Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

© 2010 BPKP www.bpkp.go.id Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ) Tahun 2014 Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "© 2010 BPKP www.bpkp.go.id Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ) Tahun 2014 Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan."— Transcript presentasi:

1 © 2010 BPKP www.bpkp.go.id Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ) Tahun 2014 Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1 BPKP Bogor, 18 Maret 2015

2 Apa indikator GG ? Akuntabilitas keuangan ? Opini LKPD harus WTP (bukan saja secara administratif sesuai standar akuntansi pemerintahan, tetapi secara material atau substansi didukung SPIP yang handal, tidak ada rekayasa/penyimpanga n dalam program/kegiatan) Akuntabilitas Kinerja ? Harus Excellence (Capaian Kinerja sesuai eskpetasi masyarakat). Penerapan SPIP yang handal, sejak perencanaan s/d Pertanggungjawaban (lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi & komunikasi, dan kegiatan pemantauan) --  Mampu Mendeteksi Fraud Indikasinya : Semua kegiatan didasarkan atas SOP yg jelas/tidak bertele-tele Tidak ada Fraud (tidak ada rekayasa perencanaan, semuanya transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di daerah) Pelayanan Publik ; Excellent (berkualitas & tdk diskriminatif) 2

3 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Peru- musan Kebijakan Perenca- naan Pengang- garan Pelaksa- naan Anggaran Panata- usahaan Pelapo- ran Moni- toring dan Evaluasi AKUNTA-BILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WTA WAJAR TANPA PENGECUALIA N WILAYAH BEBAS KORUPSI WTP WBK GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) tupimpinan27april2012@hw 3 3 3

4 PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014 Surat Edaran Nomor SE.120.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014

5 Dasar Hukum Penyusunan LPPD Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Surat Edaran Nomor SE.120.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013

6 1.Pasal 1 ayat 8 PP No 3 Tahun 2007, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 2.SE MDN Nomor 120.04/7303/2013 tanggal 26 Desember 2012 yg dipergunakan utk penyusunan LPPD 2012. 3.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013 4.Surat Edaran Nomor SE.120.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014 UU 32 / 2004 PASAL 6 dan PASAL 27 PP No. 6/2008 P-EPPD PP No. 3/2007 LPPD DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7 LANGKAH PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014

8 Langkah Penyusunan LPPD 1.IKK yang disajikan dalam LPPD harus memenuhi hal berikut : 1)Adanya Capaian Kinerja 2)Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja. 3)Adanya Dokumen Pendukung yang mendasari Elemen Data 2.Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan secara rapi di Bagian/Biro Otda/Pemerintahan yang menyusun LPPD 3.Menyusun Draft LPPD berdasarkan Capaian Kinerja yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas 4.Melakukan Penilaian Mandiri / self assesment atas Draft LPPD sebelum di tandatangani oleh Kepala Daerah 8

9 Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK DALAM LPPD

10 Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK Elemen Data (Pembilang) Dokumen Pendukung Elemen Data (Penyebut) Dokumen Pendukung 10 Capaian Kinerja

11 Lanjutan Elemen Data (200.000 jiwa) Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI Elemen Data (400.000 jiwa) Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI 11 Capaian Kinerja 50%

12 Lanjutan Elemen Data FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJMD Dokumen Perencanaan : RPJMD 12 Capaian Kinerja ada

13 Bagan Alur Informasi Data DALAM PENYUSUNAN LPPD

14 RPJMD RKPD KUA & PPAS RKA-SKPD RAPBD APBD Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Dokumen Perencanaan Tahunan Kebijakan Umum Anggaran & Penetapan Plafon Anggaran Sementara Rencana Kerja Anggaran Rencana APBD TAPDSKPDKDH DPRD BAPPEDA Bagan Alur APBD 26 Urusan Wajib 8 Urusan Pilihan DPA

15 Biro/Bagian PemSKPD ALIRAN DATA Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU Capaian Kinerja & ED Data Pendukung

16 LAMP III.2 - 1 LAMP III.2 - 2 LAMP III.2 - 3 LAMP III.2 - 4 LAMP III.2 - 8 LAMP III.2 - 21 URUSAN PENDIDIKAN Perivikasi data di Biro/Bagian Pem Apakah ada : 1.Capaian Kinerja 2.Elemen Data 3.Dok Pendukung Ada/lengkap Tdk ada/tdk lengkap

17 LAMP I.1 - 1 LAMP I.1 - 2 LAMP I.1 - 3 LAMPIRAN III.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK (1-43)

18 LAMP I.2 - 1 LAMP I.2 - 2 LAMP I.2 - 3 LAMP I.2 - 4 LAMPIRAN III.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN URUSAN DAN NO URUT IKK (1-21) LAMP I.2 - 8 LAMP I.2 - 21 URUSAN PENDIDIKAN LAMP I.2 - 1 LAMP I.2 - 2 LAMP I.2 - 3 LAMP I.2 - 4 LAMP I.2 - 8 LAMP I.2 - 21 URUSAN KESEHATAN

19 LAMP I.3.UW - 1 LAMPIRAN III.3 PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA UB & UP DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK PER URUSAN WAJIB (1-79) DAN URUSAN PILIHAN (1-15) URUSAN WAJIB LAMP I.3.UW - 2 LAMP I.3.UW - 3 LAMP I.3.UW - 4 LAMP I.3.UW - 24 LAMP I.3.UW - 62 LAMP I.3.UP - 1 URUSAN PILIHAN LAMP I.3.UP - 2 LAMP I.3.UP- 3 LAMP I.3.UP- 4 LAMP I.3.UP - 8 LAMP I.3.UP - 16

20 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

21 HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN INDEKS KOMPOSIT 1. KUALITAS DATA AKURASI DATA YANG DISAJIKAN – WAJAR – TIDAK SALAH MENGHITUNG, MAPING (CONTOH ANGGARAN) ADA ELEMEN DATA YANG MENDASARI CAPAIAN KINERJA ADA DOKUMEN PENDUKUNG MENDASARI ELEMEN DATA 2.TINGKAT CAPAIAN KINERJA

22 KUALITAS DATA 1. Contoh Capaian kinerja yang disajikan tidak wajar 22 No IKK IKKRumus PerhitunganJenis Data Capaia Kinerja Kete rang an 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB x 100 % =...... % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 200.000 unit. 100 % jumlah rumah seluruhnya Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 200.000 Unit.

23 2. Contoh Kekeliruan dalam maping realisasi dan anggaran belanja 23 Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012 Rp 1.969.522.908.350 19,1298096 1.966.963.160.972 19,10 1. Urusan PendidikanRp 557.882.822.492 2. Urusan KesehatanRp 441.873.225.679 443.370.481.521 3. Urusan Lingkungan HidupRp 18.469.804.985 4. Urusan PURp 734.817.203.615 5. Urusan SosialRp 89.441.648.478 6. Urusan Tenaga KerjaRp 75.861.198.697 7. Urusan KoperasiRp 31.804.085.024 8. Urusan Satpol PPRp 17.572.919.380 13.515.916.160 9. Urusan Kependudukan & Capil Rp 1.800.000.000 Total Belanja APBDRp 10.295.569.845.165 Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan Rp 999.756.048.171 9,71 1.001.253.304.013 9,73 1. Urusan PendidikanRp 557.882.822.492 2. Urusan KesehatanRp 441.873.225.679 443.370.481.521

24 3. Contoh Capaian kinerja yang disajikan hanya dalam bentuk persentase tanpa disertai elemen data 24 No IKK IKKRumus PerhitunganJenis Data Capaia Kinerja Kete rang an 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB x 100 % =...... % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak ----- unit. 45 % jumlah rumah seluruhnya Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012, sebanyak ------ Unit.

25 Lanjutan 4.Dokumen pendukung sangat penting, jika dokumen pendukung tidak ada maka capaian kinerja akan “TDI”. Dokumen Pendukung tidak ada, ada dua kemungkinan : 1.Dokumen pendukungnya tidak terdokumentasi dengan baik 2.Dokumen pendukungnya memang tidak ada 25

26 IKK AGREGASI No Urut No IKK Prov No. IKK Kab/Kota IKK PENGAMBIL KEBIJAKAN 1 11 Keberadaan PERDA IMB 225 Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan 3612 Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah 4914 Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB 1 815 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2 916 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 3 1017 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 4 1118 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 5 1219 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 6 1320 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 7 1421 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 8 1522 Cakupan kunjungan bayi 9 1724 Kebersihan 10 1825 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 11 1926 Penegakan hukum lingkungan 12 2129 Rumah tangga bersanitasi 13 2230 Kawasan kumuh 14 2331 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 15 2836 Rumah tangga pengguna air bersih

27 IKK AGREGASI No Urut No IKK Prov No. IKK Kab/Kota IKK PENGAMBIL KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB 16 2938 Rumah Layak Huni 17 3039 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 18 3140 Lapangan olahraga 19 3342 Koperasi aktif 20 3443 Usaha Mikro dan Kecil 21 3647 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh 22 3748 Pencari kerja yang ditempatkan 23 3950 Ketersediaan pangan utama 24 4151 Partisipasi angkatan kerja perempuan 25 4254 Tingkat prevalensi peserta KB aktif 26 4355 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 27 4456 Angkutan Darat 28 4759 Luas lahan bersertifikat 29 5266 PKK aktif CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN PILIHAN 1 11 Produksi perikanan 2 32 Konsumsi ikan 3 43 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 4 109 Kunjungan wisatawan 5 1312 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 6 1615 Transmigran swakarsa

28 Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Kesehatan8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani12.50% 9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 12.50% 10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 12.50% 11 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 12.50% 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 12.50% 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 12.50% 14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 12.50% 15 Cakupan kunjungan bayi 12.50% Lingkungan Hidup17 Kebersihan 25.00% 18 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 25.00% 19 Penegakan hukum lingkungan 25.00% Pekerjaan Umum21 Rumah tangga bersanitasi33.33% 22 Kawasan kumuh33.33% Tata Ruang23 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB100% Perumahan28 Rumah tangga pengguna air bersih50.00% 29 Rumah layak huni50.00% Kepemudaan & Olahraga30 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)50.00% 31 Lapangan olahraga50.00%

29 Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Koperasi & UKM33 Koperasi aktif50.00% 34 Usaha Mikro dan Kecil50.00% Ketenagakerjaan36 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh50.00% 37 Pencari kerja yang ditempatkan50.00% Ketahanan Pangan39 Ketersediaan pangan utama50.00% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 41 Partisipasi angkatan kerja perempuan 50.00% KB & KS42 Tingkat prevalensi peserta KB aktif 50.00% 43 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 50.00% Perhubungan44 Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang100.00% Pertanahan47 Luas lahan bersertifikat100.00% Pemberdayaan Masyarakat & Desa52 PKK aktif100.00% Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan33.33% 3 Konsumsi ikan33.33% Pertanian4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 50.00% Pariwisata 10 Kunjungan wisatawan 50.00% Industri13 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 50.00% Transmigrasi16 Transmigran swakarsa100.00%

30 Saran Untuk meningkatkan kualitas data yang disajikan dalam LPPD perlu dilakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang diketua oleh Sekretaris Daerah. (PP 6 Tahun 2008 Pasal 32 sd Pasal 39) 30

31 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LAMPIRAN

32 PERKEMBANGAN EKPPD

33

34 PEMBOBOTAN DALAM LPPD

35 Bagan Bobot Total Indeks Kinerja Pemda per Komponen EKPPD 35

36 Skor Evaluasi KPPD 100% A Kesesuaian Materi5% B Capaian Kinerja95% 1 Tataran Pengambil Kebijakan 30% a KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH 10% b KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA 12% c KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 22% d EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD5% e EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 3% f EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 5% g KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3% h INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 5% i TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL 6% j INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 3% k EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD 13% l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH5% m TEROBOSAN INOVASI BARU8% 100,00% REKAP BOBOT PER ASPEK

37 2 Tataran Pelaksana Kebijakan 70% a Aspek Generik 40% 1)KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 12,50% 2)KETAATAN THD PERATURAN / UU 7,50% 3)PENATAAN KELEMBAGAAN 10,00% 4)PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 12,50% 5)PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17,50% 6)PENGELOLAAN KEUANGAN 17,50% 7)PENGELOLAAN BARANG MILIK 12,50% 8)PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 10,00% b Aspek SPM 60% 1)Urusan Wajib 80% 2)Urusan Pilihan 20% Lanjutan

38 Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Pendidikan1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI14.286% 2 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS14.286% 3 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA14.286% 4 Pembinaan Guru jenjang SD/MI14.286% 5 Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS14.286% 6 Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA14.286% 7 Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan14.286% Kesehatan8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani12.50% 9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 12.50% 10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 12.50% 11 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 12.50% 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 12.50% 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 12.50% 14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 12.50% 15 Cakupan kunjungan bayi 12.50% Lingkungan Hidup16 Pencemaran Udara25.00% 17 Kebersihan 25.00% 18 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 25.00% 19 Penegakan hukum lingkungan 25.00% Pekerjaan Umum20 Jalan provinsi dalam kondisi baik33.33% 21 Rumah tangga bersanitasi33.33% 22 Kawasan kumuh33.33% REKAP SKOR PER IKK

39 Tata Ruang23 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB100% Perencanaan Pembangunan24 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD25.00% 25 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD25.00% 26 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD25.00% 27 % Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD25.00% Perumahan28 Rumah tangga pengguna air bersih50.00% 29 Rumah layak huni50.00% Kepemudaan & Olahraga30 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)50.00% 31 Lapangan olahraga50.00% Penanaman Modal 32 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)100.00% Koperasi & UKM33 Koperasi aktif50.00% 34 Usaha Mikro dan Kecil50.00% Kependudukan & Catatan Sipil35 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi100.00% Ketenagakerjaan36 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh50.00% 37 Pencari kerja yang ditempatkan50.00% Ketahanan Pangan38 Regulasi ketahanan pangan50.00% 39 Ketersediaan pangan utama50.00% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 40 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 50.00% 41 Partisipasi angkatan kerja perempuan 50.00%

40 KB & KS42 Tingkat prevalensi peserta KB aktif 50.00% 43 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 50.00% Perhubungan44 Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang100.00% Komunikasi & Informatika 45 Web site milik pemerintah daerah 50.00% 46 Pameran/expo 50.00% Pertanahan47 Luas lahan bersertifikat100.00% Kesbang & Politik 48 Kegiatan pembinaan politik daerah 50.00% 49 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 50.00% Otonomi Daerah50 Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 50.00% 51 Tapal batas 50.00% Pemberdayaan Masyarakat & Desa 52 PKK aktif100.00% Sosial53 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 50.00% 54 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 50.00% Budaya55 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 50.00% 56 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 50.00% Statistik57 Buku ”propinsi dalam angka” 50.00% 58 Buku ”PDRB provinsi” 50.00% Kearsipan59 Pengelolaan arsip secara baku 50.00% 60 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 50.00% Perpustakaan61 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 50.00% 62 Pengunjung perpustakaan 50.00% Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan33.33% 2 Ekspor hasil perikanan33.33% 3 Konsumsi ikan33.33% Pertanian4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 50.00% 5 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 50.00% Kehutanan6 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 50.00% 7 Kerusakan Kawasan Hutan 50.00% Energi & SDM8 Pertambangan tanpa ijin 50.00% 9 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 50.00% Pariwisata 10 Kunjungan wisatawan 50.00% 11 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 50.00% Industri12 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 50.00% 13 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 50.00% Perdagangan14 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 50.00% 15 Ekspor Bersih Perdagangan 50.00% Transmigrasi16 Transmigran swakarsa100.00%

41 Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Pendidikan1 714.00% Kesehatan2 815.00% Lingkungan Hidup3 45.00% Pekerjaan Umum4 35.00% Tata Ruang5 13.00% Perencanaan Pembangunan6 4 5.00% Perumahan7 24.00% Kepemudaan & Olahraga8 2 3.00% Penanaman Modal9 1 2.00% Koperasi & UKM10 2 3.00% Kependudukan & Catatan Sipil11 12.00% Ketenagakerjaan12 2 3.00% Ketahanan Pangan13 23.00% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak14 2 3.00% KB & KS15 2 3.00% Perhubungan16 1 2.00% Komunikasi & Informatika17 2 3.00% Pertanahan18 1 1.00% Kesbang & Politik 19 2 3.00% Otonomi Daerah20 23.00% Pemberdayaan Masyarakat & Desa21 1 2.00% Sosial22 2 3.00% Budaya23 2 3.00% Statistik24 2 1.00% Kearsipan25 2 3.00% Perpustakaan26 2 3.00% Capaian Kinerja Urusan Wajib 100.00%

42 Urusan Pilihan Kelautan & perikanan1 12.50% Pertanian2 20.00% Kehutanan3 12.50% Energi dan SDM4 12.50% Pariwisata5 12.50% Industri6 12.50% Perdagangan7 12.50% Transmigrasi8 5.00% Capaian Kinerja Urusan Pilihan 100.00%

43 HASIL EVALUASI LPPD TAHUN 2013 A Kesesuaian Materi5% 4,000 B Capaian Kinerja95% 2,660 T 1 Tataran Pengam bil Kebijak an 30% 3,283 ST a KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH 8% 2,333 T b KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA 12,75% 3,600 ST c KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 22% 3,700 ST d EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD5,75% 3,500 ST e EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 3% 2,000 S f EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 5% 2,500 T g KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3% 4,000 ST h INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 5% 4,000 ST i TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL 6% 1,400 S j INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 3% 4,000 ST k EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD 12,75% 3,200 ST l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH5% 3,100 ST m TEROBOSAN INOVASI BARU8,75% 4,000 ST 100%

44 HASIL EVALUASI LPPD TAHUN 2013 2 Tataran Pelaksana Kebijakan 70%2,393T aUmum 40%2,120T 1)KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 12,5%1,868S 2)KETAATAN THD PERATURAN / UU 7,5%4,000ST 3)PENATAAN KELEMBAGAAN 10,0%2,309T 4)PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 12,5%1,918S 5)PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17,5%2,612T 6)PENGELOLAAN KEUANGAN 17,5%1,790S 7)PENGELOLAAN BARANG MILIK 12,5%1,794S 8)PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 10,0%1,218S b SPM/urus an pilihan 60%2,574T 1)Urusan Wajib 80%2,611T 2)Urusan Pilihan 20%2,425T

45 .45 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910302 Web: http://www.bpkp.go.idhttp://www.bpkp.go.id TERIMA KASIH 45


Download ppt "© 2010 BPKP www.bpkp.go.id Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ) Tahun 2014 Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google