Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 BIRO PERENCANAAN DAN KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015 Disampaikan pada: Rakor Dinas.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 BIRO PERENCANAAN DAN KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015 Disampaikan pada: Rakor Dinas."— Transcript presentasi:

1 1 BIRO PERENCANAAN DAN KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015 Disampaikan pada: Rakor Dinas Pendidikan T.A September 2014

2 Outline KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENELITIAN DAN REVIEU RKA-KL PAGU ANGGARAN 2015 PENGANTAR

3 3 1

4 4 Profil Keuangan Kemendikbud dalam Keuangan Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2013 Parameter Pemerintah Pusat (Triliun Rupiah) Kemendikbud (Triliun Rupiah) % Nilai Aset3.567,58116,58 3,27% Anggaran Belanja1.726,1982,34 4,77% Bantuan Sosial95,0532,59* 34,29% Jumlah Satker satker447 satker 1,11% Bansos Kemendikbud meliputi: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Ruang Kelas Baru (RKB); Rehab ruang kelas rusak; Beasiswa, Bantuan siswa/mahasiswa miskin; berbagai tunjangan guru

5 Jumlah Satker per Eselon I Kemendikbud Penambahan satker pada Ditjen Pendidikan Tinggi adalah Penegerian PTS: 1.Universitas Teuku Umar Aceh 2.Universitas 19 November Kolaka 3.Politeknik Tana Laut 4.Politeknik Ketapang 5.Universitas Tidar, Magelang 6.Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

6 Pagu dan Realisasi Anggaran NoTahunPaguRealisasi% ,461,639,146,00059,627,019,117, % ,085,982,585,00059,459,590,006, % ,218,286,573,00061,227,298,236, % ,828,566,744,00067,854,802,031, % ,349,705,415,000 71,825,755,199, % rupiah

7 Capaian Sasaran RPJMN

8 NoIndikator Status Awal (2009) Capaian 2013* Target 2014 Target RPJMN 2014 Status Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas 7,707,927,948,018,158,25 2 Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas 5,304,704,304,264,033,834,20 3APM SD/SDLB/MI/Paket A95,2395,4195,5595,7595,8096,00 4APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B74,5275,6477,7778,8078,8080,0081,9076,00 5APK SMA/SMK/MA/Paket C69,6070,5376,5078,7082,0085,00 6APK PT Usia tahun21,6026,3027,1027,9029,8730,00 Semua indikator utama Pendidikan dalam RPJMN on-track/tercapai/melebihi target = on track CAPAIAN RPJMN : PENDIDIKAN = tercapai /melebihi target Target RKP 2014 *) capaian sementara 8

9 NoIndikator Capaian (per tahun) 2013* Target 2014 Status Jumlah museum yang direvitalisasi Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah penelitian bidang arkeologi Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya Jumlah film/video/ iklan lulus sensor Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya Jumlah fasilitasi film yang berkarakter CAPAIAN RPJMN : KEBUDAYAAN Target RKP 2014 = on track = melebihi target *) capaian sementara 9

10 Capaian Instruksi Presiden (Inpres) 10

11 CAPAIAN INPRES PERCEPATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Inpres Jumlah Rencana Aksi Capaian Inpres 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Inpres 3/2010: Program Pembangunan yang Berkeadilan 4 Inpres 14/2011: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Inpres XX/2011 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Inpres XX/2013 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun JUMLAH % < 80% >100 %

12 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD

13 2005 Awal BOS UU Guru dan Dosen 2006 Sertifikasi Guru 2007 Tunjangan Profesi Guru 2008 WAJAR DIKDAS 9 Tahun tercapai % APBN untuk pendidikan 2010 Reformasi Birokrasi PP 66/2010 Beasiswa Bidikmisi DPPN 2011 Pendidikan Karakter Integrasi Kebudayaan Rehab SD-SMP Sarjana Mengajar di 3T Tari Saman diakui UNESCO 2012 Perbaikan Penyaluran BOS Rintisan PMU UU-Dikti BOP-PTN Subak diakui UNESCO Afirmasi Pendidikan Papua Noken diakui UNESCO 2013 Inisiasi PMU Integrasi UN Inisiasi Kurikulum 2013 Akademi Komunitas World Cultural Forum UU Pendidikan Kedokteran ,1% APM SD/MI95,595,795,896,096,5 112,5% APK SD/MI117,6118,2118,6119,1120,0 58,0% APM SMP/MTs77,778,879,480,082,5 81,2% APK SMP/MTs99,7103,9107,3110,0114,0 49,0% APK SMA/SMK/MA76,478,782,085, ,417,4% APK PT27,127,929,930,035,0 Target RPJMN/ Kontrak Kinerja Capaian baseline Milestone 10 Tahun Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dan Sasaran * 2014 PMU Implementasi Kurikulum 2013 secara Nasional UU Keinsinyuran Persiapan FBF *) capaian sementara Sasaran 2015

14 Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata 2.Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) 3.Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi 4.Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan 5.Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal 6.Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan 8.Meningkatkan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran 9.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi.

15 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode ke periode Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal; 2.Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. 3.Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB). 4.Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, termasuk penyediaan BOPTN, ekspansi daya tampung (termasuk pendirian PTN baru dan pembangunan akademi komunitas). 5.Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan PTK. 6.Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru). 7.Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya. 8.Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan yang berbasis pada performance based budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

16 Arahan Mendikbud Awal Tahun )Berikan perhatian khusus untuk program yang menjadi perhatian publik a)Implementasi Kurikulum 2013 b)UN 2013/2014 c)BSM d)BOS e)BOPTN f)BOP PAUD g)Bantuan alat-alat kesenian ke sekolah h)Tunjangan guru dan penuntasan utang piutang i)Sertifikasi guru (apakah materi sertifikasi guru 2013 sudah memasukkan Kurikulum 2013?) (1/3) Tingkatkan koordinasi dan konsolidasi internal 16

17 Arahan Mendikbud Awal Tahun )Optimasi anggaran a)Tetap berdasarkan pagu yang ada. Hasil optimasi dialihkan ke program prioritas yang berdampak besar. Contoh: Dikti  menambah BOPTN, Sarpras dan Beasiswa b)Segera tetapkan mekanisme dan tuntaskan revisi  Program dan kegiatan dapat segera direalisasikan. 3)Akurasi dan unifikasi data (2/3) 17

18 Arahan Mendikbud Awal Tahun )Tunjangan kinerja a)Harus meningkatkan kinerja b)Anggaran harus lebih tepat sasaran c)Dipikirkan tentang penyesuaian tunjangan bagi pegawai/staf non-PNS, termasuk outsourcing d)Keseimbangan beban antar unit utama, dan antar PTN 5)Efektivitas Pemerintahan sampai Agustus 2014  tingkatkan kinerja dan kerja keras agar layanan pada publik berlangsung dengan baik dan tidak terganggu. 6)Penyelesaian RPP dan Permen 7)Persiapan Rembuknas 2014 (3/3) 18

19 Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas 19 BerbagiSUMBERDAYA PemanfaatanTIK IntegrasiPROSES EFISIENSI & EFEKTIFITAS (mengurangi beban INPUT, meningkatkan OUTPUT) EFISIENSI (mengurangi beban INPUT) EFEKTIVITAS (meningkatkan OUTPUT) SISTEMBIROKRASI

20 4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan AKSES MUTU & RELEVANSI TATA KELOLA Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Layanan belum merata. … Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap Disparitas mutu & distribusi guru Pendidikan karakter belum memadai Adanya kesenjangan pendidikan dengan dunia kerja … Penggunaan sumberdaya belum efisien Kurang fokus pada tupoksi Kurang transparan Kurang akuntabel … memastikan ketersediaan dan keterjangkauan meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel Arah Kebijakan Tantangan PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Konservasi produk budaya masih terbatas Diplomasi budaya belum efektif dimanfaatkan Regulasi bidang kebudayaan masih terbatas Sarana dan prasarana kebudayaan masih terbatas menuntaskan konservasi, pengembangan dan diplomasi kebudayaan 20

21 21 Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bantuan Pendanaan Peserta Didik Peningkatan Kualitas Substansi Pendidikan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional

22 Pembangunan Pendidikan Nasional Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bantuan Pendanaan Peserta Didik BOS BOMM/Rintisan BOS-SM PMT-AS Kualifikasi Sertifikasi Distribusi Penyediaan Kesejah- teraan Pelatihan Pening- katan LPTK Pembangunan Satuan Pendidikan Rehab Ruang Kelas SD/SMP USB/RKB Sekolah Berasrama SD-SMP Satu Atap Institut dan Poltek Baru Subsidi untuk semua siswa miskin Penyempurnaan Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Kewirausahaan Kurikulum + Pendidikan Karakter Penyediaan Materi Online Penyelarasan PT di daerah Perbatasan PAUD di Tiap Kecematan 22

23 REVIEW BASELINE DAN USULAN 2015 Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait menyelenggarakan Pra-Trilateral Meeting untuk : 1.Identifikasi inefisiensi 2.Pengelompokan komponen menjadi Biaya Administrasi Keluaran (BAK) dan Biaya Langsung Keluaran (BLK) 3.Identifikasi usulan kegiatan dan output prioritas (termasuk inisiatif baru) Hasil Pra-Trilateral Meeting dipergunakan sebagai basis penyusunan Pagu Indikatif 2015 Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait melakukan Trilateral Meeting untuk : – Memfinalkan Pagu Indikatif 2015 – Mengindikasikan prioritas kegiatan yang belum terdanai Hasil Trilateral Meeting akan digunakan sebagai bahan Perpres RKP 2015 yang menjadi pedoman penyusunan RAPBN (termasuk dana optimalisasi)

24 Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama 24 (juta rupiah) *) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014 **) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014

25 NOPROGRAM/ UNIT UTAMA PAGU INDIKATIF 2014 PAGU DEFINITIF 2014 PAGU INDIKATIF Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal , , ,0 2Program Pendidikan Dasar , , ,9 3Program Pendidikan Menengah , , ,0 4Program Pendidikan Tinggi , , ,0 5Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , , ,0 6Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra , , ,0 7Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan , , ,0 8Program Pelestarian Budaya , , ,0 9Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , , ,0 10Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , , ,0 TOTAL , , ,9 (dalam juta Rp.) PAGU INDIKATIF 2015 KEMENDIKBUD (SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014)

26 NOPROGRAM/ UNIT UTAMA PAGU DEFINITIF 2014 PAGU INDIKATIF 2015 PAGU ANGGARAN Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal , ,0 2Program Pendidikan Dasar , ,9 3Program Pendidikan Menengah , ,0 4Program Pendidikan Tinggi , ,0 5Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , ,0 6Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra , ,0 7Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan , ,0 8Program Pelestarian Budaya , , ,0 9Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , ,0 10Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , ,0 TOTAL , , (dalam juta Rp.) PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD (SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014)

27 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” (UUD 1945 pasal 31 ayat 4) KETEPATAN PERENCANAAN KETEPATAN ALOKASI KETEPATAN PENGGUNAAN Permasalahan anggaran pendidikan bukan pada jumlah yang harus disediakan, namun pada ketepatan pengelolaan (termasuk pengalokasian anggaran) KETEPATAN MONEV Penganggaran di Kemendikbud dan K/L penyelenggara fungsi pendidikan menggunakan paradigma performance based budgeting dengan orientasi output dan outcome 27 Ketepatan Pengelolaan

28 Tingkat Kementerian Paradigma Perencanaan: Sinergi Top-Down dan Buttom Up Usulan Kebijakan nasional Tingkat Unit Utama Usulan Kebijakan nasional Tingkat Prov/Kab/Kota Sasaran RPJMN Sasaran Renstra Inpres Kontrak Kinerja Menteri Penjabaran kebijakan nasional ke dalam sasaran program dan penetapan lokasi Usulan Keg. Prioritas sebagai penjabaran kebijakan nasional Kegiatan Pendukung untuk menyukseskan pencapaian sasaran Penyelarasan keg.prioritas nasional dengan usulan daerah Usulan pendanaan Usulan spesifik daerah Usulan sasaran dan lokasi Peningkatan efisiensi dan efektivitas di setiap tingkatan harus menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kemendikbud setiap tahun Musrenbangda & Musrenbang-Prov Rembuknas & MusrenbangNas

29 SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN Sesuai PP 90 tahun 2011 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L PAGU ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN

30 Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (2/4) IV Penyusunan Pagu Indikatif NOMOR 94/PMK.02/2013

31 Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (3/4) IV Penyusunan Pagu Anggaran NOMOR 94/PMK.02/2013

32 Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (4/4) IV NOMOR 94/PMK.02/20123

33 Pengendalian Perencanaan dan Penganggaran V NoTujuanParameterAcuan 1Kualitas Pembelanjaan1.Struktur Anggaran 2.Porsi anggaran kegiatan prioritas 3.Pemenuhan belanja mengikat, PHLN, dan PNBP 1.Renstra 2.Pagu K/L 2Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi 1.Kesesuaian BAS 2.Kesesuaian dengan standar biaya 1.PMK ttg BAS 2.PMK ttg SBU & SBK 3.PMK RKAKL 3Kepatuhan terhadap Administrasi Perencanaan &Penganggaran 1.Kesesuaian dengan pengesahan DPR 2.Kelengkapan dokumen pendukung 1.Lembar Pengesahan Anggaran oleh DPR 2.PMK RKAKL Parameter yang digunakan dalam mencapai tujuan di atas dijabarkan pada tabel berikut: Proses pengendalian perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tujuan menjamin: a)meningkatnya kualitas pembelanjaan (quality spending) anggaran kementerian; b)kepatutan (compliance) terhadap standar akuntansi keuangan negara ; dan c)kepatutan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran.

34 NoTahapanWaktuFokusAcuan 1Penyusunan Renja April1.Struktur Anggaran 2.Porsi anggaran kegiatan prioritas 3.Pemenuhan belanja mengikat, PHLN, dan PNBP 1.Renstra 2.Pagu Indikatif 2Penyusunan RKAKL Juli - Agustus 1.Porsi anggaran kegiatan prioritas 2.Kesepakatan DPR 3.Kesesuaian BAS dan standar biaya 1.Pagu Anggaran 2.Nota Keuangan 3.Lembar Kesepakatan DPR 4.PMK 3Finalisasi RKAKL Oktober1.Porsi anggaran kegiatan prioritas 2.Kesesuaian dengan pengesahan DPR 3.Kesesuaian BAS dan standar biaya 4.Kelengkapan dokumen 1.ALokasi Anggaran 2.Lembar Kesepakatan DPR 3.PMK Tahapan pengendalian Perencanaan & Penganggaran

35 RKA ESELON I RKA SATUAN KERJA RKA KEMDIKBUD TELAAH UNIT UTAMA TELAAH KEMDIKBUD T Y T Alur pengendalian Perencanaan & Penganggaran  Prosedur pengendalian perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang dilaksanakan berjenjang.  Pada tingkat unit utama (unit eselon I) seluruh masukan dari satuan kerja di bawahnya dievaluasi ditingkat eselon I.  Sekretariat unit utama berperan sebagai koordinator dalam proses evaluasi di Unit Eselon I.  Rancangan rencana kerja yang diajukan oleh unit utama merupakan dokumen usulan satuan kerja yang telah di evaluasi pada tingkat unit utama. Y

36 3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

37 Pentahapan RPJPN (UU 17/2007) RPJMN-I ( ) Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik RPJMN-II ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN-III ( ) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. RPJMN-IV ( ) Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif...Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan… TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Peningkatan Kapasitas & Modernisasi Penguatan Pelayanan Peningkatan Daya Saing Regional Peningkatan Daya Saing Internasional 37

38 38 Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN RPJM Nasional RKPRAPBNAPBN RPJM Daerah RKP Daerah RAPBDAPBD Resntra SKPD Renja SKPD RKA- SKPD Rincian APBD RPJP Nasional RPJP Daerah UU No. 25/2004 Ttg SPPN UU No. 17/2003 Ttg KN P U S A T P E M D A KOMPLEKSITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

39 Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata 2.Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) 3.Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi 4.Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan 5.Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal 6.Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan 8.Meningkatkan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran 9.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi.

40 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode ke periode Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal; 2.Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. 3.Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB). 4.Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, termasuk penyediaan BOPTN, ekspansi daya tampung (termasuk pendirian PTN baru dan pembangunan akademi komunitas). 5.Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan PTK. 6.Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru). 7.Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya. 8.Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan yang berbasis pada performance based budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

41 REVIEW (PENYESUAIAN) BASELINE TAHUNAN (RKP) Penyiapan Data Rekapitulasi Hasil Review Baseline Review Data RKA KL 2014 Penghitungan Tahun 2015 BASELINE RPJMN Program, Kegiatan, Output dan Komponen:  Berlanjut  Tidak Berlanjut Penyempurnaan Output Identifikasi Komponen dan Kelompok Biaya Komponen Program, Kegiatan, Output dan Komponen:  Berlanjut  Tidak Berlanjut Penyempurnaan Output Identifikasi Komponen dan Kelompok Biaya Komponen Alokasi Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang berlanjut dan baru; Volume target pada tingkat output; Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang tidak berlanjut Alokasi Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang berlanjut dan baru; Volume target pada tingkat output; Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang tidak berlanjut Cara penghitungan Biaya Operasional dan Non-Operasional; Dasar penghitungan: Kebijakan dan Hasil Evaluasi; Parameter dan Non Parameter yang digunakan; Satuan Biaya. Penghitungan: Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output Alokasi Output merupakan penjumlahan dari alokasi komponen; Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi Cara penghitungan Biaya Operasional dan Non-Operasional; Dasar penghitungan: Kebijakan dan Hasil Evaluasi; Parameter dan Non Parameter yang digunakan; Satuan Biaya. Penghitungan: Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output Alokasi Output merupakan penjumlahan dari alokasi komponen; Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi Penghitungan Tahun Dasar penghitungan: Rentang waktu Program dan Kegiatan; Parameter dan non-parameter yang digunakan; Penghitungan: Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output Alokasi Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target. Dasar penghitungan: Rentang waktu Program dan Kegiatan; Parameter dan non-parameter yang digunakan; Penghitungan: Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output Alokasi Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target. 1.Data RKA-K/L Data TA Data Dukung Lainnya 1.Data RKA-K/L Data TA Data Dukung Lainnya

42 Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama 42 (juta rupiah) *) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014 **) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014

43 NOPROGRAM/ UNIT UTAMA PAGU DEFINITIF 2014 PAGU INDIKATIF 2015 PAGU ANGGARAN 2015* 1Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal , ,0 2Program Pendidikan Dasar , ,9 3Program Pendidikan Menengah , , ,0 4Program Pendidikan Tinggi , ,0 5Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , ,0 6Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra , ,0 7Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan , ,0 8Program Pelestarian Budaya , ,0 9Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , ,0 10Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , ,0 TOTAL , , ,8 (dalam juta Rp.) PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD (KMK 278/KMK.02/2014) 43 *) sementara memenuhi baseline (kebutuhan mengikat dan dasar) Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud Tahun 2015 tidak mengalami perubahan material dari status Pagu Indikatif Kenaikan 28 M adalah kenaikan PHLN di Dikmen.

44 Profil Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud 2015 A.Kegiatan ”Anggaran Mengikat”Rp Juta Bantuan Siswa Miskin/Bidik Misi Gaji & Operasional PNBP Tunjangan Guru Tunjangan Dosen Non PNS UN & AKREDITASI Beasiswa Prestasi BOP (PAUD, Kesetaraan) BOPTN BOS SM Beasiswa Guru & Dosen Sertifikasi Guru dan Dosen PHLN RMP PHLN KLN TOTAL B. KEGIATANRp. Juta Wajar 9 Thn Kurikulum PMU Penelitian Budaya dan bahasa Peningkatan Mutu PTK Paudisasi dan PKH Kompetisi dan Lomba TOTAL Pagu Anggaran 2015 Rp. 67,21 T Rp 59,87 T Rp 5,83 T Rp 1,51 T (Koordinasi, Monev, dan Pengawasan) Mengikat 89,1% Prioritas Nasional 8,6% Manajemen (Non Gaji) 2,3% 44

45 45 Juta Rp PAGU ALOKASI ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD

46 Postur Anggaran Pendidikan (dalam miliar Rp.)

47 47 (dalam miliar Rp.) Keterangan: 1.Postur sudah menampung: a.Kenaikan biaya satuan BOS SD menjadi Rp800 ribu/siswa/tahun dan BOS SMP menjadi Rp1 juta/ siswa/tahun b.Kenaikan tunjangan profesi guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD c.Kenaikan anggaran pendidikan Kemenag dari tambahan SBSN untuk sarpras PTAI sebesar Rp280,9 Miliar d.Kenaikan di K/L lain sesuai hasil penelaahan RKA-KL Pagu Anggaran 2.Total alokasi DPPN s.d. tahun 2014 adalah sebesar Rp ,8 Miliar Postur Anggaran Pendidikan 2015

48 Rekapitulasi Pemanfaatan Penyesuaian Anggaran Pendidikan 2015 Rp ,2 M Kemendikbud Rp ,86 M Kemenag Rp ,34 M Kemenkes Rp. 150,0 M 48

49 Proses Penyelesaian*) Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014 Review II RKA-K/L TA Agustus 2013 Pembahasan dengan Komisi X 1-30 Sep Menyampaikan hasil pembahasan ke Kemkeu dan Bappenas S.d. 7 Oktober 2013 Persetujuan Komisi X DPR RI 25 Oktober 2013 Persiapan dan proses Lelang/Tender ** Oktober 2013 **) Tanda tangan kontrak setelah DIPA terbit 2 Januari 2014 Pelaksanaan Anggaran Review I RKA K/L TA Juli 2013 Pagu Anggaran 15 Juli 2013 Penyampaian ke DJA 28 Juli 2013 AGUSTUSJULISEPT OKT -NOV DES JAN 11 Desember Penyerahan DIPA oleh Presiden Menyampaikan hasil penelitian ke 2 ke DJA 30 Agustus 2013 *) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013 Menyampaikan hasil penyesuaian RKA-K/L oleh Komisi X ke Banggar 30 Agustus 2013 Pembahasan Tambahan Anggaran dengan Komisi X 1 Oktober – 25 Nopember 2013 UU ttg APBN 2014 disahkan 14 Nov 2013 Pagu Indikatif 5 April 2013 Trilateral Meeting RKP April 2013

50 10JAMBI 63,582,369, Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 2,093,268, Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 24,857,026, Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 30,482,380, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar 1,331,145, Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar 4,818,550,000

51 109017JAMBI1,260, Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi 97, Sosialisasi PAUD100, Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Dekonsentrasi 302, Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI 188, Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi 114, Dokumen Kebijakan, data, dan informasi PAUDNI232, Dokumen rencana, program, dan anggaran PAUDNI180, Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program, Anggaran dan Kinerja PAUDNI 45,100

52 Jambi6,421, Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA2,130, Penyedia dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK1,883, Penyedia dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Jenjang Pendidikan Menengah926, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah 1,481,122

53

54 Analisis PMU A 54

55 Pengertian 1 55

56 Wajib Belajar  Diamanatkan oleh Undang-Undang  Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah  Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah  Sanksi bagi yang tidak mengikuti Pendidikan Menengah Universal (PMU)  Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK  Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu  Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah  Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat  Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti 56

57 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal 57 2

58 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal 58 Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya Manusia 1 1 Mendukung pencapaian target MP3EI dan menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan 4 4 Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik 5 5 Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 2 2

59 Adanya Bonus Demografi..merupakan modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik... Modal Sumber Daya Manusia tahun kemerdekaan Dependency Ratio semakin kecil ( ): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. Dependency Ratio semakin kecil ( ): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. "Bonus Demografi" B.1 Sumber: Menko Perekonomian 59

60 60 Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2010 B.2 APK SM/MA?SMK Nasional sebesar 70.53% APK SMP/MTs Nasional sebesar 98.20% APK SMA/MA/SMK APK SMP/ MT s APK SMP/MTs Nasional sebesar 98.20% APK SD/ MI Masih terdapat selisih APK 28% antara SMP/Sederajat dengan SMA/Sederajat ≈ 3,5 juta siswa APK SD/MI Nasional sebesar % APK SMP/ MT s

61 Korelasi Positif dengan Pertumbuhan Pendapatan 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2.PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report Indonesia (dibawah rata-rata) Indonesia (diatas rata-rata) Wajib Belajar vs PDB per KapitaWajib Belajar vs GCI Y = , ,5 x Y = 2,27 + 0,22 x r = 0,93 (Koef. Korelasi) r = 0,96 (Koef. Korelasi) B.3.1

62 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report Indonesia (dibawah rata- rata) Wajib Belajar vs IPM PendidikanWajib Belajar vs IPM Total Y = 0,23 + 0,052 x Indonesia (dibawah rata-rata) Y = 0,43 + 0,019 x r = 0,97 (Koef. Korelasi) r = 0,99 (Koef. Korelasi) Korelasi Positif dengan IPM Total (Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan) B.3.2 Hal ini menunjukan bahwa wajib belajar memiliki multiplier effects yang sangat kuat terhadap ekonomi, daya saing dan kesehatan Mengapa koefisien korelasi (r) wajib belajar terhadap IPM total 0.99?

63 63 Sumber data : Human Development Report 2011 UNDP Pentingnya SDM Berpendidikan dalam Mendukung MP3EI dan Menghadapi Tantangan Persaingan Global B.4 MP3EI (6 Koridor Ekonomi)

64 Kriteria Tidak Lulus SMA Lulusan SMA/K Lulusan Diploma-2 Lulusan Universitas Perbandingan Gaji (Internasional, OECD) Perbandingan Gaji (Nasional, Kemnakertrans) Tingkat Kesehatan (%) Minat Berpolitik (%) Rasa saling Percaya (%) Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan 64 B.5 Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011

65 … Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp ….. Pekerja Berdasarkan Jenjang PendidikanGaji rata-rata / bulan ≤ SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C Diploma I/II/III/Akademi Universitas Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan B.6 dalam rupiah 65 Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans (http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id)

66 Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program 66 3

67 Tujuan dan Sasaran 67 Tujuan Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasaran Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97%, melalui : Ketersediaan Tempat (dalam jarak terjangkau) Ketersediaan Waktu (bagi yang sudah bekerja) Keterjangkauan Biaya Keterjagaan Kualitas Kepastian bagi yang berminat Keterbukaan bagi semua

68 Manfaat 1: Peningkatan Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja 68 44% 20% SMA/MA : SMK: Diploma I/II/III: 16% SMP/MTs : ≤ SD/MI : ≥ S1/D4 : 10% 4%4% 4%4% 6%6% 6%6% % 19.5% 21% 19.5% 8%8% 8%8% 2025 Pendidikan (BPS) 50,4% (49,5%) 19,1% (19,1%) 14,7% (14,7%) 8,2 8,2% (8,7%) 2,8% (3%) 4,8% (5%) 2010 (Perkiraan) Catatan: (..) tahun 2011 BOS Efektif Wajar 9 Tahun Sukses Semua Siswa sampai SMA/K/MA Input Calon Mahasiswa di PT Naik Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K/MA Lulusan PT ↑  Naker Lebih Kompetitif Naker lulusan SMA/K/MA ↑  Naker Lebih Kompetitif Kebijakan PMU

69 Manfaat 2 : Peningkatan IPM Peningkatan APK jenjang menengah sebesar 30 persen akan berkontribusi terhadap meningkatnya harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisi ini akan berdampak penting terhadap perbaikan IPM....

70 Penuntasan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus [3% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Meningkatkan IPM Meningkatkan RLS (25 Tahun Keatas) Meningkatkan RLS (25 Tahun Keatas) Meningkatkan HLS Menggairahkan Pendidikan Vokasi Bagi yang sudah Bekerja Pendidikan Vokasi di SMK Malam dan BLK Pelaksanaan Paket C Vokasi Pelaksanaan Paket C Vokasi Penuntasan Pendidikan Menengah Universal [97% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Penuntasan Pendidikan Menengah Universal [97% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Penyiapan Sarana Prasarana Penyiapan PTK Penyiapan Anggaran 70 Tujuan Sasaran Program Skema Program PMU

71 Kondisi Pendidikan Menengah Saat ini 71 4

72 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Rata-Rata Nas APK SM 70,53 % Tahun 2010/2011 Perkembangan APK Dikmen 2005/ /2011 (Persen) Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2010/2011 (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota) 72

73 Kabupaten/Kota APK (%) Jakarta Timur, DKI Jakarta Selatan, DKI Sorong, Papua Barat Tanah Tidung, Kaltim Sampang, Jatim Manggarai Timur, NTT Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010/2011 dan Sasaran Prioritas Kota Yogya, DI YogyakartaKota Balikpapan, Kaltim Labuhanbatu Utara, Sumut Rata-rata Nasional = 70,53% 262 Kab/ Kota 235 Kab/ Kota 73 PRIORITAS 1 (71 Kab/Kota) PRIORITAS 2 (240 Kab/Kota)

74 Jumlah SekolahSiswa 74 Profil Pendidikan SMA dan SMK 59% 41% 57% 43% 54% 46% 55% 45% 54% 46% 52% 48% SMA SMK Penjenjangan Pendidikan Menengah

75 % Guru SMA/K Berkualifikasi ≥ S1/D4 Rata-rata Nasional: 92 % Guru SMA/K Berdasarkan Kualifikasi Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Menengah 75 Sumber data : Data NUPTK Tahun 2011

76 ...pendidikan menengah universal harus segera dimulai untuk memanfaatkan momentum bonus demografi, mendukung pencapaian target MP3EI dan menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka... 76

77 Rencana Implementasi PMU 77 5

78 Rencana Implementasi PMU 78 Prinsip Dasar Implementasi PMU 1 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah 3 Sasaran Program dan Anggaran PMU Tahun Target Pencapaian PMU per Provinsi Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU 2 5 Strategi Pencapaian PMU 6

79 Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung 1 79 Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau 3 Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) 4 Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah 2 5 Prinsip Dasar Implementasi PMU E.1

80 80 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU E.2.1 Proses Pengambilan Putusan Taktis Optimasi distribusi: penyimpangan minimum Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Standar Pelayanan Minimal Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Target APK Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran SNP Proyeksi Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Peserta Didik Unit Sekolah Pendidik - Tenaga Kependidikan Kondisi 2011Putusan Strategis Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi) Standar Biaya Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota..... SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)

81 Kabupaten/Kota 81 Nasional Provinsi Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU E.2.2

82 82 PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH NASIONAL z APK 97,0% (2020) APK 97,0% (2040) Program Percepatan Reguler...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun

83 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM Nasional Target Jumlah Peserta Didik Nasional Target APK Nasional Target APK Nasional Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Kab/Kota Target APK Kab/Kota Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Jumlah Penduduk Usia Sekolah setiap Provinsi Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM per Kab/Kota Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Target Jumlah Peserta Didik setiap Kabupaten/Kota Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Jumlah Penduduk Usia Sekolah setiap Provinsi Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM Per Provinsi Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kab / Kota Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kab / Kota Kebutuhan USB per Kecamatan Kebutuhan RKB per Kecamatan Kebutuhan Guru per Kecamatan Kebutuhan Sistem Pembelajaran dengan Potensi Ekonomi Lokal per Kab/ Kota Potensi Ekonomi Lokal Kondisi dan Sebaran SM Eksisting Per Kab/Kota Kondisi dan Sebaran Penduduk Usia SM Per Kab/Kota Proporsi SMA-SMK Per Kab/Kota Proporsi SM Negeri dan Swasta Per Kab/Kota Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kecamatan Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kecamatan Kebutuhan Anggaran Operasional Per Provinsi Kebutuhan Anggaran Operasional Per Provinsi Kebutuhan Anggaran Operasional Nasional Kebutuhan Anggaran Operasional Nasional Framework PMU 83

84 84 APK SMA/SMK/MA PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2020 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah NOJUMLAH PENDUDUK 2010JUMLAH 1PENDUDUK USIA ,169,628 2SISWA USIA ,288,539

85 85 Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi Sasaran Program PMU Tahun

86 86 Kebutuhan Anggaran PMU Tahun Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

87 87 Target Pencapaian PMU per Provinsi

88 88 Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejah t eraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat Strategi Pencapaian PMU E.6

89 Skenario Pencapaian Pendidikan PMU 89 6

90 Pengembangan PMU 90 Pengembangan Pendidikan Menengah Universal Model Pendataan dan Perhitungan APK Berbagi Pembiayaan antara Pemerintah, Pemda dan Masyarakat Model Sekolah Menengah Atas /Kejuruan

91 91 Pengembangan PMU

92 Model Berbagi Pembiayaan Pemerintah-Pemda-Masyarakat 92 NoJenis BiayaPemerintahPemdaMasyarakat 1Biaya Investasi Sarana/Prasarana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Siswa Miskin (BSM) Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PNS) 100 (Non PNS) 5Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (dalam persen)

93 Model Sekolah 93 No Kriteria Ukuran Sekolah KecilSedangBesar 1Ukuran Sekolah 3-6 kelas9-27 kelas>27 Kelas 2Jumlah Sekolah Banyak Sedikit 3Jarak ke Sekolah Dekat Jauh 4Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah Guru (Rasio Siswa Guru) KecilSedangBesar 5Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar Minimal bagi Guru SulitMudah 6Efisiensi Biaya Operasional RendahSedangTinggi 7Variasi Mata Pelajaran Pilihan RendahSedangTinggi 8Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah dengan 6 kelas) SempitLuas

94 Skenario Percepatan PMU 94 7

95 Percepatan PMU di Propinsi Jawa Tengah

96 96 Kondisi APK Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010

97 97 Target Pencapaian PMU Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahapan Tahun Pencapaian APK 97%

98 98 APK SMA/SMK/MA Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah Propinsi Jawa Tengah NOJUMLAH PENDUDUK 2010JUMLAH 1USIA NASIONAL 13,169,628 2USIA PROPINSI 1,847,681 PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2019

99 Sasaran Program PMU Tahun Propinsi Jawa Tengah 99 Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

100 Kebutuhan Anggaran PMU Tahun Propinsi Jawa Tengah 100 Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

101 Terima Kasih 101


Download ppt "1 BIRO PERENCANAAN DAN KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015 Disampaikan pada: Rakor Dinas."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google