Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui e-Procurement Agus Rahardjo Kepala LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui e-Procurement Agus Rahardjo Kepala LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa."— Transcript presentasi:

1 Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui e-Procurement Agus Rahardjo Kepala LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 Beberapa Wahana Korupsi 2 Proses Penyusunan UU Proses Penentuan Anggaran Proses Pengangkatan Pejabat Publik Political Corruption Proses Pemberian Izin, Hak dan Konsesi Proses Pengelolaan SDM (rekrutmen, mutasi/promosi, dll) Regulatory Corruption Proses Penegakan Hukum Proses “Beking” Pelanggaran Hukum Law Enforcement Corruption Proses Pengadaan Barang dan Jasa (mark up, manipulasi tender, dll) Procurement Corruption Proses Pemberian Layanan Publik Public Service Conrruption

3

4

5 Celah Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Sebelum & Sesudah Implementasi e-Procurement Tahap Kegiatan PBJModus OperandiPeran e-Proc/LPSE Tahap Perencanaan Penggelembungan Harga Penyimpangan dalam perencanaan masih bisa terjadi, Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui Sistem Informasi RUP (SIRUP) dan trasparansi proses pengadaan dapat mereduksi penyimpangan ini. Sudah tersedia aplikasi Probity Audit yang memungkinkan pengadaan dimonitor sejak pernecanaan. Rencana Pengadaan yang Diarahkan Rekayasa untuk Pemaketan KKN Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis Tahap Pembentukan Panitia Panitia yang tidak transparan Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan penggunaan aplikasi eProc. Panitia masih dapat memperketat persyaratan adm/teknis yang tidak relevan, namun dengan e-Proc rekam jejak persyaratan & evaluasi transparan & auditable. Integritasnya lemah Panitia yang memihak Panitia yang tidak independen Tahap prakualifikasi Dokumen Aspal Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc dan pengembangan Vendor Management System akan mereduksi kecurangan ini Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas Tahap penyusunan dokumen lelang Dokumen lelang tidak standarDengan pengembangan E-Dokumen pengadaan dokumen ini melekat dengan aplikasi sehingga sudah pasti terstandar Rekayasa kriteria evaluasi Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena kemudahan mendownload dokumen Spesifikasi yang diarahkan Pengumuman Pengumuman fiktif TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN EPROC Waktu tayang pengumuman sebentar Media pengumuman sulit diakses Materi pengumuman terbatas

6 Tahap Kegiatan PBJModus OperandiPeran e-Proc/LPSE Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Pendaftaran dipersulit Syarat pengambilan dokumen dipersulit Penjelasan (Aanwijzing) Prebid meeting yang terbatas TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc -Persekongkolan horisontal antar penyedia di luar sistem bisa terjadi, indikasi persekongkolan dapat dideteksi dengan mudah melalui analisis dokumen penawaran dalam bentuk softfile Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi dengan jelas Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal Tahap pemasukan dan pembukaan dokumen Relokasi tempat pemasukan dokumen TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc -Ada beberapa kasus pemasukan dihambat secara teknis, dapat ditindaklanjuti jika ada indikasi/pengaduan. -Akan dikembangkan LPSE Cloud sehingga aplikasi akan melakukan reroute ke server lain jika terjadi hambatan Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat Penyerahan dokumen fiktif Pemasukan dokumen dihalang-halangi Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir Tahap evaluasi penawaran Penggantian dokumen Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi luas Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi -Evaluasi masih belum otomatis -Masih ada panitia yang menyampaikan hasil evaluasi secara minim Hasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas Tahap pengumuman Tanggal pengumuman sengaja ditunda Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang jelas Pengumuman yang tidak informatifKonten pengumuman sudah ditentukan aplikasi Sanggahan Panitia tidak menanggapi sanggahan pentingDokumentasi sanggahan dan jawabannya auditable Sanggahan sering terlambat/tidak sampai karena birokrasi persuratan umum yang rumitPasti sampai karena langsung ditujukan ke Panitia Lain-lainAlokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan-Dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem

7 Tahap Kegiatan PBJMasalahPeran e-Proc/LPSE Lain-lain Harga markup Diminimasi dengan pemanfaatan e-Procurement melalui e- Purchasing/e-Catalogue Penyedia tidak qualified Kesenjangan nilai hasil pengadaan untuk paket yang sejenis Rantai distribusi penyedia terlalu panjang Waktu pengadaan lama Mutu pengadaan rendah Banyak terjadi kesalahan prosedur oleh Panitia/ULP Banyak terjadi subjektivitas dalam evaluasi lelang

8 8 Prinsip pengadaan barang/jasa Efisien Efektif Transparan TerbukaBersaing Adil/Tidak Diskriminatif Akuntabel

9 9 Tujuan e-procurement Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan Mendukung proses monitoring dan audit Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

10 10 Manfaat e-procurement ULP / PP Penyedia Masyarakat 1.Mendapatkan penawaran yang lebih banyak 2.Mempermudah proses administrasi 3.Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan 1.Menciptakan persaingan usaha yang sehat 2.Memperluas peluang usaha 3.Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang 4.Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan

11 No.UraianManualElektronik 1.Proses AdministrasiSulitMudah 2.Pendaftaran VendorBerulang-ulangSatu kali saja 3.Penyerahan DokumenDatang langsungMelalui internet 4.Frekuensi Tatap MukaSering Hampir tidak ada (No human interaction) 5.Kerahasiaan Peserta TenderTidak terjaminTerjamin 6.TransparansiRendahTinggi 7.PersainganRelatif tertutupTerbuka 8.Peluang KKNBesarKecil 9.Waktu Pelelangan18 – 45 hari18 hari 10.EfisiensiRendah10 – 30% 11.Proses PemeriksaanLamaCepat, Akurat 12.MonitoringSulitMudah, Akurat

12 INDEKS PERSEPSI KINERJA PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK (e-Procurement)

13 Indeks Persepsi Integritas PBJP

14 Permasalahan

15 Masalah Transparansi

16 Masalah Akuntabilitas NoDimensi% 1 Ketaatan terhadap prosedur20,32 2 Kejelasan prosedur17,84 3 Kompetensi/pemahaman pelaksana terhadap prosedur5,26 4 Kejelasan mekanisme pengaduan publik1,26

17 Masalah di Integritas

18 8. Interpretasi Capaian Indeks Persepsi Integritas PBJP menunjukkan capaian yang memperlihatkan adanya kesenjangan dengan aturan dalam Perpres. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal berikut: Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Elektronik PBJ Lemahnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang tidak Terintegrasi dalam Proses Kerja Pokja/ULP Masih lemahnya Manajemen SDM dalam Pokja ULP/PP Belum Adanya Adaptasi Jabatan Fungsional Ahli Pengadaan Masih Lemahnya Pengendalian Konflik Kepentingan

19 9. Rekomendasi Berdasarkan analisis data tersebut: Mendorong LKPP untuk melakukan Audit terhadap sistem LPSE secara kontinyuMendorong LKPP untuk membangun sistem on going internal audit selama proses pengadaanMembentuk mekanisme pengawasan publik yang mampu mengawasi proses PBJ. Membangun sistem perlindungan terhadap PPK/Pokja, untuk mencegah terjadinya intervensi dari berbagai pihak. Membangun sistem untuk mencegah PPK/Pokja melakukan penyimpanganMeningkatkan dan memperbaiki SDM PPK/PokjaCentre of excellence (CoE) denganmengambil salah satu wilayah untuk menjadi contoh dan pilot project.

20 11. Harapan Vendor

21 Indeks Persepsi Kinerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: – Transparansi tinggi – Integritas masih rendah Kesimpulan : – harapan & kepercayaan terhadap sistem e-Procurement tinggi – masih ada keraguan thd integritas SDM pengelola KESIMPULAN

22 Solusi atas masih rendahnya integritas: – Meminimalisasi intervensi manusia: Memperbanyak otomatisasi proses oleh sistem Jaminan keamanan/keaslian file dan kehandalan pada sistem & transaksi elektronik Pengembangan/perluasan e-purchasing (melalui e-catalog) Pengembangan e-Reverse auction Single Sign-On Vendor Management System (VMS) Meningkatkan transparansi & partisipasi publik SOLUSI

23 Solusi atas masih rendahnya integritas: – Pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola – Penyempurnaan tata kelola SOP yang lebih ketat bagi Pengelola Pengadaan Standarisasi LPSE Probity audit – Meningkatkan persaingan usaha: Akuisisi Penyedia Meningkatkan kapabilitas Penyedia – National Single e-Market Place  Menyatukan pasar pengadaan nasional SOLUSI

24 Rencana Induk Pengembangan e-Procurement ApendoSpamkodokApendoSpamkodok E-Dok Pengadaan E-RUPE-RUP E-TenderingE-Tendering E-PurchasingE-Purchasing E-Pengadaan Langsung E-Penunjukan Langsung E-Reverse Auction E-SwakelolaE-Swakelola E-KontrakE-Kontrak E-AuditE-Audit E-Monev Pengadaan K/L/D/I AuditorAuditor PPK / PPHP PPK / ULP - Pokja - Pejabat Pengadaan PA/KPAPA/KPA E-BudgetingE-Budgeting E-PaymentE-Payment - Kodifikasi Prov/Kab/Kota (Kemendagri) - Kodifikasi Instansi (Kemenkeu) - Asuransi/Bank - Pajak - SIM Badan Hukum - Perijinan - Kodifikasi Prov/Kab/Kota (Kemendagri) - Kodifikasi Instansi (Kemenkeu) - Asuransi/Bank - Pajak - SIM Badan Hukum - Perijinan Sistem OSD-PSE Lemsaneg OSD-PSE LemsanegSistem ADP, Black-List, Vendor Mgmt System ADP, Black-List, Vendor Mgmt System SPSE Interkoneksi (INAPROC Service Bus) Agregasi Data Non Penyedia E-CatalogueE-Catalogue Data Colector Engine Data Warehouse Sistem Internal K/L/D/I (Sim Aset, Simkeuda, Simpeg, Perijinan, dll) Sistem Internal K/L/D/I (Sim Aset, Simkeuda, Simpeg, Perijinan, dll) SPSE (Client) 4+ Klasifikasi B/J, TTS, CRM, Portal LPSE, dll SPSE (Sistem Pusat) Portal LKPP Sistem Nasional K/L/I 5 6 Rencana Penarikan Dikembangkan Direktorat e-Proc: Dikembangkan UKE II lain di LKPP: 2 Dikembangkan K/L/D/I: 1 6

25 Evolusi Pengembangan SPSE V2 V3 V4

26 PERBEDAAN SPSE Ver. 3.5 dan SEPSE Ver NoTahapanSPSE Ver. 3.5SPSE Ver Pembuatan PaketBelum terasosiasi dengan e- RUP Sudah Terasosiasi dengan e-RUP Dokumen Lelang dibuat manual dan di upload pada SPSE Dokumen Lelang dibuat secara elektronik melalui aplikasi SPSE Syarat penawaran belum tersedia pada aplikasi Syarat penawaran sudah tersedia (terperinci) pada aplikasi 2.Pemasukan dokumen penawaran -Menggunakan APENDO Ver. 3 - Penyedia masih melakukan proses enkripsi -Menggunakan APENDO Ver.4 - Proses enkripsi dilakukan oleh sistem - penawaran dikirim dengan mengisi form atau upload dokumen melalui Apendo

27 PERBEDAAN SPSE Ver. 3.5 dan SEPSE Ver NoTahapanSPSE Ver. 3.5SPSE Ver Pembukaan Dokumen Penawaran 1.Menggunakan APENDO ver.3 2.Panitia melakukan proses dekripsi file penawaran. 3.Panitia melakukan input harga secara manual 1.Menggunakan APENDO ver.3 2.proses dekripsi file penawaran dilakukan oleh sistem. 3.Harga penawaran peserta akan tampil otomatis di aplikasi. 4.Proses Evaluasi1.Evaluasi kualifikasi belum menggunakan Vendor Management System 2.Pada proses evaluasi harga masih dilakukan koreksi aritmatik secara manual. 3.Aplikasi SPSE belum menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi. 1.Evaluasi kualifikasi sudah menggunakan Vendor Management System 2.Pada proses evaluasi harga, koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. 3.Aplikasi SPSE sudah menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi.

28 PERBEDAAN SPSE Ver. 3.5 dan SEPSE Ver NoTahapanSPSE Ver. 3.5SPSE Ver Pembukaan Dokumen Penawaran 1.Menggunakan APENDO ver.3 2.Panitia melakukan proses dekripsi file penawran. 3.Panitia melakukan input harga secara manual 1.Menggunakan APENDO ver.3 2.proses dekripsi file penawaran. 3.Harga penawaran peserta akan tampil otomatis di sistem 6.Proses Evaluasi1.Evaluasi kualifikasi belum menggunakan Vendor Management System 2.Pada proses evaluasi harga masih dilakukan koreksi aritmatik secara manual. 3.Aplikasi SPSE belum menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi. 1.Evaluasi kualifikasi sudah menggunakan Vendor Management System 2.Pada proses evaluasi harga, koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis oleh sistem. 3.Aplikasi SPSE sudah menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi.

29 PERBEDAAN SPSE Ver. 3.5 dan SEPSE Ver NoTahapanSPSE Ver. 3.5SPSE Ver Berita Acara dan SPPBJ 1.Berita Acara dan SPPBJ masih dibuat oleh panitia secara manual dan diupload pada aplikasi 1.Berita Acara dan SPPBJ dibuat (digenerate) melalui aplikasi 8.Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak 1.Kontrak belum dapat digenerate melalui aplikasi 2.Pelaksanaan kontrak belum dapat didokumentasikan melalui aplikasi 1.Pembuatan dan manajemen pelaksanaan kontrak dapat dilakukan dengan menggunakan e-Kontrak 2.Aplikasi e-Kontrak: a. Generate dokumen kontrak b. Dokumentasi pelaksanaan kontrak c. Berita Acara digenerate melalui aplikasi

30 Cloud Sistem LPSE Pembangunan Server repository setiap propinsi Server dengan high volume data Memanfaatkan data center NIX kominfo Stage1:Redundant Repository Data LPSE Stage2:Redundant Service LPSE Stage3:Redundant System LPSE Stage4:High Availability LPSE Cluster Indonesia

31 Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terima kasih


Download ppt "Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui e-Procurement Agus Rahardjo Kepala LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google