Rp M TotalRp M Rp M Total perkiraan kebutuhan dana Rp M Rp M Catatan: Alternatif 1= Bantuan Rp. 1,5 M per kecamatan Alternatif 2 = Bantuan Rp. 3 M per kecamatan

43 Catatan Kenaikan Besaran Bantuan Langsung Masyarakat Kondisi Sekarang Sejak 1998: Bantuan Langsung Masyarakat diberikan sebesar Rp. 1 milyar / kecamatan (untuk PPK), dan rata-rata Rp. 300 juta / kelurahan (untuk P2KP). Sejak 1998: Bantuan Langsung Masyarakat diberikan sebesar Rp. 1 milyar / kecamatan (untuk PPK), dan rata-rata Rp. 300 juta / kelurahan (untuk P2KP). Investasi pemerintah melalui PPK dan P2KP sejak 1998: USD 1.3 milyar. Investasi pemerintah melalui PPK dan P2KP sejak 1998: USD 1.3 milyar. Jumlah desa dan kelurahan PPK dan P2KP yang terlayani kedua program: +/ dengan jumlah penduduk miskin yang terjangkau sekitar 61 juta orang. Jumlah desa dan kelurahan PPK dan P2KP yang terlayani kedua program: +/ dengan jumlah penduduk miskin yang terjangkau sekitar 61 juta orang. Investasi per kapita melalui kedua program ini: USD 2.93 per tahun. Investasi per kapita melalui kedua program ini: USD 2.93 per tahun. Usulan Kenaikan Diajukan dengan pertimbangan: (1) percepatan upaya penyediaan akses terhadap prasarana dan sarana dasar; (2) penciptaan kesempatan kerja dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan; (3) penciptaan dampak sosial ekonomi yang lebih besar. Diajukan dengan pertimbangan: (1) percepatan upaya penyediaan akses terhadap prasarana dan sarana dasar; (2) penciptaan kesempatan kerja dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan; (3) penciptaan dampak sosial ekonomi yang lebih besar.

44 Kebutuhan dan Perkiraan Sumber Dana Tahun 2007 Kebutuhan Dana 2007 (Alternatif 1) Rp M Sudah Masuk RAPBN 2007 Sumber Bank DuniaJumlah Dana - PPK dan P2KP (789 Kecamatan)Rp ,8 M Usulan Tambahan 1. Bank Dunia dan Siap Dimasukkan ke RAPBN - Dana PPK yang belum terserap Rp. 648,0 M 2. JBIC (renegosiasi proyek RISE)Rp. 850,0 M 3. Pinjaman baru (consessional; IDA)Rp. 538,2 M

45 Terima Kasih


Download ppt "MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL Dr. Bambang Widianto Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang SDM dan Kemiskinan Maret, 2007."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google