Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Mata kuliah kependudukan TKP (152) Semarang, 29 Juni 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Mata kuliah kependudukan TKP (152) Semarang, 29 Juni 2012."— Transcript presentasi:

1 Mata kuliah kependudukan TKP (152) Semarang, 29 Juni 2012

2  Aditya herbawono (21040111130042)  Siti dea rakhmania (21040111130068)  Lina nurul ikhsani (21040111130076)  Utari ardiyanti (21040111130082)  Tiasa adimagistra (21040111130086)

3

4  Gedung sekolah rusak  Tingkat pendidikan tenaga pengajar belum memenuhi standar kualifikasi  Tingkat kesadaran orangtua rendah  Terjadi ketimpangan dalam rasio murid dan buku  Masih terdapat angka putus sekolah  Belum semua daerah memenuhi standar ketersediaan sekolah

5

6

7  Terdapat 7.475 atau sekitar 55% guru dari semua jenjang pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1 / DIV. Presentase guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 / DIV untuk setiap jenjang berturut – turut adalah 90% atau 1.018 guru untuk TK / RA, 79% atau 5.371 guru untuk SD / MI, 27% atau 879 guru untuk SMP / MTs dan 9 % atau 207 guru untuk SMA / MA / SMK.

8

9  Sekitar sepertiga atau 260 SD/MI memiliki rasio buku terhadap murid 0,5 atau dalam kondisi sangat kurang, 42% atau 431 lainnya memiliki rasio antara 0,5-1 atau kurang buku dan sekitar 25% lainnya memiliki rasio lebih dari 1 atau cukup. Untuk SMP/MTs, jumlah sekolah yang mengalami kekurangan buku mencapai sekitar 80% (97 sekolah), sementara 20% lainnya dalam keadaan cukup. Untuk SMA/MA/SMK, kondisi rasio buku terhadap murid tidak jauh berbeda dengan SMP/MTs. Sekitar 83% mengalami kekurangan buku dan hanya 17% dalam kondisi yang cukup.  Sumber: Renstra Disdikpora Kabupaten Boyolali

10  Angka putus sekolah (APTS) jenjang SD/MI, dari 806 SD/MI masih ada 7 sekolah yang memiliki APTS antara 1 s.d. 4%. Sumber: Renstra Disdikpora Kabupaten Boyolali

11

12  Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali tahun 2010 adalah sebesar 70,72. Nilai ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Boyolali masuk kategori menengah (rendah : IPM =80). IPM merupakan indeks komposit dimana komponen-komponen penyusunnya adalah aspek kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan ekonomi (kemampuan daya beli atau purchasing power parity). Sumber: Renstra Disdikpora Kabupaten Boyolali

13  Kumulatif pencari kerja yang terdaftar di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Kabupaten Boyolali menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2010 Sumber: Renstra Disdikpora Kabupaten Boyolali

14 Bulan SDSLTPSLTA PT/DIPLO MA JUMLA H20092008 Januari 2729788325114582889422 Februari 78625748398789533 Maret 13180306545531093710 April 713931242500993572 Mei 1028111508015213032472 Juni 142409257612552496424 Juli 101959607512402470854 Agustus 57141114363012551139 Septembe r13255108848918453677845

15 Kecamata n Prasejahte ra Alasan Ekonomi & Non Ekonomi Sejahte ra I Sejahtera II Sejahte ra III Sejahte ra III+ Jumla h Selo 3631 215112939804948549 Ampel 8253 43724116510996122811 Cepogo 5094 35004238238084616058 Musuk 6254 3615455034637617958 Boyolali 3735 184927348831230619455 Mojosong o 4391 19481950706053315882 Teras 3344 16762218594042813606 Sawit 1794 2528276722443729705 Banyudon o 2979 368426954223130814889 Sambi 8157 13901207260671014070 Ngemplak 5540 45296590540273922800 Nogosari 7499 367539883216112119499 Simo 5429 20632381286384413580 Karangge de 5140 3170291610604012326 Klego 6141 2734262215459213134 Andong 8201 2482267636251116995 Kemusu 8261 26728262546212075 Wonosego ro 9138 4472182213231716772 Juwangi4344382312563581269907

16  Melakukan perbaikan fasilitas pendidikan seperti perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak dan tidak layak pakai  Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai pendidikan dan latihan (diklat) dan berbagai seminar  Diadakannya berbagai penyuluhan bagi masyarakat (orang tua atau wali)  Penambahan jumlah buku ajar untuk para siswa melalui subsisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu oleh pemerintah daerah  Pemenuhan standar ketersediaan sekolah sesuai jumlah penduduk dan kondisi wilayah  Pembuatan lembaga pendidikan keterampilan sebagai salah satu upaya mempersiapkan angkatan kerja untuk bekerja.


Download ppt "Mata kuliah kependudukan TKP (152) Semarang, 29 Juni 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google