Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM PROGRAM BERMUTU Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud 2014 Penyusun : Ade Cahyana.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM PROGRAM BERMUTU Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud 2014 Penyusun : Ade Cahyana."— Transcript presentasi:

1 BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM PROGRAM BERMUTU Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud 2014 Penyusun : Ade Cahyana

2 Best practices (praksis unggulan) merupakan konsep yang sangat menarik tentang manajemen gagasan yang meliputi teknik, metode, proses, produk, penilaian atau penghargaan, dari suatu produk yang dinilai berhasil dengan baik, yang terkadang melebihi harapan; Keberlanjutan (sustainability), pengulangan (replikasi), dan perluasan (diseminasi) best practices suatu program pada dasarnya mengacu pada kapasitas pembelajaran (lesson learned) kita terhadap program yang terdahulu agar dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif PEMAHAMAN BEST PRACTICES (1)

3 Dari sudut pandang kebijakan pembangunan pendidikan, best practices dapat dipandang sebagai hasil akhir (output), dampak pelaksanaan (outcome) atau hasil antara (milestones) dari suatu proses yang berulang (iterative), di mana kemajuan yang diperoleh pada suatu tahapan pembangunan pendidikan akan menentukan keberhasilan pada tahapan pembangunan pendidikan selanjutnya. Best practices membantu pelaku pembangunan memastikan bahwa tahap yang telah dilalui benar-benar berhasil dilaksanakan dengan baik sebelum memasuki tahap pembangunan selanjutnya. PEMAHAMAN BEST PRACTICES (2)

4 SUSTAINABILITY 2014 PERSIAPAN PERSIAPAN PENERAPAN Persiapan 1.Analisis Hasil Pilot 2.Penentuan PDO 3.Loan/Grant Agreement 4.Pemilihan 75 Kab/Kota 5.Best Practices 6.Mou Dengan 75 Kab/Kota Exit Strategy 1.Analisis Kebijakan Penyusunan Perbup 2.DBL Substitusi 3.Pencapaian PDO 4.Best Practices Penerapan 1.Perumusan Kebijakan 2.Penerapan Kebijakan 3.Pelaksanaan DBL 4.Pencapaian PDO 5.Best Practices PERENCANAAN PERENCANAAN Perencanaan: 1.Pilot Project di 5 Provinsi 2.Perencanaan Kegiatan 3.Best Practices EXIT STRATEGY 2013 Sustainability, a.l : 1.Pelaksanaan PKB di KK/MK; 2.Adanya Perbup/Perwalikota dlm Pembinaan PTK; 3.Repdis pada 50 kab/kot TAHAPAN YANG TELAH DILALUI PROGRAM BERMUTU

5 BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BERMUTU

6 PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES (IKK)  Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S1  Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP di kabupaten/kota BERMUTU yang menerapkan metoda pembelajaran PAIKEM  Menurunnya tingkat kemangkiran (absenteeism) guru  Meningkatnya jumlah program pre-service yang diakreditasi  Meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan PPKHB  Meningkatnya Jumlah Lulusan Dana Insentif Akreditasi  Meningkatnya jumlah KKG/MGMP di kabupaten/kota mitra BERMUTU yang aktif  Meningkatnya jumlah guru pemula yang mengikuti program induksi  Pengembangan kebijakan untuk Peningkatan kemampuan profesional dan karier guru  Pengembangan database terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi peningkatan kemampuan profesional dan karier guru

7 No. PDO IKK Kondisi Awal 2008 Hasil Yang Dicapai 2013 Hasil Yang Diharapkan Jumlah Guru Pendidikan S Jmlh. Pengguna Paikem a. Kemangkiran Guru SD (%) 196,6*15 3b. Kemangkiran Guru SMP(%) 196,3**15 4. Prg. Akreditasi Preservice Jumlah Lulusan DIA- (Data msh divalidasi dgn LPTK ybs.) PENCAPAIAN IKK BERMUTU

8 6. Jumlah Peserta PPKHB Jumlah KKG/MGMP Peserta Program Induksi Adanya revisi kebijakan, pengemb.pend.& karir guru Ada blm ses. kebutuh an Ada sesuai kebutuh an 10. Database yg.terintegrasi (+) untuk PPKS-PTP, dan ME Padati, NUPTK (-) Padati, NUPTK, KK/MK (-) Padati,NUPTK,K K/MK (+) Keterangan *Dari 8% pada tahun 2011 **Dari 14% pada tahun 2011 (-) Belum terintegrasi; (+) Sudah terintegrasi

9

10

11 PENILAIAN KINERJA GURU KOMPONEN PENILAIAN Persiapan Pelaksanaan Penilaian RESPONDEN Guru SD Kelas Rendah Guru SD Kelas Tinggi Guru B. Indonesia SMP Guru B. Inggris SMP Guru Matematika SMP Guru IPA SMP

12 Proses KBM Secara Umum NoKomponenNK 1Persiapan3,28BS 2Pelaksanaan3,43BS 3Penilaian2,65B Jumlah9,36 Rata-rata (Maksimum=4)3,12B

13 Perencanaan NoGuruNKat 1SD Bawah3,45BS 2SD Atas3,19B 3SMP B. Indonesia3,33BS 4SMP B. Inggris3,14B 5SMP Matematika3,17B 6SMP IPA3,39BS Jumlah19,67 Rata-rata (Maksimum=4)3,29BS

14 Pelaksanaan NoGuruNKat 1SD Bawah3,45BS 2SD Atas3,49BS 3SMP B. Indonesia3,46BS 4SMP B. Inggris3,48BS 5SMP Matematika3,26BS 6SMP IPA3,44BS Jumlah20,58 Rata-rata (Maksimum=4)3,43BS

15 Penilaian NoGuruNKat 1SD Bawah2,67B 2SD Atas2,63B 3SMP B. Indonesia2,73B 4SMP B. Inggris2,71B 5SMP Matematika2,71B 6SMP IPA2,48B Jumlah15,93 Rata-rata (Maksimum=4)2,66B

16 PENILAIAN SINERGI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH KOMPONEN Pembuatan Silabus Pembuatan RPP Setiap SK-KD Pembuatan Bank Soal Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Pembuatan Jurnal Belajar Pembuatan Peta Guru (TNA) Pembuatan Rapor Guru RESPONDEN Kepala Sekolah Pengawas Sekolah

17 SINERGITAS NoAspekNilaiKategori 1Pembuatan Silabus1,45B 2Pembuatan RPP Setiap SK-KD1,52B 3Pembuatan Bank Soal1,16C 4Pembuatan Karya Tulis Ilmiah1,14C 5Pembuatan Jurnal Belajar0,97C 6Pembuatan Peta Guru (TNA)0,95C 7Pembuatan Rapor Guru1,09C Jumlah8,27 Rata-Rata (Maksimum=2)1,18C 0,00 – 0,39: Sangat Kurang (SK) 0,40 – 0,79: Kurang (K) 0,80 – 1,19: Cukup (C) 1,20 – 1,59: Baik (B) 1,60 – 2,00: Baik Sekali (SB)

18 SINERGITAS KEPALA SEKOLAH NoAspekNilaiKategori 1Pembuatan Silabus1,50B 2Pembuatan RPP Setiap SK-KD1,61BS 3Pembuatan Bank Soal1,21B 4Pembuatan Karya Tulis Ilmiah1,26B 5Pembuatan Jurnal Belajar0,97C 6Pembuatan Peta Guru (TNA)0,95C 7Pembuatan Rapor Guru1,22B Jumlah8,73 Rata-Rata (Maksimum=2)1,25B

19 SINERGITAS PENGAWAS SEKOLAH NoAspekNilaiKategori 1Pembuatan Silabus1,40B 2Pembuatan RPP Setiap SK-KD1,43B 3Pembuatan Bank Soal1,11C 4Pembuatan Karya Tulis Ilmiah1,01C 5Pembuatan Jurnal Belajar0,97C 6Pembuatan Peta Guru (TNA)0,95C 7Pembuatan Rapor Guru0,95C Jumlah (Maksimum=2)7,81 Rata-Rata1,12C

20 KINERJA PENGELOLAAN KOMPONEN Dukungan Fasilitas Pembinaan Organisasi dan Manajemen Pokja Pengelolaan DBL Pengelolaan Kegiatan dan Hasil Pokja Penyediaan Dana Pendamping Pemanfaatan Jasa Konsultan Pendamping RESPONDEN Kabid PMPTK Kasi Sub PMPTK Penjab Program BERMUTU

21 Kinerja Pengelolaan Kab/Kota NoKomponenNilaiKategori 1 Dukungan Fasilitas2,35 Cukup 2 Pembinaan Organisasi Dan Manajemen Pokja2,73 Baik 3 Pengelolaan DBL2,21 Cukup 4 Pengelolaan Kegiatan Dan Hasil Pokja2,26 Cukup 5 Penyediaan Dana Pendamping2,06 Cukup 6 Pemanfaatan Jasa Konsultan Pendamping1,37 Kurang JUMLAH12,98 RERATA 2,16 Cukup 0 – 0,49 = Tidak memenuhi Syarat 0,50 – 1,49= Kurang 1,49 – 2, 49= Cukup 2,50 – 3,49= Baik 3,50 – 4,00= Baik sEKALI

22 MELEMBAGAKAN BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM FUNGSI PENGATURAN KEBIJAKAN (REGULATORY FUNCTION ) UNTUK PEMBINAAN PTK

23 PE JOINT POLICIES (MIS NOTKES SBG REGULATOR) PERBUP (REGULASI) BEST PRACTICES SEBAGAI: OUTPUT, OUTCOME ATAU MILESTONES Regulatory Function KEDUDUKAN NOTKES SEBAGAI REGULATOR DAN PERBUP SEBAGAI REGULASI

24 ANALISIS KEBIJAKAN MENYONGSONG SUSTAINABILITY PEMBINAAN PTK DI TAHUN 2014 NOTAHAPANDESKRIPSIOUTPUT 1.AGENDA SETTING Menginisiasi agenda kerja analisis kebijakan dimulai pada bulan Juni sampai Desember 2013 dalam rangka sustainability program pembinaan PTK di 75 kab/kot, pasca berakhirnya Program BERMUTU di akhir 2013 Adanya hasil inventarisasi dan verifikasi kebijakan Pembinaan PTK di 85 kabupaten/kota mitra BERMUTU (Juni-Juli 2013) 2.FORMULASI KEBIJAKAN Menyusun Perbup/ Perwali yang mengakomo dasikan aspirasi kabupaten/kota mitra BERMUTU dlm pembinaan PTK Adanya draft Perbup/ Perwali yang telah dikaji dan diberimasukan oleh Biro Hukum dan Tim RUU- RPP Balitbang (Agustus‘13) 3.LEGITIMASI KEBIJAKAN Pengusulan draft Perbup/ Perwali sebagai payung kebijakan pembinaan PTK (Agustus-Oktober) Peluncuran Perbup/Perwali oleh Bupati/Walikota Mitra BERMUTU pada Rakornas Prog. BERMUTU 4 Des ‘13 4.EVALUASI KEBIJAKAN Kajian terhadap lingkungan strategis konten kebijakan lokal menyongsong kegiatan Pembinaan PTK tahun 2014 dst. Adanya kesiapan kab/kota mitra BERMUTU mengguna kan potensi lingkungan stra tegis kebijakan daerahnya ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN REGULASI PEMBINAAN PTK DI KABUPATEN/KOTA

25 NO AGENDA KERJA PENUNTASAN PERBUP/PERWALI PELAKSANAAN NARASUMBER 1. PENGUSULAN REGULASI DAN PENYUSUNAN DRAFT PERBUB/PERWALIKOTA PEMBINAN PTK JUNI TIM RUU/RPP TIM BERMUTU P2TK DIKDAS 2. PENYEMPURNAAN KONTEN KEBIJAKAN DRAFT PERBUP/PERWALIKOTA JUNI TIM RUU/RPP TIM BERMUTU P2TK DIKDAS 3 PENYAMPAIAN PERBUP/PERWALIKOTA KEPADA BUPATI/ WALIKOTA MITRA BERMUTU RAKORNAS 1 21 JUNI KEPALA BPSDMPKPMP/ DIR. P2TK DIKDAS 4 REVISI DAN FINALISASI PERBUP/PERWALIKOTA BERDASARKAN MASUKAN DARI BUPATI/WALIKOTA/PENGELOLA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA (RAKORNAS 1) 25 JUNI – 10 JULI TIM RUU/RPP TIM BERMUTU P2TK DIKDAS 5 USULAN PENANDATANGANAN PERBUP/PERWALIKOTA DENGAN SURAT PENGANTAR DARI DIRJEN DIKDAS KEPADA KABUPATEN/KOTA MITRA BERMUTU 1 AGUSTUSTIM BERMUTU P2TK DIKDAS 6. PROSES PENANDATANGANAN PERBUP/PERWALIKOTA PADA 75 KABUPATEN/KOTA MITRA BERMUTU AGUSTUS – OKTOBER 2013 TIM BERMUTU P2TK DIKDAS PENGELOLA BERMUTU KABUPT./KOTA 7.PELUNCURAN 40 PERBUP/PERWALIKOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PTK UNTUK SUSTAINABILITY PEMBINAAN PTK DAN PENGEMBANGAN PKB PASCA 2013 RAKORNAS II DESEMBER 2013 WAMENDIK, BUPATI/ WALIKOTA, BAPPENAS DIRJEN DIKDAS, KEPALA BPSDMPK-PMP, BANK DUNIA, AGENDA PENYUSUNAN DAN PELUNCURAN REGULASI PEMBINAAN PTK DI KABUPATEN/KOTA

26 BABMUATAN/ISIPASAL KONSIDERAN IKETENTUAN UMUM (Pengertian, lingkup,prinsip)PS.1-4 IIPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKPS. 5=8 IIIPROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULAPS.9-11 IVPENILAIAN KINERJA GURUPS VPENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTANPS VISUMBERDAYA PENDIDIK ( Kelembagaan, Ketenagaan, Sarana- Prasarana, Pendanaan, Manajemen) PS VIIKETENTUAN PENUTUPPS.23 KONTEN REGULASI PERBUP/PERWALI

27

28

29 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten/Kota ……………………… 2.Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota ……………………. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 5.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan; 6.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …………. sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ …………………………… 8.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 9.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.

30 Pasal 2 (1)Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. (2)Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ini ditujukan untuk pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

31 Pasal 6 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: (1) Program Induksi bagi Guru Pemula (2) Penilaian Kinerja Guru (3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

32 Pasal 25 Bagian Keempat Pendanaan (1)Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula (PIGP), penilaian kinerja guru (PK Guru), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) pendidik tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD. (2)Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah. (3)Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

33 BAB IX PERATURAN PENUTUP Pasal 22 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan sebelum Peraturan Bupati/Walikota ini ditetapkan, maupun yang diberlakukan kemudian setelah Peraturan Bupati/Walikota telah ditetapkan.

34

35 NOTA KESEFAHAMAN SEBAGAI KOMITMEN KEBERLANJUTAN PEMBINAAN PTK

36 Pasal 1

37 Pasal 2

38 Pasal 3 P

39

40 Pasal 4


Download ppt "BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED DALAM PROGRAM BERMUTU Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud 2014 Penyusun : Ade Cahyana."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google