BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM PROGRAM BERMUTU

Presentasi berjudul: "BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM PROGRAM BERMUTU"— Transcript presentasi:

1 BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM PROGRAM BERMUTU
Penyusun : Ade Cahyana Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud 2014

2 PEMAHAMAN BEST PRACTICES (1)
Best practices (praksis unggulan) merupakan konsep yang sangat menarik tentang manajemen gagasan yang meliputi teknik, metode, proses, produk, penilaian atau penghargaan, dari suatu produk yang dinilai berhasil dengan baik, yang terkadang melebihi harapan; Keberlanjutan (sustainability), pengulangan (replikasi), dan perluasan (diseminasi) best practices suatu program pada dasarnya mengacu pada kapasitas pembelajaran (lesson learned) kita terhadap program yang terdahulu agar dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih efektif , lebih efisien, dan lebih produktif

3 PEMAHAMAN BEST PRACTICES (2)
Dari sudut pandang kebijakan pembangunan pendidikan, best practices dapat dipandang sebagai hasil akhir (output), dampak pelaksanaan (outcome) atau hasil antara (milestones) dari suatu proses yang berulang (iterative), di mana kemajuan yang diperoleh pada suatu tahapan pembangunan pendidikan akan menentukan keberhasilan pada tahapan pembangunan pendidikan selanjutnya. Best practices membantu pelaku pembangunan memastikan bahwa tahap yang telah dilalui benar-benar berhasil dilaksanakan dengan baik sebelum memasuki tahap pembangunan selanjutnya.

4 TAHAPAN YANG TELAH DILALUI PROGRAM BERMUTU 2007 - 2014
Persiapan Analisis Hasil Pilot Penentuan PDO Loan/Grant Agreement Pemilihan 75 Kab/Kota Best Practices Mou Dengan 75 Kab/Kota Exit Strategy Analisis Kebijakan Penyusunan Perbup DBL Substitusi Pencapaian PDO Best Practices PERENCANAAN PERSIAPAN EXIT STRATEGY 2013 PENERAPAN SUSTAINABILITY 2014 Majelis NU, Muhammadiyah, Penerapan Perumusan Kebijakan Penerapan Kebijakan Pelaksanaan DBL Pencapaian PDO Best Practices Sustainability, a.l : Pelaksanaan PKB di KK/MK; Adanya Perbup/Perwalikota dlm Pembinaan PTK; Repdis pada 50 kab/kot Perencanaan: Pilot Project di 5 Provinsi Perencanaan Kegiatan Best Practices

5 BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BERMUTU 2008 - 2013

6 PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES (IKK)
Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S1 Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP di kabupaten/kota BERMUTU yang menerapkan metoda pembelajaran PAIKEM Menurunnya tingkat kemangkiran (absenteeism) guru Meningkatnya jumlah program pre-service yang diakreditasi Meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan PPKHB Meningkatnya Jumlah Lulusan Dana Insentif Akreditasi Meningkatnya jumlah KKG/MGMP di kabupaten/kota mitra BERMUTU yang aktif Meningkatnya jumlah guru pemula yang mengikuti program induksi Pengembangan kebijakan untuk Peningkatan kemampuan profesional dan karier guru Pengembangan database terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi peningkatan kemampuan profesional dan karier guru

7 (Data msh divalidasi dgn LPTK ybs.)
PENCAPAIAN IKK BERMUTU No. PDO IKK Kondisi Awal 2008 Hasil Yang Dicapai 2013 Hasil Yang Diharapkan 2013 1. Jumlah Guru Pendidikan S1 2. Jmlh. Pengguna Paikem - 3a. Kemangkiran Guru SD (%) 19 6,6* 15 3b. Kemangkiran Guru SMP(%) 6,3** 4. Prg. Akreditasi Preservice 43 75 5. Jumlah Lulusan DIA (Data msh divalidasi dgn LPTK ybs.) 15.000

8 (-) Belum terintegrasi; (+) Sudah terintegrasi
6. Jumlah Peserta PPKHB 7. Jumlah KKG/MGMP 1.200 6.364 4.500 8. Peserta Program Induksi - 1.700 3.000 9. Adanya revisi kebijakan, pengemb.pend.& karir guru Ada blm ses. kebutuhan Ada sesuai kebutuhan 10. Database yg.terintegrasi (+) untuk PPKS-PTP, dan ME Padati, NUPTK (-) Padati, NUPTK, KK/MK (-) Padati,NUPTK,KK/MK (+) Keterangan *Dari 8% pada tahun 2011 **Dari 14% pada tahun 2011 (-) Belum terintegrasi; (+) Sudah terintegrasi

9

10

11 PENILAIAN KINERJA GURU
KOMPONEN PENILAIAN Persiapan Pelaksanaan Penilaian RESPONDEN Guru SD Kelas Rendah Guru SD Kelas Tinggi Guru B. Indonesia SMP Guru B. Inggris SMP Guru Matematika SMP Guru IPA SMP

12 Proses KBM Secara Umum No Komponen N K 1 Persiapan 3,28 BS 2
Pelaksanaan 3,43 3 Penilaian 2,65 B Jumlah 9,36 Rata-rata (Maksimum=4) 3,12

13 Perencanaan No Guru N Kat 1 SD Bawah 3,45 BS 2 SD Atas 3,19 B 3
SMP B. Indonesia 3,33 4 SMP B. Inggris 3,14 5 SMP Matematika 3,17 6 SMP IPA 3,39 Jumlah 19,67 Rata-rata (Maksimum=4) 3,29

14 Pelaksanaan No Guru N Kat 1 SD Bawah 3,45 BS 2 SD Atas 3,49 3
SMP B. Indonesia 3,46 4 SMP B. Inggris 3,48 5 SMP Matematika 3,26 6 SMP IPA 3,44 Jumlah 20,58 Rata-rata (Maksimum=4) 3,43

15 Penilaian No Guru N Kat 1 SD Bawah 2,67 B 2 SD Atas 2,63 3
SMP B. Indonesia 2,73 4 SMP B. Inggris 2,71 5 SMP Matematika 6 SMP IPA 2,48 Jumlah 15,93 Rata-rata (Maksimum=4) 2,66 Penilaian

16 PENILAIAN SINERGI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH
KOMPONEN Pembuatan Silabus Pembuatan RPP Setiap SK-KD Pembuatan Bank Soal Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Pembuatan Jurnal Belajar Pembuatan Peta Guru (TNA) Pembuatan Rapor Guru RESPONDEN Kepala Sekolah Pengawas Sekolah

17 SINERGITAS No Aspek Nilai Kategori 1 Pembuatan Silabus 1,45 B 2
Pembuatan RPP Setiap SK-KD 1,52 3 Pembuatan Bank Soal 1,16 C 4 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 1,14 5 Pembuatan Jurnal Belajar 0,97 6 Pembuatan Peta Guru (TNA) 0,95 7 Pembuatan Rapor Guru 1,09 Jumlah 8,27 Rata-Rata (Maksimum=2) 1,18 SINERGITAS 0,00 – 0,39 : Sangat Kurang (SK) 0,40 – 0,79 : Kurang (K) 0,80 – 1,19 : Cukup (C) 1,20 – 1,59 : Baik (B) 1,60 – 2,00 : Baik Sekali (SB)

18 SINERGITAS KEPALA SEKOLAH
No Aspek Nilai Kategori 1 Pembuatan Silabus 1,50 B 2 Pembuatan RPP Setiap SK-KD 1,61 BS 3 Pembuatan Bank Soal 1,21 4 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 1,26 5 Pembuatan Jurnal Belajar 0,97 C 6 Pembuatan Peta Guru (TNA) 0,95 7 Pembuatan Rapor Guru 1,22 Jumlah 8,73 Rata-Rata (Maksimum=2) 1,25 SINERGITAS KEPALA SEKOLAH

19 SINERGITAS PENGAWAS SEKOLAH
No Aspek Nilai Kategori 1 Pembuatan Silabus 1,40 B 2 Pembuatan RPP Setiap SK-KD 1,43 3 Pembuatan Bank Soal 1,11 C 4 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 1,01 5 Pembuatan Jurnal Belajar 0,97 6 Pembuatan Peta Guru (TNA) 0,95 7 Pembuatan Rapor Guru Jumlah (Maksimum=2) 7,81 Rata-Rata 1,12 SINERGITAS PENGAWAS SEKOLAH

20 KINERJA PENGELOLAAN KOMPONEN Dukungan Fasilitas
Pembinaan Organisasi dan Manajemen Pokja Pengelolaan DBL Pengelolaan Kegiatan dan Hasil Pokja Penyediaan Dana Pendamping Pemanfaatan Jasa Konsultan Pendamping RESPONDEN Kabid PMPTK Kasi Sub PMPTK Penjab Program BERMUTU

21 Kinerja Pengelolaan Kab/Kota
No Komponen Nilai Kategori 1 Dukungan Fasilitas 2,35 Cukup 2 Pembinaan Organisasi Dan Manajemen Pokja 2,73 Baik 3 Pengelolaan DBL 2,21 4 Pengelolaan Kegiatan Dan Hasil Pokja 2,26 5 Penyediaan Dana Pendamping 2,06 6 Pemanfaatan Jasa Konsultan Pendamping 1,37 Kurang JUMLAH 12,98 RERATA 2,16 0 – 0,49 = Tidak memenuhi Syarat 0,50 – 1,49 = Kurang 1,49 – 2, 49 = Cukup 2,50 – 3,49 = Baik 3,50 – 4,00 = Baik sEKALI

22 MELEMBAGAKAN BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM FUNGSI PENGATURAN KEBIJAKAN (REGULATORY FUNCTION ) UNTUK PEMBINAAN PTK

23 KEDUDUKAN NOTKES SEBAGAI REGULATOR DAN PERBUP SEBAGAI REGULASI
BEST PRACTICES SEBAGAI: OUTPUT, OUTCOME ATAU MILESTONES PE JOINT POLICIES (MIS NOTKES SBG REGULATOR) Regulatory Function PERBUP (REGULASI)

24 ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN REGULASI PEMBINAAN PTK DI KABUPATEN/KOTA
NO TAHAPAN DESKRIPSI OUTPUT 1. AGENDA SETTING Menginisiasi agenda kerja analisis kebijakan dimulai pada bulan Juni sampai Desember 2013 dalam rangka sustainability program pembinaan PTK di 75 kab/kot, pasca berakhirnya Program BERMUTU di akhir 2013 Adanya hasil inventarisasi dan verifikasi kebijakan Pembinaan PTK di 85 kabupaten/kota mitra BERMUTU (Juni-Juli 2013) 2. FORMULASI KEBIJAKAN Menyusun Perbup/ Perwali yang mengakomo dasikan aspirasi kabupaten/kota mitra BERMUTU dlm pembinaan PTK Adanya draft Perbup/ Perwali yang telah dikaji dan diberimasukan oleh Biro Hukum dan Tim RUU-RPP Balitbang (Agustus‘13) 3. LEGITIMASI Pengusulan draft Perbup/ Perwali sebagai payung kebijakan pembinaan PTK (Agustus-Oktober) Peluncuran Perbup/Perwali oleh Bupati/Walikota Mitra BERMUTU pada Rakornas Prog. BERMUTU 4 Des ‘13 4. EVALUASI KEBIJAKAN Kajian terhadap lingkungan strategis konten kebijakan lokal menyongsong kegiatan Pembinaan PTK tahun 2014 dst. Adanya kesiapan kab/kota mitra BERMUTU mengguna kan potensi lingkungan stra tegis kebijakan daerahnya ANALISIS KEBIJAKAN MENYONGSONG SUSTAINABILITY PEMBINAAN PTK DI TAHUN 2014

25 AGENDA KERJA PENUNTASAN PERBUP/PERWALI
AGENDA PENYUSUNAN DAN PELUNCURAN REGULASI PEMBINAAN PTK DI KABUPATEN/KOTA  NO  AGENDA KERJA PENUNTASAN PERBUP/PERWALI PELAKSANAAN NARASUMBER 1. PENGUSULAN REGULASI DAN PENYUSUNAN DRAFT PERBUB/PERWALIKOTA PEMBINAN PTK 14-15 JUNI TIM RUU/RPP TIM BERMUTU P2TK DIKDAS 2. PENYEMPURNAAN KONTEN KEBIJAKAN DRAFT PERBUP/PERWALIKOTA 17-19 JUNI 3 PENYAMPAIAN PERBUP/PERWALIKOTA KEPADA BUPATI/ WALIKOTA MITRA BERMUTU RAKORNAS 1 21 JUNI KEPALA BPSDMPKPMP/ DIR. P2TK DIKDAS 4 REVISI DAN FINALISASI PERBUP/PERWALIKOTA BERDASARKAN MASUKAN DARI BUPATI/WALIKOTA/PENGELOLA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA (RAKORNAS 1) 25 JUNI – 10 JULI 5 USULAN PENANDATANGANAN PERBUP/PERWALIKOTA DENGAN SURAT PENGANTAR DARI DIRJEN DIKDAS KEPADA KABUPATEN/KOTA MITRA BERMUTU 1 AGUSTUS TIM BERMUTU P2TK DIKDAS 6. PROSES PENANDATANGANAN PERBUP/PERWALIKOTA PADA 75 KABUPATEN/KOTA MITRA BERMUTU AGUSTUS – OKTOBER 2013 PENGELOLA BERMUTU KABUPT./KOTA 7. PELUNCURAN 40 PERBUP/PERWALIKOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PTK UNTUK SUSTAINABILITY PEMBINAAN PTK DAN PENGEMBANGAN PKB PASCA 2013 RAKORNAS II DESEMBER 2013 WAMENDIK, BUPATI/ WALIKOTA, BAPPENAS DIRJEN DIKDAS, KEPALA BPSDMPK-PMP, BANK DUNIA,

26 KONTEN REGULASI PERBUP/PERWALI
BAB MUATAN/ISI PASAL KONSIDERAN I KETENTUAN UMUM (Pengertian, lingkup,prinsip) PS.1-4 II PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK PS. 5=8 III PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA PS.9-11 IV PENILAIAN KINERJA GURU PS.12-15 V PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN PS.16-17 VI SUMBERDAYA PENDIDIK ( Kelembagaan, Ketenagaan, Sarana-Prasarana, Pendanaan, Manajemen) PS.18-22 VII KETENTUAN PENUTUP PS.23

27

28

29 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten/Kota ……………………… Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota ……………………. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan; Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …………. sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ …………………………… Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.

30 Pasal 2 Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ini ditujukan untuk pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

31 Pasal 6 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: Program Induksi bagi Guru Pemula Penilaian Kinerja Guru Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

32 Pasal 25 Bagian Keempat Pendanaan
Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula (PIGP), penilaian kinerja guru (PK Guru), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) pendidik tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD. Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah. Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

33 BAB IX PERATURAN PENUTUP Pasal 22 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan sebelum Peraturan Bupati/Walikota ini ditetapkan, maupun yang diberlakukan kemudian setelah Peraturan Bupati/Walikota telah ditetapkan.

34

35 NOTA KESEFAHAMAN SEBAGAI KOMITMEN KEBERLANJUTAN PEMBINAAN PTK

36 Pasal 1

37 Pasal 2

38 Pasal 3 P

39 Pasal 3

40 Pasal 4