DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Presentasi berjudul: "DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI"— Transcript presentasi:

1 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB UNTUK MENCAPAI MDGs DI PROVINSI BALI DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI Disampaikan pada RAKERDA Pembangunan Kependudukan dan KB Tahun 2013 Denpasar, 13 Februari 2013

2 Kerangka Penyajian Situasi Kesehatan Ibu dan KB di Indonesia dan Bali
Isu Strategis Target Program Kesehatan Ibu Yang Ingin Dicapai Kebijakan Pelayanan Kesehatan Ibu, Reproduksi, dan KB Strategi Hadirin yang saya hormati, Kerangka penyajian saya ini terdiri dari 5 bagian, yaitu : Latar Belakang Situasi Kesehatan Ibu, Reproduksi dan KB di Indonesia Indikator dan Target Program Kesehatan Ibu, Reproduksi dan KB Kebijakan Pelayanan Kesehatan Ibu, Reproduksi, dan KB Jaminan Persalinan (Jampersal)

3 Menurunnya AKI menjadi 118 per 100.000 kh 228 per 100.000 KH (SDKI)
MDG 2015 I. Pendahuluan RPJMN 2010 – 2014 KEPRES No: 5/2010 CAPAIAN 2007 8 Tujuan Meningkatnya UHH menjadi 72,0 thn 70,7 thn Menurunnya AKB menjadi 24 per 1000 KH 34 per 1000 KH (SDKI) Menurunnya AKI menjadi 118 per kh 228 per KH (SDKI) Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita menjadi 15%. 18,4% pada anak balita (Riskesdas) Poverty & Hunger Maternal Health EDUCATION Comm. Diseases Para peserta pertemuan yang saya banggakan, Millenium Development Goals merupakan kesepakatan lebih dari 180 Kepala Negara dan Pemerintahan termasuk Presiden RI pada tahun 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan Millenium ini berupakan komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap komitmen global yang secara konstitusional juga diakui dan disahkan serta dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2004–2025 dan saat ini telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun melalui Keputusan Presiden nomor 5 tahun 2010 yang baru saja disahkan pada bulan Januari lalu. Dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dimana di dalamnya termasuk kesehatan, disebutkan bahwa sasaran yang ditetapkan antara lain adalah : Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 72 tahun Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 24 per kelahiran hidup Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 118 per kelahiran hidup, dan Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 15%. Dengan memperhatikan target ini, sangat jelas bahwa komitmen Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat besar dan perlu diupayakan baik oleh Kementerian Kesehatan selaku sektor yang bertanggungjawab maupun oleh berbagai pihak yang memiliki peran dan dapat memberikan kontribusi seperti lintas sektor terkait lainnya baik pusat maupun daerah, organisasi profesi dan seminat, masyarakat dan swasta. Manusia merupakan pusat pembangunan dalam skala luas atau dikenal dengan human centered approach to development, hal ini juga tertuang dalam visi RPJP 2025 yaitu Indonesia Yang Maju, Mandiri dan Adil. Pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan tetapi alat, manusia bukan sekedar hanya sebagai sumber daya tetapi sebagai tujuan akhir pembangunan. GENDER ENVIRONMENT CHLD HEALTH PARTNERSHIP

4 Millenium Development Goal 5 (1)
Target 5 A : Mengurangi ¾ AKI dalam kurun waktu 1990 dan 2015 INDIKATOR Saat ini RPJMN (2014) MDG 2015 1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 kelahiran hidup 228 (2007) 118 102 2. Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih 82.30% (2010) 90% Tujuan Millenium 5 adalah menurunkan AKI dari 390 per kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 102 per kelahiran hidup pada tahun Menurut data SDKI tahun 2007, AKI di Indonesia telah menurun sebanyak 41% dibandingkan dengan keadaan tahun 1991. Untuk mencapai tujuan MDG 2015 yaitu 102 per kelahiran hidup, tantangannya sangat berat, diperlukan kerja keras kita semua, pemerintah, masyarakat dan swasta. AKI yang tinggi banyak terjadi di RS karena kasus kegawat daruratan obstetrik (komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas). Penyebab tersering kematian ibu adalah perdarahan, eklampsi dan infeksi. Untuk penanganan kegawatdaruratan ini, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan sedikitnya 4 puskesmas rawat inap disetiap kabupaten mampu memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan semua RS kabupaten/kota dan provinsi mampu memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK). Sebenarnya, persalinan oleh tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan antenatal telah memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. Menurut RISKESDAS tahun 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 82.30%, namun ini berartimasih ada 17.7% persalinan oleh tenaga non kesehatan. Cakupan pelayanan antenatal juga sudah cukup baik yaitu 92.80% (K1). !990: Susenas; 1991 dan 2007: SDKI; 2010: RISKESDAS 5

5 Target 5B : Akses Universal Kesehatan Reproduksi
Millenium Development Goal 5 (2) Target 5B : Akses Universal Kesehatan Reproduksi INDIKATOR Saat ini RPJMN (2014) Target (2015) 3 Cakupan pelayanan Antenatal 92.80% (2010) 95% 4. Tingkat pemakaian kontrasepsi perempuan yang menikah usia 15-49, metode modern 51.78% (2010) 65% 5. Tingkat kelahiran pada remaja (per 1000 perempuan usia tahun )‏ 54,49 per (2010) 30 per 1000 6. Unmet need KB 8.2% 5% Indikator 5B ini belum ada pada saat dicanangkannya MDG. Indikator ini bertujuan untuk mencapai Universal Coverage untuk kesehatan reproduksi yang terdiri dari 3 indikator yaitu (1) cakupan peserta KB, (2) angka persalinan remaja, (3) unmet need KB. Cakupan peserta KB pada perempuan yang menikah usia tahun menggunakan metode modern menurut SDKI tahun 1991 dan Riskesdas 2010, telah meningkat dari 47.10% menjadi 51.78%. Tingkat kelahiran pada remaja juga telah menurun dari 67 per perempuan usia tahun pada 1991 menjadi 54,49 per perempuan usia tahun pada tahun 2010. Meskipun unmet need KB telah menurun, namun penurunannya lambat, dari 12.70% pada tahun 1991 (SDKI ) menjadi 8.2% pada tahun 2010 (Riskesdas). Untuk mencapai target 5%, tantangan yang dihadapi cukup berat dan perlu kerja lebih keras lagi, terutama dalam penguatan demand creation dengan dukungan kelembagaannya sampai ke tingkat akar rumput. 1991 Data SDKI; 2010: Data RISKESDAS 6

6 Situasi kesehatan ibu dan KB
Di indonesia dan bali

7 Kecenderungan AKI 1991-2007 MDGs RPJMN 2014 MDG 2015
Hadirin yang saya hormati, Angka Kematian Ibu telah berhasil diturunkan, meskipun lambat sebanyak 41% dari 390 per kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228 per kelahiran hidup tahun Target MDGs 2015, AKI akan diturunkan sampai 102 per kelahiran hidup. Kematian ibu banyak terjadi di rumah sakit karena kasus kegawat-daruratan pada kehamilan, persalinan dan nifas. Penyebab langsung kematian ibu yang terbanyak adalah: perdarahan, hipertensi pada kehamilan , partus macet , infeksi dan komplikasi keguguran. Kondisi ini semakin diperberat dengan adanya faktor risiko sebagai berikut: 3 Terlambat yaitu terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk/transportasi dan terlambat menangani 4 Terlalu yaitu melahirkan terlalu muda (dibawah 20 tahun), terlalu tua (diatas 35 tahun), terlalu dekat (jarak melahirkan kurang dari 2 tahun) dan terlalu banyak (lebih dari 4 kali ). Terkait dengan faktor risiko tersebut, data Riskesdas 2010 memperlihatkan bahwa secara nasional ada 8,4% perempuan usia tahun melahirkan anak 5-6, bahkan masih 3,4% perempuan usia tahun yang melahirkan anak lebih dari 7. Kelompok perempuan yang tinggal di perdesaan, tidak bersekolah, pekerjaannya petani/nelayan/buruh, dan status ekonomi terendah, cenderung mempunyai lebih dari 7, lebih tinggi dari kelompok lainnya.

8 AKI Provinsi Bali Tahun 2005-2012
Lahir Hidup = dan RPJM 2009= 225/ KH MDG 2015 = 102/ KH Sumber data: Laporan Kesehatan Maternal Neonatal Kab/Kota

9 Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Bali Tahun 2011 - 2012
Sebab Obsteri = 39,1% Non Obstetri = 61,9% Sebab Obsteri = 60% Non Obstetri = 40%

10 Kesenjangan Pelayanan Antenatal K1 & K4
Hadirin yang saya hormati, Secara nasional, pelayanan antenatal kunjungan pertama (tanpa memandang umur kehamilan pada saat kontak pertama kali) telah mencapai 92,7% (Riskesdas 2010). Namun, dalam grafik ini tampak, ada kesenjangan antara pelayanan antenatal kunjungan pertama (K1) dengan pelayanan antenatal empat kali (K4) yaitu 1 kali kunjungan pada triwulan 1, 1 kali kunjungan pada triwulan ke 2 dan 2 kali kunjungan pada triwulan ke 3. Cakupan antenatal empat kali (K4) baru 61,4%. Kesenjangan ini kemungkinan terkait dengan perilaku ibu hamil yang mulai periksa kehamilannya pada trimester kedua (memasuki bulan keempat kehamilan) sehingga ibu hamil tersebut mengalami missed opportunity untuk kunjungan berikutnya. Ada kecenderungan cakupan K4 yang rendah pada kelompok ibu hamil usia <20 tahun; usia >35 tahun; kehamilan ke 4 atau lebih; ibu hamil yang tinggal di perdesaan, tingkat pendidikan dan status ekonomi terendah. Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 adalah melalui penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan luar gedung dan Jampersal yang memberikan paket pelayanan sejak kehamilan. Sumber: Riskesdas 2010

11 Kesenjangan antara K1, K4 dan Persalinan Nakes Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2012

12 Cakupan Peserta KB (CPR) 1987-2007
Indikator MDGs 5b, Contraceptive Prevalence Rate, Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan angka partisipasi KB untuk semua metode kontrasepsi. Angka ini meningkat terus sejak tahun 1987 yaitu dari 47.7% menjadi 61.4% (metode modern 57.4%) pada tahun 2007 (SDKI). Namun dalam 5 tahun terakhir, peningkatannya sangat kecil yaitu hanya 1.1%. Untuk mencapai target 65% metode modern, pemerintah saat ini sedang melaksanakan kegiatan revitalisasi program KB secara nasional. (Sumber SDKI)

13 Cakupan akseptor KB AKTIF (CPR) di Bali
Tahun 13

14 Tren Perempuan Kawin 15-49 th ber-KB (%)
Sumber : Susenas, 2010 Riskesdas Tempat Pelayanan KB (%) Proporsi perempuan kawin usia tahun, yang menggunakan KB metode modern juga memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari 50,5% (Susenas 1992) menjadi 53.9% (Riskesdas 2010). Grafik di atas juga memperlihatkan adanya penurunan penggunaan KB modern dalam lima tahun terakhir. Grafik berikutnya memperlihatkan bahwa tempat pelayanan KB terbanyak adalah bidan praktek swasta (51,9%). Sedangkan pemanfaatan Puskesmas dan jaringannya (termasuk Pustu dan Polindes) dalam memberikan pelayanan KB baru mencapai 21,2%. Demikian pula dengan pelayanan KB di RS, hanya 6,3%. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan akseptor KB adalah dengan menyediakan paket pelayanan Jampersal yang diharapkan menjangkau sekitar 2,8 juta ibu bersalin untuk mendapatkan pelayanan KB pasca persalinan. Selain hal tersebut, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar Pemerintah sebagai tempat pelayanan KB melalui kegiatan luar gedung Puskesmas.

15 Kebijakan Pelayanan Kesehatan Ibu, Reproduksi dan KB

16 Pelayanan Kesehatan Ibu Terintegrasi Menurut Siklus Reproduksi
Pencegahan penyakit Gizi PPKtP PUG WUS dan Keluarga Remaja Bumil, Bulin, Bufas, dan BBL PUS Kespro remaja Gizi Kes. Jiwa PHBS ANC, PN, PK, PNC Yan BBL KB pasca persalinan, Gizi, PMTCT, IMS Malaria, Keswa Yan KB Kondarurat Faskes yan KB Penanganan efek samping KB

17 Upaya Prioritas Tahun 2011-2014
Upaya Prioritas Program Kes Ibu berdampak ungkit pada penurunan AKI, AKB dan Peningkatan Yan KB Peningkatan antenatal berkualitas dalam mendukung Jampersal Peningkatan LINAKES di FASKES tingkat pertama dalam mendukung Jampersal Penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, BBL, nifas di tk I dlm mendukung rujukan ke tk lanjutan Pelayanan KB berkualitas, terutama KB pasca persalinan dalam mendukung Jampersal Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu responsif gender

18 Strategi Percepatan Pencapaian MDGs

19 1. Pelayanan Kesehatan Ibu
Peningkatan pelayanan antenatal berkualitas (K1 pada trimester pertama melaui P4K) Peningkatan kualitas persalinan oleh tenaga kesehatan (kemitraan Bidan dengan Bidan, perbaikan sistem rujukan) Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan nifas (termasuk pelayanan KB pasca persalinan) Penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan (Desa siaga, DD Risti< penguatan PONED-PONEK)

20 2. Kesehatan Reproduksi Peningkatan Pelayanan Kesehatan reproduksi terpadu yang responsif Gender - Penetapan Puskesmas mampu PKRE dan PKRK minimal 4 Pusk per Kab/Kota - Peningkatan kapasitas Pusk dalam PKRE dan PKRK - Peningkatan kapasitas tim PUGBK

21 3. Pelayanan KB Penguatan Manajemen Menjamin ketersediaan Tenaga
Menjamin akses pelayanan KB Pemantapan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Menjamin perlindungan hukum

22 Kegiatan Prioritas dalam Pelayanan KB

23 Program Manajemen Manajemen Program yang terdiri dari unsur:
Perencanaan (DTPS KIBBLA  musrenbang) Pengorganisasian (Jejaring) Ketenagaan (Jumlah dan kualifikasi) Penggerakan (Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi) Pembiayaan (jamkesnas, Jampersal) Monitoring dan evaluasi

24 Program Manajemen (1) Perencanaan Pelayanan KB:
Menentukan sasaran (=PPM)  Peserta KB baru , CPR, KB pascapersalinan Menentukan kebutuhan alokon, BHP Menentukan kebutuhan pelatihan Menentukan kebutuhan SDM Menentukan kebutuhan media promosi Pelayanan Baksos Dukungan pemegang kebijakan

25 Program Manajemen (2) Pelaksanaan Pelayanan KB :
Pelayanan sesuai standard (BP3K, ABPK) Kompetensi SDM (Pelatihan CTU, pelatihan ABPK, Pelatihan KB Pasca Salin) Tersedianya alokon dan SDM

26 Penyediaan Pelayanan KB
Penyedia pelayanan KB meliputi pemerintah dan Non Pemerintah sebagai penanggung jawab adalah sektor kesehatan (Dinas Kesehatan) Dilaksanakan sesuai standar pelayanan (mutu) Fasilitas dan sarana Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan Alokon, obat2an dan Bahan habis pakai Standar, Prosedur baku klinik dan konseling

27 Program Manajemen (3) Pemantauan & Penilaian Yan KB:
PWS KIA-KB  lap bulanan KB Kajian Mandiri Penyeliaan Fasilitatif KB Audit Medik Yan KB

28 Siklus Manajemen KB Perenca naan Modul Pelatihan Analisis Data KB AMP
ABPK Manajemen Pelayanan KB Pelaks Evaluasi BP3K, KB PP Kondar PWS Penyeliaan Kajian AMP CTU Monitor

29 Program Kerja sama Program KB merupakan program yang dilaksanakan oleh banyak pihak, untuk itu perlu dikoordinasikan dengan baik Kerja sama dilakukan sesuai Tupoksi masing2 (Dinkes, BKKBN, Kantor PP&KBD dan Fasilitas Kesehatan sebagai pemberi layanan)

30 Terkoordinasi dalam satu keterpaduan
Kesehatan PPKBD BKKBN DepDagri Diknas Depag Profesi Inst. Pend NGO, LSM Swasta Media Terkoordinasi dalam satu keterpaduan Manajemen Program KB CPR TFR AKI AKB IPM

31 Program Pemberdayaan Pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk meningkatan demand thd pelayanan KB dikoordinir oleh PPKBD dilaksanakan oleh semua stakeholder melalui: Kampanye KIE Pemberdayaan keluarga dan masyarakat (Desa Siaga, P4K) Integrasi pada saat melakukan pelayanan kepada publik (kesehatan atau lainnya)

32 Program Perlindungan Hukum
Sosialisasi Materi Regulasi Memperkuat mekanisme perlindungan hukum Pengayoman klien KB KB

33 TERIMA KASIH