Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Chapter 05 ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Ihyaul Ulum MD. Copyright by Ihyaul Ulum MD.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Chapter 05 ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Ihyaul Ulum MD. Copyright by Ihyaul Ulum MD."— Transcript presentasi:

1 Chapter 05 ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Ihyaul Ulum MD. Copyright by Ihyaul Ulum MD.

2 “Sebaik-baik kekayaan adalah kaya hati; Sebaik-baik bekal adalah takwa; Seburuk-buruk buta adalah buta hati; Sebesar-besar dosa adalah dusta; Sejelek-jelek usaha adalah memungut riba; Seburuk- buruk makanan adalah memakan harta anak yatim; Siapa memaafkan orang, maka dimaafkan oleh Allah, dan siapa mengampuni orang akan diampuni oleh Allah” (Abdullah ibnu Mas’ud) “Awal fitnah itu karena hawa nafsu yang selalu dituruti, peraturan baru yang dibuat-buat, penyimpangan dari Kitabillah dan diskriminasi sekelompok manusia terhadap manusia lain di luar agama Allah” (Ali bin Abi Thalib r.a.) TaushiyahTaushiyah Copyright by Ihyaul Ulum MD.

3 Pengertian Anggaran Negara  Anggaran adalah: “suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sunggguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. (John F. Due, 1975)  Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang  Dari anggaran negara dapat diketahui realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa yang lalu  Melalui anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu Copyright by Ihyaul Ulum MD.

4 Kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak Lingkungan Anggaran Sistem pemerintahan negara (kabinet presidensial) Sistem administrasi negara  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  Presiden  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Kabinet/Menteri Negara  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Copyright by Ihyaul Ulum MD.

5 Fungsi Anggaran Sektor Publik  Budget as a Planning Tool  Budget as a Control Tool  Budget as a Fiscal Tool  Budget as a Political Tool  Budget as a Coordination And Communication Tool  Budget as a Performance Measurement Tool  Budget as a Motivatioan Tool  Budget as a tool to create Public Sphere Copyright by Ihyaul Ulum MD.

6 Prinsip Anggaran Sektor Publik Otorisasi Kompre- hensif Kompre- hensif Keutuhan anggaran Keutuhan anggaran Nondis- cretionary Appropri- ation Periodik Akurat Jelas Diketahui publik Diketahui publik BudgetPrinciples Copyright by Ihyaul Ulum MD.

7 Faktor Dominan Dalam Proses Penganggaran  Tujuan dan target yang hendak dicapai  Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)  Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target  Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya Copyright by Ihyaul Ulum MD.

8 Tiga Pertimbangan Ekonomis Mengapa Pemerintah Perlu “Terlibat” Dalam “Bisnis” Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Masyarakat  stabilisasi ekonomi  redistribusi pendapatan  alokasi sumber daya Atas ketiga pertimbangan inilah anggaran diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian Atas ketiga pertimbangan inilah anggaran diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian Copyright by Ihyaul Ulum MD.

9 Siklus Anggaran  Tahap persiapan anggaran (preparation)  Tahap ratifikasi (approval/ratification)  Tahap implementasi (implementation)  Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation) Copyright by Ihyaul Ulum MD.

10 Bagan Arus Siklus Anggaran Persiapan Anggaran (Preparation) Ratifikasi (Approvalratification) Pelaporan Dan Evaluasi (Reporting & Evaluation) Pembukuan dan Perhitungan Pelaksanaan Belanja Penerimaan Pendapatan Penelaahan Otorisasi Kredit Anggaran Implementasi (Implementation) Copyright by Ihyaul Ulum MD.

11 Jenis Anggaran Sektor Publik Traditional Budget New Public Management Incrementalism Line-item Planing Programming and Budgeting-system (PPBS) Zero Based Budgeting (ZBB) Performance Budgeting Cara Penyusunan Struktur & Susunan Copyright by Ihyaul Ulum MD.

12 Incrementalism Budget Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pengawasan dan pertanggungjawaban yang sentralistik Incrementalism; hanya memodifikasi jumlah rupiah pada item anggaran yang sudah ada berbasis data tahunan sebelumnya tanpa kajian incrementalism cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis (historic cost of service) Tanpa memperhatikan pertanyaan seperti:  Apakah pelayanan tertentu masih dibutuhkan/masih menjadi prioritas?  Apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil & merata?  Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien?  Apakah pelayanan yang diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik? Copyright by Ihyaul Ulum MD.

13 Line-item Budget Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item tertentu yang telah ada dalam struktur anggaran meski secara riil item tersebut sudah tidak relevan Tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat Satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Copyright by Ihyaul Ulum MD.

14 Kelemahan Anggaran Tradisional  Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang  Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh efektivitasnya  Lebih berorientasi pada input dari pada aoutput  Sekat-sekat antar departemen yang kaku  Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi  Anggaran tradisional bersifat tahunan  Sentralisasi penyiapan anggaran  Persetujuan anggaran yang terlambat  Sistem informasi finansial yang tidak memadai Copyright by Ihyaul Ulum MD.

15 New Public Management “Reinventing Government” (Osborne dan Gaebler, 1992):  Pemerintah katalis: fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik  Pemerintah milik masyarakat: memberdayakan masyarakat daripada melayani  Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik  Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi  Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukkan  Pemerintah berorintasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi  Pemerintah wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan  Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati  Pemerintah desentralisasi: dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja  Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan) Copyright by Ihyaul Ulum MD.

16 Karakteristik Umum Pendekatan NPM  Komprehensif/komparatif  Terintegrasi dan lintas departemen  Proses pengambilan keputusan yang rasional  Berjangka panjang  Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas  Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)  Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input  Adanya pengawasan kinerja Copyright by Ihyaul Ulum MD.

17 Perbandingan Anggaran Tradisional Dengan Anggaran Berbasis Pendekatan NPM Anggaran Tradisional New Public Management SentralisasiDesentralisasi & develoved management Berorientasi pada inputBerorientasi pada input, output dan outcome (value for money) Tidak terkait dg. Perenc. jangka panjangUtuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang Line-item dan incrementalismBerdasarkan sasaran kinerja Batasan dept. yang kaku (rigid department)Lintas departemen (cross department) Menggunakan aturan klasik: Zero-Base Budgeting, Planning, Vote Accounting Programming Budgeting System Prinsip anggaran BrutoSistematik dan rasional Bersifat tahunanBottom-up budgeting SpesifikKomprehensif Copyright by Ihyaul Ulum MD.

18 Performance Budgeting Performance Budgeting didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Kinerja Mengharuskan adanya Indikator Kinerja, Standar Kinerja, Standar Biaya dan Benchmark dari setiap jenis pelayanan Dasar Hukum PP No. 105/2000 PP No. 108/2000 Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan budget effectively Copyright by Ihyaul Ulum MD.

19 Zero Based Budgeting Konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero- based). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan. Penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan data tahun sebelumnya. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang sama sekali baru. Copyright by Ihyaul Ulum MD.

20 Keunggulan Zero Based Budgeting  Menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien  Fokus pada value for money  Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan inefektivitas biaya  Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer  Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran  Sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran Copyright by Ihyaul Ulum MD.

21 Kelemahan Zero Based Budgeting  Time consuming, teoritis dan tidak praktis  Cenderung menekankan manfaat jangka pendek  Implementasinya membutuhkan teknologi yang maju  Proses merangking dan mereview ribuan paket keputusan berpotensi mempengaruhi keputusan yang tidak objektif  Dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi  Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran  Menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi Copyright by Ihyaul Ulum MD.

22 Planning, Programming, And Budgeting System (PPBS) PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program. PPBS ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik, karena sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Copyright by Ihyaul Ulum MD.

23 Karakteristik PPBS YBerfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan YSecara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang YMempertimbangkan semua biaya yang terjadi YDilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program, yang meliputi: (a) identifikasi tujuan (b) identifikasi secara sistematik alternatif program (c) estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program (d) estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh Copyright by Ihyaul Ulum MD.

24 Kelebihan PPBS ;Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah ;Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja ;Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program ;Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen ;Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi ;Menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Copyright by Ihyaul Ulum MD.

25 Kelemahan PPBS  Membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi  Membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih  Sulit untuk diimplementasikan  Mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks  Merupakan teknik anggaran yang statistically oriented.  Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen, bukan program Copyright by Ihyaul Ulum MD.

26 Proses Implementasi PPBS  Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas  Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program  Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil  Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui Copyright by Ihyaul Ulum MD.


Download ppt "Chapter 05 ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Ihyaul Ulum MD. Copyright by Ihyaul Ulum MD."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google