Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Yogyakarta, 11 September 2014 Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl.HE.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Yogyakarta, 11 September 2014 Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl.HE."— Transcript presentasi:

1 Yogyakarta, 11 September 2014 Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl.HE

2

3 Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu Maksud penetapan sempadan sungai adalah sebagai upaya pencegahan dan penertiban terhadap pemanfaatan daerah beserta ekosistemnya, melindungi masyarakat dari daya rusak air serta penatagunaan daerah sempadan sungai dan pengaturan pengelolaannya Ruang Sungai Sempadan sungai Palung sungai Sempadan sungai

4 Sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan → tergantung kedalaman sungai, (pasal 9 PP 38 th. 2011) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan → Sungai besar (luas DAS > 500 km 2 ) dan Sungai kecil (luas DAS ≤ 500 km 2 ) (Pasal 10 PP 38 th. 2011) Sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan (Pasal 11 PP 38 th. 2011) Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan (Pasal 12 PP 38 th. 2011) Sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, tebing sungai ditentukan berdasarkan elevasi muka air rerata (Pasal 13 PP 38 th. 2011) Sungai dengan kriteria di luar tersebut di atas dengan tepi yang tidak jelas ditentukan berdasarkan survei lapangan.

5 Pasal 1 1.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Pasal 5 (1)Sungai terdiri atas: a. palung sungai; dan b. sempadan sungai. (5)Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. PP NO. 38/2011 TENTANG SUNGAI

6 Pasal 19 (1) Pengelolaan sungai dilakukan oleh: a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Pasal 3 (1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara. (2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan utk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yg berkelanjutan.

7 … KEKURANGPAHAMAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA AIR DAN LAHAN, ditandai dng pemanfaatan dataran banjir yg tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir … … PERUBAHAN PENUTUP LAHAN DARI PENUTUP ALAMI MENJADI ATAP BANGUNAN DAN LAPISAN KEDAP AIR, tanpa upaya antisipasi telah mengakibatkan berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah shg mengakibatkan membesarnya aliran air di permukaan tanah... … upaya pengendalian banjir yg telah dilakukan selama ini seolah-olah MENJADI KURANG BERARTI dibanding dng PENINGKATAN KERUGIAN BANJIR karena kondisi berikut... … OKUPASI LAHAN DI SEMPADAN SUNGAI, akibatnya terjadi penurunan kapasitas palung sungai krn pendangkalan dan/atau penyempitan oleh sedimentasi, sampah dan gangguan aliran … PERMASALAHAN SUNGAI

8 Masyarakat diajak melihat masalah dari sudut pandang sungai dan alirannya: Kawasan yg terlanjur dihuni Lahan blm dibebaskan, mengingat resiko banjir tinggi diberlakukan kondisi ‘status quo’ ( tdk boleh mengubah, menambah, atau memperbaiki bangunan), bertahap harus ditertibkan utk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Lahan telah dibebaskan, segera diberlakukan pasal sempadan sungai. Kawasan yg belum dihuni baik sdh dibebaskan maupun blm dibebaskan diberlakukan ketentuan pasal sempadan sungai. Pasal 80 Dlm waktu paling lama 5 thn terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yg berada dlm kewenangannya.

9 HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI

10 Di Luar Kawasan Perkotaan: Di Dalam Kawasan Perkotaan L > 3 M Di Luar Kawasan Perkotaan L > 5 M L L L L H Pasal 9 s/d 12 Sempadan sungai (riparian zone): zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.  DAS > 500 Km 2, L > 100 M  DAS 50 M  H 10 M  3 M 15 M  H > 20 M, L > 30 M Di Dalam Kawasan Perkotaan:

11 Keterangan: a.Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai. b.Daerah sempadan sungai. a Tebing Sungai ≥ 10 m b b H ≤ 3 m

12 Keterangan: a.Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai. b.Daerah sempadan sungai. a ≥ 15 m Tebing Sungai b 3m < H ≤ 20 m ≥ 15 m b

13 Keterangan: a.Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai. b.Daerah sempadan sungai. a ≥ 30 m bb H > 20 m Tebing Sungai

14 Keterangan: a.Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai. b.Daerah sempadan sungai. a Tebing Sungai ≥ 100 m bb

15 Keterangan: a.Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai. b.Daerah sempadan sungai. Tebing Sungai a ≥ 50 m bb

16 Keterangan: a.Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai. b.Lebar minimum daerah sempadan sungai c.Tanggul d.Bantaran Sungai ≥ 3 m a Tebing Sungai ≥ 3 m cbd d c b

17 ≥ 5 m Tebing Sungai b dbc cd ≥ 5 m Keterangan: a.Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai. b.Lebar minimum daerah sempadan sungai c.Tanggul d.Bantaran Sungai a

18 Keterangan: a.Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai. b.Lebar minimum daerah sempadan sungai, diukur dari tepi muka air pasang rata rata mengikuti ketentuan sungai tanpa tanggul wilayah perkotaan / di luar perkotaan. a b b Elervasi pasang rerata

19 nosTipe SungaiTipikal potongan melintang Di dalam kawasan perkotaanDi luar kawasan perkotaan krfiteria Sempadan sekurang - kurangnya kriteria Sempadan sekurang – kurangnya 1 Sungai tidak bertanggul (diukur dari tepi sungai) Kedalaman sd. 3 m (ps 9 huruf a) 10 m Sungai besar (luas DAS lebih besar 500 km 2 (ps 10 ayat 2) 100 m Kedalaman antara 3 m sd. 20 m (ps 9 huruf b) 15 m Kedalaman lebih 20 m (ps 9 huruf c) 30 m Sungai kecil (luas DAS kurang dari atau sama dg 500 km 2 ) (ps 10 ayat 3) 50 m 2 Sungai bertanggul (diukur dari kaki tanggul sebelah luar) Pasal 113 mPasal 125 m 3Sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut Garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut diukur dari tepi muka air pasang rata –rata, Lebar sempadan mengikuti ketentuan seperti pasal 9 dan 12 (pasal 13)

20 Fungsi Sempadan (penjelasan pasal 5 ayat 5) Karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan keaneka-ragaman hayati flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan alam. Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran. Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air. Rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya. Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalinnya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.

21 PP Sungai Pasal 13 Penentuan garis sempadan sungai yg terpengaruh pasang air laut dilakukan dng cara yg sama dng penentuan garis sempadan sungai, diukur dari tepi muka air pasang rata-rata. PP Sungai Pasal 15 Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m dari pusat mata air. PP Sungai Pasal 14 Garis sempadan danau paparan banjir ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m dari tepi muka air tertinggi yg pernah terjadi.

22 Pasal 16 (1) Garis sempadan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dng ketentuan peraturan PUU. (2) Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan. (3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan SDM utk melakukan kegiatan O&P sungai. (4) Kajian penetapan garis sempadan memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yg ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yg terdapat di dalam sempadan. (5) Kajian penetapan garis sempadan dilakukan oleh tim yg dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (6) Tim kajian penetapan garis sempadan beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.

23 Pasal 22: (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul utk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dng larangan: a. menanam tanaman selain rumput; b. mendirikan bangunan; dan c. mengurangi dimensi tanggul. (3) Pemanfaatan sempadan sungai hanya dpt dilakukan utk keperluan tertentu meliputi: a. bangunan prasarana SDA; b. fasilitas jembatan dan dermaga; c. jalur pipa gas dan air minum; d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.

24

25 Jalan Inspeksi Kedalaman Saluran = H Sempadan ≥ H Sempadan ≥ H Sisi Terluar Jaringan Irigasi Ruang Jaringan Irigasi Ruang Sempadan Jaringan Irigasi Gambar 1 Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggul

26 1) Garis sempadan saluran irigasi bertanggul (Gambar 2) :  diukur dari sisi luar kaki tanggul 2) Jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi 3) Dalam hal tanggul yang mempunyai ketinggian kurang dari satu meter, jarak garis sempadan paling sedikit satu meter.

27 Sempadan ≥ T2 Tinggi Tanggul = T2 Sempadan ≥ T1 Jalan Inspeksi Tinggi Tanggul = T1 Gambar 2 Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul

28 1.Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng\tebing (Gambar 3) adalah sebagai berikut : untuk sisi lereng di atas saluran : diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran 2.Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi. 3.Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

29 Sempadan ≥ H Jalan Inspeksi Sempadan ≥ T Kedalaman Galian = H Tinggi Tanggul = T

30

31 1.Data Pemilik  Nama: Dr.AIDA FITRIANI  Alamat: Kel.Kutabanjarnegara RT.007 RW.008 Kec.Banjarnegara

32 Data Pemilik Nama: Sdr.ARIEF SOEHARTO Alamat: Desa Semampir (Waktu itu belum Kelurahan) Kec./Kab. Banjarnegara

33

34 TIM PENGAWASAN PENERTIBAN SUMBER DAYA AIR

35

36 LOKASI PENGOLAHAN BATU Sdr. MARTONO

37

38

39

40

41 LOKASI PENAMBANGAN SIRTU Sdr. M. Alyudin & Badowi cs

42

43

44

45 LOKASI PENAMBAN GAN PASIR S. SERAYU Sdr. Sutari

46 LOKASI PENAMBANGAN PASIR S. SERAYU Sdr. Rikun

47

48

49 JUMLAH IJIN HUNIAN PADA SS. KW. KN. 2 = 36 RUMAH/WARUNG Bangunan diatas Saluran Bangunan Menutup Drainase (Drainase dimatikan) Bangunan Menutup Drainase (Drainase dipasang gorong2)

50

51

52

53

54

55 Inspeksi Bersama :Bidang SDA,Bidang Pertambangan dan Satpol PP pada lokasi BB.18 Saluran Induk Binangun Titik Patok PIJT ( Penambangan Masuk kedalam patok 1 – 2 m ) Trase Saluran Sekunder digali kedalaman 3m dan posisi di kaki tanggul Saluran Induk Binangun ( BB.18 – BB.19 ) Patok PIJT dirusak. Kondisi Trase Saluran Sekunder Sidaurip dari arah hilir.

56 Tanggul Induk Binangun Kritis…….. Wanwancara dengan pelaksana produksi dilapangan

57 KONDISI TANGGUL KIRI SALURAN INDUK BINANGUN HM. 126 AKIBAT PENAMBANGAN PASIR BESI DI DESA SIDAURIP KEC. BINANGUN KONDISI TANGGUL KIRI SALURAN INDUK BINANGUN HM. 126 AKIBAT PENAMBANGAN PASIR BESI DI DESA SIDAURIP KEC. BINANGUN

58 PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK BINANGUN PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK BINANGUN

59 PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK BINANGUN PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK BINANGUN

60

61 PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK CILACAP DESA SAMPANG KEC. SAMPANG PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK CILACAP DESA SAMPANG KEC. SAMPANG

62

63

64

65 PEMRAKARSA: Sdr. Sudarno. dll. LOKASI: Bagian Bawah Saluran Induk Kedungsamak ( ± 38 Orang ) Desa Kuwayuhan dan Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen STATUS PERIZINAN: Belum berizin CATATAN: Lokasi di Saluran Induk Kedungsamak Di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN DI SALURAN KEDUNGSAMAK

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79


Download ppt "Yogyakarta, 11 September 2014 Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl.HE."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google