Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Judul PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA E-VOTING Untuk demokrasi yang lebih baik Oleh : Bupati Jembrana I Putu Artha, SE., MM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Judul PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA E-VOTING Untuk demokrasi yang lebih baik Oleh : Bupati Jembrana I Putu Artha, SE., MM."— Transcript presentasi:

1 judul PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA E-VOTING Untuk demokrasi yang lebih baik Oleh : Bupati Jembrana I Putu Artha, SE., MM.

2 Peta

3 Gambaran Umum Luas Wilayah : 841,80 Km 2 atau Ha = 14,93 % dari luas Pulau Bali Jumlah Penduduk sampai dengan September Tahun 2014 : jiwa Jumlah Penduduk per Dokter : Jumlah Penduduk per Bidan : Jumlah Murid per Guru : 15 Jumlah Kelompok Tani dan Nelayan: 568 Koperasi : 242 Pembagian Wilayah Administratif : 5 Kecamatan 41 Desa, 10 Kelurahan 209 Dusun, 44 Lingkungan 64 Desa Pakraman, 283 Banjar Pakraman

4 Latar Belakang Pemikiran 1.Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif (UU No 32 Tahun 2004 pasal 20 - ayat 1)

5 2.Perhitungan suara secara bertahap rentan terhadap terjadinya kecurangan atau manipulasi perolehan suara TPSDesa/KelurahanKabupaten Latar Belakang Pemikiran

6 UU No 32 Tahun Esensi penandaan dalam pemilu pada prinsipnya adalah untuk mengoptimalkan kerja manusia & mempermudah penghitungan Latar Belakang Pemikiran

7 Tujuan E-Voting Aspiration - Sebagai fasilitas penyalur aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah (Perbekel) Verification - Pemanfaatan KTP elektronik (e-KTP) dan NIK sebagai Single Indentification Number (SIN) Accelerate - Mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara Accuration - Menjaga akurasi penghitungan suara Authenticity - Untuk menjaga otentisitas atau keaslian suara pemilih

8 Alur E-Voting

9 Kendala Keterbatasan perangkat Design, aplikasi, kompleksitas dan mobilitas Keterbatasan anggaran Keterbatasan kemampuan infrastruktur Tingkat kepercayaan masyarakat

10 Citra Satelit Lokasi TPS

11 Cara Mengatasi Kendala Keterbatasan perangkat Memanfaatkan perangkat yang ada dan mudah dicari di pasar lokal dan juga peminjaman di PTIK-BPPT, pembuatan, penyempurnaan aplikasi dan ujicoba secara mandiri serta membatasi ketergantungan perangkat. Keterbatasan anggaran Donatur dari masyarakat di lokasi pemilihan oleh panita Keterbatasan kemampuan infrastruktur Perencanaan dan strategi akses infrastruktur Tingkat kepercayaan masyarakat Strategi sosialisasi, pendekatan dan sertifikasi

12 Perangkat Hukum PERDES untuk pemilihan tingkat desa (Pilkadus/Pilkedis/Pilkaling, Pilbendesa, etc) PERDA untuk pemilihan tingkat kabupaten (Pemilihan Perbekel/Kepala Desa) PERDA Kabupaten Jembrana No. 1 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel (antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan pasal baru yakni pasal 26A tentang tata cara pemilihan dengan menggunakan Teknologi informasi) SK Bupati tentang Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Secara Elektronik

13 Aspek e-voting PILKEL Aspek Hukum/Legalitas Aspek Kelembagaan Anggaran dan Biaya Kesiapan dan Persiapan Pelaksanaan  Panitia Pemilihan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat  Bagian Umum

14 Usulan Kepada Ditjen PMD Sebaiknya pemilihan Perbekel dilaksanakan secara serentak dalam kurun waktu 3 bulan pada 1 (satu) kecamatan secara bergantian, untuk efisiensi jumlah perangkat (perangkat digunakan secara bergantian dalam 1 kecamtan) apabila menggunakan e-voting. Pemilihan Perbekel (Kepala Desa) merupakan pesta demokrasi pada daerah otonomi yang paling kecil, yang merupakan penyampaian aspirasi terbawah dalam kegiatan politik berbangsa dan bernegara. Pemilu di tingkat desa merupakan ujung tombak Pemilu diatasnya (PILEG, PILBUP, PILGUB & PILPRES) harus diperhatikan.

15 Usulan Pola Pembiayaan Pemilihan Perbekel dengan e-Voting Biaya pemilihan sudah diatur dalam PERDA (Rp /pemilih) – dikelola oleh panitia pemilihan Untuk komponen biaya e-voting oleh Dishubkominfo (Tim Pendukung Teknis) mulai dari survey lokasi TPS, sosialisasi, logistik, distribusi, penyiapan posko dan pelaksanaan pemilihan agar dapat diakomodasi/disediakan melalui anggaran pemilihan Mungkin pola pembiayaan yang cocok adalah dengan sistem Team Sharing Budgeting yang dikoordinir oleh BPMPD sebagai SKPD leading sector

16 Testimoni e-Voting Perbekel

17

18 Om Santhi, Santhi, Santhi Om TERIMA KASIH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA Jl. Surapati No. 1 Negara – Bali Telp. (0365) – Fax. (0365) © 2014 Demikian yang dapat disampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua


Download ppt "Judul PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA E-VOTING Untuk demokrasi yang lebih baik Oleh : Bupati Jembrana I Putu Artha, SE., MM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google