Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI ZULKARNAIN, SH, MH WAKIL KETUA KPK JAKARTA, 17 DESEMBER 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI ZULKARNAIN, SH, MH WAKIL KETUA KPK JAKARTA, 17 DESEMBER 2014."— Transcript presentasi:

1 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI ZULKARNAIN, SH, MH WAKIL KETUA KPK JAKARTA, 17 DESEMBER 2014

2 Agenda 1. Korupsi menyebar sampai daerah2. Penyebab korupsi 3. Gambaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Strategi Pencegahan korupsi

3 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Nasional (Se-Indonesia)

4 Data KPK (2014) memperlihatkan, sejak , ada sebanyak 12 Gubernur dan 42 Walikota/Bupati & Wakil terjerat kasus korupsi. Korupsi menyebar sampai daerah Tabel Data Pelaku Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-Oktober 2014 Sumber : KPK, 2014

5 Korupsi disebabkan oleh beberapa hal, yakni: Penyebab korupsi Kudeta terhadap keadilan.Penyimpangan tugas.Pola-pola birokrasi dan sistem politik yang berlaku. Pengawasan yang lemah terhadap pihak yang berwenang mendistribusikan sumber daya. Lemahnya penegakan hukum.

6 Gambaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2008 s.d 2012

7  Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah  Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah  Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja organisasi pemerintah Pentingnya SAP Berbasis Akrual

8 INTERVENSIINTERVENSI

9 TUJUAN KORSUP PENCEGAHAN KORUPSI MEMASTIKAN HASIL KORSUP PENCEGAHAN 2013 TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH PEMDA YANG DIAMATI MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PENYEBABNYA DALAM PROSES PERENCANAAN – PENGANGGARAN – PELAKSANAAN APBD TA MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PENYEBABNYA DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN, PERTAMBANGAN, DAN PENDAPATAN MENGIDENTIFIKASI KELEMAHAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN RISIKO PADA UNIT KERJA TERKAIT SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MENURUNKAN POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINGKAT KORUPSI

10 GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN APBD  Penyusunan APBD belum didukung Standar Harga yang profesional Terdapat harga yang tercantum dalam SSB terlalu TINGGI Terdapat harga yang tercantum dalam SSB terlalu RENDAH Standar harga belum lengkap Standar harga terlambat ditetapkan  HIBAH Penerima Hibah Belum Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tidak Terdapat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah  BANTUAN SOSIAL Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Terhadap Korban Bencana Tidak Efektif

11 GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN 11  Kontribusi Produksi Sapi Potong Lokal Masih Rendah  Pengendalian Atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Belum Optimal

12 GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN PENDAPATAN 12  Pajak Penerangan Jalan Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah belum melakukan penelitian atas kebenaran perhitungan PPJU yang tercantum dalam SPTPD dan SSPD Pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan Belum Optimal  Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah belum Dikembalikan untuk kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan  BPHTB Mengecilkan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah  Pajak Bumi dan Bangunan Database piutang PBB belum memadai

13 PETA KORUPSI : Sektor Penerimaan dan Belanja SEKTOR KORUPSIPOTENSI KORUPSISTRATEGI BELANJA : PENGADAAN BARANG DAN JASA PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN :  PENUNJUKAN LANGSUNG  MARK-UP  DOWN SPEC  BENTURAN KEPENTINGAN  MANIPULASI DOKUMEN MENDORONG E-PROCUREMENT ATAU LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN PEMBANGUNAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PENETAPAN HARGA SATUAN MEMBANGUN WISTLE BLOWER SYSTEM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PENGADAAN

14 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan Telp. (021) Fax. (021) TERIMA KASIH


Download ppt "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI ZULKARNAIN, SH, MH WAKIL KETUA KPK JAKARTA, 17 DESEMBER 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google