PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERAN MUBALLIGH MUHAMMADIYAH Disampaikan dalam acara Pengkajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang, 14 Agustus 2011.

Presentasi berjudul: "PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERAN MUBALLIGH MUHAMMADIYAH Disampaikan dalam acara Pengkajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang, 14 Agustus 2011."— Transcript presentasi:

1 PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERAN MUBALLIGH MUHAMMADIYAH Disampaikan dalam acara Pengkajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang, 14 Agustus 2011 Busyro Muqoddas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

2 PENDEKATAN EMPIRIK TENTANG KORUPSI Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2010 2 NoStatus Pekerjaan Utama2010 (Feb)2010 (Agt) 1Berusaha Sendiri20,456,73521,030,571 2 Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar 21,922,81321,681,991 3Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar3,016,1543,261,864 4Buruh/Karyawan/Pegawai30,724,16132,521,517 5Pekerja Bebas di Pertanian6,324,7195,815,110 6Pekerja Bebas di Non Pertanian5,284,5985,132,061 7Pekerja Keluarga/Tak Dibayar19,676,39218,764,653 Total107,405,572108,207,767

3 3 Jumlah Supermaket Indonesia Tahun 2010 PROBLEM : Masa Depan Pasar Tradisional ??? NoNama Jumlah Unit 1Hypermart43 2Giant95 3Carrefour81 4Carrefour Express14 5Giant55 6Superindo63 7Alfamart2,736 8Indomaret3,093 9Circle K210 10Yomart162 Total6,552

4 Kondisi Indonesia saat ini LISTRIK: 70 juta penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan - tanpa listrik ENERGI: 52.5% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM → subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM pada tahun 2005 menghabiskan hampir 20% APBN. KESEHATAN: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari → sebagaian besar masyarakat kita hidup di bawah standar garis kemiskinan. AIR: 50 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia. KERUSAKAN ALAM: 1.6 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran. Akibatnya, 39% habitat alami turut musnah. KORUPSI Penghambat UTAMA Pemberantasan Kemiskinan! 4

5 Penanganan Perkara TPK oleh KPK (data terdakwa) 5 *)data per Juni 2011

6 6 Penanganan Perkara TPK oleh KPK (data jenis TPK) *)data per Juni 2011

7 DATA TAHUN 2000 S/D SEMESTER 1 2010 *)data dari berbagai sumber Potensi Kerugian Negara dari Kasus TPK 7 TOTAL Rp. 46.630.881.731.686 Rp. 46.6 TRILIUN

8 FAKTOR PENYEBAB 1. Demoralisasi Pada Struktur Sosial Kemasyarakatan 2. Demoralisasi Pada Struktur, Sistem, dan Proses-proses Politik 3. Pragmatisme Masyarakat “KELUARGA” PARPOL – BIROKRASI NEGARA 8

9 MODUS 1. Money Politic Rekrutmen Elit Parpol dan Ormas 2. Praktek Suap & Percukongan Dalam Pilkada, Pemilu Legislasi s/d Pilpres 3. Penjarahan Aset APBD s/d APBN (Kementerian, BUMN, BUMD) oleh Aparat Parpol 9 4. State Capture Corruption Corruption Beureucracy

10 KORBAN 1. Rakyat 2. Tata Nilai : - Agama - Etika - Moral 3. Institusi Agama 10 4. Rumah Tangga

11 DAMPAK 11 1. Pemiskinan Massif

12 2. Pelanggaran Demokrasi & HAM 3. Pelemahan Wacana & Spirit Keberagamaan Dalam Agenda Sosial DAMPAK 12

13 4. Hegemoni “Korupsi Sebagai Style Of Life” DAMPAK 13

14 PROBLEM BUDAYA 1. Kevakuman & Krisis Ideologi Parpol 2. Trend Politik Oligarchi & Dinasti 3. Krisis Tradisi Advokasi dari Ormas Agama dan Lembaga Pendidikan 14 4. Menguatnya Permisivisme Massif 5. Hilangnya Elanfital Ormas-ormas Agama

15 RESPON LSM / ORMAS / PT 1. Perlawanan Korupsi 15 2. Kontrol Parlemen 3. Korban Kekerasan 4. Penegakkan HAM 5. Perlindungan TKI 7. Perlindungan Konsumen 6. Advokasi Hukum LSM ORMAS AGAMA PERG. TINGGI ICW / PUKAT / SOMASI / GERTAK FORMAPPI 8. Lingkungan Hidup KONTRAS IMPARSIAL / ELSAM MIGRANT CARE / Aliansi Buruh Migran YLBHI YLKI BIDANG WALHI / SDA ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ??

16 MUHAMMADIYAH QUO VADIS ??? 16

17 17 IDEOLOGI PROGRAM Perumusan Komprehensif Tauhid Sosial Tafsir Ulang M. K. C. HKaji Ulang Dokrin Darul Arqom Kajian & Kritik Terhadap Trend Ideologi Kontemporer Riset Kemiskinan Masif Daerah-Daerah Kritik Terhadap Kebijakan APBN / APBD Investigasi Pembelanjaan APBN/ APBD Advokasi Rakyat Korban Korupsi Pelatihan2 Kader Advokasi SosialPelatihan Kelompok ProfesiPelatihan Kepemimpinan Bangsa KEPEMIMPINAN

18 18 IDEOLOGI MUHAMMADIYAHPELAYANAN PROFESIONALKEUMMATAN / EGALITER REORIENTASI KETELADANAN KOMPREHENSIF KEPEMIMPINAN POLITISI BIROKRAT ELITIS MANAJEMEN TRADISIONAL TRANSPARANSI KOMPETITIF PROFESIONAL RESPONSIF PROGRESIF MANAJEMEN

19 Terima Kasih