Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 Bandung PROFIL BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 Bandung PROFIL BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2011."— Transcript presentasi:

1

2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 Bandung PROFIL BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2011

3 DASAR HUKUM 1.Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

4 SUB BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG PENGENDALIAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI PERAN SERTA MASY & ORG PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK SUB BIDANG INFORMASI KELUARGA BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA SUB BIDANG KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL UPT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM

5

6 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah ”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” Tugas Pokok Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana 2.Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan 4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan Kewenangan

7 Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : 1. Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I 2.Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan 3.Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak 4.Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak

8 Misi 1.Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB 2.Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif 4.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender 5.Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 6.Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak 7.Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

9 Tujuan : 1.TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG 2.TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; 3.BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; 4.PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; 5.PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; 6.PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; 7.PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT

10 Kebijakan : 1.MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN 2.PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK 3.PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS 4.PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN 5.PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA 6.PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN 7.IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)

11 Strategi : SRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAANGENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. SRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN KB

12 LUAS WILAYAH KOTA BANDUNG : ,640 Ha ( 168,06 Km2 ) JUMLAH PENDUDUK : 2, Jiwa KEPADATAN PENDUDUK: 13,345 Km JUMLAH KECAMATAN : 30 KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN : 151 KELURAHAN JUMLAH RW: RW JUMLAH RT: RT JUMLAH KELUARGA: 528,049 Keluarga KEWILAYAHAN

13 DAMPAK PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR MOBILITAS PENDUDUK PROG. KB LPPA ( Lahir-Mati) MIGRASI (Mig in – Mig out) TH = TH = PENDUDUK : PERTAMBAHAN PENDUDUK (LPP : 1,15 %) TAHUNLPPLPPATFR 19702,152, ,202, ,471, ,371, ,151, TH = TH = TH = (TAHUN 2010) ,

14 SASARAN DAN FOKUS PROGRAM KB UU NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN MISI Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun : 1...dst 2.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing s.d 8

15 MEMBANGUN SDM YANG BERKUALITAS, diukur dengan : 1.Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2.Indeks Pembangunan Genders (IPG) 3.Tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1. 4.Pengendalian LPP melalui Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. 5.Pendidikan 6.Kesehatan  meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. 7.Peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING UU NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN

16 MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS ( MDGs) TAHUN Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan 2.Pendidikan dasar yang universal 3.Mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4.Menurunkan angka kematian anak 5.Memperbaiki kesehatan maternal 6.Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya 7.Menjamin kesenimbangan lingkungan hidup 8.Membangun kemitraan global untuk pembangunan. MDGs. Dengan 8 Indikatornya

17 RPJM KOTA BANDUNG TAHUN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT 1.Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; 2.Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. 3.Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. 4.Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. 5.Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. 6.Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MISI : RPJP KOTA BANDUNG

18 AKSELERASI PP RPJP KOTA BDG PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PP MDG’s 1.PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER 2.PENGUATAN KELEMBAGAA N PUG DAN ANAK 3.PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK 4.PENINGKATAN PERLINDUNGA N PEREMPUAN DAN ANAK MENINGKATNY A Politik Tenaga Kerja Pendidikan Kesehatan Ekonomi Sosial MENURUNNYA KDRT KTA Trafiking Eksploitasi Anak jalanan Cacat Lansia IPG GEM IPM

19 Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat adalah salah satu kategori kota besar di Indonesia. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi dan masih cukup tingginya Total Fertility Ratio (FTR) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi meningkatnya laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. Peningkatan jumlah penduduk kota berdampak pada munculnya isu-isu strategis seperti : daya dukung dan daya tampung kota, daya tarik dan daya saing kota, kesejahteraan masyarakat, kualitas SDM & modal sosial maupun manajemen kota Kondisi Kota Bandung

20 Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan.

21 LATAR BELAKANG :  Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan berbeda agar saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan (sinergi) baru yang lebih kuat, dan bermanfaat bagi kelangsungan umat manusia dimuka bumi ini.  Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi dominasi oleh satu pihak dengan yang lain, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga pada umumnya perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. SEKILAS TENTANG SEJARAH PERKEMBANGAN PERJUANGAN PEREMPUAN

22  Konferensi Wanita Sedunia keempat (Beijing,1995) mencantumkan istilah Gender Mainstreming, semua negara-negara peserta termasuk Indonesia secara eksplisit menerima mandat untuk untuk mengimplementasikan Gender Mainstreming di negara dan tempat masing- masing.  Pemerintah Indonesia melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan kebijakan nasional yang harus diemban oleh lembaga yang mampu mewujudkan Kesetaran dan Keadilan Gender (KKG) dan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

23 Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. GENDER Pembagian Jenis Kelamin yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa dilihat secara biologis tetapi tidak bisa dipertukarkan atau diubah SEKS

24 KESETARAAN GENDER Kondisi yang setara, seimbang dan sederajat dalam hubungan peran, kedudukan, fungsi, kedudukan, hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan KEADILAN GENDER suatu kondisi dan perlakuan yang adil, tanpa ada perbedaan dalam hubungan peran, fungsi, kedudukan, hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan

25 PEREMPUAN KEMISKINAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA LINGKUNGAN 24 3/31/2015 1:58 AM

26 RPJM KOTA BANDUNG TAHUN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT 1.Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; 2.Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. 3.Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. 4.Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. 5.Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. 6.Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MISI : RPJP KOTA BANDUNG 25 3/31/2015 1:58 AM

27 TUJUAN DAN SASARAN MISI : PENGEMBANGAN SDM YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING. TUJUAN 1 : JUMLAH PENDUDUK DAPAT DIKENDALIKAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNGDAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN. SASARAN : 1.KUALITAS SDM MENINGKAT 2.PERTUMBUHAN PENDUDUK TERKENDALI; 3.PENURUNAN ANGKA FERTILITAS TOTAL ( TFR ) TUJUAN 2 : ……………….. TUJUAN 3 : ……………….. TUJUAN 4: ……………….. TUJUAN 5 : TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SASARAN : 1.PENINGKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER 2.PENINGKATAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER ( IDG ) 3.PENINGKATAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER ( GEM ) 26 3/31/2015 1:58 AM

28 PERMASALAHAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG 1.Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 2.Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi 3.Maraknya perdagangan perempuan dan anak, serta eksplorasi termasuk pornografi dan pornoaksi. 4.Kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan. 5.Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak seperti eksploitasi terhadap anak, penelantaran dan kekerasan terhadap anak. 27 3/31/2015 1:58 AM

29 6.Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsep kesetaraan dan keadilan gender. 7.Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. 8.Terbatasnya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit menemui kenali masalah-masalah gender dan anak yang ada. 9.Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 28 3/31/2015 1:58 AM

30 TUJUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK 1.Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. 2.Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi. 29 3/31/2015 1:58 AM

31 DENGAN INDIKATOR 1.Terintegrasikannya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program & lembaga pembangunan; 2.Terwujudnya kota yang responsif gender dan peduli anak; 3.Berperannya lembaga masyarakat dalam PP dan PKPA. 30 3/31/2015 1:58 AM

32 SASARAN 1.Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai program pembangunan; 2.Meningkatnya angka GDI (Indek Pembangunan Gender) dan Angka GEM (Angka Pemberdayaan Perempuan); 3.Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan; 4.Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; 5.Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan PUG dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat. 31 3/31/2015 1:58 AM

33 STRATEGI 1.Peningkatan kordinasi dan kemitraan; 2.Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak; 3.Pelaksanaan aksi afimasi; 4.Penguatan jejaring kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. 32 3/31/2015 1:58 AM

34 PROGRAM POKOK 1.Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 2.Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 3.Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender; 4.Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 33 3/31/2015 1:58 AM

35 RPJP AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN RPJP KOTA BDG PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PP MDG’s 1.PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER 2.PENGUATAN KELEMBAGAA N PUG DAN ANAK 3.PENINGKATA N KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK 4.PENINGKATA N PERLINDUNG AN PEREMPUAN DAN ANAK MENINGKATNY A Politik Tenaga Kerja Pendidikan Kesehatan Ekonomi Sosial MENURUNNYA KDRT KTA Trafiking Eksploitasi Anak jalanan Cacat Lansia IPG GEM IPM 34 File : RAKOR PROGRAM PPKB- 09-MATERI KEPALA 3/31/2015 1:58 AM

36 KERANGKA PIKIR PROGRAM KB Pada umumnya ada lima ciri pokok masalah kependudukan; 1.Jumlah penduduk yang besar, 2.Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, 3.Penyebaran penduduk yang tidak merata, 4.Komposisi struktur umur yang muda; 5.Status sosial ekonomi yang terbelakang;

37 Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan dan potensi untuk peningkatan pengembangan pembangunan disegala bidang. Namun, jika penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas, maka akan menjadi beban bagi proses pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh penduduk

38 Kebijakan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, diarahkan kepada; 1.Pengendalian kuantitas penduduk, 2.Pengembangan kualitas penduduk dan keluarga, 3.Pengerahan mobilitas penduduk.

39 Sesuai dengan matranya, kebijakan kependudukan dilakukan secara fungsional oleh Instansi/ Sektor, seperti : 1.Masalah pengendalian kuantitas penduduk secara alami oleh Badan PPKB; 2.Masalah Pendidikan Penduduk oleh Dinas Pendidikan; 3.Masalah Kesehatan Penduduk oleh Dinas Kesehatan; 4.Masalah Moral, Iman, dan ketaqwaan penduduk oleh Depag 5.Masalah penduduk yang cacat, miskin dan tertinggal oleh Dinas Sosial. Dsb.

40 Dalam rangka pengendalian kuantitas dan kualiatas penduduk, Program KB memiliki amanat sesuai UU No. 52 / 2009: Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaanya, dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

41 Pendekatan Program KB dalam pelaksanaan operasionalnya diprioritaskan kepada masalah sosio-kultural dan religius disamping pendekatan medis teknis. Diharapkan melalui pendekatan ini komitment masyarakat terhadap Program KB dipahami sebagai upaya perencanaan keluarga ( planning of the family ) dari pada pembatasan kelahiran ( birth control )

42 Pelaksanaan Program KB di era otonomi telah berkembang dengan baik mengarah pada kebutuhan masyarakat yang menganut desentralisasi dan lebih demokratis. Dengan demikian pola pembangunan masyarakatpun menjadi beragam, namun pada hakekatnya mengarah pada satu tujuan yang sama yaitu mewujudkan “Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”.

43 Untuk mewujudkan keluarga sejahtera pendekatan yang dilaksanakan mengacu pada upaya mengatur jumlah keluarga yang kita kenal dengan perwujudan keluarga kecil. Untuk itu Program KB harus mencapai sasaran antara dengan indikator yaitu pencapaian peserta KB baru, yang selanjutnya dibina agar tetap menggunakan kontrasepsi dan menjadi peserta KB lestari.

44 Lebih jauh yang perlu menjadi perhatian adalah menjadikan kesertaan pasangan usia subur dalam ber-KB menjadi kebutuhan dan budaya hidup dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Disamping itu pula, sasaran makro program Keluarga Berencana adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP).

45 Untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), indikator yang harus dicapai: Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2 anak per wanita usia subur. Net Reproductive Ratio (NRR) = 1 anak, yaitu rata-rata anak perempuan 1 orang pada setiap keluarga. Kesertaan pasangan usia subur menjadi peserta KB minimal 70%.

46 Ketiga syarat tersebut harus dapat dipertahankan selama kurang lebih 30 sampai 40 tahun berturut-turut, tidak boleh mengendor apalagi memburuk. Oleh karena itu, maka sosialisasi KB tidak boleh tersendat apalagi berhenti. Agar masyarakat makin sadar betapa pentingnya program KB bagi pembangunan, karena sebesar apapun kue pembangunan yang kita capai, jika yang makannya banyak, tidak akan ada artinya, tetap akan stagnan.

47 Adalah : suatu kondisi yang setara,serasi, seimbang dan harmonis, antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. KESETARAAN & KEADILAN GENDER (KKG) Pengertian/Definisi PP:

48 Adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan programnya yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam peremcanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

49 Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Ps. 6 UU PKDRT) : di tendang di pukul dengan tangan dipukul dengan alat membenturkan kepala diludahi dibanting/didorong diseret digunduli dijenggut rambut

50 Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Ps. 7 UU PKDRT) poligami tanpa ijin dimaki-maki dengan kata-kata kasar selingkuh pemutusan hubungan silaturahmi dengan keluarga larangan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar suami otoriter

51 Kekerasan seksual : adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. (Penjelasan pasal 8 UU PKDRT) Memaksa berhubungan seksual Memaksa melakukan cara tertentu saat berhubungan seksual Memaksa memasukkan benda ke dalam vagina Memaksa istri berhubungan seksual dengan orang lain

52 Kekerasan ekonomi/Penelantaran Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Ps. 9 ayat 1) : Tidak diberi nafkah Diberi nafkah namun tidak mencukupi padahal suami mampu; Dilarang bekerja

53 PERLINDUNGAN ANAK Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU 23 pasal 1 ayat 2)

54

55

56 Pengertian/Definisi KB : 1.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,struktur,pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

57 5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

58 9. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. 10.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

59 . Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW dan RT kebawah seperti PPKBD, Sub- PPKBD, Kelompok KB dan Kelompok-Kelompok kegiatan (Poktan) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok KB. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.

60 . Kelompok Keluarga Berencana (KB) adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Rukun Tetangga. Adapun kegiatannya meliputi bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga (KS/PK). Kelompok Kegiatan (Poktan), adalah wadah kegiatan Program KB Nasional yang berkaitan dengan Penundaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Poktan tersebut merupakan bagian kegiatan dari IMP baik kelompok KB, Sub PPKBD maupun PPKBD. Pembinaan Ketahanan Keluarga, adalah upaya menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

61 . Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

62 . Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama Keluarga Pra Sejahtera (Pra S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I), yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, adalah orang-orang yang dihormati dan disegani di desa/kelurahannya, karena aktivitas dalam kelompoknya, kecakapan- kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya dan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kepedulian terhadap program KB. Orang-orang yang dikategorikan tokoh masyarakat antara lain: 1.Pemimpin lembaga keagamaan di desa/kelurahan 2.Pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) 3.Tokoh Adat / Pimpinan Adat 4.Orang yang punya pengetahuan yang luas tentang adat dan sosial budaya 5.Pemimpin masyarakat (Kepala Desa, Lurah) 6.Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan (LKMD, LMD, Badan Musyawarah Desa/ Kelurahan) 7.Penyuluh Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) 8.BP4, KUA, dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 9.Guru agama 10.Pimpinan pengurus pesantren 11.Pimpinan Organisasi Agama di desa/kelurahan

63 Pasangan Usia Subur (PUS), adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun, dan secara operasional termasuk pula pasangan suami- istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS Bukan Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini tidak sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi dikarenakan: 1.Hamil 2.Ingin Anak Segera adalah Pasangan Usia Subur (PUS), yang belum punya anak atau punya anak pertama berumur minimal 3 tahun, menginginkan anak kurang dari 2 tahun. 3.Ingin Anak Ditunda adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi, masih menginginkan anak tetapi ditunda (2 tahun ke atas). 4.Tidak Ingin Anak Lagi adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun tidak menginginkan anak lagi.

64 Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan

65 PARTISIPASI PEREMPUAN 1.PENDUDUK KOTA BANDUNG:  PEREMPUAN : 49,01 % ( )  LAKI-LAKI : 50,99 % ( )  SEX RATIO:  IPG : 75,78 2.PENDIDIKAN  ANGKA PARTISIPASI KASAR  SD : 31,58 %  SMP: 99,53 %  SMU: 73,63 %  KEMAMPUAN BACA TULIS: P 98,83 %  TIDAK DAPAT MEMBACA : P 0.55 % LANJUT...

66 PARTISIPASI PEREMPUAN 3.KESEHATAN  AHH : P 73,39 TAHUN 4.EKONOMI  TPAK : P 43,47 %  KESEMPATAN KERJA: P 83,6 % 5.PEMBINAAN 62 ORANG WANITA MELALUI GOW 6.PEMBENTUKAN FKPPI (FORUM KOMUNIKASI PARLEMEN PEREMPUAN INDONESIA) 7.PEMBENTUKAN SATGAS PUG, KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN 8.PENANGANAN KASUS KDRT : 63 KLIEN OLEH P2TP2A

67 PROFIL PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG PEMBANGUNAN 1.SEKTOR PENDIDIKAN a.APS (Angka Partisipasi Sekolah) perempuan lebih rendah dari laki-laki (terutama Tingkat SLTA ke atas) Laki-laki mencapai 46,75 % Perempuan hanya mencapai 40,91 % b.RLS (Angka Rata-rata Lama Sekolah). Laki-laki mencapai 10,80 % Perempuan hanya mencapai 10,44 % c.AMH (Angka Melek Huruf) Laki-laki mencapai 99,64 %. Perempuan mencapai 99,48 % 66 3/31/2015 1:58 AM

68 2.SEKTOR KESEHATAN a. AKB dan AKI masih tinggi (AKI 35,99 %) b. AHHo perempuan 73,53 % AHHo laki-laki 73,14 % c. Budaya (masih percaya pada dukun bayi) 67 File : RAKOR PROGRAM PPKB- 09-MATERI KEPALA 3/31/2015 1:58 AM

69 3.SEKTOR DAYA BELI/EKONOMI a.Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk laki-laki jauh diatas perempuan. TPAK laki-laki mencapai 73,24 % sedangkan perempuan mencapai 40,47 % b.Penduduk perempuan juga masih banyak yang bekerja di sektor non formal yang tidak menuntut banyak keahlian. c.Share of Income dimana perempuan masih mengandalkan pada laki-laki untuk menghidupi keluarga padahal masih banyak perempuan yang memiliki potensi yaitu 33,73 % sedangkan laki-laki 66,26 %. 68 3/31/2015 1:58 AM

70 4.SEKTOR PUBLIK Kesenjangan Gender makin terasa: a.Rendahnya porsi perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif yaitu 11,11 %; b.Perempuan yang berhasil menduduki jabatan esselon (IV b dan II a) hanya 26,64% sedangkan laki-laki mencapai 70,36 %. 69 3/31/2015 1:58 AM

71 NoNo Thn Kas us Ma suk Bentuk Kekerasan Ket KTIKTI KTSKTS KTPKTP K T Pr KDK/ KtSd r/ KtPm b KTAKTA KDPKDP Per kosa an Pel. Seks Ekon / lain- lain Traff UPT P2TP2A UPT P2TP2A UPT P2TP2A DATA KLIEN YANG MENGALAMI KEKERASAN DI TANGANI UPT P2TP2A KOTA BANDUNG KURUN WAKTU 2008 S/D 31 DESEMBER 2010 DATA KLIEN YANG MENGALAMI KEKERASAN DI TANGANI UPT P2TP2A KOTA BANDUNG KURUN WAKTU 2008 S/D 31 DESEMBER 2010

72 DATA BERDASARKAN JENIS KEKERASAN TAHUN JENIS KEKERASAN EMOSIFISIKPEL.SEKSEKONSOSIAL

73 DATA KASUS YANG DITANGANI 2008 S/D 31 DES 2010 NOTAHUNJUMLAH KLIEN STATUS KASUS KETERANGAN SELESAIDI RUJUKDLM PROSES : 2 Org, kasus selesai 2010 : 2 Org, kasus selesai 1 Org, masih dlm proses : 4 Org, kasus selesai 2 Org, masih dlm proses Dlm proses di persidangan dan yang akan mengajukan perceraian 8 orang.

74 DATA JUMLAH KUNJUNGAN KORBAN / KELUARGA KORBAN KE UPT P2TP2A TAHUN 2010 NOBULAN JUMLAH KLIEN/ KLGKUNJUNGAN 1JANUARI2336 2FEBRUARI2028 3MARET1729 4APRIL2044 5MEI1825 6JUNI2543 7JULI2456 8AGUSTUS1841 9SEPTEMBER822 10OKTOBER NOVEMBER DESEMBER1731

75 DATA KORBAN BERDASARKAN USIA USIA JUMLAH KORBANPELAKU < 5 TH-- 6 TH – 12 TH2- 13 TH – 18 TH1- 19 TH – 24 TH82 25 TH – 40 TH156 > 40 TH3635

76 DATA KORBAN BERDASARKAN PENDIDIKAN PENIDIDIKAN JUMLAH KORBANPELAKU TIDAK SEKOLAH-- < SD8- SD/MI11 SLTP/MTs33 SLTA/MA2514 AKADEMI/PT2122 TIDAK DIKETAHUI4-

77 DATA KORBAN BERDASARKAN PEKERJAAN PROFESI/PEKERJAAN JUMLAH KORBANPELAKU IBU RUMAH TANGGA20- BURUH/SWASTA1016 PNS (SIPIL/ABRI/POLISI)16 GURU / DOSEN42 PEDAGANG/WIRASWASTA415 PERAWAT1- PELAJAR / MAHASISWA8- PENSIUNAN11 TIDAK BEKERJA131

78 NOASALJUMLAH 1Kota Bandung42 2Kab. Bandung8 3Kab. Bandung Barat5 4Kota Cimahi3 5Kab. Sumedang1 6Kab. Majalengka1 7Kab. Karawang1 8Kab. Banyumas (Jateng)1 JUMLAH62

79 Evaluasi Program Keluarga Berencana

80 KONDISI KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG ASPEK PENDUDUK LPP LPPA 1.291, KELAHIRAN TFR 1.832,061,771,77 * UKP , KB AKTIF 78,4379,20 %80,4779,7381,2782,39 KB PRA/KS I ,9778,7478,83 KB MANDIRI 76,0476,2468,9672,1370,5272,34

81 TREND KB BARU NO KONTRA SEPSI I U D ,708 2MOW MOP KONDOM ,039 5IMPLANT SUNTIK ,378 7PIL ,267 JUMLAH ,968 % TARGET91,9480,07106,92130,4697, ,82 % MJP25,2926,9228,3226,4820,6317,2618,71 * Sd. Nopember 2008

82 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI S.D. Desember 2010 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) NOMIX KONTRASEPSIPPMPENCAPAIAN% 1I U D , MOW MOP KONDOM804 2, NON HORMONAL , IMPLANT SUNTIK , PIL , HORMONAL , JUMLAH ,

83 TREND KB AKTIF NO KONTRA SEPSI I U D ,917 2MOW ,697 3MOP ,165 4KONDOM ,808 5IMPLANT ,159 6SUNTIK ,297 7PIL ,627 JUMLAH ,670 % CU / PUS80,6479,1879,6980,3779,7381, % MJP35,9136,0835,1236,2737,3537, % TDH TARGET99,0596,9097,3298,62100,8099, *Nopember 2008 *) SUMBER F/I/DAL-KEC/08

84 PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI DIBANDING PPM DESEMBER 2010 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pengendalian lapangan (F/I/Kec-Dal) NO MIX KONTRASEPSIPPMPENCAPAIAN % 1I U D , MOW , MOP , KONDOM , NON HORMONAL , IMPLANT , SUNTIK , PIL , HORMONAL , JUMLAH , % CU/PUS 379,

85 BULAN JUMLAH PESERTA KB BARU KKB PEMERINTAH / SWASTA / DBS IUDMOWMOPKDMIMPSTKPILJML PPM , , ,552 9,343 55,812 KKB PEM 4, ,519 1,851 15,059 % KKB SWASTA 1, , ,827 % DOKTER , ,129 % BIDAN 1, ,511 2,617 14,368 % JUMLAH 7, , ,823 5,165 35,383 PROSENTASE

86 Adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan Keluarga Sejahtera Tahap III Pl us Kota Bandung : Tahun 2009 : Keluarga naik dari tahun 2008

87 Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS I KELUARGA PRASEJAHTERA 6. Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) 5. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) 3. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik* ] 2. Memiliki pakaian yang berbeda *) 1. Makan dua kali sehari atau lebih *) 14.PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi 13.Seluruh anggota keluarga umur th bisa baca tulisan latin 12. Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan 11.Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 10. Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) 9. Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) 8. Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *) 7. Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing-masing KS II 19. Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah 18. Mengikuti kegiatan masyarakat 17. Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi 16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang 15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama KS III 21. Aktif sebagai pengurus Orgnisasi kemasyarakatan 20. Memberikan sumbangan materil secara teratur KS III Plus KS I Indikator Tahapan KS Keluarga2 belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan, kesehatan & pendidi kan) Keluarga2 yg telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan : ibadah, protein, pakaian, ruang Intraksi keluarga, keadaan sehat penghasilan, baca tulis & KB Keluarga2 yg telah memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengembangannya : (peningkatan agama, menabung, intraksi, keg. di masy. dan mampu memperoleh informasi Keluarga yg telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, kebutuhan sosial psikologisnya & pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yg maksmal kepada masy. secara teratur materil & keuangan serta berperan aktif seperti menjadi pengurus. Keluarga yg telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psiklogis, pengembangannya & memberi sumbangan secra berkelanjutan.

88 DATA KELUARGA SEJAHTERA HASIL PENDATAAN TAHUN 2010 TAHAPAN PRA KS ALEK , PRA KS BULEK , JML PRA KS , KS I ALEK , KS I BULEK , JML KS , KS II , KS III , KS III PLUS , JUMLAH ,

89 PROYEKSI PIRAMIDA PENDUDUK KOTA BANDUNG 2010 Sumber : PROYEKSI ,

90 JUMLAH KELOMPOK BINA BINA KELUARGA DAN KELOMPOK UPPKS DARI TAHUN 2004 SD TAHUN 2010

91 Capaian Program KB : Remaja 30 PIK-KRR tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung Remaja

92 RENCANA PROGRA/KEGIATAN DAN ANGGARAN 2011

93 Dasar Penyusunan Renja 2011 RPJMD Kota Bandung RPJMD Kota Bandung Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011 Renstra BPPKB Kota Bandung Renstra BPPKB Kota Bandung Program dan Kegiatan Tahun 2011 Program dan Kegiatan Tahun 2011  Isu strategis  Potensi, kendala, peluang & tantangan  Kebutuhan & kemampuan daerah  Isu strategis  Potensi, kendala, peluang & tantangan  Kebutuhan & kemampuan daerah Past Performance Past Performance

94 Kondisi Umum Kota Bandung Peningkatan jumlah penduduk Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat  Daya dukung dan daya tampung kota  daya tarik dan daya saing kota  kesejahteraan masyarakat  kualitas SDM & modal sosial  manajemen kota Permasalahan Isu Strategis Kebijakan

95 Kebijakan Pemda Kota Bandung Bidang BPPKB Misi Sasaran 1. Meningkatnya kualitas dan peran serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatnya kualitas hidup anak Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah kelahiran Memantapkan kesehatan Warga Kota Bandung Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, profesional dan berdaya saing Tujuan

96 Kebijakan : Program KB Permendagr i No. 13/2006 Permendagr i No. 13/2006 URUSAN WAJIB KB 1.Program Keluarga Berencana 2.Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3.Program Pelayanan Kontrasepsi 4.Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri 5.Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat 6.Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 7.Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 8.Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 9.Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 10.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 33 Kegiatan 33 Kegiatan

97 Rencana Kegiatan Tahun 2011 (1) 1.Pelayanan KIE 2.Pembinaan KB 3.Pengelolaan SUDUGA 4.Perencanaan dan Pelaporan Program KB 5.Pengadaan Alat Kontrasepsi & Side Efek 6.Pelayanan KB Medis dan Pengayoman 7.Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB 8.Pertemuan Forum Pos KB 9.Pembinaan Petugas Lini Lapangan 10.Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 11. Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah 12.Penyediaan Saran PIK-KRR 13.Seminar Penanggulangan HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba 14.Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 15. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Bidang KB

98 Sasaran Program Keluarga Berencana PUS Peningkatan jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif PUS secara sadar dan sukarela mengikuti program KB, sehingga diharapkan setiap keluarga mampu merencanakan keluarga melalui pembatasan jumlah anak yang ideal Remaja Program Reproduksi Remaja melalui pembentukan PIK-KRR  langkah promosi dan advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pra-KS dan KS-1 Pengembangan kualitas penduduk  program ekonomi produktif melalui kemitraan dengan UPPKS SASARAN

99 Isu Strategis Kependudukan 1.Penduduk padat 2.LPPA masih cukup tinggi dibanding LPP 3.Fluktuasi TFR tidak stabil 4.Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita tahun 5.Risiko Remaja dalam Kesehatan Reproduksi 1.Penduduk padat 2.LPPA masih cukup tinggi dibanding LPP 3.Fluktuasi TFR tidak stabil 4.Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita tahun 5.Risiko Remaja dalam Kesehatan Reproduksi

100 Isu dan Masalah : Bidang Keluarga Berencana Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja Masih rendahnya usia kawin pertama perempuan Masih rendahnya tingkat partisipasi pria dalam mengikuti program KB Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I Isu dan Masalah

101 Sasaran Kependudukan s.d 2011 Dikaitkan dengan Program KB 1.Toleransi Jumlah penduduk LPP 1,5 % 3.TFR 1,81 4.ASFR (15-19) 20,48 1.Toleransi Jumlah penduduk LPP 1,5 % 3.TFR 1,81 4.ASFR (15-19) 20,48

102 Sasaran Program KB Dikaitkan dengan RPJM Kota Bandung Tahun 2011 Sasaran Program KB Dikaitkan dengan RPJM Kota Bandung Tahun Program Keluarga Berencana dengan sasaran Program, peningkatan kualitas pelayanan KB bagi KB Pria dan Gakin 2.Program KRR dengan sasaran peningkatan akses dan fasilitas para remaja terhadap KRR 1.Program Keluarga Berencana dengan sasaran Program, peningkatan kualitas pelayanan KB bagi KB Pria dan Gakin 2.Program KRR dengan sasaran peningkatan akses dan fasilitas para remaja terhadap KRR

103 NONO URAIAN MENINGKATNYA PESERTA KB MANDIRI 74,1274,65 3.MENINGKATNYA PERAN PRIA DALAM BERKB 1,82,1 4.CAKUPAN PA/PUS GAKIN62,8565,89 5.MENINGKATNYA RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA BAGI WANITA 19,8620,02 6.PARTISIPASI BKB16,6820,02 7.PARTISIPASI BKR6,168,39 8.PARTISIPASI BKL17,4618,10 KONDISI YANG DIHARAPKAN PROGRAM KB 2011

104 NONO URAIAN PARTISIPASI KLG PRA KS DALAM UPPKS 21,3029,80 9.RATA-RATA JIWA DALAM KELUARGA4,144,07 10INSTITUSI MASYARAKAT PENGELOLAAN PROG KB AKTIF 66,4572,07 11RT/RW/KEL/KEC MEMILIKI DATA MICRO KELUARGA 81,9085,23 12CAKUPAN LAPORAN PELKON DAN DALAP 89,5791,74 KONDISI YANG DIHARAPKAN PROGRAM KB 2011

105 a. Peningkatan Komitmen b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kemandirian c. Peningkatan Akses Pelayanan KB d. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB e. Integrasi KB-KR Program Peningkatan Kesertaan ber-KB

106 SASARAN 2011 a.PPM Peserta KB Baru sebanyak dengan rincian : A. Peningkatan Kesertaan ber-KB MIX KONTRASEPSIPPM% 1IUD ,42 2MOW MOP KONDOM NON HORMONAL IMP/NOR SUNTIK PIL HORMONAL JUMLAH

107 330,804 b.PPM Peserta KB Aktif sebanyak 330,804 dengan rincian : MIX KONTRASEPSIPPM% 1IUD98, MOW12, MOP1, KONDOM4, NON HORMONAL115, IMP/NOR4, SUNTIK155, PIL54, HORMONAL214, JUMLAH330,804 PUS PROYEKSI408,675 CU/PUS80.95

108 c. PPM Peserta KB Aktif Pra S dan KS I sebanyak per Mix Kontrasepsi MIX KONTRASEPSIPPM% 1IUD MOW MOP KONDOM NON HORMONAL IMP/NOR SUNTIK PIL HORMONAL JUMLAH PUS PROYEKSI CU/PUS87,66

109 a.Meningkatkan angka Rata2 Usia Perkawinan Pertama wanita sebesar 20,01 tahun b.Menurunkan ASFR usia tahun sebesar 63,00 % c.PIK KRR sebanyak 60 kelompok d.Meningkatnya kualitas PIK KRR : Tahap Tumbuh 60, Tahap Tegak 5 dan Tahap Tegar 3 kelompok. SASARAN 2011 SASARAN 2011 B. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

110 Program 2011 Program 2011 a.Peningkatan komitmen terhadap program KRR-PUP; b.Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan PIK-KRR; c.Peningkatan jaringan kemitraan program KRR-PUP

111 Peningkatan akses keluarga dalam pelayanan ketahanan keluarga. Peningkatan akses keluarga dalam pelayanan ketahanan keluarga. Peningkatan kemampuan tenaga pengelola program ketahanan keluarga. Peningkatan kemampuan tenaga pengelola program ketahanan keluarga. Penataan kelembagaan ketahanan keluarga. Penataan kelembagaan ketahanan keluarga. Penggerakan sasaran program KB melalui partisipasi Masyarakat Penggerakan sasaran program KB melalui partisipasi Masyarakat Advokasi & KIE oleh Toma/Toga Advokasi & KIE oleh Toma/Toga PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA 2011

112 PPM BINA KELUARGA & UPPKS TAHUN 2011 URAIAN TUMBUHTEGAKTEGAR PIK REMAJA 1673 URAIAN BKBBKRBKLUPPKS JML KLP PERCONTOHAN 6030 JML ANGG AKTIF 11, KLP TERDAFTAR DLM DATA BASIS ON LINE 384 %PUS PRAS & KS I ANGG KLP UPPKS JADI PESERTA KB 94,60%

113  37 ( 24 %) Kelurahan Memiliki memiliki toga/toma yang telah dilatih Adv dan KIE.  100 % Kecamatan Memiliki DPC Forum Pos yang sudah dikukuhkan.  50 % (75) kelurahan memilki Koordinator Ranting Forum Pos KB  institusi Masyarakat  HKG  Bhayangkara  TMKK  Bhakti IBI ADVOKASI & KIE OLEH TOMA / TOGA DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

114 PENYEDIAAN DAN PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB - KS (DALLAP, PELKON DAN DATA MIKRO KELUARGA), BULANAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI, MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI ( Siti Kencana – bbpkb.bandung.go.id ) MEMBANGUN INSFRASTRUKTUR JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLA SIM PROG.KB KEGIATAN SIM PROGRAM KB 2010 Program KB yang terintegrasi dengan “outcome” yang jelas; Program KB menerapkan Sistem Informasi yang up to date;. Jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja;

115 KALENDER KEGIATAN PROGRAM KB NASIONAL KOTA BANDUNG 2011

116 Target Capaian Kinerja Tahun 2011 BIDANGPROGRAMINDIKATORTARGET Keluarga Berencana Cakupan PA/PUS72,45% Meningkatkan kemandirian ber-KB75,18% Menurunkan Unmet need69% Meningkatkan cakupan peran pria2,4% Cakupan PA/PUS Gakin68,92% Kesehatan Reproduksi Remaja Rata-rata usia kawin pertama bagi perempuan20,18 Pemberdayaan KeluargaPartisipasi Bina Keluarga Balita23,35% Partisipasi Bina Keluarga Remaja10,59% Partisipasi Bina Keluarga Lansia18,73% Partisipasi keluarga, keluarga Pra-KS dan KS Alek dalam poktan UPPKS 38,29% Penguatan Kelembagaan Keluaraga Kecil Berkualitas Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga4,01 jiwa Institusi masyarakat pengelola program KB aktif83,31% Mandirinya institusi pengelola program KB45,00% Pengembangan Sistem Informasi dan Mikro Keluarga RT, RW, Kelurahan, Kecamatan memiliki data mikro keluarga (80%) 91,89% Cakupan laporan pelkon/dalap96,08%

117 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP) JAWA BARAT HASIL SENSUS PENDUDUK TAHUN 2010 Sumber : BPS Jabar

118 PENDUDUK JAWA BARAT MENURUT JENIS KELAMIN HASIL SENSUS PENDUDUK TAHUN 2010 Sumber : BPS Jabar


Download ppt "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 Bandung PROFIL BPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google