Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

2 DASAR HUKUM 1.UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 2.UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "2 DASAR HUKUM 1.UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 2.UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA."— Transcript presentasi:

1

2 2 DASAR HUKUM 1.UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 2.UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

3 PENGERTIAN 3 Pasal 1 AYAT (1) UU No.21 Thn 2007 TENTANG TPPO Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pasal 1 AYAT (1) UU No.21 Thn 2007 TENTANG TPPO Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

4 LANJUTAN LANJUTAN Pasal 1 AYAT (2) UU No.21 Thn 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini Pasal 1 AYAT (2) UU No.21 Thn 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini

5 5 Pasal 1 AYAT (3) UU No.21 Thn 2007 Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 AYAT (3) UU No.21 Thn 2007 Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang LANJUTAN LANJUTAN

6 6 KEGIATAN TPPO 1. Perekrutan tenaga kerja yang tidak lulus uji kompetensi 2. Perekrutan tenaga kerja yang masih berumur dibawah 18 tahun 3. Perekrutan dengan menjerat hutang 4. pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan :  ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,  untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi 1. Perekrutan tenaga kerja yang tidak lulus uji kompetensi 2. Perekrutan tenaga kerja yang masih berumur dibawah 18 tahun 3. Perekrutan dengan menjerat hutang 4. pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan :  ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,  untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

7 MODUS OPERANDI 7 Sehubungan dengan penempatan TKI 1.Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan 2.Perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen dipalsukan, 3.Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali 4.Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih) 5.Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja. 6.Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan; 7.Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja. 8.Tanpa KTKLN 9.Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian Kerja. 10.Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia. Sehubungan dengan penempatan TKI 1.Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan 2.Perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen dipalsukan, 3.Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali 4.Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih) 5.Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja. 6.Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan; 7.Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja. 8.Tanpa KTKLN 9.Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian Kerja. 10.Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia.

8 PAMWAS DALAM PENEMPATAN TKI PENGAWASAN Oleh BNP2TKI,BP3TKI & Disnakertrans Terhadap PPTKIS, BLK, PAP, SARKES, PERORANGAN PENGAWASAN Oleh BNP2TKI,BP3TKI & Disnakertrans Terhadap PPTKIS, BLK, PAP, SARKES, PERORANGAN PENINDAKAN Oleh BNP2TKI,BP3TKI & Disnakertrans Terhadap TKI, Pelaku PENINDAKAN Oleh BNP2TKI,BP3TKI & Disnakertrans Terhadap TKI, Pelaku TKI BERMASALAH (Tidak memenuhi persyaratan) TKI BERMASALAH (Tidak memenuhi persyaratan) PELAKU Perorangan / PPTKIS PELAKU Perorangan / PPTKIS Sanksi adm Skorsing, Cabut Ijin, Stop/Tunda Layanan Sanksi adm Skorsing, Cabut Ijin, Stop/Tunda Layanan PENYIDIKAN Oleh PPNS/Polisi PENYIDIKAN Oleh PPNS/Polisi PENGAMANAN Oleh BNP2TKI, BP3TKI, Dinas berkoordinasi dgn Aparat (kepolisian) KOORDINASI Dgn Aparat (Kepolisian /Korwas PPNS) PENGAMANAN Oleh BNP2TKI, BP3TKI, Dinas berkoordinasi dgn Aparat (kepolisian) KOORDINASI Dgn Aparat (Kepolisian /Korwas PPNS) Evakuasi (Penampungan Sementara Pemeriksaan), Pemulangan Penuntutan Oleh JPU, Vonis Oleh Hakim (Pengadilan) P21 Oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum)

9 KUPANG MEDAN ACEH TAMIANG PENANG SINGAPURA BATAM KUALA LUMPUR NUNUKAN SURABAYA PONTIANAK KE TIMUR TENGAH

10 KL JALUR KBRI- KL NTT SURABAYA BATAM JB JALUR A

11 KBRI- KL NTT JAKARTA BATAM JB JALUR B JAWA NTB

12 KBRI- KL NTT JAKARTA DUMAI MALAKA/PORT KLANG JALUR C JAWA

13 KBRI- KL NTT PONTIANAK/ NUNUKAN KUCHING JALUR D JAWA NTB KALIM ANTA N SULAW ESI

14 KL KBRI- KL14 NTT JAKARTA JALUR E (HUB TRAFFICKING) JAWA NTB MIDDLE EAST

15 15 BAHAYA YANG DITIMBULKAN 1. TERLANTAR 2. PENYIKSAAN 2. PENYIKSAAN

16 16 3. PENYEKAPAN 4. PERDAGANGAN ORANG

17 17 5. GAJI TIDAK DI BAYAR

18

19

20 Sistem yang sudah dikembangkan di BNP2TKI meliputi; Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SISKOTKLN) Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (+ Pendaftaran Pencaker Online) Data Warehouse SISTEM ON-LINE BNP2TKI

21  Telpon dari dalam negeri : “Halo TKI” (24 jam, bebas pulsa)  Telpon dari luar negeri :  SMS : 7266 (ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan)  Faksimili : – 11   Surat menyurat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, Pancoran- Jakarta Selatan PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI

22 INFORMASI LEBIH LANJUT : DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


Download ppt "2 DASAR HUKUM 1.UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 2.UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google