Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM PERKAWINAN. PLURALISME HUKUM PERKAWINAN 1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat diperuntukkan bagi WNI Keturunan Asing atau beragaman kristen.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM PERKAWINAN. PLURALISME HUKUM PERKAWINAN 1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat diperuntukkan bagi WNI Keturunan Asing atau beragaman kristen."— Transcript presentasi:

1 HUKUM PERKAWINAN

2 PLURALISME HUKUM PERKAWINAN 1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat diperuntukkan bagi WNI Keturunan Asing atau beragaman kristen 2. Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan pribumi yang beragama Islam 3. Hukum perkawinan menurut Hukum Adat

3 KODIFIKSI &UNIFIKASI H.PERKAWINAN  Tanggal 2 Januari 1974 lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan lembaran negara 1974 nomor 1; tambahan negara nomor 3019  Pada kenyataannya masih menampilkan pluralisme, sehubungan dengan Pasal 2 dan pasal 66

4 PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA  Istilah perkawinan (huwelijk) digunakan dalam dua arti :  Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “ melangsungkan perkawinan” (P.104) “ setelah perkawinan” (P.209 sub 3 BW) dengan bgt perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.  Sebagai “suatu keadaan hukum “ yaitu keadaan seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan

5 PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

6 PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT Perkawinan bukan hanya peristiwa bagi mereka (suami isteri) tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak) Perkawinan di Indonesia terbagi atas 3 kelompok : 1. Berdasarkan masyarakat kebapakan (patrilial) 2. Berdasarkan masyarakat keibuan (matrial) 3. Berdasarkan masyarakat keibubapaan (parental)

7 TUJUAN PERKAWINAN (Undang-Undang No 1 Tahun 1974) Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

8 SYARAT PERKAWINAN 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai 2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun 3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia 16 tahun untuk wanita 4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan darah 5. Tidak ada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain 6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya. 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

9 LARANGAN PERKAWINAN (PASAL 12 UU NO 1 Tahun 1974) 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. Berhubungan semenda, mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan. 5. Berhubungan dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal isteri lebih dari seorang. 6. Mempunyai hubungan yang oleh agama dan peraturan lain dilarang 7. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 8. Antara suami isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain


Download ppt "HUKUM PERKAWINAN. PLURALISME HUKUM PERKAWINAN 1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat diperuntukkan bagi WNI Keturunan Asing atau beragaman kristen."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google