Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI PP NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES) 1 Jakarta, 7 Februari 2013 MENTERI KESEHATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI PP NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES) 1 Jakarta, 7 Februari 2013 MENTERI KESEHATAN."— Transcript presentasi:

1 KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI PP NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES) 1 Jakarta, 7 Februari 2013 MENTERI KESEHATAN

2 TUJUAN PP NO. 109 TAHUN Melindungi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain MENTERI KESEHATAN

3 PRODUKSI 1.Kewajiban pengujian kadar nikotin dan tar, kec. bagi klobot, kelembak menyan, cerutu dan tembakau iris selama teknologi belum memungkinkan 2.Larangan menggunakan bahan tambahan, kec. telah dibuktikan secara ilmiah tdk berbahaya bagi kesehatan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri 3 MENTERI KESEHATAN 3. Kemasan paling sedikit 20 batang bagi rokok putih mesin (tdk berlaku utk rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, klobot, rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris)

4 4 PERINGATAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN Kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan seluas 40% pada kemasan depan dan belakang Ketentuan ini tidak berlaku bagi rokok klobot, klembak menyan, cerutu batangan) PERINGATAN MEROKOK MENYEBABKAN KANKER KERONGKONGAN

5 INFORMASI 1.Pencantuman:  kadar tar dan nikotin,  Tidak ada batas aman  Mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya dan lebih dari 43 zat penyebab kanker  Dilarang menjual / memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil  Kode produksi, tanggal-bulan-tahun produksi, nama dan alamat produsen 2.Larangan  kata-kata yang menyesatkan atau bersifat promotif 5 MENTERI KESEHATAN

6 PENJUALAN Larangan menjual:  dengan mesin layan diri,  kepada anak di bawah usia 18 tahun dan  kepada perempuan hamil 6 PENGENDALIAN MEDIA IKLAN  Iklan dalam media cetak  Iklan di media penyiaran  Iklan di media teknologi informasi  Iklan di media luar ruang MENTERI KESEHATAN

7 PENGENDALIAN ISI IKLAN 1.Mencantumkan peringatan kesehatan 2.Mencantumkan Tidak memperagakan wujud rokok 4.Tidak mencantumkan nama produk 5.Tidak menyatakan bahwa merokok bermanfaat bagi kesehatan 6.Tidak menyesatkan 7.Tidak merangsang/menyarankan merokok 8.Tidak menampillkan anak /remaja atau wanita hamil 9.Tidak ditujukan kepada anak, remaja, wanita hamil 10.Tidak menggunakan tokoh kartun 11.Tidak bertentangan dengan norma masyarakat 7 MENTERI KESEHATAN

8 PENGENDALIAN PROMOSI DAN SPONSOR 8 Promosi Tidak membagikan cuma2, Tidak memberikan potongan harga/hadiah, Tidak menggunakan logo atau merk produk tembakau pada barang lain atau pada kegiatan lembaga/perorangan Sponsorship &CSR Tidak menggunakan merk atau logo produk tembakau termasuk brand imagenya, Tidak bertujuan mempromosikan produk tembakau, Tidak diliput media MENTERI KESEHATAN

9 KAWASAN TANPA ROKOK KTR diberlakukan pada: fasyankes, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja KTR diberlakukan pada: fasyankes, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja 9 Pemda menetapkan KTR di daerahnya MENTERI KESEHATAN

10 PERAN SERTA MASYARAKAT Penyebaran informasi dan bimbingan-penyuluhan, Pengawasan dan pelaporan 10 PEMBINAAN Pembinaan ditujukan untuk: mewujudkan KTR, mencegah perokok pemula dan konseling, memberi informasi dan edukasi, kerjasama dengan organisasi international, penghargaan bagi yg berjasa, pengembangan diversifikasi produk tembakau MENTERI KESEHATAN

11 PENGAWASAN Ketentuan mengenai pengawasan: Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan POM berkoordinasi dengan instansi terkait, dan dapat memberi sanksi: 1.teguran lisan, 2.teguran tertulis, 3.penarikan produk, 4.rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan 5.rekomendasi penindakan kepada instansi terkait. 11 MENTERI KESEHATAN

12 12 PEMBERLAKUAN Pemberlakuan “peringatan kesehatan” paling lambat 18 bulan sejak diundangkan. Pemberlakuan tentang promosi, iklan dan sponsorsip paling lambat 12 bulan sejak diundangkan MENTERI KESEHATAN

13 Isu Penting PP 109 Tahun 2012 tidak melarang pertanian tembakau Mendorong pengembangan diversifikasi produk tembakau Memberikan kemudahan bagi produk rokok nasional dan industri kecil Tidak melarang iklan secara total 13 MENTERI KESEHATAN

14 KESIAPAN PEMERINTAH 14 MENTERI KESEHATAN

15 UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN Menyediakan : – PedomanTeknis Pengembangan dan Pengawasan KTR – Pedoman Advokasi KTR – Pedoman Pengawasan PHW – Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Iklan, Promosi, Sponsor dan Produk tembakau yang Beredar – Modul Konseling Berhenti Merokok Pelatihan konseling berhenti merokok melalui Pelatihan PTM Terintegrasi di 250 Fasyankes Pelayanan berhenti merokok di Puskesmas dan RS Tersedianya gambar untuk PHW 15 MENTERI KESEHATAN

16 Walikota dan Bupati sebagai pemegang kebijakan dalam melindungi masyarakat dari dampak rokok Menteri Kesehatan (Alm. dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH) berfoto bersama Walikota/Bupati dalam Pembukaan Pertemuan Walikota/Bupati di Jakarta tanggal 24 Januari 2011 Aliansi Bupati-Walikota Dalam Pengendalian Masalah Kesehatan Akibat Tembakau & PTM MENTERI KESEHATAN

17 KAMI para Walikota, menyadari bahwa : Penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mengancam pertumbuhan ekonomi bangsa, Penggunaan produk tembakau (rokok) berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat terutama terhadap generasi muda dan kaum perempuan. Penggunaan produk tembakau (rokok) berdampak buruk terhadap perekonomian terutama keluarga yang miskin Dukungan terhadap upaya pengendalian masalah kesehatan akibat rokok dan Penyakit Tidak Menular perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, Kami para Walikota, sepakat dan bertekad serta mendeklarasikan : 1. Menetapkan dan menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain 2. Mengupayakan untuk Mengurangi/meniadakan/melarang iklan rokok, promosi dan sponsorship untuk melindungi anak-anak, wanita dan remaja dari inisiasi merokok 3. Mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui pengendalian faktor risiko kurangnya akitifitas fisik, diet yang tidak sehat, perilaku merokok dan alkohol 4. Mendukung strategi upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui pendekatan pelayanan komprehensif, terintegrasi, dilaksanakan sepanjang hayat yang didukung partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta sesuai dengan kondisi daerah. 5. Mendesak Pemerintah untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Tembakau Bagi Kesehatan. 6. Mengupayakan mengajak Gubernur, Bupati/Walikota dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk mendukung Deklarasi Manado, Manado, 30 Mei 2012 MENTERI KESEHATAN

18 Saat ini sudah ada 59 Kab/Kota di 23 provinsi yang memiliki perda/pergub/perwali/perbub/surat edaran tentang kebijakan KTR DAERAH YANG TELAH MEMILIKI KEBIJAKAN KTR DI INDONESIA MENTERI KESEHATAN

19 WHAT’S NEXT Sosialisasi, edukasi, dan advokasi Pendekatan kepada komunitas2 yang sadar akan bahaya rokok Peningkatan peran serta masyarakat dan jejaring Mengembangkan program berhenti merokok di Puskesmas dan RS Mempercepat penyusunan aturan turunan dari PP Konsistensi dan ketegasan dalam pelaksanaan (termasuk pemberian sanksi) 19 MENTERI KESEHATAN

20 ATURAN TURUNAN DARI PP – Permenkes tentang Peringatan Kesehatan pada Kemasan Produk tembakau (pasal 16) – Permenkes tentang penggunaan bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi produk tembakau (pasal 12) – Permenkes tentang Produk tembakau, yaitu varian produk tembakau lain yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penggunaannya juga akan membahayakan bagi kesehatan (pasal 5) – Peraturan Kepala BPOM tentang pelaksanaan produk tembakau yang beredar, pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan kemasan produk tembakau, serta promosi (pasal 60) 20 MENTERI KESEHATAN

21 OPTIMALISASI PENGENDALIAN TEMBAKAU Penyusunan Roadmap Pengendalian Tembakau Berupa Rokok Bagi Kesehatan Masyarakat di Indonesia Penyusunan Naskah Akademik dalam rangka mempercepat proses aksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control=FCTC) 21 MENTERI KESEHATAN

22 MATRIKS TINDAK LANJUT TH

23 TERIMA KASIH 23 MENTERI KESEHATAN


Download ppt "KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI PP NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES) 1 Jakarta, 7 Februari 2013 MENTERI KESEHATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google