Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

JUSTIFIKASI STUDI PENYUSUNAN RKL-RPL PABRIK-PABRIK DI KOMPLEKS INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI PT. PUPUK KALTIM Tbk.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "JUSTIFIKASI STUDI PENYUSUNAN RKL-RPL PABRIK-PABRIK DI KOMPLEKS INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI PT. PUPUK KALTIM Tbk."— Transcript presentasi:

1 JUSTIFIKASI STUDI PENYUSUNAN RKL-RPL PABRIK-PABRIK DI KOMPLEKS INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI PT. PUPUK KALTIM Tbk.

2 DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 13 Ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Ayat (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Pasal 20 Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang: a.Menetapkan daya tampung beban pencemaran; b.Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; c.Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah; d.Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; e.Memantau kualitas air pada sumber air; dan f.Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

4 Pasal 24 Ayat (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi. Ayat (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

5 Pasal 40 Pasal 40 Ayat (1) Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati/ Walikota. Ayat (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

6 LAMPIRAN A X: LAMPIRAN A X: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP- 51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI TANGGAL 23 OKTOBER 1995 BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PUPUK UREA PARAMETER KADAR MAKSIMUM (mg/L) BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton) BOD ,5 COD2503,75 TSS1001,5 Minyak dan Lemak250,4 Amonia Total (sebagai NH 3 -N)500,75 pH6,0 - 9,0 Debit Limbah Maksimum15 m 3 /ton produk pupuk urea

7 BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PUPUK LAMPIRAN B XIII LAMPIRAN B XIII KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI PUPUK UREAPUPUK NITROGENAMONIAK PARAMETERBEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton) COD3,0 0,30 TSS1,53,00,15 Minyak dan Lemak0,3 0,03 NH 3 -N0,751,500,30 TKN1,52,25- pH6,0 – 9,0 Debit Limbah Maksimum15 m 3 /ton produk

8 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-45/MENLH/10/1997 TENTANG INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA TANGGAL 13 OKTOBER 1997 KATEGORIRENTANGPENJELASAN Baik0 - 50Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika Sedang Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika Tidak sehat Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika Sangat tidak sehat Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar Berbahaya300 - lebihTingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi

9 LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NOMOR : KEP-107/BAPEDAL/11/1997 ANGKA DAN KATEGORI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (ISPU) INDEKSKATEGORI 1 – – – – lebih Baik Sedang Tidak Sehat Sangat Tidak Sehat Berbahaya

10 LAMPIRAN IV-a KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NOMOR: KEP-107/BAPEDAL/11/1997 BATAS INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DALAM SATUAN SI Indeks Standar Pencemar Udara 24 jam PM 10  g/m 3 24 jam SO 2  g/m 3 8 jam CO  g/m 3 1 jam O 3  g/m 3 1 jam NO 2  g/m , (2)

11 SECARA PERHITUNGAN  Konsentrasi nyata ambien (Xx)  ppm, mg/m 3, dll  Angka nyata ISPU (1) Xx  1 Ia-Ib I = (Xx – Xb) + Ib (*) Xa-Xb I = ISPU terhitungXa = Ambien batas atas Ia = ISPU batas atasXb = Ambien batas bawah Ib = ISPU batas bawahXx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran LAMPIRAN V-A KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NOMOR : KEP-107/BAPEDAL/11/1997 PERHITUNGAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA

12 CONTOH PERUBAHAN ANGKA SECARA PERHITUNGAN Diketahui konsentrasi udara ambien untuk jenis parameter Debu Urea adalah: 322 ug/m 3 Konsentrasi tersebut jika diubah ke dalam angka Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagai berikut: Dari Tabel “Batas Indeks Standar Pencemar Udara (dalam Satuan SI)” Indeks Standar Pencemar Udara 24 jam PM 10  g/m 3 24 jam SO 2  g/m 3 8 jam CO  g/m 3 1 jam O 3  g/m 3 1 jam NO 2  g/m , (2) Maka : Xx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran  322 ug/m 3 Ia = ISPU batas atas  200 (baris 3) Ib = ISPU batas bawah  100 (baris 2) Xa = Ambien batas atas  350 (baris 3) Xb = Ambien batas bawah  150 (baris2)

13 I = ( ) = 186 Jadi konsentrasi udara ambien Debu Urea 322 ug/m 3 diubah menjadi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) = 186 Kesimpulan: Kategori TIDAK SEHAT, jarak pandang turun, terjadi pengotoran debu di mana-mana.


Download ppt "JUSTIFIKASI STUDI PENYUSUNAN RKL-RPL PABRIK-PABRIK DI KOMPLEKS INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI PT. PUPUK KALTIM Tbk."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google