Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR-RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI TANGGAL, 12 Maret 2006 biro perencanaan 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR-RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI TANGGAL, 12 Maret 2006 biro perencanaan 1."— Transcript presentasi:

1 RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR-RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI TANGGAL, 12 Maret 2006 biro perencanaan 1

2 I.EVALUASI KINERJA TAHUN 2006 Anggaran APBN Bangkesos Tahun 2006 Rp ,- Anggaran APBN-P 2006 Rp ,-. A.RINCIAN ANGGARAN PER-JENIS BELANJA 1. Belanja Pegawai Rp ,- atau (9,58 %) 2.Belanja Barang Rp ,- atau (22,47 %) 3. Belanja Modal Rp ,- atau ( 4,77 %) 4.Bantuan sosial Rp ,- atau ( 63,18 %) biro perencanaan 2

3 biro perencanaan 3

4 1.Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Anggaran Rp ,- realisasi 90,85 %. a.Bantuan tanggap darurat berupa beras di tingkat provinsi/kab/ kota kg, lauk pauk 250 OH dan peningkatan gizi jiwa masyarakat rawan pangan, sandang paket dan alat dapur di 33 provinsi sebanyak kk b.Bantuan family kit kk, perlengkapan anak (kid ware) paket, food ware untuk kebutuhan anak paket c.Bantuan santunan sosial bagi anggota keluarga yang meninggal akibat bencana alam 575 jiwa dan bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR) untuk rehabilitasi rumah rusak berat akibat bencana alam KK. d.Bantuan mobilitas untuk korban bencana alam berupa: mobil tangki 66 unit, mobil dapur umum lapangan 76 unit, dan mobil siaga bencana 88 unit. e.Bantuan peralatan evakuasi berupa perahu karet sebanyak 76 unit, perahu dolpin sebanyak 500 unit yang disiagakan dilokasi rawan banjir, Evakuasi Kit sebanyak 151 Kabupaten/Kota. f.Penyiapan SDM Taruna Siaga Bencana ( TAGANA) sebanyak personil. Bencana sosial biro perencanaan 4 Kendala a.Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanggulangan bencana baik di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. b.Laporan pelakanaan dari daerah belum disampaikan secara tertib.

5 BENCANA SOSIAL a.Bantuan keserasian sosial untuk kk (eks pengungsi dan masyarakat lokal) fisik dan non fisik di 8 provinsi yaitu NAD, Sumut, NTT, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku Utara, dan Maluku. b.Eks korban konflik 2006 di Sulteng dan NTT, Depsos bekerjasama Mabes TNI : 1)Dibangun 100 unit rumah, 1 gereja, 1 mesjid dan 3 MCK, di Kab. Tojo Una-Una. 2)Dibangun unit rumah Rp ,- per unit, di Kab. Poso. 3)Dibangun unit rumah Rp ,- per unit untuk eks korban konflik di NTT. 4)BBR untuk korban kebakaran Unit di 6 provinsi (Jambi 281 unit; Kalsel unit; Sulteng 90 unit; Kalbar 104 unit; Sumsel 127 unit; dan NTB 50 unit) biro perencanaan 5 PROGRAM JAMINAN SOSIAL : a.Bantuan pekerja sektor informal melalui program ASKESOS KK dan melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) KK, kerjasama dengan 402 lembaga pelaksana. b.Program Keluarga Harapan di ujicoba pada tahun 2007 di 7 propinsi sebanyak RSTM/RTM. PENANGAN PENYANDANG MASALAH KTP/PM : a.Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran sebanyak orang ke Daerah. b.Trauma Centre bagi KTK/PM yang mengalami depresif/gangguan mental.

6 2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunits Adat Terpencil dan PMKS lainnya (P-PFM-KAT & PMKS) Anggaran sebesar Rp ,- realisasi mencapai % a. Pemberdayaan Fakir Miskin 1.Pemberdayaan KK di 33 provinsi melalui UEP. 2.Pemberdayaan keluarga melalui pelatihan ketrampilan usaha dan bantuan modal usaha; 3.Pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk melaksanakan kegiatan UEP; 4.Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 1.Pemberdayaan tahap I sebanyak KK, tahap II sebanyak KK dan tahap III sebanyak KK 2.Pemberdayaan KAT APBN-P berupa bantuan sarana dan prasarana : KK 3.Pelatihan keterampilan bagi warga pendamping sosial KAT. 4.Pelatihan petugas Program Pemberdayaan KAT. C.Pemberdayaan Keluarga Pemberdayaan KK di 33 Provinsi melalui kegiatan pemberdayaan kelembagaan, kerjasama dan pengembangan usaha, serta pemberdayaan perempuan. biro perencanaan 6

7 3.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anggaran 2006 Rp ,- realisasi mencapai 92,42 % a.Bantuan dana jamsos cacat berat sebanyak Rp ,- /bulan/orang di 5 provinsi, yaitu di Sumbar, Sumsel, Jateng, DI. Yogyakarta dan Jabar. b.Pelayanan cacat berat melalui panti dan non panti sebanyak orang. c.Rehabilitasi cacat dewasa jiwa; anak cacat jiwa; korban NAPZA jiwa; tuna sosial jiwa d.Jaminan kesos lanjut usia terlantar Rp ,- /bulan/orang di 6 provinsi (Jabar. Jateng, Jatim, DI. Yogyakarta, Banten dan DKI. Jakarta). e.Pelayanan lanjut usia terlantar melalui panti dan non panti orang. f.Pelayanan anak terlantar jiwa, anak jalanan jiwa, anak nakal jiwa. Kendala yang dihadapi : a.SDM pekerjaan sosial masih terbatas. b.Sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dialihkan ke daerah banyak yang beralih fungsi. c.Perangkat peraturan perundang-undangan di daerah kurang mendukung biro perencanaan 7 Depsos juga telah membangun Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak / Social Development Center for Children yang memberikan pelayanan terpadu bagi anak terlantar dan anak jalanan.

8 biro perencanaan 8 Perihal survey untuk penyandang cacat, secara prinsip Menteri Keuangan telah menyetujui kegiatan Survey Penyandang Cacat yang akan dilaksanakan melalui kerjasama antara Departemen Sosial dan Badan Survey Independen dengan biaya sebesar Rp ,- melalui anggaran khusus 2007 dan Untuk 2007 dialokasikan maksimum Rp ,- (termasuk PPN).

9 4.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Anggaran Rp ,- realisasi mencapai 92,85 % a.Pemberdayaan Orsos, Karang Taruna, PSM, dan 246 WKSBM. b.Pendataan 234 Dunia Usaha di 33 provinsi c.Perbaikan 58 TMP, 11 MPN, 36 rumah Perintis Kemerdekaan /Janda, Perbaikan pembangunan 56 TMP, Rehab 8 buah MPN dan perbaikan 78 buah rumah Perintis Kemerdekaan/Janda d.Bantuan keluarga pahlawan nasional/warakawuri 68 orang. e.Penyelenggaraan Hari Pahlawan, Hari Kesetiakawanan Sosial f.Pelestarian Nilai K2KS Kendala yang dihadapi : a.Hampir semua daerah tidak lagi memiliki Pekerja Sosial Kecamatan (PSK). b.Masih terbatasnya keterpaduan lintas sektor/program c.pendayagunaan potensi sumber kesos belum optimal biro perencanaan 9

10 5. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara Anggaran Rp ,- realisasi %. a.Pemeriksaan 20 UPT dari 42 UPT yang ditargetkan. b.Pemeriksaan dana Dekonsentrasi di 14 provinsi c.Pemeriksaan dana Pusat melalui SKPA di Provinsi Nusa Tenggara Timur. d.Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dana dekonsentrasi di 6 (enam) provinsi dari 15 provinsi yang ditargetkan. e.Sosialisasi program pengawasan di 6 (enam). Kendala yang dihadapi : a.Pelaksanaan yang tumpang tindih antara Itjen, Bawasda dan BPKP b.Masih adanya beberapa obyek pengawasan yang belum dapat dilakukan pengawasannya secara periodik. c.Pemeriksaan secara kuantitatif dan kualitatif masih perlu ditingkatkan. biro perencanaan 10

11 6.Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Anggaran Rp ,- realisasi mencapai % a.Pendidikan dan pelatihan bagi TKSM sebanyak 990 orang TKSP sebanyak orang b.Penyusunan kurikulum dan modul diklat, c.Semiloka dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial Kendala yang dihadapi : Penyelenggaraan Diklat mengalami kendala antara lain jarak kabupaten/kota ke provinsi ada yang cukup jauh sehingga memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang cukup besar, yang tidak mungkin ditanggung oleh lembaga penyelenggara diklat. biro perencanaan 11

12 7.Pendidikan Kedinasan Anggaran Rp ,- realisasi mencapai %. Pendidikan kedinasan yang dilaksanakan oleh STKS Bandung dan Pusdiklat Kesos. Kendala Pada program Magister Pengembangan Masyarakat (MPM), sesuai MOU Depsos dengan IPB Bogor dengan kuota 25 orang ternyata hanya teralokasikan untuk 15 orang. 8.Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Anggaran Rp ,-realisasi mencapai %. Penelitian dan pengkajian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, dalam rangka membuat suatu model pelayanan yang tepat dalam rangka penanganan permasalahan sosial. biro perencanaan 12

13 9.Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Anggaran Rp ,- realisasi mencapai %. a.Diterbitkannya SK Izin Undian dan Pengumpulan Sumbangan 436 SK b.Diterbitkannya SK Mensos RI Mengatur/Menetapkan 51 SK c.Kegiatan Pelatihan SDM Perancang Peraturan Perundang 30 orang d.Penyelesaian Kasus/perkara Hukum e.Terselenggaranya kegiatan monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesos di 8 provinsi. f.Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesos di 13 propinsi. g.Tercetaknya Buku Pola Dasar pembangunan Kesos buku h.Terselenggaranya Pokja Kajian Penanggulangan Tuna Susila, Pokja Kajian Pengangkatan Anak dan Pokja Kajian Penanggulangan Bencana i.Penyusunan NA RUU Fakir Miskin biro perencanaan 13

14 10. Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Anggaran Rp ,- realisasi mencapai 95,71 %. a.Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Tim Jembatan Persahabatan (peserta 30 orang) b.Terselenggaranya kegiatan Analisis kebutuhan PS (10 provinsi) c.Terselenggaranya kegiatan Jaringan Teknis (30 provinsi) d.Terselenggaranya kegiatan Penyuluhan Sosial Daerah Pasca Konflik di Maluku Utara 11. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Anggaran Rp ,- mencapai 99,30 %) a.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; b.Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan c.Operasional termasuk pengadaan, perbaikan, perawatan gedung dan peralatan pada 105 Loka Bina Karya (LBK). Kendala yang dihadapi : Proses persiapan yang cukup lama sehingga untuk pelaksanaan pembangunan fisik memerlukan penyesuaian jadual. biro perencanaan 14

15 11. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Anggaran Rp ,- mencapai 99,30 %) a.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; b.Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan c.Operasional termasuk pengadaan, perbaikan, perawatan gedung dan peralatan pada 105 Loka Bina Karya (LBK). Proses persiapan yang cukup lama sehingga untuk pelaksanaan pembangunan fisik memerlukan penyesuaian jadual. Kendala yang dihadapi : biro perencanaan Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan Dan Kepemerintahan Anggaran Rp ,- realisasi mencapai 89,29 %. a.Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dan biaya lainnya; b.Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementrian dan lembaga; c.Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi.

16 13. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Anggaran Rp ,- realisasi mencapai 99,74 % a.Pemetaan KUBE Perempuan di lingkungan Depsos, b.Konsinyasi Perencanaan Program, c.Semiloka Pengembangan PUG, d.Keterampilan Kapasitas Warga Binaan Sosial (WBS) e.Studi Kebijaksanaan tentang Pengkajian, Pengembangan dan Analisis Program Pengarusutamaan Gender Bidang Kesejahteraan Sosial. Kendala yang dihadapi : a.Belum dipahaminya PUG sebagai program lintas unit Depsos, selama ini berada di Badiklit Kesos, yang seharusnya di Sekretariat Jenderal sebagai unit koordinatif. b.Belum tersedia data terpilah sebagai langkah awal pengembangan program Gender di Departemen Sosial biro perencanaan 16

17 1.Pelatihan keluarga korban Tsunami anak terlantar di NAD dari UNESCAP US$ ( Rp ,-) dari APBN Rp ,- 2.Pembangunan SDC Bambu Apus dari dana WFP Rp ,- dana Depsos Rp ,- 3.Penanganan Separated Children/anak terpisah di Provinsi NTT bersumber dari UNHCR, dari Depsos Rp ,- untuk uji coba penanganan anak terpisah, melalui SKPA Rp ,-. 4.Penelitian Anak bekerja sama dengan Save Children dan UNICEF sebesar Rp ,-. 5.Global Fun Tubercolosess (TB) Rp ,- berupa pelatihan tenaga non medis, paramedis dan pendamping untuk minum obat. 6.UNFPA (United Fund for Population Administration) Rp ,- untuk Workshop Trafikking perempuan dan kesetaraan gender. 7.UNICEF HIV/AIDS Rp ,- untuk anak dengan HIV/AIDS, semiloka Nasional Rp ,-. 8.IOM (International Organization for Migratioan) Rp ,- untuk membiayai technical assistance 4 angkatan = 80 orang 9.Bantuan UNICEF untuk Childrens Centre bulan Juni 2006 Rp ,- (US $ ,14) dan Rp ,- (US $ ,81). Dana Depsos Rp ,- ( US $ 2.316,81). Bulan Agustus 2006 Rp ,- ( US $ ,34) Depsos sebesar Rp ,- (US $ 2.316,34) 10.Global Fund to Fight HIV/AIDS untuk tahun 2003 sebesar Rp ,-, tahun 2004 Rp ,-,tahun 2005 Rp ,- dan tahun 2006 sebesar Rp ,-. 11.JICS untuk rekonstruksi panti asuhan di NAD sebesar JPY 4.100,00 atau Rp ,-. 12.Korban bencana sosial dari dana Block Grand Word Bank tahun 2006 sebesar Rp ,- C.KEGIATAN BANTUAN LUAR NEGERI

18 D.PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT) Dalam rangka pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM, Departemen Sosial telah melaksanakan program Subsidi Langsung Tunai kepada 19,1 Juta Rumah Tangga Miskin dengan bantuan tunai sebesar Rp. 18,8 Trilyun. E.PENDAPAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP ) TAHUN 2006 Target PNBP 2006 Rp ,- telah dapat capai sebesar Rp ,- yang berasal dari : sewa rumah dnas; sewa gedung, bangunan, gudang; sewa benda tidak bergerak; jasa giro; pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin; Penerimaan pengembalian uang; persediaan dana rupiah; pendapatan hak dan perizinan; serta pendapatan pendidikan.

19 PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL 2007 Sasaran yang akan dicapai tahun 2007 a.Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1)Bantuan stimulus BBR KK. korban bencana alam/sosial 2)Pelatihan Tagana orang dan TRC 420 orang. 3)Bantuan sosial bagi pekerja orang. 4)Terbantunya korban tindak kekerasan 1/024 orang. 5)Terawasi kegiatan pelaksanaan UGB dan PUB 6)Sistem jaminan kesos bagi masy rentan KK Askesos dan 160 jiwa BKSP. 7)Terbantunya rumah tangga sangat miskin KK di 7 propinsi. 8)Tersusunnya RPP tentang Bantuan dan Jaminan Kesos 5 Draft Naskah 9)Terjaminnya bantuan dasar bagi korban bencana alam/sosial jiwa biro perencanaan 19

20 b.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 1)Menurunnya presentase Fakir Miskin sebanyak 0,8 %; 2)Terbentuknya lembaga keuangan mikro (LKM) pengelola modal usaha KUBEfakir miskin dan tersalurkannya bantuan LKM 25 lembaga di 5 Provinsi; 3)Tersusunnya Data base bagi pemetaan dan pemberdayaan FM 4)Tersedianya petugas dan pendamping pemberdayaan sosial yang terlatih, bagi keluarga 99 orang, Fakir Miskin : 676 orang dan KAT 277 orang 5)Diberdayakan KAT sebanyak KK, Fakir Miskin KK Keluarga rentan sosial ekonomi dan psikologis KK di 33 Provinsi. 6)Terlaksananya kegiatan pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya di kabupaten/kota. c.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1)Terbinanya anak (anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal); 2)Terlayaninya lanjut usia terlantar; 3)Terehabilitasinya penyandang cacat; 4)Terehabilitasinya tuna sosial, 5)Terehabilitasinya orang korban penyalahgunaan narkotika; 6)Terpenuhinya sarana dan prasarana 34 UPT milik Depsos; 7)Terlaksananya pelayanan psikososial di trauma center untuk anak dan lansia; 8)Terpenuhinya kebutuhan permakanan untuk orang. 9)Kampanye anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak di 8 provinsi dll biro perencanaan 20

21 d.Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial 1)Dikembangkannya kebijakan dan strategi pendanaan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah; 2)Disempurnakannya kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan 3)Dikembangkannya model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial. e.Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 1)Dimanfaatkannya 21 paket hasil penelitian, pengkajian, dan studi banding, penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; 2)Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial; 3)Tersusunnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; 4)Terwujudnya sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial dan terintegrasinya data dan informasi PMKS ke dalam survai dan sensus nasional; 5)Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan hukum dan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat; dan 6)Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan kesos secara selektif di kab/kota. biro perencanaan 21

22 f.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1)Tersedianya orang PSM, Karang Taruna KT, dan organisasi sosial masyarakat di 330 desa, WKSBM 330, KKDM 231 Perusahaan 2)Meningkatnya jejaring kerjasama kelembagaan sosial masyarakat dan dunia usaha dan kelompok sosial tingkat lokal di 33 provinsi; 3)Meningkatnya peran aktif kelembagaan sosial masyarakat termasuk dunia usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) secara nyata di 33 provinsi; 4)Meningkatnya upaya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dalam meningkatkan ketahanan sosial di 33 provinsi; 5)Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, pahlawan serta terpugarnya 60 TMP, 15 MPN, dan 100 rumah perintis kemerdekaan. 6)Bantuan pengobatan kepada perintis kemerdekaan 435 orang, janda perintis kemerdekaan1.385 orang dan kesehatan/pengobatan warakauri/keluarga pahlawan 74 orang. 7)Perawatan TMP 36, pugar TMP 2, MP 79, pugar MPH 11 8)Rehabilitasi BPR 95 9)Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan melalui ziarah wisata 66 kali, saresehan kepahlawanan 64 kali dan napak tilas 2 kali. biro perencanaan 22

23 g.Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 1)Terbinanya 50 kader penyuluh sosial, terwujudnya komitmen 80 orang legislatif daerah dalam penyuluhan sosial, 24 kelompok penyuluh sosial peningkatan peran wanita di 6 provinsi rawan bencana, 54 orang tenaga penyuluh sosial penguatan wawasan kebangsaan di 18 provinsi perbatasan dan gugus pulau, terbinanya 330 kader penegak keserasian sosial dalam penanggulangan rawan/pasca konflik provinsi Maluku Utara. 2)Tersedianya 7 unit kendaraan penyuluhan sosial keliling, tersedianya informasi dari 6 provinsi tentang analisis kebutuhan pesan sosial. 3)Tersebarnya ekpl malajah penyuluhan sosial di 99 kab/kota, lbr, leaflet lbr booklet, lbr poster, 15 bh baligo dan 6 lbr banner yang tersebar di 134 kab/kota. 4)Terlaksananya 43 paket produksi dan penayangan penyuluhan sosial melalui media elektronik, 1 paket penyuluhan sosial tradisional. 5)Terbinanya 66 tenaga penyuluh sosial fungsional yang berkualitas h.Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1)Terumuskannya kebijakan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan dan penurunan jumlah orang miskin. 2)Terlaksananya program dan kebijakan di bidang pengembangan dan investasi sumberdaya manusia; dan 3)Tertanganinya masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat kesejahteraan rakyat, seperti kejadian luar biasa (merebaknya penyakit, korban bencana alam dan konflik sosial). biro perencanaan 23

24


Download ppt "RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR-RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI TANGGAL, 12 Maret 2006 biro perencanaan 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google