Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

2 1.KONSEPSI HUKUM KONFLIK SOSIAL. 2.PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. 3.PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL. a.Landasan Hukum. b.Tugas Pokok Fungsi dan Peranan Brimob.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "2 1.KONSEPSI HUKUM KONFLIK SOSIAL. 2.PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. 3.PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL. a.Landasan Hukum. b.Tugas Pokok Fungsi dan Peranan Brimob."— Transcript presentasi:

1

2 2 1.KONSEPSI HUKUM KONFLIK SOSIAL. 2.PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. 3.PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL. a.Landasan Hukum. b.Tugas Pokok Fungsi dan Peranan Brimob. 4.PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENGHENTIKAN KONFLIK SOSIAL. 5.IMPLEMENTASI. a.Cara bertindak Satuan Anti Anarkis Brimob dalam menghentikan kekerasan fisik pada konflik sosial. b.Cara bertindak satuan PHH Brimob dalam menghentikan rusuh massal akibat unjuk rasa. c.Pengendalian taktis Kasatwil atas Satuan Anti Anarkis dan satuan PHH Brimob. 6.REKOMENDASI.

3 SUMBER KONFLIK : 1.Masalah politik, ekonomi dan sosial budaya. 2.Perseteruan antar/inter umat bergama, suku dan etnis. 3.Sengketa batas wilayah. 4.Seketa sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha. 5.Distribusi sumber daya alam yang tdk seimbang. 3 KONFLIK SOSIAL : perseteruan dan/atau benturan fisik dgn kekerasan antara dua kelompok masyarakat/lebih yang berlangsung dalam waktu tetentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial shg mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. UU No.7 th ttg PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PASAL 1 (1) PASAL 5

4 4 a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan. e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. f. Memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban. g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. a. Pencegahan konflik. b. Penghentian konflik. c. Pemulihan pasca konflik.

5 5 a. Penghentian kekerasan fisik. b. Penetapan status keadaan konflik. c. Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban. d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. a. Dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri. b. Melibatkan tokoh masy, tokoh agama dan/ tokoh adat.

6 6 Penghentian konflik sosial adalah serangkaian kegiatan utk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jml korban dan keruagian harta benda. UU No.7 th ttg PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Polri adalah akat negara yang berperan dlm memelihara kamtibmas, gakkum serta memberikan linyomyan kpd masy dlm rangka terpeliharanya kamdagri. PASAL 1 Ayat 4 PASAL 1 Ayat 14

7 7 Bahwa dlm rangka menyelenggarakan tugasnya, Polri scr umum berwenang utk diantaranya : membantu menyelesaikan perselisihan warga masy yg dpt mengganggu ketertiban umum. PASAL 14 Huruf i Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas diantaranya adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masy dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dg menjunjung tinggi HAM. PASAL 15 Ayat 1 Huruf b UU No.2 th ttg POLRI

8 8 Melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berintensitas tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radiokatif bersama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di seluruh yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas - tugas lain yang dibebankan padanya. TUGAS POKOK Sebagai satuan pamungkas Polri yg memiliki kemampuan spesifik (kemampuan dasar Kepolisian, PHH, Resmob, Wanteror, Jibom, SAR dan KBR) dalam rangka penanggulangan keamanan dalam negeri yang berintensitas tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid serta peralatan dan perlengkapan dg teknologi modern. FUNGSI

9 Berperan untuk membantu fungsi Kepolisian lainnya. FUNGSI Berperan untuk melengkapi dalam operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya. Berperan untuk melindungi anggota Kepolisian dan masyarakat yang sedang mendapat ancaman. Berperan untuk memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasi. Berperan untuk menggantikan tugas Kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi. 9

10 Tindakan seseorang atau sekelompok orang yg tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat / keselamatan masyarakat dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri utk menghentikan perilaku tersebut. Tindakan seseorang atau sekelompok orang utk melepaskan / melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. Tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan TINDAKAN PASIF2.TINDAKAN AKTIF3.TINDAKAN AGRESIF

11 Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata /semprotan cabe/alat lain sesuai standar Polri. Tindakan agresif yg bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan /tersangka yg dapat menyebabkan luka parah kematian/membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri/masyarakat/menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti : membakar SPBU, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi dan menghancurkan obyek vital, dapat dihadapi dgn kendali senjata api /alat lain. 11 Setiap tingkatan bahaya ancaman thd anggota Polri / masyarakat dihadapi dgn tahapan penggunaan kekuatan : 1.TINDAKAN PASIF 3.TINDAKAN AGRESIF Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras. 2.TINDAKAN AKTIF 4.TINDAKAN AGRESIF SEGERA

12 12 V VI PREVENTIF PREEMTIF GAKKUM KEHADIRAN POLISI HIMBAUAN/ PERINTAH LISAN KENDALI TANGAN KOSONG LUNAK KENDALI TANGAN KOSONG KERAS KENDALI SENJATA TUMPUL DAN KIMIA SENJATA API DETEKSI DINI DALMAS LINTAS GANTI DALMAS kepada PHH BRIMOB DEN ANTI ANARKIS (Perintah Kapolda) TIND AGRESIF BERSIFAT SEGERA : -PEMBUNUHAN -PEMERKOSAAN -PENGRUSAKAN -PENJARAHAN -PEMBAKARAN -PENYERANGAN -TEROR -PELEDAKAN BOM TINDAKAN AGRESIF : -UNRAS ANARKIS -BAKAR BAN -LEMPAR BATU -UNRAS DAMAI -LALIN LANCAR -SITUASI KONDUSIF -UNRAS DAMAI -LALIN MACET TINDAKAN PASIF : -UNRAS DAMAI -LALIN MACET -SITUASI KRG KONDUSIF TINDAKAN AKTIF : -PAWAI KR2/KR4 -SWEEPING -PENGRUSA KAN I BHABINKAM TIBMAS II III IV

13 13 ANARKI adalah tindakan yang dilakukan dg sengaja/terang-terangan oleh seseorang / kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum/hak milik orang lain. Protap No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

14 1.Melalui Negosiasi. 2.Melakukan himbauan dan/atau maklumat Kepolisian. 3.Memperhatikan tahapan prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian (6 Tahap). 4.Melakukan tindakan tegas dan terukur : a.Tindakan Kepolisian ketika terjadi kerumunan massa (crowd), namun belum mengarah pada tindakan anarkhis. b.Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang bersifat pasif. c.Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang bersifat aktif. d.Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang bersifat agresif ( dalam situasi melanggar hukum). e.Tindakan Kepolisian ketika massa melakukan tindakan anarki (tindakan yang bersifat agresif segera). 14

15 15 Perkap Nomor 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara Penanggulangan Huru-Hara (PHH) : Rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan massa.

16 Massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dlm bentuk pengancaman, pencurian dg kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dsb. 16 Situasi damai (hijau) tanggung jawab Satuan Dalmas awal. Massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur. Massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku. Situasi melanggar hukum atau anarkis (merah) tanggung jawab Satuan PHH. Situasi tidak tertib (kuning) tanggung jawab Satuan Dalmas lanjut. SITUASI HIJAU SITUASI MERAH SITUASI KUNING

17 17 Dalam hal eskalasi meningkat dari situasi tidak tertib (kuning) menjadi situasi melanggar hukum (merah), dilakukan lintas ganti antara Satuan Dalmas dengan Detasemen atau Kompi PHH atas Perintah Kapolda. Apabila pada satuan kewilayahan tidak ada Detasemen atau Kompi PHH, Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres atau Kapolresta agar menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres atau Polresta terdekat. LINTAS GANTI

18 1.Lintas ganti satuan PHH dengan satuan Dalmas. 2.Menyampaikan himbauan Kepolisian. 3.Melakukan tindakan tegas. 4.Melakukan tindakan tegas dan terukur dikaitkan dengan 6 tahapan dalam tindakan kepolisian : a.Tindakan Kepolisian ketika terjadi massa pelaku huru-hara dalam jumlah besar, sulit dikendalikan dan berhasil dipengaruhi oleh provokator atau agitator. b.Tindakan Kepolisian ketika tuntutan massa dalam penyampaian aspirasi telah menyimpang dari tujuan unjuk rasa dan memaksakan kehendak. c.Tindakan Kepolisian ketika massa tidak lagi menghormati hak dan kehormatan orang lain, bahkan bertindak melanggar hukum. d.Tindakan Kepolisian ketika tindakan para pelaku huru-hara menimbulkan dampak kerugian jiwa, harta benda dan menimbulkan keresahan masyarakat. 18

19 19 1.Perintah dan pengendalian taktis setiap satuan anti anarkis dan satuan PHH Brimob harus disesuaikan dengan tempat dan hakekat ancaman. 2.Satuan PHH Brimob paling rendah setingkat Kompi, tidak diijinkan dipecah menjadi ikatan peleton. 3.Satuan anti Anarkis Brimob paling rendah setingkat unit/peleton. 4.Dalam hal keadaan eskalasi anarki semakin meningkat maka komando pengendalian diambil alih secara berjenjang

20 20 1.Harus mampu melakukan pemetaan terhadap potensi konflik serta mampu membuat jaringan informasi intelejen secara terpadu antar instansi. 2.Mampu membuat prediksi berdasarkan fakta empiris yang telah terjadi dan informasi yang masuk serta dinamika kegiatan masyarakat di daerah potensi konflik. 3.Membentuk sistem pengamanan wilayah sebagai langkah antisipasi menghadapi kontinjensi yang berupa konflik sosial dan rusuh massal. 4.Melatihkan sistem yang telah terbentuk secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan agar personel yang mengawaki sistem tersebut mahir.

21 21

22


Download ppt "2 1.KONSEPSI HUKUM KONFLIK SOSIAL. 2.PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. 3.PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL. a.Landasan Hukum. b.Tugas Pokok Fungsi dan Peranan Brimob."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google