Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA TUJUAN MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI MENGANALISIS HUBUNGAN PROKLA MASI DENGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA TUJUAN MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI MENGANALISIS HUBUNGAN PROKLA MASI DENGAN."— Transcript presentasi:

1

2 MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA TUJUAN MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI MENGANALISIS HUBUNGAN PROKLA MASI DENGAN UUD 1945 MENUNJUKKAN SIKAP POSITIP TER HADAP MAKNA PROKLAMASI KEMER DEKAAN DAN SUASANA KEBATINAN KONSTIYUSI YANG PERTAMA MENDISKRIPSIKAN SUASANA KEBA TINAN KONSTITUSI YANG PERTAMA

3 MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI PROKLAMASI KEMERDEKAAN TIDAK DATANG TIBA-TIBA PERJUANGAN PANJANG PENDORONGNYA PENJAJAHAN BANGSA BARAT YANG MENIMBULKAN PENDERITAAN PENJAJAHAN BANGSA BARAT YANG MENIMBULKAN PENDERITAAN KEINGINAN UNTUK MERDEKA KEINGINAN UNTUK MERDEKA KERJA RODI TANAM PAKSA ADU DOMBA

4 MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN BAGI BANGSA INDONESIA BEBAS MENENTUKAN NASIB & HARI DEPANNYA SENDIRI BEBAS MENENTUKAN NASIB & HARI DEPANNYA SENDIRI PUNCAK PERJUANGAN PUNCAK PERJUANGAN PENJEBOLAN HUKUM KOLONIAL DAN DIGANTI DG HUKUM NASIONAL (YURIDIS) PENJEBOLAN HUKUM KOLONIAL DAN DIGANTI DG HUKUM NASIONAL (YURIDIS) JEMBATAN EMAS UNTUK MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR JEMBATAN EMAS UNTUK MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR MERDEKA BERARTI MEMBANGUN MERDEKA BERARTI MEMBANGUN MERDEKA BERARTI BERDIRINYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (POLITIS) MERDEKA BERARTI BERDIRINYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (POLITIS)

5 KONSTITUSI NEGARA INDONESIA UUD 1945 DISYAHKAN OLEH PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 DISYAHKAN OLEH PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 SIDANG BPUPKI I 28/5 S.D 1/ SIDANG BPUPKI I 28/5 S.D 1/ SIDANG BPUPKI II 10 S/D 17 JULI-1945 SIDANG BPUPKI II 10 S/D 17 JULI-1945 KONSEP DASAR NEGARA KONSEP DASAR NEGARA KONSEP HUKUM DASAR NEGARA (UUD) KONSEP HUKUM DASAR NEGARA (UUD) PANITIA 9 22 JUNI 1945 PANITIA 9 22 JUNI 1945 PIAGAM JAKARTA (JAKARTA CHARTER) PIAGAM JAKARTA (JAKARTA CHARTER)

6 KRONOLOGIS PERUMUSAN UUD 1945 KRONOLOGIS PERUMUSAN UUD 1945 JEPANG TERDESAK DALAM PERANG JEPANG TERDESAK DALAM PERANG JEPANG BERJANJI UNTUK MEMBERIKAN KEMERDEKAAN JEPANG BERJANJI UNTUK MEMBERIKAN KEMERDEKAAN TGL 1 MARET 1945 DIUMUMKAN BENTUK BPUPKI TGL 1 MARET 1945 DIUMUMKAN BENTUK BPUPKI 29 APRIL 1945 BPUPKI DIRESMIKAN 28 MEI S.D. 1 JUNI MEI S.D. 1 JUNI 1945 SIDANG BPUPKI I KONSEP DASAR NEGARA KONSEP DASAR NEGARA 10 S.D 17 JULI 1945 SIDANG BPUPKI II KONSEP HK.DASAR NEG DIBENTUK PANITIA 8 (MENAMPUNG ASPIRASI) DIBENTUK PANITIA 8 (MENAMPUNG ASPIRASI) DIBENTUK PANITIA 9 22 JUNI 1945 SIDANG PANITIA 9 PIAGAM JAKARTA 7 AGUSTUS 1945 BPUPKI DIBUBARKAN DIBENTUK PPKI (21 ORANG) 18 AGUSTUS 1945 SIDANG PPKI(26 ORANG) UUD 1945 DISYAHKAN

7 SIDANG BPUPKI I 28/5 S.D 1/ SIDANG BPUPKI I 28/5 S.D 1/ KONSEP DASAR NEGARA KONSEP DASAR NEGARA 1.PERI KEBANGSAAN 2.PERI KEMANUSIAAN 3.PERI KE-TUHANAN 4.PERI KERAKYATAN 5.KESEJAHTERAAN RAKYAT Mr.MUH.YAMIN Mr.SOEPOMO 1.PERSATUAN 2.KEKELUARGAAN 3.KESEIMBANGAN LAHIR BATIN 4.MUSYAWARAH 5.KEADILAN SOSIAL Ir.SOEKARNO 1.KEBANGSAAN INDONESIA 2.INTERNASIONALISME ATAU PERIKEMANUSIAAN 3.MUFAKAT ATAU DEMOKRASI 4.KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.KE-TUHANAN YANG MAHA ESA

8 1.KE-TUHANAN DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA 2.KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 3.PERSATUAN INDONESIA 4.KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN 5.KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH INDONESIA PANITIA 9 22 JUNI 1945 PANITIA 9 22 JUNI Ir.SOEKARNO (KETUA) 2.Drs.MUH HATTA 3.Mr.A.A. MARAMIS 4.K.H. WAHID HASYIM 5.ABDUL KAHAR MUZAKIR 6.ABIKUSNO TJOKROSUJOSO 7.HAJI AGUS SALIM 8.Mr. ACHMAD SUBARDJO 9.Mr. MUHAMMAD YAMIN 1.Ir.SOEKARNO (KETUA) 2.Drs.MUH HATTA 3.Mr.A.A. MARAMIS 4.K.H. WAHID HASYIM 5.ABDUL KAHAR MUZAKIR 6.ABIKUSNO TJOKROSUJOSO 7.HAJI AGUS SALIM 8.Mr. ACHMAD SUBARDJO 9.Mr. MUHAMMAD YAMIN PIAGAM JAKARTA PIAGAM JAKARTA

9 SIDANG PPKI 18 AGUSTUS MENETAPKAN DAN MENGESAHKAN UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 2.MEMILIH Ir.SOEKARNO SEBAGAI PRESIDEN DAN Drs.MOH.HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN 3.SEBELUM TERBENTUKNYA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, PEKERJAAN PRESIDEN UNTUK SEMENTARA WAKTU DIBANTU OLEH KOMITE NASIONAL PERUBAHAN PENTING HASIL SIDANG DEMI PERSATUAN & KESATUAN PERUBAHAN PENTING HASIL SIDANG DEMI PERSATUAN & KESATUAN 1.SILA I PANCASILA DALAM PIAGAM JAKARTA DENGAN MENGHILANGKAN KALIMAT “DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA” SEHINGGA MENJADI : KETUHANAN YANG MAHA ESA 2.PASAL 6 UUD DENGAN MENGHILANGKAN KATA “YANG BERAGAMA ISLAM” SEHINGGA MENJADI : PRESIDEN IALAH ORANG INDONESIA ASLI. 3.PASAL 29 DENGAN MENGHILANGKAN KALIMAT “DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA” SEHINGGA MENJADI : NEGARA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.


Download ppt "MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA TUJUAN MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI MENGANALISIS HUBUNGAN PROKLA MASI DENGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google